slot gacor indonesia

Tentang mimpi musim panas

Pengusaha Ngeluh soal WNA Bisnis Rental Motor Ilegal di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengeluhkan soal warga negara asing (WNA) yang menjalankanbisnis rental motor ilegal di Pulau Dewata.

Ia mengungkapkan WNA asal Rusia di Bali bisa menyewakan sepeda motor NMax lebih murah kepada sesama warga asing dengan harga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara, harga sewa sepeda motor di perusahaan rental lokal Rp3,5 juta per bulan.

"Media banyak yang mendengar bahwa orang Rusia bisa menyewakan motor dengan teman-temannya bahkan lebih murah. Jadi harga Rp3,5 juta NMax per bulan, mereka (WNA) bisa menyewakan sampai Rp2,5 juta itu kan turun harga," ujar Suryawijaya, di Denpasar, Bali, Selasa (7/3).

"Makanya, kita harus tertibkan dan ditertibkan dengan aparat yang sudah ada payung hukumnya, ada perda dan juga kepolisian dan keimigrasian kalau yang melanggar bisa dideportasi," ujarnya.

Tak ayal, ia sangat mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengawasi WNA di Bali.

"Tujuan kita menuju pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas bermartabat serta bermanfaat untuk kita semua. Maka, dari itu perlu aturan-aturan ini ditegakkan. Dan siapa yang menegakkan dan nanti yang mengurus pariwisata tidak bisa parsial, mari kita bisa berkolaborasi dan bentuk satgas," katanya.

Suryawijaya menilai fenomena sejumlah tamu Rusia dan Ukraina yang membuat ulah di Bali harus ditertibkan. Ia memahami WNA Rusia dan Ukraina saat ini banyak memilih keluar dari negaranya, termasuk ke Bali, karena berkonflik dan juga untuk menghindari wajib militer.

"Mereka datang ke Bali untuk tempat nyaman. Nah, di Bali jangan sampai mengambil pekerjaan-pekerjaan warga lokal. Ini perlu harus ditertibkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengembangan Tuhan

Pemerintah Punya Utang Rp2,6 T ke Bulog******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utangkepada pihaknya sebesar Rp2,6 triliun. Utang tersebut belum dibayar sejak 2020.

"(Utang pemerintah) Rp2,6 triliun. Ini dari yang lalu, penyaluran yang lama. Utang yang belum dibayar dari mulai 2020. Sebagian sudah terbayar," kata Buwas, sapaan akrabnya, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (3/4).

Sementara utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp7 triliun. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Utang Bulog itu juga menjadi sorotan oleh Ketua Komisi IV DPR Sudin di tengah rencana impor beras. Ia mengingatkan jangan sampai Bulog harus berutang lagi demi membiayai impor beras. Maka dari itu, ia meminta agar anggaran beras impor segera diperjelas.

"Jadi nanti tolong kalau rapat sama presiden, kalau ada menteri keuangan coba tanya uangnya sudah siap belum. Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog yang mana Bulog ini, mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya sudah seleher," kata Sudin dalam rapat dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bulog kembali mendapat penugasan dari Bapanas untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

Zulhas Ancam Pedagang Nakal Jelang Lebaran: Satgas Bertindak******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewanti-wanti pedagang untuk tak asal menaikkan harga pangan selama puasa hinggalebaran2023.

"Oleh karena itu kami minta betul, pengusaha, pedagang, jangan main-main ini. Naik (harga pangan) sih oke, tapi kalau berlebihan awas. Kita ada satgas," kata Zulkifli di Kids Republic School, Jakarta Timur, Sabtu (1/4).

Lihat Juga : Teten Disoraki Pedagang Senen Saat Ajak Jual Barang UKM: Produk China

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan masyarakat harus memahami gejolak harga pangan di puasa hingga lebaran nanti. Ia mengatakan Kemendag tidak hanya memikirkan konsumen.

Kasan mengatakan siklus kenaikan harga memang terjadi di masa Ramadan. Namun, tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga.

"Jangan sampai pemerintah hanya berpihak pada konsumen karena produsen juga harus diperhatikan. Kalau harga ditekan terlalu rendah yang rugi produsen. Jadi jangan sampai hanya beprihak pada masyarakat," ungkap Kasan.

Lihat Juga : Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M

Kembali ke dunia roh

Kemendag Minta Orang Kaya Tak Beli Minyakita Agar Stok Tak Langka******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta masyarakat mampu tak membeli Minyakita. Pasalnya minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu lebih diperuntukkan untuk masyarakat menengah.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengatakan Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, minyak goreng tersebut diutamakan tersedia di pasar tradisional.

