slot malam 88

Dunia para dewa di akhir zaman

PTPN IV Eksekusi 96 Ha Lahan HGU Usai Puluhan Tahun Diduduki Warga******

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV mengantongi kekuatan hukum tetap atas lahanseluas 96,47 hektare (ha) di Kebun Balimbingan. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai puluhan tahun oleh warga sekitar.

Kepala Polres Satuan Intelkam Simalungun Iptu Teguh Raya Putra Sianturi menyebut PTPN IV telah mengajukan permohonan eksekusi lahan di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tersebut.

"Prinsipnya, pertemuan hari ini kita lihat ada itikad baik, baik dari PTPN IV maupun masyarakat. Sehingga, kita harapkan ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini," katanya, Selasa (6/12).

Perwakilan PTPN IV Harri Sugandi Hutagalung menuturkan perusahaan menawarkan uluran Sugu Hati, meskipun bukan kewajiban. Menurut dia, bantuan itu sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para penggarap lahan yang terlanjugn menduduki areal.

"PTPN IV juga akan tetap menyalurkan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar areal perkebunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ungkapnya.

Eksekusi lahan merupakan bagian dari upaya PTPN IV selaku perusahaan negara untuk menyelamatkan aset-asetnya. Perintah itu tertuang pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 15/MBU/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 juncto Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

"Dalam pelaksanaannya, PTPN IV selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penggarap. Hal ini dilakukan demi membendung segala potensi gesekan. Masukan dan saran-saran yang dihasilkan pertemuan ini akan kami sampaikan ke manajemen," kata Harri.

Mewakili warga, Darman, menyampaikan saran dan usulan sebelum eksekusi dilakukan. Pada dasarnya, warga akan taat apabila eksekusi dilakukan sesuai keputusan hukum yang berlaku.

"Saya setuju apapun keputusan hukum memang harus didukung. Tapi tentunya harus melalui undang-undang yang berlaku," kata Darman.

Kegiatan sosialisasi eksekusi lahan dihadiri oleh sejumlah unsur dari PTPN IV, antara lain General Manager Distrik I PTPN IV Masaeli Lahagu, Manajer Kebun PTPN IV Balimbingan Aulia Irfan, serta Kepala Sub Bagian Legal Aset PTPN IV M Syafri Siregar.

Selain itu, hadir pula Camat Tanah Jawa, Pangulu Nagori Bah Kisat, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun serta unsur Mahkamah Agung.

Upaya pengamanan aset ditempuh PTPN IV dengan jalan panjang. Perjuangan bermula sejak 1997 silam. Awalnya, muncul sekelompok penggarap yang mengklaim kepemilikan lahan seluas 105 ha di areal Kebun Balimbingan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Klaim itu kemudian digugat PTPN IV ke Pengadilan Negeri Simalungun. Pengadilan lalu menerbitkan Nomor Putusan 09/PDT/G/1997/PN-Sim tanggal 23 Maret 1998 yang isinya mengabulkan gugatan. Lahan seluas 105,27 ha yang diklaim ternyata aset PTPN IV.

Sekelompok orang yang menggarap akhirnya diminta untuk mengosongkan sekaligus membongkar tanaman dan bangunan mereka. Tak puas dengan keputusan itu, tergugat melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, banding ditolak. Mereka berlanjut menempuh jalur kasasi.

[Gambas:Video CNN]

Sama seperti sebelumnya, kasasi juga ditolak Mahkamah Agung dengan amar putusan nomor 24K/PDT/2000. Begitu pun di tingkat Peninjauan Kembali yang berujung penolakan dengan amar putusan nomor 251PK/PDT/2009.

Meski sudah sah mengantongi legitimasi, PTPN IV belum bisa menguasai kembali lahannya. Lalu, perusahaan akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada pertengahan 2014 lalu.

Pengadilan kemudian merespons dengan menerbitkan penetapan nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Panitera diperintahkan untuk mengukur dan mengidentifikasi objek perkara dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hasilnya diketahui bahwa lahan seluas 96,47 ha itu terdaftar dalam areal HGU Nomor 7 tanggal 12 November 2008 yang dikantongi PTPN IV. Titik terang muncul setelah PTPN IV kembali mengajukan permohonan ketiga pada 29 September 2022.

Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menerbitkan surat nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, diketahui bahwa terdapat 43 unit bangunan penggarap di areal Kebun Balimbingan.

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Seperti Tito, Sandi Juga Bantah Kepulauan Widi Dijual di Situs Asing******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membantah Kepulauan Widi, Maluku Utara, dijual di situs Sotheby's Concierge Auctions.

Ia mengatakan Kepulauan Widi saat ini tengah dalam pengembangan oleh pihak ketiga, yakni PT Leadership Islands Indonesia (LII) dengan mencari investor.

"Tidak dijual. Kepulauan Widi sudah dikerjakan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga ini berbasis di Bali dan sedang dalam proses mencari investor," terang Sandi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (6/11).

Saat ini, pemerintah disebut tengah menunggu para investor untuk menyampaikan skema pengembangan Kepulauan Widi.

"Kita tunggu dari investor untuk menyampaikan kepada kita bentuknya seperti apa ke depan, tapi kita harapkan ini pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Sandi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menyebut lelang Kepulauan Widi bermaksud untuk mencari investor. Menurutnya, PT LII sedang kekurangan modal dalam mengembangkan Kepulauan Widi.

Oleh karena itu, perusahaan menawarkan kerja sama investasi lewat pelelangan. "Dia kemudian mencari pemodal, mencari pemodal asing. Makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja," tutur Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Mantan Kapolri itu mengatakan uang yang dikelola untuk mengembangkan kawasan pariwisata bisa saja datang dari investor luar. Namun, pengelolaan tetap harus melibatkan pihak lokal.

"Yang penting bukan di pemiliknya. Uangnya dari luar negeri kemudian dikelola oleh perusahaan Indonesia, kan enggak ada masalah," imbuhnya.

Kepulauan Widi tercantum dalam situs Sotheby's Concierge Auctions sebagai daftar barang lelang. Pelelangan itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2022. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut. Mereka mengaku sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tempat tersebut.

"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.

[Gambas:Video CNN]

Peramal Tai Chi

Jaya dari Khong Guan, Hartono Kweefanus Sukses hingga ke Filipina******

Orang Indonesia pasti tak asing dengan Khong Guan. Selain memeriahkan suasana lebaran, kejayaan biskuit melegenda ini ternyata juga membantu pemiliknya, Hartono Kweefanus, menjadi salah satu orang terkayadi Indonesia dan Filipina.

Tak banyak informasi mengenai latar belakang dan kehidupan pribadi Hartono. Bahkan, Forbes dan sejumlah media lain menyebut keluarga besarnya sebagai salah satu keluarga konglomerat paling misterius.

Sejumlah sumber menyebutkan pria lulusan Universitas Nanyang Singapura ini lahir di Indonesia, sebelum akhirnya tinggal di Filipina. Ia adalah putra dari Kwee Boen Twie alias Hidayat Darmono.

Hampir dua dekade, Khong Guan menjadi biskuit impor. Baru pada era 1970-an, pabrik Khong Guan di Indonesia berdiri di Surabaya sebelum akhirnya membangun pabrik di Ciracas, Jakarta Timur, dan Cibinong, Bogor.

Di Indonesia, Khong Guan berhasil menjadi salah satu merek dagang biskuit dan wafer yang paling populer dan merajai pasar.

Selain Khong Guan, Hidayat juga berperan mendirikan PT Nissin Biscuits Indonesia pada 1975. Ia juga disebut sebagai salah satu pendiri perusahaan camilan dan mi instan raksasa di Filipina, Monde Nissin, pada 1979. Beberapa produk yang terkenal adalah wafer Nissin dan mi instan Lucky Me.

Tidak diketahui alasan Hidayat memilih Filipina untuk melebarkan sayap bisnisnya dengan membawa serta keluarga besarnya ke sana.

Awalnya, Monde Nissin sangat tertutup, tetapi tabir informasi mulai sedikit terkuak saat perusahaan melantai di bursa saham Filipina pada pertengahan 2021.

Kala itu, perusahaan meraup dana segar 55,9 miliar peso atau sekitar US,1 miliar yang menjadikannya sebagai IPO terbesar sepanjang sejarah di Filipina.

