robothoki

semua situs slot 334Jutaan kata 455928Orang-orang telah membaca serialisasi

《robothoki》

Pemerintah imbau WNI di Jepang waspadai gempa susulan dan tsunami******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar WNI di Jepang tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami, setelah gempa bumi bermagnitudo 7,4 melanda Prefektur Ishikawa pada Senin sore waktu setempat.

“Kami mengimbau WNI agar selalu memantau informasi dan arahan otoritas setempat," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Senin.

"Peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Jepang masih belum dicabut hingga malam hari ini waktu Jepang,” katanya, menekankan.

Kemlu, ujarnya, saat ini sedang berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk mengetahui dampak gempa dan tsunami.

KBRI dan KJRI juga tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan simpul masyarakat Indonesia.

“Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di Prefektur Ishikawa,” kata Judha.

Bagi WNI yang menghadapi situasi darurat, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengaktifkan nomor hotlineyaitu KBRI Tokyo +818035068612 dan KJRI Osaka +818031131003.

Gempa bumi yang terjadi pada pukul 16.10 waktu Jepang atau 14.10 WIB itu juga dirasakan di wilayah Prefektur Niigata, Toyama, dan Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tottori, Iwate, Miyagi, dan Akita.

Gempa tersebut telah menyebabkan gelombang tsunami di beberapa wilayah.

Baca juga: Jepang diguncang gempa dahsyat 7,4 M, peringatan tsunami dikeluarkan

Baca juga: Jepang perluas peringatan tsunami di pesisir sepanjang Samudra Pasifik

 

Jepang diguncang gempa Magnitudo 7,3 disertai 12 gempa susulan

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Kemenag minta dai sampaikan pesan sejuk saat tahun politik******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama meminta para dai atau penceramah agar menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan dan meneduhkan bagi masyarakat pada musim kampanye politik.

"Kami sudah sampaikan kepada mereka untuk sekali lagi menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mencerahkan yang meneduhkan, yang tidak berpotensi menimbulkan konflik, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan horizontal," ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu.

Kamaruddin mengatakan Kemenag kini telah memiliki lembaga yang mewadahi para dai yang dinamai Majelis Dai Kebangsaan (MDK). Majelis dai tersebut telah beranggotakan sekitar 12 ribu penceramah dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.  

Ada tiga poin yang menjadi peta jalan MDK, pertama dakwah menyasar masyarakat perkotaan. Ia menyebut pengurus dan anggota MDK hendaknya memiliki strategi khusus dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat perkotaan yang dinamis.  

Kedua, dakwah akan menyasar anak muda. Ia menyebutkan, generasi muda yang terdiri dari generasi milenial dan Z ini berjumlah 52 persen dari total penduduk Indonesia.  

Terakhir, para dai juga harus menyampaikan ceramah secara progresif dengan tidak berkutat pada tema ritual semata. Menurutnya, tanpa meninggalkan tema ritual, masyarakat harus diberikan pencerahan berbagai isu kekinian dengan pendekatan agama.

Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar mengatakan para dai, khususnya yang tergabung dalam MDK, harus menjadikan agama sebagai instrumen perekat sosial.

Para dari, kata dia, memang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda dan hal tersebut merupakan hak mereka. Namun saat mengisi ruang-ruang majelis keagamaan, mereka harus menyampaikan keteduhan.

"Itu pesan yang terus-menerus kita sampaikan agar mereka tetap netral. Soalnya di masyarakat itu juga terjadi kombinasi (pandangan politik)," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tantangan dai dan penceramah agama ke depan sangat kompleks di tengah kehidupan umat beragama.

Menag berharap MDK sebagai organisasi dan mitra pemerintah dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk bergerak bersama merawat kebhinnekaan, menciptakan harmoni, dan membangun moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Dirjen Bimas Islam: MDK tingkatkan pemahaman warga tentang agama

Baca juga: Jokowi minta PP Parmusi ikut ciptakan situasi kondusif tahun politik

Baca juga: MUI minta dai ambil peran wujudkan pemilu yang damai

 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Menkeu: Penerimaan pajak Rp1.869,2 triliun lampaui target APBN 2023******

ini 108,8 persen dari target APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp1.718,0 triliun.

“Penerimaan pajak sampai Desember Rp1.869,2 triliun, ini 108,8 persen dari target APBN awal,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.

Di samping melampaui target APBN 2023, penerimaan pajak juga melampaui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, dengan realisasi 102,8 persen terhadap Perpres.

Secara rinci, sumber penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas tercatat sebesar Rp993,0 triliun, tumbuh 7,9 persen secara tahunan dan melampaui target sebesar 101,5 persen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terdata senilai Rp764,3 triliun atau tumbuh 11,2 persen. Adapun realisasinya mencapai 104,6 persen dari target.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp43,1 triliun atau 114,4 persen dari target, dengan pertumbuhan 39,2 persen.

Sementara penerimaan dari PPh migas terkontraksi 11,6 persen, yakni menjadi Rp68,9 triliun atau setara dengan 96 persen dari target. Menkeu menjelaskan penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya harga komoditas migas.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak tumbuh 8,9 persen secara tahunan dibandingkan serapan pada tahun 2022 sebesar Rp1.716,8 triliun.

“Penerimaan pajak 2023 ini istilahnya hattrick, tiga kali tercapai dari 2021, semuanya di atas 100 persen,” ujar Menkeu.

Kinerja tersebut didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) sebagai dampak aktivitas pengawasan, antara lain pengawasan pascaPPS, pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi, serta intensifikasi pemajakan ekonomi global.

Pada saat yang sama, pemerintah juga konsisten melakukan peningkatan pelayanan WP serta menyediakan insentif pajak, seperti percepatan penyelesaian restitusi bagi WP orang pribadi dan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian mobil listrik dan pembelian rumah.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus menjaga kinerja penerimaan pajak.


Baca juga: Ditjen Pajak Bali fokus awasi WP penyedia produk kebutuhan pemilu
Baca juga: Pemerintah tetapkan Pajak Rokok Elektrik berlaku mulai 1 Januari 2024
Baca juga: Siap-siap aturan pajak baru, teknologi jadi solusi ketaatan perusahaan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot 123 terbaru、kumpulan situs slot terbaru、pinjol cepat cair ilegal

Terkait：man777 slot、pinjaman online yang cepat cair dan tidak ribet、cara mendapatkan uang di gonovel、slot89 demo、uku pinjol resmi atau tidak、cipit88、pinjaman online masuk ke dana、deluna188、istana138、bayar kredivo pakai akulaku

---

---

bab terbaru：alam4d（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08