logam slot

Kaisar Crape Myrtle Yunani

hey link slot demo

Kemenko minta TPID jaga pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan******

Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga panga

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama di wilayah Jawa, untuk memastikan pasokan dan harga pangan terjaga jelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terjaga,” kata Ferry Irawan dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa inflasi beberapa provinsi yang merupakan daerah sentra penghasil komoditas pangan di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, justru lebih tinggi daripada daerah yang mayoritas dihuni oleh para konsumen, seperti Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat inflasi tahunan (y-o-y) pada Februari 2024 mencapai 2,12 persen di Jakarta, 3,09 persen di Jawa Barat, 2,98 persen di Jawa Tengah, 2,75 persen di Yogyakarta, serta masing-masing 2,81 persen di Jawa Timur dan Banten.

“Sehingga sinergi pengendalian inflasi antar provinsi di Jawa menjadi keniscayaan karena merupakan satu kesatuan wilayah yang saling terhubung,” ucap Ferry.

Ia mengatakan untuk menekan kenaikan harga pangan, terutama beras, pemerintah mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional, distributor, maupun ritel modern

Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah, serta mengalihkan alokasi cadangan beras pemerintah (CBP) ke sektor komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium.

“Kami berharap momentum inflasi wilayah Jawa yang terus terkendali dapat dijaga melalui sinergi program pengendalian inflasi daerah untuk mendukung capaian inflasi nasional,” kata Ferry.

Pemerintah menargetkan bahwa tingkat inflasi nasional tahun ini terjaga stabil dalam rentang 2,5±1 persen.

Baca juga: Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan
 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

dewa88 gacor

Hindari Spekulan, KCIC Ogah Ungkap Titik Kereta Cepat Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari spekulan tanah.

"Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua," kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

KCIC menyebut perpanjangan rute Whoosh ke Surabaya merupakan keniscayaan. Terlebih, ini sudah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo hingga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

"Kan dalam banyak kesempatan, Pak Presiden (Jokowi), Pak Luhut (Menko Marves Luhut), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan semuanya menyampaikan ada rencana extend sampai Surabaya. Mungkin tahapannya ke Yogyakarta dulu," jelasnya.

"Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study (FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extend ke Yogyakarta dan Surabaya," tutup Dwiyana.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pemerintah kini tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC) dalam pembahasan ini.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Sembilan hari guntur dan kesedihan

toppragmatic

KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC) buka-bukaan soal kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. 

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi  mengatakan proyek sekarang ini sedang digodok. Nah dalam penggodokan itu, untuk tahap awal, ia mengatakan mungkin kereta cepat tidak akan langsung dibangun sampai ke Surabaya.

Dwiyana menyebut perpanjangan rute kereta cepat itu mungkin akan digarap sampai ke DI Yogyakarta terlebih dahulu.

"Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study(FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extendke Yogyakarta dan Surabaya," tambah Dwiyana.

Namun, ia enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

"Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pemerintah kini tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC) dalam pembahasan ini.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Tuhan dan Kegelapan

cara menggunakan kupon indomaret dari livin mandiri

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

macau88

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024******

Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum ada perubahannya," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Tak hanya itu, Idham mengatakan KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional di mana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu, 27 November 2024.

"Jadi, demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan norma yang berlaku," tegasnya.

Baca juga: Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Baca juga: Wapres: Jaga pengalaman nilai demokrasi jelang Pilkada serentak

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Ia menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu patuh terhadap perintah undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterbitkan KPU tidak akan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku," ucapnya.

Sebelumnya, MK melarang jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8).

UU Pilkada Pasal tersebut menjelaskan, 'Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

"Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten," kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Daniel mengungkapkan Pilkada harus dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak," ujarnya.

Adapun Pileg 2024 digelar pada 14 Februari 2024 dan hasilnya akan diketahui per 20 Maret 2024. Sedangkan Pilkada 2024 dalam UU dijadwalkan pemungutan suaranya pada 27 November 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Zaman kuno

slot play88

2 Menteri Jokowi Keroyokan 'Serang' Tom Lembong Imbas Kritik Nikel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan ramai-ramai menyerang balik Co-captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong soal hilirisasi nikel dan kendaraan listrik.

Kedua menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini geram dengan pernyataan pria yang akrab disapa Tom itu, khususnya mengenai hilirisasi nikel di dalam negeri yang dinilai ugal-ugalan sehingga membuat harga nikel dunia anjlok.

Luhut menilai Tom, yang juga seorang mantan menteri perdagangan dan mantan kepala BKPM, berbohong atas pernyataan bahwa harga nikel anjlok akibat gencarnya pembangunan smelter di Indonesia, yang termasuk program hilirisasi pemerintahan Jokowi.

"Oke, Anda intelektual. Tapi karakter Anda menurut saya enggak bagus," sambungnya.

Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

"Jadi saya enggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini," kata dia.

Luhut juga menyoroti pernyataan Tom terkait lithium ferro phosphate (LFP). Pasalnya, LFP menjadi andalan Tom saat menyerang program hilirisasi nikel di rezim Jokowi.

Tom menyebut negara luar sudah mulai meninggalkan nikel Indonesia untuk menggarap baterai mobil listrik dan beralih ke LFP. Luhut menegaskan apa yang dikatakan eks menteri perdagangan itu tidak benar.

"Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap menggunakan nikel based baterai. Jadi, seperti suplai nikel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai," jelasnya.

Setali tiga uang, Bahlil pun menuding Tom melakukan kebohongan publik. Ia menampik pernyataan Tom bahwa mobil listrik Tesla tak lagi menggunakan baterai kendaraan listrik berbahan baku nikel.

Bahlil mengatakan Tesla memang menggunakan baterai kendaraan listrik LFP seperti yang disampaikan Tom, tetapi hanya untuk kendaraan standar.

"Apakah benar nikel akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu lebih bagus ke nikel dan itu Tesla sebagian juga masih memakai bahan baku nikel," katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

[Gambas:Video CNN]

Tom Lembong belakangan ini memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Kritik ia berikan setelah gabung ke kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Kritik salah satunya ia berikan terkait kebijakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

Ia menyebut kebijakan itu sudah menghancurkan harga nikel. Menurutnya, karena kebijakan Jokowi harga nikel di pasar global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir.

Kejatuhan harga tersebut katanya dipicu gencarnya pembangunan smelter. Ia memperkirakan kejatuhan harga itu akan berlanjut karena stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Jokowi.

Lihat Juga : Luhut Tuduh Tom Lembong Bohongi Anies-Cak Imin: Intelektual Meragukan

"Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply," ujar Lembong.

Tak hanya menjatuhkan harga, Tom juga menjelaskan karena pemerintah begitu militan dan konfrontasional terhadap nasabah luar negeri, hal itu membuat mereka ketakutan. Ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik.

"Akhirnya mereka cari opsi lain, mereka bikin formulasi bahan baterai yang tidak menggunakan nikel," kata dia lebih lanjut.

Lembong lantas mencontohkan Tesla yang tidak menggunakan nikel untuk bahan baku baterai mobil listriknya.

"Jadi 100 persen dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0 persen nikel, dan 0 persen kobalt. Jadi baterainya lithium iron phosphate (LFP). Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pake lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt," tutur dia.

Lihat Juga : Luhut Tuduh Tom Lembong Bohongi Anies-Cak Imin: Intelektual Meragukan

(del/agt)