Berdasarkan laporan perusahaan, Monde Nissin sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh anak-anak Hidayat dan keluarga. Mulai dari Hartono Kweefanus, Hoediono Kweefanus, Monica Darmono, Kataline Darmono, Betty Ang (istri Hoediono), dan Herry Soesanto (suami Monica).

Bisnisnya tidak hanya ada di Indonesia dan Filipina, tetapi juga tersebar di berbagai negara mulai dari Singapura, Thailand hingga Selandia Baru.

Hartono saat ini menjabat sebagai Chairperson Emeritus dan Direktur Monde Nissin. Ia juga tercatat sebagai chairman atas dewan direksi di sejumlah anak perusahaan Monde Nissin mulai dari Monde MY San Corporation, PT Khong Guan Biscuit Indonesia, dan KBT International Holdings, Inc.

Selain itu, ia menduduki posisi sebagai direktur Monde Land, Inc, Monde Nissin Singapore Pte Ltd, Monde Nissin International Investments Ltd, Monde Nissin Holdings (Thailand) Ltd, Monde Nissin New Zealand Limited, Suntrak Corporation, Monexco International Ltd., dan Monde Nissin (Thailand) Co, Ltd.

Usai Monde Nissin IPO, kekayaan Hartono langsung melesat menjadi US,9 miliar atau sekitar Rp29,45 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS). Maklum, ia tercatat memiliki 29 persen saham Monde Nissin.

Pada 2017, nama Hartono sempat masuk ke daftar 50 orang terkaya versi Forbes di posisi ke-46 dengan kekayaan US0 juta.

Tahun ini, Forbes menempatkan pria berusia 72 tahun ini di posisi ke-15 pada daftar orang terkaya di Filipina. Per 8 Oktober, kekayaan Hartono tercatat mencapai US,5 miliar atau berkisar Rp23,25 triliun.

Hartono berbagi daftar yang sama dengan adik iparnya yang juga menjabat sebagai presiden dan direktur Monde Nissin, Betty Ang, yang bertengger di posisi ke-20 dengan kekayaan senilai US,05 miliar atau Rp16,27 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka lowongan kerjadi 30 perusahaan. Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 sendiri dibuka mulai 1-7 Desember 2022. Apabila tertarik melamar, Anda wajib mengetahui syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.

Adapun rekrutmen tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan Kementerian BUMN. Lowongan tersedia untuk lebih dari 890 posisi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMN.

Lihat Juga : 21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Cek Syarat Daftarnya

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Ilustrasi. Syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Untuk mendaftar, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelamar. Mengutip laman Rekrutmenbersama, berikut ini sejumlah syarat untuk daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).
2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.
6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.
8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni,digital creator,dan start-upapabila ada.

Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan

Demikian syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Semoga bermanfaat.

Li Shifan

Menhub Bersuara soal KA Argo Parahyangan Ditumbalkan Demi Kereta Cepat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal rencana penghentian operasi KA Argo Parahyangandemi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengaku masih akan mengkaji proses pemberhentian KA Argo Parahyangan jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi. Ia mengaku kajian itu akan selesai paling cepat Maret 2023. Menurutnya, dalam kajian itu yang diutamakan adalah penyediaan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

"Itu dalam pengkajian, jadi kan kalau namanya transportasi kan layanan kepada masyarakat tentu layanan masyarakat itu diberikan secara baik dan oleh karenanya kita lagi mengkaji tentang hasilnya seperti apa, ya mungkin nanti Maret atau April baru kita lihat sama-sama," terang Budi dilansir dari detikcom, Jumat (2/12).

"Itu yang kita pikirkan. Bahwa kalau kereta cepat itu kan cuma totalnya 48 menit sementara ini kan 3 jam bagaimana kemungkinannya ya kita membutuhkan survei supaya lebih akurat," ujarnya.

Meskipun demikian, Budi Karya tak menutup kemungkinan KA Argo Parahyangan masih akan beroperasi pada Juni 2023 ketika Kereta Cepat sudah mulai beroperasi.

"Ada kemungkinan, tapi itu berdasarkan suatu pembahasan dan survei yang baik," tegasnya.

KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.

[Gambas:Video CNN]