ultraslot777 690Jutaan kata 368129Orang-orang telah membaca serialisasi
《judi online24jam terpercaya 2022》
ASDP Imbau Pemudik Tak Beli Tiket Kapal di Pelabuhan Bakauheni******Lampung, CNN Indonesia--
PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Bakauheni mengimbau masyarakat yang mudik LebaranIdul Fitri 1443 H tak membeli tiket kapal penyeberangan di pelabuhan, tetapi melalui website dan aplikasi Ferizy.
Pembelian tiket melalui aplikasi Ferizy dapat dilakukan hingga minimal H-1 sebelum keberangkatan kapal. Masyarakat wajib mempersiapkan tiket sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni.
Lihat Juga :Kemnaker Respons Viral Calo Cegat Pelamar Wawancara Kerja di Cikarang |
"Masyarakat agar dapat mengatur keberangkatan, idealnya telah bertiket minimal satu hari sebelum keberangkatan," ujarnya.
Saiful mengatakan masyarakat yang telah membeli tiket secara online dapat mengatur waktu keberangkatan agar tidak terlambat. Jika belum membeli tiket, kendaraan akan diputar balik keluar pelabuhan.
"Saat membeli tiket via online, pastikan mengisi daftar penumpang dalam kendaraan secara tepat dan lengkap sesuai dengan identitas diri aslinya termasuk kendaraannya. Hal ini penting, karena terkait hak asuransi setiap penumpang dan memperlancar proses perjalanan," katanya.
Lihat Juga :ASDP Bakauheni Siapkan 65 Kapal Layani Pemudik |
Lebih lanjut, Saiful menyebut masyarakat tidak perlu panik dan takut kehabisan tiket karena bisa memesan tiket 60 hari sebelum keberangkatan dan paling lambat satu hari sebelum keberangkatan.
"Sistem kouta itu sehari bisa 860 sehingga tidak perlu khawatir kehabisan tiket. Selamat mudik lebaran Idul Fitri 1444 H tahun 2023 dengan aman dan nyaman," ujarnya.
Sebelumnya ASDP telah menyediakan 65 unit kapal untuk melayani mudik Lebaran 2023 di Pelabuhan Bakauheni-Merak. Terdiri dari 59 kapal regular dan 6 kapal eksekutif.
(zai/fra)Negara Bakal Kuasai 70 Persen Rumah PNS di IKN******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan negara akan menguasai 70 persen dari rumah aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sementara, 30 persen sisanya bisa dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri. Ketentuan itu berlaku untuk rumah vertikal atau apartemen maupun rumah tapak.
"Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap miliki negara, 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso, dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).
Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
"30 persen bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka setelah nanti infrastrukturnya siap beserta sarana dan prasarana layak yang diperlukan warga untuk tinggal," kata Dhony.
Suharso sebelumnya mengatakan pemerintah akan menanggung biaya pemindahan 16.990 anggota ASN, TNI, dan Polri ke KIPP IKN Nusantara.
Dalam unggahan resmi akun Instagram @suharsomonoarfa setelah mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kawasan IKN pada Februari lalu, Suharso mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.
Pemindahan tersebut sebelumnya direncanakan akan dimulai secara bertahap pada 2024.
Selain mendapatkan tempat tinggal, para ASN, TNI, dan Polri yang ditempatkan di IKN juga akan menerima tunjangan yang sesuai, biaya pindah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta fasilitas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.
Suharso mengatakan bahwa selama proses pemindahan, pemerintah akan menanggung bukan hanya ASN, tetapi juga pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.
"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.
[Gambas:Video CNN]
Andre Rosiade Dapat Aduan SPG Sarinah Dilarang Berhijab saat Kerja******Jakarta, CNN Indonesia--
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku mendapatkan aduan dan laporan dari karyawan PT Sarinah soal larangan mengenakan hijab saat bekerja.
Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.
"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," tanya Andre kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dikutip dari detik, Kamis (13/4).
"Ini jadi pertanyaan kita, saya mohon tidak ada diskriminasi. Garuda saja sudah boleh pakai jilbab. Masa orang yang selama ini pakai jilbab, tapi Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab," ungkap Andre.
Andre menjelaskan sewaktu PT Sarinah masih dikomandoi Ira Puspitadewi sebagai Dirut, seluruh karyawannya tidak dilarang bahkan diberikan kebebasan untuk menggunakan hijab.
Namun, Andre mempertanyakan mengapa kebijakan yang baik itu justru diganti oleh Dirut PT Sarinah yang baru yakni Fetty Kwartati.
"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi Dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti Dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?"sesal Andre.
Sebab itu, Andre mendesak Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk memanggil Dirut PT Sarinah Fetty Kwartati terkait adanya informasi dan aduan dari karyawan yang dilarang menggunakan hijab tersebut.
Bila terbukti, maka Andre meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk melakukan pemecatan terhadap Fetty Kwartati sebagai Dirut PT Sarinah.
"Tolong Pak Wamen cek, tidak boleh ada diskriminasi seperti itu. Kalau memang ini betul terjadi Dirut melarang karyawan Sarinah berjilbab, maka saya minta Dirut Sarinah di pecat!" tegas Andre.
Menurut Andre, larangan berhijab bagi karyawan sama artinya dengan anti-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, perusahaan yang melarang karyawannya berhijab berarti telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 pasal 5 dan 6.
"Melarang berhijab sama dengan anti-Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja. Apakah itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin atau lain sebagainya," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah tuduhan Andre tersebut.
"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Sales promotion girls (SPG) kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).
Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.
"Untuk karyawan yang di luar SPG, seperti bagian admin, gudang, ada bagian supervisor, atau asisten manajer, mereka pun juga beberapa menggunakan hijab. Kemudian, karyawan yang di office banyak sekali, rata-rata perempuan memakai hijab," jelasnya.
(dzu/agt)Label:slot hari ini yang gacor、bos27 slot、kayaslots
Terkait:turbo 123 slot、togel88asia、spaceman、50 50 new member、situs slot maxwin gacor、alexistogel login alternatif login、slot gacor tanpa to、server thailand anti rungkad、suhu 68 slot、trik jitu main slot online
bab terbaru:masterpoker88(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《judi online24jam terpercaya 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ratu slot hokiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《judi online24jam terpercaya 2022》bab terbaru。