"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli (minyak goreng) premium, ya sudah jangan pindah dulu (ke Minyakita). Sebaiknya mereka nggak usah pindah kan mampu beli (minyak premium)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau (masyarakat) menengah ke atasnya banyak, walaupun (beli) 1-2 liter kan jadi banyak juga," ujarnya.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satu, program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kayu Dou

Rincian Besaran THR yang Diterima Pekerja******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk rinciannya, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan.

Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta, baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak dapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

Sementara itu, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Sanksi itu bertingkat mulai dari sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Kemnaker Buka Suara soal 'Jerit' TKW Karawang Mengaku Dijual di Suriah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal viral video 'jerit' TKWasal Karawang bernama Dede Aisyah yang merengek minta pulang ke tanah air karena mengaku telah bekerja di Suriah.

Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker Suhartono mengatakan setelah mendapatkan video tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Salah satunya Kementerian Luar Negeri dan KBRI Damaskus.

Ia mengatakan dari koordinasi tersebut pihaknya mendapatkan gambaran bahwa kondisi TKI tersebut sehat. Tak hanya itu, gaji TKI tersebut juga masih dibayar secara lancar.

"Hingga kini, KBRI Damaskus masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui pelaku penempatan. Kedua PMI ingin dipulangkan karena tak sesuai dengan yang dijanjikan agensi, saat akan berangkat dijanjikan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), " kata Suhartono dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (3//4).

Seorang TKW asal Karawang Dede Aisyah menangis ingin pulang ke tanah air. Dia mengaku telah dijebak untuk bekerja di Suriah.

Pengakuan Dede melalui rekaman video itu viral di media sosial (medsos). Dalam video itu Dede mengungkapkan nasibnya kini sambil terus berurai air mata.

Dalam video tersebut, Dede mengaku awalnya diajak kerja di Turki dengan tawaran gaji US0. Setelah tiba di Istanbul, Dede malah dibawa ke Suriah.

Dede juga mengaku dirinya menjadi korban penjualan oleh perusahaan yang memberangkatkannya. Karena masalah itu, dia diharuskan bekerja selama 4 tahun.

Masih dalam video itu, Dede mengaku pekerjaan yang dijalaninya di Suriah cukup berat. Dia harus bekerja hingga dini hari. Dede mengaku tersiksa. Apalagi dirinya baru melahirkan secara cesar. Informasi dihimpun, Dede dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART).

Selama di Suriah, Dede mengaku sudah menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sana. Sementara suaminya di Karawang juga sudah meminta pertolongan ke aparat penegak hukum. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan.

"Saya sudah ke KBRI tapi belum ada tindakan, suami saya juga sudah meminta tolong ke sana sini, minta tolong ke Polres, sudah ngehabisin uang tapi belum ada tindakan. Belum ada pertolongan dari siapapun, tolong bantu saya, saya ingin pulang," kata Dede dalam video itu.

[Gambas:Video CNN]

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang sudah mengetahui viralnya video Dede di Medsos. Namun data Dede yang bekerja di luar negeri tak tercatat di sistem.

"Sudah, kemarin semenjak video itu viral, kami langsung mengecek nama itu di Sitkom DLN (Sistem Komputer dalam dan Luar Negeri), namun datanya tidak ada," kata Kepala Subkor Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Ijum Junaedi saat ditemui detikJabar di Kantor Disnakertrans.

Belakangan diketahui, Dede Asiyah merupakan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau unprosedural. Oleh sebab itu, pihaknya sempat kesulitan mencari data mengenai Dede Asiyah tersebut.

"Dia (Dede Asiyah) memang berangkat ke sana unprosedural. Makanya dia mengaku sudah menghubungi KBRI tapi tidak ada tindakan. Sebetulnya bukan tidak ada tindakan di sana, mungkin belum ditindak karena berangkatnya unprosedural," kata dia.

Ijum menjelaskan pihak Disnakertrans juga telah melakukan upaya mendatangi alamat keluarga Dede Asiyah, serta berkirim surat ke Kementerian.

"Kami sudah ke kediamannya, ternyata dia warga Desa Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kami juga telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Luar Negeri untuk tindakan lebih lanjut memproses kepulangan Dede Asiyah," paparnya.

Ijum menuturkan proses kepulangan Dede dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Paling lama, kata Ijum, proses kepulangan memakan waktu 3 bulan.

Di sisi lain, Ijum mendapatkan fakta bila perusahaan yang memberangkatkan Dede Aisyah merupakan agen tenaga kerja asal Suriah. Sehingga pihaknya sulit meminta pertanggungjawaban agen.

"Sponsornya (perusahaan) kan dari sana (Suriah) kita juga bingung meminta pertanggungjawaban bagaimana. Tapi yang jelas kita sudah memproses," pungkasnya.