bocoran admin agus

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

slot paling mudah maxwin

Staf Erick Thohir Bersuara soal Suap SAP ke Sejumlah BUMN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal dugaan suap lintas negara yang dilakukan perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jerman ke sejumlah BUMN termasuk PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa PuraII.

Arya mengaku belum mendapatkan informasi yang detail terkait masalah tersebut. Jika pihaknya sudah mendapatkan informasi detail, ia berharap para pihak BUMN yang terseret dapat kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini.

"Ini kan setelah kita baca di informasi yang ada, ada Pertamina tahun 2017, Angkasa Pura I 2012, Angkasa Pura II 2015, tapi kami kan belum dapat detailnya," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/1).

Arya menyebut pihaknya akan mendukung hal-hal yang bersifat tindakan 'bersih-bersih' di BUMN.

"Jadi kita supporthal-hal yang memang merupakan bagian dari bersih-bersih di BUMN juga lah," jelasnya.

Sejumlah perusahaan dan instansi di Indonesia terseret dalam dugaan suap SAP. Dugaan suap itu terbongkar berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka.

Dalam dokumen itu, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) dan sejumlah perusahaan di Indonesia terlibat dalam kasus suap tersebut. 

Sementara itu, Jaksa AS Jessica D. Aber untuk Distrik Timur Virginia mengatakan bahwa SAP terbukti bertanggung jawab atas praktik korupsi yang merugikan bisnis lain dalam perdagangan global. Dia pun menyebut pihaknya bakal terus menuntut kasus-kasus penyuapan guna melindungi perusahaan domestik.

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen pengadilan, SAP dan rekan-rekan sekongkolannya melakukan pembayaran suap dan memberikan hal-hal lain yang bernilai yang dimaksudkan untuk kepentingan pejabat asing Afsel dan Indonesia.

Beberapa di antaranya mengirimkan uang dalam bentuk pembayaran tunai, kontribusi politik, dan transfer elektronik lainnya bersama dengan barang-barang mewah yang dibeli selama perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

hercules99

Transjakarta Ungkap Alasan Ubah Nama Puluhan Halte******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Pelayanan dan BisnisTransjakarta Fadly Hasan mengungkapkan alasan perubahan nama puluhanhalte yang ada di 13 koridor bus.

Ia mengatakan perubahan nama halte itu dilakukan salah satunya karena mempertimbangkan integrasi layanan.

"Pertimbangan pertama adalah tentunya dari segi layanan, supaya pelanggan kita mendapatkan informasi dan akurasi informasi. Dalam perjalanan kita ini, banyak aspek yang terjadi, perubahan nama halte terkait dengan integrasi," kata Fadly di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1).

"Kedua, sebagai kota global tentunya akurasi jadi sangat penting. Jadi kita ubah nama itu mengikuti, sesuai dengan daerahnya," ujarnya.

"Ketiga, itu terkait netralisasi, misalnya ada nama-nama tokoh, kemudian area komersial dan lain-lain. Sehingga ketika ke depan kita ingin melakukan pemanfaatan halte, maka tidak ada potensi terjadi tuntutan dari pihak ketiga," sambungnya.

Fadly mengatakan Transjakarta terus melakukan sosialisasi kepada para pelanggan terkait dengan perubahan nama tersebut. Sosialisasi itu dilakukan melalui media dan roadshowterhadap komunitas dan lembaga.

[Gambas:Instagram]

Bahkan, Transjakarta juga melibatkan banyak komunitas sebelum memutuskan mengubah nama sejumlah halte.

Transjakarta sebelumnya mengumumkan daftar perubahan nama halte yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Setidaknya ada 13 koridor yang terdiri dari puluhan halte Transjakarta kini berubah nama.

Perubahan nama halte Transjakarta itu disampaikan melalui akun Instagram resmi @pt_transjakarta pada Jumat, (12/1).

[Gambas:Video CNN]

(lna/pta)

Guru Surgawi yang Tersembunyi

siaran99

Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani mendukung program makan gratis untuk mengentaskan tengkes atau stunting 
sekaligus pemenuhan gizi anak sejak usia dini.

