mimpi mancing togel bergambar

Phoenix tidak akan kembali

Kunjungan Turis ke Indonesia Melesat 364 Persen Oktober 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan asing atau turis masuk ke Indonesia mencapai 678,5 ribu pada Oktober 2022. Jumlah ini naik 364,31 persen dibandingkan Oktober 2021 sebanyak 146,1 ribu kunjungan.

Dibandingkan September 2022 yang tercatat sebanyak 648,9 ribu, jumlah kunjungan ini naik 4,57 persen.

"Jumlah kunjungan wisman kalau kita lihat memang terus menunjukkan peningkatan sejak Januari 2022," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Adapun kunjungan melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan udara tercatat sebanyak 446,70 ribu kunjungan. Realisasi ini naik 2.741,26 persen dibandingkan dengan kondisi Oktober 2021.

Dari seluruh bandara yang dipantau BPS, Bandara Ngurah Rai-Bali mengalami peningkatan paling tinggi atau fantastis sebesar 15,26 juta persen. Dari sebelumnya Oktober 2021 hanya 2 orang turis yang berkunjung menjadi 305.152 orang pada Oktober 2022.

Kemudian, tertinggi kedua wisman masuk melalui Bandara Juanda-Jawa Timur sebesar 25.345,95 persen, dari sebelumnya hanya 37 orang menjadi 9.415 orang.

Berdasarkan kebangsaan, wisman paling banyak masuk Indonesia berasal dari Malaysia yakni 106,1 ribu kunjungan. Kemudian disusul oleh Australia sebanyak 93 ribu kunjungan, dan Singapura 84,5 ribu kunjungan.

Selanjutnya, ada wisman dari Timor Leste sebanyak 66,1 ribu kunjungan, India 37 ribu kunjungan, dan dari Inggris sebanyak 23,1 ribu kunjungan, serta dari Amerika Serikat sebanyak 21,6 ribu kunjungan.

Sementara itu, secara kumulatif (Januari-Oktober), jumlah wisman masuk Indonesia mencapai 3,91 juta kunjungan. Realisasi ini naik 215,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

Knight Frank Sebut Properti di IKN Paling Diminati Setelah Jabodetabek******

PT Knight Frank Indonesia menyatakan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dianggap berpotensi bagi sektor properti pada 2023. Perusahaan tersebut menyebut IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek.

Hasil survei yang dilakukan perusahaan konsultan itu menunjukkan IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek. IKN meraup nilai 15 persen dan Jabodetabek 51 persen.

"Daerah Jabodetabek masih dinilai oleh 51 persen sebagai kawasan yang prospektif untuk investasi sektor properti, sedang wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di posisi kedua," ujar Senior Research Advisor Syarifah Syaukat di Jakarta Pusat, Kamis (1/12).

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengungkapkan alasan terpilihnya IKN sebagai daerah paling prospektif nomor dua. Menurutnya, para responden survei melihat captive market yang dimiliki IKN.

"Captive market ini tentunya tidak langsung secara, mungkin akan secara bertahap merelokasi ke IKN itu kan nggak langsung 100 persen, pembangunannya juga akan dilakukan secara bertahap," ungkapnya.

Menurut Willson, saat ini para pengembang masih akan melihat kepastian payung hukum yang disediakan pemerintah. Pasalnya, kepastian hukum saat ini dianggap masih belum meyakinkan investor.

"Dari survei ini memang membuktikan persepsi sentimen saat ini masih positif, pada awalnya kan banyak investor asing, yang dibutuhkan adalah kepastian hukum. Kenapa banyak investor mundur? Karena kepastian hukum yang (membuat) mereka masih bingung," papar Willson.

Lebih jauh, ia menilai, kondisi menjelang tahun politik akan ikut berpengaruh pada perkembangan sektor properti.

Terbukti lewat survei ini juga menangkap 66 persen responden cenderung untuk wait and see pemulihan sektor properti dalam 3-5 tahun ke depan karena masuknya Indonesia pada persiapan menjelang tahun politik di 2024 nanti.

"Ini sangat critical sekali kalau pergantian presiden. Mereka juga lihat potensinya, captive market itu populasi di 10 tahun, 20 tahun itu seperti apa, akan menentukan nilai investasi mereka. Nanti termasuk perijinan-perijinan tersebut apakah akan berjalan baik atau tidak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

Cak Imin Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Beras******

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atauCak Imin meminta Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog mengevaluasi kebijakan impor beras.

Menurutnya, impor beras saat ini membuat harga gabah petani anjlok.

"Kebijakan impor beras harus dievaluasi karena berdampak pada anjloknya harga gabah petani dan sangat otomatis menurunkan kesejahteraan petani," kata Cak Imin, dikutip dari detikcom, Kamis (1/12).

Untuk itu, Cak Imin minta Kementan memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani serta meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi

"Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras," katanya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan Kementan harus memastikan pendistribusian beras impor benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras. Maka dari itu perlu dilakukan pemetaan wilayah yang kekurangan pasokan beras.

Dengan begitu, target impor beras bisa tepat sasaran dan dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan sebaliknya merugikan petani.

"Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan dilakukannya impor beras," ujar Cak Imin.

Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

"Kementan saya minta berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras," kata Cak Imin.

