wbo777

Sistem masuk tingkat dewa

Kemenaker Ungkap Alasan Terbitkan Aturan Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan alasan terbitnya aturan pemotongan gaji karyawan diindustri padat karyaberorientasi ekspor sampai 25 persen, karena keluhan pengusaha.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan banyak pengusaha yang menyampaikan keluhan terkait tekanan yang dihadapi perusahaan.

Misalnya, perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, namun tidak bisa sembarangan PHK karena harus membayar pesangon besar. Akhirnya, meminta agar pemerintah membuat aturan fleksibilitas jam kerja.

Dari permintaan tersebut, Kemnaker lantas menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang mengatur jam kerja hingga pemotongan gaji buruh maksimal 25 persen.

Menurut Indah, asosiasi industri yang menyampaikan keluhan tersebut mewakili ratusan pabrik yang berada dalam industri padat karya berorientasi ekspor.

"Kalau ditanya berapa industrinya, itu ada lebih dari 100 pabrik," jelasnya.

Indah mengatakan tujuan diterbitkan aturan tersebut untuk meminimalisir gelombang PHK besar-besaran. Kendati, ia tak bisa menjamin tak terjadi PHK sama sekali.

"Kemenaker sebagai regulator membuat aturan sudah berusaha membuat regulasi yangInsyaAllahtujuannya mencegah PHK lebih masif lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kaisar naga merah

Wapres soal Impor Baju Bekas: Industri Tekstil RI Bisa Mati******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah melarang impor pakaian bekasadalah demi kesehatan masyarakat dan melindungi industri tekstil dalam negeri.

Menurutnya, impor pakaian bekas tersebut sangat mengganggu industri dalam negeri. Jika dibiarkan saja, industri lokal bisa terbunuh.

"Impor baju bekas itu membahayakan industri nasional kita, industri tekstil kita. Nanti produk-produk dalam negeri terganggu kalau ada impor pakaian bekas. Industri tekstil kita bisa terganggu dan mati," ujarnya di Riau yang ditayangkan melalui youtube Wapres RI, Senin (20/3).

"Di samping itu juga ada hal-hal lain dianggapnya, meski nggak potensial, seperti kurang kebersihan, kesehatannya. Kemudian juga tidak baiklah lah," jelasnya.

Ma'ruf tak lupa mengimbau masyarakat mulai sekarang membeli pakaian produksi lokal saja. Harganya juga terjangkau dan masih baru.

"Jadi kita sedang menggiatkan bangga produk sendiri. Saya kira Pak Presiden sudah katakan itu ya, kita majukan industri dalam negeri dan beli produk dalam negeri," jelasnya.

Berdasarkan data Bea Cukai, pada 2022 volume impor pakaian bekas (dengan HS Code 63090000) memang melonjak hingga 227,75 persen menjadi 26,22 ton dibanding tahun sebelumnya yang hanya 8 ton, dengan nilai devisa impor sejumlah US2.146 atau setara Rp4,21 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

SEHATI PNM Pererat Tali Silahturahmi Antar Karyawan******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar Sehat Bersama Insan PNM atau SEHATI PNM yang merupakan bagian kampanye #AKSIPNM di Gedung Menara PNM, Jakarta, pada Sabtu (18/3).

SEHATI sekaligus menjadi ajang silaturahmi, yang meningkatkan keakraban dan keharmonisan antara keluarga insan PNM. Anak dan pasangan karyawan PNM pun terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti olahraga bersama, menyaksikan penampilan musik, mengunjungi bazaar UMKM, hingga cek kesehatan gratis.

Arief Mulyadi selaku Direktur Utama PNM juga turut hadir. Saat itu, Arief menyapa hangat seluruh keluarga karyawan.

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen Maksimal 6 Bulan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportirmemotong gajipekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Ada lima industri yang diperbolehkan memotong gaji karyawan sampai 25 persen, yakni industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, dan industri mainan anak.

"Jadi sekali lagi, tidak semudah itu semua pabrik buruh boleh melakukan penyesuaian gaji upah, boleh memotong gaji, upahnya, akibat terbit Permen ini. Nggak semudah itu," jelasnya.

Ada tiga syarat yang ditetapkan Kemnaker untuk industri bisa melakukan pemotongan gaji. Pertama, industri tersebut memiliki minimal 200 orang pekerja.

Kedua, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi minimal sebesar 15 persen. Ketiga, barang produksi bergantung pada permintaan pesanan dari Amerika Serikat (AS) dan negara di benua Eropa, yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

Sedangkan, prosedur penyesuaian upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah nilai upah terakhir sebelum pemotongan.

Kemnaker pun memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan aturan ini agar tidak ada buruh yang dirugikan. Pengawasan dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Tidak hanya kami, serikat pekerja, serikat buruh di setiap perusahaan pun juga harus mengawasi implementasinya. Apakah sudah sesuai dengan Permen 5/2023 ini atau tidak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Prediksi Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada 21 April, atau tepat sehari sebelum lebaran. Sementara itu, puncak arus balik diproyeksi terjadi pada 25 April atau H+2 setelah Idulfitri.

"Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi," ungkap Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Budi memperkirakan jumlah pergerakan pada puncak arus mudik tahun ini mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2023, yakni sebanyak 123,8 juta orang.

Sementara itu, pergerakan pada arus balik diperkirakan masih cukup tinggi hingga H+3 lebaran, yakni 26 April. Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat bakal didominasi dari Pulau Jawa sebanyak 77,3 juta orang atau 62,5 persen.

Kemenhub juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan pergerakan penumpang yakni penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Adapun 5 daerah asal pemudik terbanyak, yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang), Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatra Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Kemudian 5 daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi adalah Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Disusul oleh Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Selanjutnya, Kemenhub memperkirakan dominasi pemudik ada di moda perjalanan darat, yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

Survei ini memperhatikan berbagai faktor, antara lain sosiologis, ekonomi, budaya, dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Ada juga unsur perubahan kebijakan dan regulasi terkait penanganan kondisi covid-19 yang semakin membaik.

Hasilnya menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi (renops) penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 yang dilakukan Kemenhub, kementerian/lembaga (K/L), dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Abadi

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.