link slot gampang maxwin

Yaozei

indoslots

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Kacamata VR tingkat dewa

live slot 77

Okupansi "homestay" meningkat di Lumban Bulbul kawasan Danau Toba******

Balige, Toba (ANTARA) - Okupansi atau tingkat keterisian rumah untuk penginapan (homestay) meningkat 75 persen di Desa Lumban Bulbul karena penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 2-3 Maret. Kepala Desa Lumban Bulbul Melva Panjaitan mengatakan okupansi penginapan sejak dua hari lalu sudah meningkat dibanding hari biasa karena adanya penyelenggaraan ajang internasional tersebut. "Ya ada berdampak, okupansinya meningkat sebanyak 75 persen," kata Melva kepada ANTARA di Balige, Sumatera Utara. Ia membeberkan, jumlah homestay di desanya lebih dari 20 unit dan dengan kisaran harga Rp300.000 - Rp400.000 per malam. Ia mengatakan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) homestaysudah diimbau untuk tidak menaikkan harga sewa sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

Untuk menambah kenyamanan wisatawan, pemilik homestay juga meningkatkan kebersihan di sekitar tempat penginapan guna menambah daya tarik bagi wisatawan. Melva menambahkan, desa itu merupakan salah satu tempat tujuan wisata andalan yang ada di Balige karena terdapat Pantai Pasir Putih Lumban Bulbul yang kerap dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Baca juga: Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024

Seorang wisatawan dari Kota Medan Rama Prakasa mengaku telah menginap di tempat tersebut sejak sehari lalu karena lokasinya berdekatan dengan arena balapan. "Ya dekat dari sini, jadi bisa jalan kaki ke lokasi," ujar dia.
F1 Powerboat Danau Toba 2024 diikuti 18 pembalap dari sembilan tim. Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Warga bangga dilibatkan dalam F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar kecil antarbintang

ciri ciri slot gacor

Rehan/Lisa satu******

Jakarta (ANTARA) - Ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di babak perempat final German Open 2024, Jumat.

Rehan/Lisa akan berjumpa dengan unggulan keempat asal Malaysia Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di babak delapan besar.

Dikutip dari statistik BWF, secara head-to-head, Rehan/Lisa yang turun sebagai unggulan ketujuh dalam turnamen ini unggul 3-2 atas Goh/Lai.

Pasangan ganda campuran peringkat 16 dunia itu terakhir membukukan kemenangan atas pasangan Malaysia di babak 16 besar Thailand Masters 2024 awal Februari melalui laga rubber game ketat dengan skor 21-17, 17-21, 21-16.

Sebelum memastikan tempat di babak delapan besar German Open 2024, Rehan/Lisa memenangkan pertandingan atas Kenneth Zhe Hooi Choo/Gronya Somerville (Australia) 21-14, 21-11 di babak 16 besar turnamen BWF Super 300 ini pada Kamis (29/2).

Sementara, Goh/Lai memastikan posisi mereka di delapan besar setelah menang atas wakil Singapura Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica melalui rubber game 8-21, 21-15, 21-8.

“Di delapan besar tentu perjuangannya lebih berat. Untuk saya, pikiran dan fokusnya harus dijaga terus. Lawan juga pasti sudah melihat bagaimana kelemahan saya dan Rehan, karena itu, saya dan Rehan harus bisa saling menutupi,” ujar Lisa, dikutip dari keterangan singkat PP PBSI.

Baca juga: Rehan/Lisa tampil percaya diri demi maju ke perempat final German Open

Jika Rehan/Lisa mampu mempertahankan permainan konsisten mereka di sepanjang dua pertandingan terakhir ini, besar kemungkinan bagi pasangan tersebut untuk memperpanjang napas Indonesia di turnamen yang digelar di Westenergiesporthalle Mulheim an der Ruhr tersebut.

Adapun Rehan/Lisa dipastikan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final German Open, setelah pasangan ganda campuran lainnya Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kalah dari Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia) di babak 16 besar dengan skor 17-21, 19-21.