[Gambas:Video CNN]

teramat

Mengintip Proyek******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) merombak jajaran direksinya pada Senin (28/11). Iwan Takwin pun ditunjuk sebagai Direktur Utama JakPro pilihan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Iwan menggantikan posisi Widi Amanasto. Penunjukan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur JakPro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham juga menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur JakPro lainnya, yakni I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

Mengutip lamanresminya, Jakpro memiliki bisnis di sektor properti, infrastruktur, utilitas dan kegiatan lainnya.

Untuk sektor properti Jakpro banyak menyelesaikan proyek melalui anak usahanya, PT Pulomas Jaya.

Adapun proyek yang digarap mencakup Apartemen de`Paradiso & Hotel Aston, Mall Pluit Junction, Matoa Residence, Pulomas Park View, dan JIV (Jakarta International Velodrome).

Lalu, JIS (Jakarta International Stadium, Pantai KMB, Rukan Pergudangan DHI (Duta Harapan Indah), dan JIEPP (Jakarta International Equestrian Park Pulomas).

Hingga saat ini, Jakpro juga telah berinvestasi pada beberapa ruas jalan tol dan juga pembangunan serta pengelolaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah DKI Jakarta.

Adapun anak usaha Jakpro yang bergerak dalam bidang Infrastruktur dan ICT (Information Communication and Technology) adalah PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT Jakarta Marga Jaya, dan PT Jakarta Akses Tol Priok.

Beberapa proyek infrastruktur dan ICT yang digarap oleh Jakpro mencakup Jalan Tol JORR W2 Utara atau Ruas (Kebon Jeruk - Ulujami), 6 (Ruas) Ruas Jalan Tol Dalam Kota, Menara BTS dan Microcell, Digital Signage, Formula E, dan LRTJ Velodrome - Kelapa Gading.

Terkait sektor utilitas, Jakpro mengembangkan bisnisnya ke beberapa usaha seperti pengelolaan air bersih, membangun Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG), dan Mobile Refueling Unit (MRU).

Selain itu, Jakpro memiliki anak usaha yang bergerak dalam jasa konsultan baik perencanaan, tata ruang dan arsitektur serta jasa konsultan lainnya. Adapun anak usaha Jakpro yang bergerak dalam bidang Utilitas adalah PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP).

JUP ditunjuk untuk menangani dan mengelola kebutuhan DKI Jakarta yang meliputi Oil & Gas Distribution, Asset & Property Management, Water Treatment Plant, Parking Management, Power Plant, dan Intermediate Treatment Facility (WtE).

Berikut daftar proyek utilitas Jakpro:

1. Oil & Gas Distribution

Saat ini, PT Jakarta Utilitas Propertindo memiliki 9 stasiun gas beroperasi, yaitu SPBG Rawa Buaya, SPBG Mampang, SPBG Kampung Rambutan, SPBG Kramat Jati, SPBG Perintis Kemerdekaan, SPBG Ancol, dan SPBG Pluit (MRU). Lalu, ada juga SPBU Kamal Muara dan SPBE Teluk Gong.

2. Asset & Property Management

Mengelola aset dan properti milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) berupa lahan dan bangunan yang dikelola sesuai dengan peruntukannya, diantaranya penyewaan lahan dan bangunan, serta perawatan Ruang Terbuka Hijau.

3. Water Treatment Plant (WTP)

Membangun, mengembangkan dan mengoperasikan WTP atau Instalasi Pengolahan Air baku menjadi air bersih sebagai upaya memenuhi kecukupan kebutuhan air bersih bagi masyarakat DKI Jakarta. Rinciannya, WTP Pluit dan WTP Hutan Kota.

4. Parking Management

Mengelola parkir di sejumlah lokasi beberapa di antaranya Sentra Bisnis Pluit Sakti, Apartemen Laguna, dan Velodrome.

Tidak disebutkan berapa nilai proyek yang dikelola oleh Jakpro itu. CNNIndonesia.com tidak bisa mengakses laporan keuangan atau financial statements perusahaan. Dalam website resminya, laman financial statementstampak kosong dan gambar tidak bisa dibuka. 

CNNIndonesia.compun telah berusaha menghubungi Iwan Takwin selaku direktur utama yang baru untuk menanyakan lebih lanjut soal nilai proyek. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan tanpa Batas

Jabar dan Jatim Tolak Impor Beras, Klaim Stok Berlimpah******

Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Jabar) danJawa Timur (Jatim) berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor beras. Pasalnya, produksi beras tahun ini lebih dari kebutuhan penduduk hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkapkan jika impor beras dilakukan maka harga beras produksi dalam negeri harganya otomatis akan merosot.

Ia memaparkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Selain itu, Jatim juga telah memanen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton pada November 2022.

Hadi menyebutkan dari hasil faktual, di sejumlah penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdapat ada 57 ribu ton beras. Termasuk juga diklaim banyak stok GKG maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

"Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus," kata Hadi.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Data ini pun disandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras menurut Dusenas DKPP Jawa Barat adalah 1,38 juta ton. Maka artinya, produksi beras di Jabar masih berlebih.

"Maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," Kata Dadang.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Saat ini, di Jawa Barat, harga rata-rata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

"Di samping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga," ucap Dadang.

[Gambas:Video CNN]