situs gacor gampang maxwin

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Membongkar 'Misteri' Kenapa Banyak Pengusaha Jadi Timses Para Capres******

Sejumlah pengusahaternama didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Para pengusaha tersebut mengisi posisi pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan dalam struktur tim pemenangan.

Di tim pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin 2010-2015 sekaligus mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Ia menjabat sebagai ketua TKN Prabowo-Gibran.

Ada juga bos perusahaan kosmetik Mustika Ratu, Putri Kuswisnu Wardani, dan Presiden komisaris PT Lippo Cikarang Theo Sambuaga.

Sementara di tim pasangan Ganjar Prabowo-Mahfud MD, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin Arsjad Rasjid sebagai ketuanya.

Lalu CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja, Orias Petrus Moedak yang disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport, dan Heru Dewanto yang merupakan pengusaha di bidang jasa konstruksi.

Sementara pengusaha di TKN Anies Baswedan-Cak Imin sejauh ini ada pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Thomas Lembong yang merupakan mantan menteri periode 2015-2026 perdagangan sekaligus Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management.

Lantas apa yang para pasangan calon presiden mempercayai pengusaha menjadi bagian dari tim pemenangan mereka, apa misterinya?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai alasan para capres dan cawapres mengakomodir pengusaha dalam timnya adalah untuk menyediakan logistik. Pasalnya dibutuhkan modal yang besar untuk maju dalam kontestasi pilpres.

Hal itu tentunya tidak gratis.  Sebagai ganti balas jasa yang sudah diberikan kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pengusaha tersebut pasti mengajukan permintaan kalau yang mereka dukung nantinya menang. 

Permintaan salah satunya, kepentingan bisnis mereka tidak diganggu oleh kebijakan pemerintahan yang akan datang. Dan kalau bisa bahkan, pengusaha itu mendapat tambahan dan kesitimewaan proyek dari pemerintah.

"Dikhawatirkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan akan pro terhadap pengusaha yang menjadi timsesnya (tim sukses). Ini menciptakan resiko persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan kebijakan yang tidak adil bagi seluruh lapisan pelaku usaha," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Tak hanya itu, Bhima mengatakan investor yang baru mau masuk ke Indonesia akan melihat adanya keterkaitan yang erat antara kepentingan bisnis jangka panjang dengan politik.

Itu akan membuat investor khawatir bahwa berbisnis di Indonesia tidak cukup hanya dengan profesionalisme, tapi juga dibutuhkan hubungan yang erat dengan aktor politik.

Hal lainnya yang perlu diwaspadai dari maraknya pengusaha di timses pasangan capres dan cawapres adalah bagi-bagi jabatan. Pasalnya, kata Bhima, pelaku usaha yang masuk ke dalam perpolitikan rentan sekali mengalami konflik kepentingan.

"Karena mereka akan mementingkan bisnisnya, tapi juga menjadi regulator. Makanya harus dijaga keterlibatan pelaku usaha jangan sampai terlalu dalam. Apalagi yang punya konflik kepentingan dijadikan menteri," kata Bhima.

Untuk posisi menteri-menteri terkait ekonomi, Bhima mengatakan sebaiknya tidak diisi oleh para pengusaha. Misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan.

Bhima menilai sebenarnya boleh saja posisi tersebut diisi oleh para pengusaha. Namun mereka harus bisa melepaskan diri dari konflik kepentingan.

Misalnya pengusaha batu bara tapi kemudian melepas semua kepemilikan saham, maka tidak masalah menjadi Menteri ESDM.

"Tapi selama dia masih menjadi pengusaha, pemilik saham, tapi juga menjadi menteri yang membidangi kebijakan yang akan berpengaruh ke bisnisnya, itu yang kemudian harus dijaga," katanya.

Simbiosis Mutualisme Antara Pengusaha dan Capres di Pilpres

Berkeliaran tanpa akhir

Mengenal Fenomena BDS, Gerakan Boikot Perusahaan Pendukung Israel******

Gerakan BDS yang merupakan akronim dari Boycott, Divestment, SanctionsterhadapIsraeldan para pendukungnya, kini populer dan menggema di berbagai negara.

BDS merupakan ajakan untuk tidak memboikot, memutus investasi dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi maupun mendukung Israel.

Gerakan ini menjadi bentuk dukungan warga dunia untuk rakyat Palestina, serta cara menekan Israel agar menghentikan agresinya di Jalur Gaza. Caranya, dengan menjegal bisnis perusahaan atau organisasi yang terafiliasi dengan Israel.

