slot good

Tuan Gila Abadi

Kadin Tegaskan Netral di Pilpres 2024 Meski Arsjad******

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yukki Nugrahawan Hanafi menegaskan bahwa Kadin sebagai organisasi usaha berada pada posisinetralpada Pilpres 2024 meski sejumlah pentolannya menjadi tim sukses (timses) capres.

"Saya sebetulnya sudah pernah sampaikan mengenai hal ini. Posisi Kadin Indonesia netral," kata Yukki dalam konferensi pers Rapimnas Kadin 2023 di Swissotel PIK, Jakarta Utara, Kamis (7/12).

Penegasan itu untuk menanggapi keterlibatan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid yang terpilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Lalu, Ketum Kadin periode 2015-2020 Rosan Roeslani, yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pemilihan presiden merupakan pesta demokrasi yang seharusnya bersifat pribadi untuk masing-masing orang. Yukki menekankan, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Kadin tidak boleh dibawa masuk ke dalam konteks politik praktis.

"Jadi jelas ya, tidak membawa Kadin dalam politik praktis. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik kesejahteraan. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik ekonomi. Itu yang kita akan usung," tegas dia.

"Kita ingin tetap damai, kita ingin tetap ekonomi itu tumbuh, karena kita punya pekerjaan besar mencapai apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas 2045. Intinya di situ," lanjut Yukki.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Erick Thohir Respons Ganjar soal Banyak BUMN Bangkrut******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons pernyataan calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo soal banyak perusahaan pelat merah bangkrut.

Ganjar menyebut banyak BUMNkarya bangkrut, karena tidak bekerja secara efisien.

Erick sendiri meyakini pernyataan Ganjar itu bukan hal yang negatif. Ia menilai Ganjar menyatakan kritik itu agar BUMN bisa lebih baik lagi.

"Bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick mengaku terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan semua pihak. Apalagi, saat ini sudah masuk tahun politik. Ia pun yakin capres lain bakal memberikan pernyataan atau kritik terhadap kondisi BUMN saat ini.

"Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka," tutur Erick.

Ganjar mengatakan banyak BUMN karya bangkrut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11). Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan panelis terkait BUMN yang sulit balik modal karena menggarap proyek infrastruktur yang dibebankan pemerintah kepada mereka.

"Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar.

Ia mengatakan hal itu terjadi karena tata kelola yang tidak baik dalam BUMN. Ia mengatakan perusahaan pelat merah seharusnya bisa menilai proyek yang akan dikerjakan.

"Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah mengerti tidak feasibledia tidak melaporkan?," ucapnya.

Ganjar juga menyindir BUMN yang kemudian akhirnya harus disuntik modal negara. Ia mempertanyakan apakah ada sanksi bagi BUMN yang tak efisien.

"Akhirnya APBN disuntik terus, disuntik terus gitu kan. Ada nggak sih penaltinya ke mereka kalau kamu tidak perform kamu tidak gajian?," ujarnya.

Ke depan, Ganjar mengatakan akan me-reviewperusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah jika terpilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, ketika kita menangani hal-hal semacam ini, ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang di sini sudah terlanjur depend onjadi utang. Tugas kita menyelesaikan tak perlu menyalahkan," kata Ganjar.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Zulhas Sebut Pemerintah Saat Ini Tak Boikot Produk Pro Israel******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Pemerintah Indonesia tak akan melakukan aksi boikotapapun terhadap produk yang dianggap pro Israel sebagai buntut atas agresi yang dilakukan negara itu terhadap Palestina.

Pernyataan tersebut ia lontarkan sebagai respons dari Komisi VI DPR RI yang meminta Zulhas menjabarkan produk-produk apa saja yang diboikot oleh masyarakat di Tanah Air.

Zulhas menjelaskan hingga saat ini pemerintah tak ikut melakukan boikot. Adapun soal gerakan boikot dari masyarakat, Zulhas menilai itu adalah hak warga.

