pinjaman 50 juta cepat cair

situs tergacor 2023 153Jutaan kata 72995Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman 50 juta cepat cair》

Luhut Sewot dan Tantang BRIN soal TKA China Usai Sembuh dari Sakit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menantang peneliti BRIN yang menyebut serbuan tenaga kerja asing (TKA) Chinasangat besar dibandingkan nilai investasinya.

Gaji TKA China sebelumnya disebut BRIN belasan kali lipat besar dibanding pekerja lokal.

Luhut yang baru kembali bekerja usai sakit, meminta peneliti tersebut menunjukkan data TKA itu kepadanya.

Adapun soal gaji TKA China tinggi, Luhut menjelaskan investasi padat modal berbeda dengan padat karya dalam menyerap tenaga kerja. Ada tawaran gaji yang lebih tinggi saat memboyong pekerja asing ke Indonesia.

"Tiongkok itu perusahaan-perusahaan yang efisien. Dia akan bayar gaji lebih mahal kalau bawa tenaga kerja dari luar," ia menegaskan.

Luhut meragukan data yang menyebut ada mobilisasi TKA China dalam jumlah jumbo, jika mengingat perusahaan di Negeri Tirai Bambu  bekerja lebih cepat dan efisien.

"Di bidang tertentu, kita akui mereka kerjanya lebih efisien dan cepat. Jadi saya enggak yakin bahwa China akan bawa ramai-ramai pegawainya kemari. Mungkin (terjadi) di bidang konstruksi yang butuh cepat. Jadi, Anda bawa saja BRIN-nya ketemu saya," pungkasnya.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Triyono meneliti tentang investasi China dan hubungan industrial di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Ia melaporkan investasi China tak sebanding besarnya dengan jumlah TKA asal negaranya yang diboyong serta. Data pekerja asing itu Triyono ambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi Refleksi Satu Dekade Relasi Indonesia-China di Era Belt and Road pada 26 Oktober silam.

"Pada 2022, RRT itu berkontribusi sekitar 59.320 tenaga kerja (asing). TKA China ini mencapai 44,49 persen. Sangat mencengangkan, padahal jumlah investasi China masih kalah jauh dengan Singapura," kata Triyono, disiarkan dalam Youtube BRIN.

Triyono mengatakan pada 2022, investasi Singapura sebesar US.281 juta, sedangkan TKA asal negaranya yang dibawa ke Indonesia cuma 1.811 pekerja atau 1,35 persen saja.

Di tahun yang sama, investasi China menempati urutan kedua tertinggi, yakni US.226 juta, dan TKA lokal yang dibawa ke Tanah Air sebanyak 59.320 orang.

Menurutnya, mobilisasi TKA China ini terjadi lantaran kekhasan model kapitalisme China.

Lihat Juga : Jokowi Dapat Bisikan Sri Mulyani soal Harga Minyak 2024

"Model kapitalisme China itu memiliki kekhasan yaitu dikuatkan dengan SDM yang besar, khususnya pekerja mudanya dan mereka miliki dedikasi tinggi dan daya juang bekerja," ungkapnya.

"Ini mengakibatkan kalau ada investasi berjalan, selalu disertai dengan pengiriman tenaga kerja China. Hal ini menimbulkan berbagai gejolak, misalkan dari serikat buruh atau masyarakat setempat," imbuh Triyono.

Ia juga menyoroti kesenjangan upah antara pekerja lokal dengan TKA China yang luar biasa. Upah tinggi ini berakar dari diterbitkannya UU Ketenagakerjaan China pada 2007.

"Ada penelitian Li 2023, dia menyebut setelah adanya uu ini, upah buruh China naik drastis. Misalkan dibandingkan (pekerja) Indonesia, China itu 13 kali lipatnya," ujar Triyono.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KPU Lampung telah klarifikasi pada oknum KPU terima uang caleg******

Bandarlampung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap oknum KPU Bandarlampung yang diduga menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu dari calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan.

"Kami sudah panggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi, terkait kebenaran informasi tersebut," kata Ketua KPU Lampung Erwan Bustami di Bandarlampung, Jumat.

Dia menyampaikan bahwa salah satu komisioner KPU Bandarlampung tersebut diklarifikasi ataupun dimintai keterangan secara internal oleh Divisi Hukum, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Wakil koordinator Wilayah (Korwil) Bandarlampung.

"Saat diklarifikasi, yang bersangkutan membantah menerima uang tersebut. Hasil lengkap klarifikasi belum bisa kami sampaikan tapi yang jelas yang bersangkutan membantah terima uang," kata dia.

Menurut Erwan, pemanggilan oknum Komisioner KPU Bandarlampung tersebut adalah tindak lanjut dari adanya informasi bahwa yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Lampung, karena diduga menerima uang sebesar Rp530 Juta dari Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution.

"Mendapati informasi itu kami juga langsung berkirim surat ke Bawaslu untuk mengklarifikasi secara langsung dan dibalas, ternyata laporan caleg tersebut sudah dicabut," katanya.

Selain itu, terkait dugaan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedaton yang juga menerima uang dari caleg PDIP, ia mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan KPU Bandarlampung dalam mengklarifikasi.

"Untuk klarifikasi Ketua PPK Kedaton yang namanya juga disebut menerima uang oleh Caleg PDIP, itu jadi kewenangan KPU Bandarlampung," kata dia.

Diketahui, Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution telah melaporkan salah satu Komisioner KPU Bandarlampung ke Bawaslu karena telah menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu pada Senin (26/2). Namun Rabu (28/2) M. Erwin Nasution mencabut laporannya di Bawaslu Lampung.
 

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：daftar situs slot gacor terbaru、btv4d、hobimain slot terbaru

Terkait：cara pinjam uang ke bank bca、rupiah 7 slot、daftar situs slot paling gacor、paito cambodia、toko slot gacor、demo zeus 138、pantaislot、slot luar negeri gacor、link slot terbaik di dunia、tafsir mimpi 99

---

---

bab terbaru：slot gacor minggu ini（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26