4 angka jitu sgp malam ini

Kronik Aslan: Kesulitan

PUPR Sepakati 40 Kontrak Infrastruktur IKN Rp25,98 T******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak 40 kontrak kegiatan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) telah disepakati dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun. Sebagian pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," ujar Basuki dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

Basuki menjelaskan kontrak yang disepakati hingga pekan ketiga Desember sebanyak 24 kegiatan dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.

Sementara kontrak lainnya yang belum disepakati bakal dilakukan lelang ulang pada tahun ini. Diharapkan semua proyek bisa segera dilakukan kontrak dan pembangunan IKN bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.

"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, beberapa pekerjaan yang bakal dilaksanakan di IKN karena sudah ada kontrak adalah pembangunan sumber daya air, jalan umum, jalan tol, gedung istana presiden, hingga gedung pemerintahan.

Selain itu, Basuki juga menekankan untuk tahun ini sampai tahun depan pemerintah akan menyelesaikan pembangunan yang sudah berlangsung atau yang ada di Program Strategis Nasional (PSN). Tujuannya, agar proyek infrastruktur yang sudah disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa selesai pada semester I-2024.

"Jadi di 2023-2024 ini seperti diarahkan presiden, khusus menyelesaikan program-program PSN yang diupayakan pada semester I-2024 semua sudah selesai. Pembangunan-pembangunan baru sangat selektif," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

sistem kehidupan tertinggi

Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Pulau Jawa, Jawa Tengah Kedua******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.

Mengutip laman resmi BPS, Selasa (17/1), persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta pada periode tersebut mencapai 11,49 persen. Meski demikian jumlah ini menurun jika dibandingkan persentase pada Maret 2022, yakni 11,34 persen.

Provinsi di Pulau Jawa termiskin kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen pada September 2022. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93 persen.

Sementara, Provinsi Jawa Barat persentase penduduk miskinnya mencapai 7,98 persen per September 2022. Namun, jumlah ini turun jika dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 8,06 persen.

Sedangkan, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 6,24 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan periode Maret 2022, yakni 6,16 persen.

Adapun persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 4,61 persen per September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang hanya mencapai 4,45 persen.

Secara keseluruhan, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.

Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

BPS juga mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan.

Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).

Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Melihat Ekspor Sawit ke Eropa di Tengah Ancaman RI******

Indonesia dan Malaysiamengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa(UE) sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan dengan memperketat penjualan produk minyak sawit.

Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidaya kelapa sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," lanjutnya.

Fadillah bahkan disebut akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit tersebut.

Lantas seberapa banyak negara UE mengimpor kelapa sawit RI?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor kelapa sawit mencapai 26,9 juta ton pada 2021. Terdapat 3 negara UE yang menjadi negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit RI yakni Belanda, Spanyol, dan Italia.

Spanyol mengimpor 992,8 ribu ton, Italia 622,7 ribu ton, dan Belanda 567 ribu ton.

Pada 2020, Spanyol mengimpor sebanyak 1,13 juta ton, Italia 994,7 ribu ton, dan Belanda 682,8 ribu ton. Sementara pada 2019, Spanyol mengimpor 1,07 juta ton, Italia 751,3 ribu ton, dan Belanda 914,9 ribu ton.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat ekspor minyak kelapa sawit RI tembus 2,97 juta ton pada Agustus 2022.

Ekspor minyak kelapa sawit ke UE naik 51,7 persen dari 334 ribu ton pada Juli 2022 ke 506,8 ribu ton di Agustus 2022.

[Gambas:Video CNN]

Penata rambut terbaik di dunia peri

Kronologi Bentrokan Maut PT GNI Versi Serikat Pekerja******

Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengungkap bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Insiden ini bermula dari surat aduan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tidak mendapat respons.

Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menuturkan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT GNI di Morowali Utara sudah menyampaikan surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI.

"Itu (mogok kerja yang berujung bentrok) dimulai dari surat yang ditujukan ke Kemnaker, ke Bu Ida (Menaker Ida Fauziyah), tapi tidak ditanggapi," kata Ramidi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Dalam surat tertanggal 29 Desember 2022 itu, para pekerja PT GNI menyampaikan 7 tuntutan utama agar pemerintah melakukan investigasi. Pertama,pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua,menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.

Ketiga,menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.

Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.

Ketujuh,menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.

"Di awal Januari, 7 tuntutan yang disampaikan teman-teman serikat itu normatif semua, persoalan K3, peraturan perusahaan, pemotongan upah nggak jelas, pokoknya kalau sudah jadi pengurus (SPN) kontraknya dihabisin," katanya.

Ramidi menilai PT GNI seakan menolak kehadiran serikat pekerja. Setiap upaya audiensi yang diajukan selalu ditolak, bahkan kontrak pekerja yang menjadi pengurus SPN tidak diperpanjang.

Lihat Juga : Bulog Bakal Jual Stok Beras Lebih dari 4 Bulan dengan Harga Murah

Ia mengatakan serikat pekerja sempat dibantu audiensi oleh wakil bupati dan bupati Morowali Utara, tetapi tidak membahas persoalan kasus, hanya mendengarkan pandangan, nasihat, dan arahan dari pemimpin setempat.

Karena tak ada respons, kata Ramidi, maka muncul rencana aksi mogok kerja lanjutan pada 11 hingga 14 Januari 2023. Ia menegaskan langkah mogok kerja selalu diawali permintaan pertemuan dengan manajemen PT GNI, yang selalu tidak ditanggapi dengan berbagai alasan.

Namun, sebelum ada pernah ada mediasi lain pada 10 Januari di kantor dinas ketenagakerjaan yang menghasilkan dua kesepakatan.

"Pertama, teman-teman serikat diminta untuk tidak melakukan aksi dulu sebelum terjadinya pertemuan yang disepakati 13 Januari. Kedua, jika di 13 tidak terjadi pertemuan, maka dipersilahkan untuk mogok kerja," jelas Ramidi.

Lanjut ke halaman sebelah...

Perundingan Mentok

Dewa Bunga dan Selir Iblis

Ini Proyek Bandara yang Ditolak Megawati Sampai Ngamuk******

Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan BandaraInternasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan, Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut.

Presiden ke-5 RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana mau) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang, hanya untuk menghubungkan pariwisata, enggak gitu," kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1).

Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata.

"Coba, pertanyaannya sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana. Coba pikirin," tanya Mega.

Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi.

Bahkan, Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, enggak tahu (dengar) dari mana. Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari Program Strategis Nasional (PSN) pada pertengahan 2022.

Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada (27/7) tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]