"Setidaknya anak-anak dalam satu hari bisa mendapatkan makanan dengan gizi seimbang sehingga bisa mencegah stunting,” kata Rany kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Rany menuturkan rencana program makan siang gratis yang ditujukan untuk anak sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) juga terbilang efektif sebagai pemenuh nutrisi anak.

Dia berharap makan gratis bisa dijadikan program pemerintah dan dilaksanakan secara merata.

Selain itu, dia juga mengimbau para orang tua agar rutin mengantarkan anaknya ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mengukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan lingkar kepala demi memastikan perkembangan anak sesuai dengan usianya.

“Di Posyandu bisa mengetahui timbangan berat anak setiap periode, kalau tidak sesuai bisa langsung dilakukan penanganan,” katanya.

Baca juga: PAM Jaya beri bantuan kepada 1.000 anak demi tekan tengkes
Baca juga: Polisi bagikan sembako dan susu untuk anak-anak stunting

Menurut dia, stunting bisa dicegah dengan langkah awal, yakni pemenuhan nutrisi dan pemberian vitamin untuk ibu hamil.

Untuk itu, lanjutnya, vitamin dan kandungan gizi yang baik bagi ibu hamil dan bayinya atau calon anaknya sangat diperlukan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta siap menyalurkan PMT secara berkelanjutan dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024.

Berdasarkan laman stunting.jakarta.go.id tercatat sebanyak 39.793 balita dengan permasalahan gizi per Januari 2024.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi generasi muda

ug slot

Staf Erick Thohir Bersuara soal Suap SAP ke Sejumlah BUMN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal dugaan suap lintas negara yang dilakukan perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jerman ke sejumlah BUMN termasuk PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa PuraII.

Arya mengaku belum mendapatkan informasi yang detail terkait masalah tersebut. Jika pihaknya sudah mendapatkan informasi detail, ia berharap para pihak BUMN yang terseret dapat kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini.

"Ini kan setelah kita baca di informasi yang ada, ada Pertamina tahun 2017, Angkasa Pura I 2012, Angkasa Pura II 2015, tapi kami kan belum dapat detailnya," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/1).

Arya menyebut pihaknya akan mendukung hal-hal yang bersifat tindakan 'bersih-bersih' di BUMN.

"Jadi kita supporthal-hal yang memang merupakan bagian dari bersih-bersih di BUMN juga lah," jelasnya.

Sejumlah perusahaan dan instansi di Indonesia terseret dalam dugaan suap SAP. Dugaan suap itu terbongkar berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka.

Dalam dokumen itu, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) dan sejumlah perusahaan di Indonesia terlibat dalam kasus suap tersebut. 

Sementara itu, Jaksa AS Jessica D. Aber untuk Distrik Timur Virginia mengatakan bahwa SAP terbukti bertanggung jawab atas praktik korupsi yang merugikan bisnis lain dalam perdagangan global. Dia pun menyebut pihaknya bakal terus menuntut kasus-kasus penyuapan guna melindungi perusahaan domestik.

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen pengadilan, SAP dan rekan-rekan sekongkolannya melakukan pembayaran suap dan memberikan hal-hal lain yang bernilai yang dimaksudkan untuk kepentingan pejabat asing Afsel dan Indonesia.

Beberapa di antaranya mengirimkan uang dalam bentuk pembayaran tunai, kontribusi politik, dan transfer elektronik lainnya bersama dengan barang-barang mewah yang dibeli selama perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Buka log tugas Anda

aktif4d

SAP Buka Suara Terkait Kasus Suap ke Pejabat Indonesia dan Afsel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Perusahaan IT asal Jerman, SAPbuka suara terkait denda yang dikenakan Amerika Serikat (AS) karena melakukan suap terhadap sejumlah pejabat di Indonesia dan Afrika Selatan (Afsel).

Berdasarkan website resminya, Kamis (18/1), SAP mengatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya.

