trik jitu kakek zeus

Kacamata ajaib dunia film

Tol Trans Sumatera Tahap II Segera Dibangun******

PT Hutama Karya (Persero)/Hutama Karya (HK) segera membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II atau Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru) sepanjang 30,57 km.

Direktur Operasi III HK Koentjoro menjelaskan pembangunan jalan tol ini akan terkoneksi dengan tiga ruas JTTS. Ruas itu adalah; Jalan Tol Ruas Rengat-Pekanbaru, ruas Pekanbaru-Bangkinang, dan backbone Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai.

"Penandatanganan kontrak proyek akan dilakukan pada akhir Agustus atau awal September 2023, semoga dengan terhubungnya konektivitas infrastruktur jalan tol ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan Provinsi Riau menjadi episentrum Sumatera," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

Selain itu, ia juga berharap tol bisa digunakan untuk mengurai kemacetan dalam Kota Pekanbaru imbas lalu lintas kendaraan logistik dari arah Sumatera Barat menuju Sumatera Utara serta memudahkan konektivitas ke berbagai tempat pariwisata seperti Candi Muara Takus.

Sementara itu, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin menjelaskan saat ini proses pengadaan lahan proyek itu sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

"Tidak hanya mendukung distribusi logistik, jalan tol ini juga dapat menunjang mobilitas masyarakat," ujar Febry.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang akan diperbaiki

Kemenhub Sebut Jokowi Bakal Resmikan LRT Jabodebek 30 Agustus******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meresmikan LRT Jabodebek pada Rabu (30/8). Rencana itu mundur dari semula pada 26 Agustus 2023.

"Rencana 26 Agustus akan diresmikan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi pada 26 Agustus kayaknya tidak di Indonesia. Direncanakan pada 30 Agustus," tutur Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam Media Briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

"Tidak ada masalah tentang kereta apa enggak, masalah waktu beliau (Presiden Jokowi) saja untuk meresmikan. Commercial on date(COD) 30 Agustus. Semuanya rencana. Jangan tanya resmikan di mana, belum kami bahas. Kami masih usulkan, jadi semua rencana. Nanti keputusan pasti kalau sudah terima undangan," imbuhnya.

"Kami operasikan bertahap melihat pasar, tapi kalau di minggu pertama membludak, ya (rangkaian) kereta keluar," jelas Risal.

Jokowi sebelumnya mengungkap harapannya soal rencana peresmian LRT Jabodebek pada 26 Agustus mendatang.

Ia mengumumkan rencana ini usai meninjau operasional LRT Jabodebek rute Jati Mulya-Dukuh Atas. Ia menilai sudah banyak perbaikan dari kunjungannya pekan lalu.

"Kemungkinan, insyaallah, 26 Agustus," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).

Jika merujuk pada unggahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi memang tidak akan berada di tanah air pada 26 Agustus mendatang. Luhut mengatakan Jokowi bakal terbang ke Republik Demokratik Kongo dalam agenda kenegaraan.

Ia menyebut pertemuan Jokowi mendatang adalah tindak lanjut kolaborasi tropical forestry cooperationdengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Jokowi dan Lula sebelumnya pernah bertemu di Hiroshima, Jepang beberapa waktu lalu.

"Presiden Lula setuju dengan Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan trilateral di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo nanti 25 Agustus ini," ujar Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (15/8).

[Gambas:Video CNN]

Pada awalnya

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Jangkar kecil antarbintang

Waspada Banjir Produk China, Teten Bentuk Satgas Penindak Barang Impor******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bakal membentuk satuan tugas (satgas) penindak barang impor, termasuk dari China.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," kata Teten saat menghadiri Opening Ceremony Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Teten menjelaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) sudah dibahas sejak lama.

Pembahasan beleid itu bahkan saat Muhammad Lutfi masih menjadi menteri perdagangan. Namun, revisi beleid untuk melindungi produk dalam negeri itu tak kunjung rampung.

"Sekarang harusnya sudah harmonisasi, sudah selesai harusnya (revisi permendag). Kemarin waktu rapat kabinet di Istana dibahas secara khusus untuk pembentukan satgas digital ekonomi," ungkap Teten.

Selain itu, ia ingin pemerintah menetapkan batasan minimum harga barang impor yang diperjualbelikan di Indonesia. Menurutnya, angka US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) adalah patokan ideal, di bawah itu kudu dilarang.

Lihat Juga : Langka di Medan, Bobby Minta Pertamina Jamin Pasokan LPG 3 Kg

Teten ogah jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, apalagi yang bisa diproduksi di tanah air. Menurutnya, UMKM lokal sudah mahir membuat barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

"Susah kalau (pembatasan) produk, mending kita mainnya di harga saja. Sehingga barang-barang impor ke sini yang masih jual peniti gitu kan ngapain, di dalam negeri juga bisa," tegasnya.

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tutup Teten.

[Gambas:Video CNN]

Membombardir dunia misterius

Gibran Sebut Uni Emirat Arab Bakal Dirikan Rumah Sakit Jantung di Solo******

Uni Emirat Arab (UEA) bakal membangun rumah sakitdi Kota Solo. Rencananya, rumah sakit tersebut akan menjadi rumah sakit spesialis kardiologi ataujantung.

Tim Konsultan dari UEA telah bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming di Hotel Alila, Solo, pada Kamis (20/7) kemarin.

Gibran mengatakan pihaknya telah menyediakan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo seluas 1,9 hektar. Lokasinya di kompleks Solo Techno Park (STP), Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Solo.

Pada tahap awal, ia menyebut rumah sakit itu memang dibuat sebagai rumah sakit jantung. Namun ke depan ada kemungkinan akan dikembangkan dengan menambah layanan spesialis kanker.

"Ini rumah sakit kardiologi dulu. Nanti masih ada fase kedua, fase ketiga. Setelah kardiologi bisa tambah kanker dan lain-lain," katanya.

Awalnya, Gibran sempat mengusulkan agar investasi dari UEA tersebut ditanam untuk mengembangkan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkot Solo. Namun, rencana tersebut batal.

"Enggak jadi (upgradeRSUD). Ini bikin baru ya," katanya.

Lebih lanjut, Gibran mengatakan rumah sakit besutan UEA ini akan dibangun bertaraf internasional dan diharapkan menjadi rujukan dari rumah sakit lain, sehingga dapat mengurangi jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, sebagaimana yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Betul. Ini untuk menjawab itu," katanya.

Gibran enggan membeberkan nama rumah sakit yang akan dibangun UEA itu. Ia juga tidak menjawab saat ditanya kemungkinan rumah sakit tersebut menerima pasien BPJS Kesehatan.

"Detailnya nanti sik (tunggu dulu). Sing penting iki wis deal kabeh (yang penting ini sudah deal semua).Tak proses-e sik izine (saya proses dulu izinnya)," kata Gibran.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar Loli yang Berubah

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]