Zulhas menilai siapa saja yang sudah mengikuti aturan, maka mereka boleh berjualan di Indonesia.

"Saya kira jelas, terang, tidak abu-abu, kami tak larang produk mana pun, selama sesuai ketentuan yang ada, silahkan saja," katanya.

Gerakan boikot pada produk-produk yang diduga pro Israel tengah menggema di dunia maya buntut agresi yang dilakukan negara tersebut terhadap Palestina selama sebulan belakangan ini. Masyarakat ramai-ramai mengajak untuk tidak membeli produk yang disinyalir mendukung atau memberikan pendanaan pada Israel.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi Israel penting untuk mendapatkan perhatian politik secara luas, namun upaya tersebut belum cukup.

"Gerakan boikot cukup penting untuk dapatkan perhatian politik dan saya kira sekarang juga sudah, tapi ini tak cukup," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11) lalu.

Gus Yahya mengatakan saat ini tak cuma muncul gerakan boikot produk terafiliasi Israel saja, tetapi juga gerakan memboikot produk yang pro terhadap Palestina.

Ia mencontohkan media sosial X kini telah diboikot oleh perusahaan yang pro terhadap Israel lantaran kerap menayangkan video dari jalur Gaza.

"Seperti Disney, Sony Pictures boikot X. Karena X tayangkan posting-posting dari Gaza. Dan mereka boikot X dan cabut iklan dari X, mereka melakukan boikot," katanya.

[Gambas:Video CNN]

"Nah, ini artinya resiprokal, saling boikot," tambah Gus Yahya.

Melihat persoalan itu, Gus Yahya mengimbau harus memikirkan jalan keluar yang masuk akal dan memungkinkan untuk membantu Palestina.

"Bukan cuma sekadar harapan, tapi betul-betul yang work-able yang bisa dilakukan jalan keluarnya. Sebelum semua itu. Ini harus dihentikan segera. Serangan harus dihentikan segera," katanya.

menjadi penulis penyihir

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Erick Thohir Angkat Wamendag Era SBY Jadi Bos Bulog Gantikan Buwas******

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkatBayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum BULOG, menggantikanBudi Waseso per 1 Desember 2023.

Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum BULOG.

Usai ditunjuk mengemban amanah baru, Bayu Krisnamurthi mengatakan kepercayaan negara harus dijaga dengan baik, terlebih posisi BULOG dalam menjaga kedaulatan pangan.

Setelah serah terima jabatan, selaku Direktur Utama baru BULOG bayu menggelar rapat terbatas dengan direksi lama dan baru, membahas strategi ke depan menghadapi Nataru dan ketidakpastian global.

Sementara itu usai menyerahkan kursi petinggi BULOG kepada Bayu, Budi Waseso kini diangkat sebagai Komisaris Utama Semen Indonesia Group (SIG) lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Budi Waseso menyebut menerima semua kebijakan dari pemerintah dan bersyukur sudah memimpin BULOG selama lebih dari lima tahun.

"Dan saya percaya pengganti Bulog lebih baik dan meneruskan transformasi yang sudah berjalan", kata Budi Waseso.

Pada penggantian susunan direksi Perum BULOG ini, Erick Thohir juga mengangkat Arief Prasetyo Adi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG, menggantikan Bayu Krisnamurthi,

Lihat Juga : 9,49 Turis Asing Masuk ke RI Sepanjang Januari-Oktober 2023

Berikut susunan baru direksi Perum BULOG

Direktur Utama : Bayu Krisnamurthi
Direktur Keuangan : Bagya Mulyanto
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik : Mokhamad Suyamto
Direktur Bisnis : Febby Novita
Direktur Human Capital : Purnomo Sinar Hadi
Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan : Sonya Mamoriska

Susunan Dewan Pengawas Perum BULOG

Ketua : Arief Prasetyo Adi
Anggota Independen : Dian Safitri
Anggota Independen : Donny Gahral Adian
Anggota : Musdhalifah Machmud
Anggota Independen : Zainut Tauhid
Anggota : Fadjry Djufry