Baca juga: Rehan rayakan ulang tahun lewat kemenangan babak pertama German Open
Baca juga: PBSI ungkap alasan hanya turunkan ganda campuran di German Open

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Penerus Tuhan

voucher belanja hypermart

Kemenko Marves dukung kerja sama PT Inaro dan YCP dalam gelaran BIAS******

pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendukung kerja sama yang dilakukan PT Inaro Tujuh Belas selaku penyelenggara Bali International Air Show 2024 (BIAS) dengan Yayasan Care Peduli (YCP). Kerja sama kedua belah pihak diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan kesehatan terutama kekerdilan atau stunting di daerah yang membutuhkan intervensi. “Dari kolaborasi ini kita ingin menunjukkan bahwa pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi dalam sesi temu wartawan di Jakarta, Jumat. Ia menambahkan kegiatan itu tak hanya berpengaruh pada eksistensi industri aviasi namun juga mendorong industri tak hanya fokus pada sisi ekonomi, namun juga berkontribusi langsung pada pemerintah melalui program-program yang langsung menyasar pada penanganan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kemenko Marves: Harga nikel perlu diseimbangkan agar dorong hilirisasi Rencananya, program penanganan stunting digelar di wilayah Nusa Tenggara Timur pada September mendatang. Pendekatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan holistik yang memberdayakan kelompok perempuan di desa yang dipilih menjadi lokasi program. Chief Executive Officer Yayasan Care Peduli Abdul Wahid Situmorang menuturkan dengan melibatkan kelompok perempuan dalam penyediaan makanan untuk anak-anak penderita stunting, sementara kehadiran Puskesmas untuk memastikan asupan gizi yang diberikan sudah tepat. “Sehingga ada interaksi dengan kader dengan si ibu, sehingga ada proses pembelajaran di situ,” ujarnya.

Baca juga: Kemenko Marves dorong produksi baterai LFP dan NMC di dalam negeri

Baca juga: Kemenko Marves soroti ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

slot dana gacor

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang Penelan Langit

link slot tergacor terbaru

Samsung "unpacked" lebih awal untuk Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah sumber terdekat dari SamMobile menyatakan Samsung mungkin akan mengadakan acara "Unpacked" untuk mengenalkan ponsel lipat terbarunya, Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6, pada awal Juli. Melansir Gsmarena pada Kamis (29/2), sumber terpisah yang berasal dari Korea Selatan juga meyakini hal yang sama bahwa acara tersebut akan diadakan pada awal hingga pertengahan bulan Juli.

Sebuah laporan menyebutkan bahwa acara Unpacked akan diadakan sekitar dua pekan lebih awal dibandingkan tahun lalu, yang diselenggarakan pada 26 Juli. Ini berarti akan diadakan sekitar 12 Juli.

Baca juga: Samsung tawarkan Galaxy XCover 7 dan Tab Active5 untuk dukung kinerja

Baca juga: Samsung Galaxy S24 sudah terjual satu juta unit lebih di Korea Selatan

Laporan baru ini juga menyebutkan Paris dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan acara tahunan Samsung tersebut.

Samsung ingin meluncurkan produknya sebelum dimulainya Olimpiade Paris pada 26 Juli untuk fokus pada pasar Eropa tahun ini.

Perusahaan teknologi asal Korea ini berharap dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh produsen ponsel Tiongkok yang mundur.

Dua pekan setelahnya, Galaxy Z Fold5 dan Z Flip5 akan dipromosikan di San Francisco, Amerika Serikat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah akan ada acara lebih awal kali ini di Korea Selatan.

Sumber dari rantai pasok percaya bahwa uji coba final produk akan dilakukan pada bulan April, jauh sebelum tanggal peluncurannya di Juli, sehingga kecil kemungkinan untuk peluncuran di dalam negeri di Korea Selatan seperti tahun lalu.

Lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan bahwa tidak akan ada bentuk foldable atau rollable dari Samsung tahun ini, namun tidak menghilangkan kemungkinan adanya Galaxy Ring. Baca juga: Galaxy Z Fold6 dikabarkan miliki ketebalan 11mm dengan bahan titanium
  

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024