slot malam ini gacor 355Jutaan kata 806961Orang-orang telah membaca serialisasi
《cucubet》
Langka, Minyakita di Makassar Tembus Rp20 Ribu Per Liter******Jakarta, CNN Indonesia--
Minyak goreng kemasan jenis Minyakita di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan, terlihat mulai langka. Padahal Minyakita diadakan untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang sempat melonjak dan hilang di pasar.
Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Minyakita maupun minyak curah tanpa merek yang dikemas dalam botol air mineral agar lebih terjangkau mulai menipis stoknya.
Minyak goreng merk Minyakita, sejauh ini dijual dengan harga beragam, meski telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sebesar Rp14.000.
Lihat Juga :Emak-emak Teriak Minyakita Sempat Tembus Rp17 Ribu: Kecewa Pemerintah |
"Minyak curah langka sudah seminggu, Minyakita lebih satu minggu. Minyakita ecerannya Rp20.000, refill Rp18.000. Minyak curah sisa satu botol 1 setengah liter itu Rp25.000. Bimoli masih tetap Rp25.000," kata Darwis, Sabtu (28/1).
Sementara pedagang lainnya, Aan mengaku untuk pasokan Minyakita dalam sepekan terakhir dirinya hanya mendapatkan satu karton yang berisi 12 liter dari distributor.
Padahal sebelumnya, kata Aan dirinya mendapatkan pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat dari saat ini.
"Karena ada pembatasan. Biasa ambil dua jerigen sekarang satu jerigen. Kalau Minyakita juga dibatasi, ambil di distributor minimal 1 dus isi 12 liter langsung habis satu hari. Harga jualnya Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu," ungkapnya.
Sedangkan, pedagang lainnya, Roslina yang memiliki stok Minyakita dan minyak curah. Namun, menurut dia stok minyak goreng dimiliki tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, karena pasokan dari distributor terhenti sejak seminggu lalu.
"Sudah tidak mencukupi, karena terakhir masuk minggu kemarin. Harusnya minggu ini ada tapi menunggu beberapa hari tidak ada masuk dari distributor," kata Roslina.
Roslina menyebutkan harga Minyakita dijual seharga Rp18.000 per liter, sementara minyak goreng refill dijual seharga Rp16.000 per liter.
(mir/asa)Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******Jakarta, CNN Indonesia--
Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).
"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.
Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.
Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.
EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.
Lihat Juga :ANALISISSalah Siapa Minyakita Langka dan Mahal di Pasaran? |
Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.
Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.
Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.
[Gambas:Video CNN]
Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******Jakarta, CNN Indonesia--
Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.
"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.
Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.
Lihat Juga :Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023 |
Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.
Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.
"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1).
Lihat Juga :JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari |
Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.
"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.
Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.
Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.
"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.
Label:cara rumus togel、pasar jp slot、tabel angsuran pinjaman kredivo
Terkait:xl slot login、buku mimpi 2 bergambar、game slot mudah maxwin、syarat pakai kredivo、bocoran admin riki hari ini、game slot terbesar di asia、link gacor siang ini、slot judi 88、masterkiu、buana99
bab terbaru:togel 100(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《cucubet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjaman yang diawasi ojkHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cucubet》bab terbaru。