"SAP sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang, dan penyelesaian terhadap isu-isu ini menutup semua masalah kepatuhan (compliance) yang diselidiki di Amerika Serikat dan Afrika Selatan," tulis keterangan SAP.

"Perusahaan telah berpisah dari semua pihak yang bertanggung jawab atas isu ini lebih dari lima tahun yang lalu. Perilaku masa lalu dari mantan pegawai dan mantan mitra tertentu tidak mencerminkan nilai-nilai SAP atau komitmen kami terhadap perilaku etis," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kehakiman AS menjatuhkan denda sebesar US0 juta atau setara Rp3,4 triliun kepada SAP karena terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afsel.

Denda itu diminta berdasarkan hasil investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). SAP disebut melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA).

Berdasarkan laporan tersebut, untuk Indonesia, penyuapan itu disebut terjadi pada periode 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia.

Beberapa pejabat Indonesia yang terlibat tersebar di berbagai kementerian, seperti Kementerian KKP, Kemensos, Kominfo, dan sejumlah BUMN di dalam negeri.

Terkait masalah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah mengantongi dokumen suap SAP kepada pejabat di Indonesia. Untuk itu, KPK akan berkoordinasi dengan FBI untuk mengusut kasus tersebut.

System Analyse Programmentwicklung (SAP) merupakan salah satu perusahaan piranti lunak ternama di dunia yang didirikan pada 1 April 1972 oleh lima mantan karyawan IBM yaitu Dietmar Hopp, Hasso Platter, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira, dan Hans-Werner Hector.

Perusahaan yang berkantor pusat di Walldorf, Jerman ini menyediakan piranti lunak untuk kepentingan enterprise resource planning (ERP) atau sistem informasi terintegrasi untuk kepentingan perencanaan maupun aktivitas bisnis. Selain itu, perusahaan juga menawarkan layanan komputasi awan (cloud services).

Per 2023, perusahaan mempekerjakan sekitar 106 ribu karyawan. Dengan mitra lebih dari 24 ribu entitas di seluruh dunia, SAP meraup 29,52 miliar euro atau sekitar Rp501,84 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per euro) pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

kaisar naga merah

situs baru gacor

Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum.

"Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut," ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, cukup banyak petinggi BUMN yang terseret kasus korupsi. Di antaranya, ada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang ketahuan menyelundupkan Harley Davidson dan Brompton melalui maskapai negara itu pada Desember 2019.

Lalu, ada juga mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan yang melakukan korupsi saat pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada periode 2011-2021. Pada September 2023 lalu, KPK menetapkan Karen sebagai tersangka.

Berikut daftar petinggi BUMN yang tersandung kasus korupsi berdasarkan catatan redaksi:

1. Djoko Dwijono, Jasamarga

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat anak usaha BUMN dalam kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat pada September 2023.

Ketiganya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Lihat Juga : Pertamina Hormati Proses Hukum soal Temuan BPK yang Dilaporkan ke KPK

2. Karen Agustiawan, Pertamina

KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada September 2023.

Karen menjadi tersangka untuk kasus pengadaan LNG pada PT Pertamina di periode 2011-2021. Penetapannya sebagai tersangka diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan.

3. Ari Askhara, Garuda Indonesia

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Akshara terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Bropton dalam maskapai negara tersebut pada 2019 lalu.

Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

Lihat Juga : Survei Bloomberg ke 17 Ekonom: Anies Unggul dari Prabowo dan Ganjar

4. Budi Tjahjono, Jasindo

KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono sebagai tersangka korupsi kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat masih menjadi pejabat di PT Jasindo.

Pada akhir 2023, ia ditetapkan menjalani hukuman penjara 7 tahun dari sebelumnya hanya 5 tahun lanaran kalah banding.

5. Destiawan Soewardjono, Waskita Karya

Pada April 2023 lalu, Destiawan Soewardjono ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi karena melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.

Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Garuda Indonesia hingga Antam

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2