Ketika kampanye BDS pertama kali diluncurkan, terdapat lebih dari 170 organisasi dan lembaga non-pemerintah Palestina yang berpartisipasi.

Melansir situs resmi BDS Movement, BDS kini menjadi gerakan global yang diinisiasi oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk serikat buruh, asosiasi akademis, dan organisasi yang bersuara untuk hak-hak rakyat Palestina.

Gerakan BDS menggunakan metode boikot, yang secara historis terbukti berhasil. BDS secara strategis berfokus pada kegiatan memboikot beberapa perusahaan dan produk, yang dampaknya besar basi Israel.

BDS terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Tujuan utama kampanye BDS adalah memberi tekanan kepada Israel agar mengakhiri pendudukannya atas Palestina.

Lihat Juga : Pemerintah Akan Setarakan Gaji PNS dengan Pegawai BUMN

Jalur pertama yang ditempuh adalah melalui boikot, yakni melibatkan penarikan dukungan terhadap Israel dan perusahaan-perusahaan negara tersebut maupun yang terafiliasi, yang terbukti melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina.

Dengan mendesak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, aktivis BDS berharap korporasi tersebut akan mengakhiri keterikatan dengan Israel.

Upaya gerakan BDS juga dilakukan demi meminta pertanggungjawaban dari semua perusahaan dan institusi yang mendukung penjajahan Israel di Palestina.

Situs resmi BDS Movement menyebutkan tiga bentuk gerakan mereka. 

Pertama, target boikot oleh konsumen. Gerakan BDS menyerukan boikot total perusahaan dan produk yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di Palestina.

Kedua, target divestasi. Gerakan BDS mendesak bank, produsen senjata dan lembaga akademis untuk menarik investasi ke Israel dan perusahaan terafiliasi. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap entitas yang terlibat dalam konflik di Palestina.

Ketiga, sanksi. Sanksi adalah kampanye untuk menekan pemerintah untuk mengakhiri perdagangan militer dan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel.

Kampanye ini juga ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menangguhkan keanggotaan Israel. Sanksi bertujuan memberikan tekanan politis agar tindakan penindasan terhadap Palestina segera dihentikan.

Gerakan BDS juga telah memisahkan target perusahaan yang diboikot ke dalam empat kategori. Pertama, target boikot konsumen dengan memboikot total perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Sasaran boikotnya antara lain Siemens, PUMA, Carrefour, AXA, Hewlett Packard Inc (HP Inc), SodaStream, Ahava, dan RE/MAX.

Siemens merupakan perusahaan kontraktor utama untuk Euro-Asia Interconnector, kabel listrik bawah laut Israel-Uni Eropa. Koneksi ini direncanakan menghubungkan permukiman ilegal warga Israel di wilayah Palestina, ke Eropa. Sementara PUMA diketahui mensponsori Asosiasi Sepak Bola Israel.

Produsen Senjata hingga Donatur Israel Jadi Sasaran Boikot

Jalan spiritual yang kekal

Daftar 5 Negara dengan Utang Terbesar ke China******

China menggelontorkan utangkepada negara-negara berkembang hingga US,1 triliun atau Rp17 ribu triliun alias Rp17 kuadriliun (asumsi kurs Rp15.715 per dolar AS) dalam dua dekade terakhir.

Utang tersebut dipakai mengongkosi pembangunan jalan, bandara, membuat kereta sampai pembangkit listrik oleh negara-negara berkembang di Amerika Latin hingga Asia Tenggara. Kucuran utang ini menjadikan China sebagai negara pemberi utang terbesar dunia.

Senin (6/11) lalu, AidDatamelaporkan ada 165 negara berkembang yang mendapat pinjaman China. Lalu, 55 persen utang tersebut bakal jatuh tempo, di tengah perekonomian global yang penuh tantangan seperti tingginya suku bunga, melemahnya mata uang lokal, dan melambatnya pertumbuhan global.

Pinjaman China memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dan jangka waktu pembayaran yang lebih pendek dibandingkan pinjaman dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia.

Berdasarkan data yang tersedia, berikut 5 negara dengan utang terbesar ke China pada akhir 2021.

1. Pakistan (US,4 miliar)

Menurut data IMF yang dikutip CNBC pada Februari lalu, 30 persen dari total utang luar negeri Pakistan berasal dari China. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari utang Pakistan kepada IMF dan lebih besar dari utang negara itu ke Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Peneliti Institut Studi Perdamaian dan Konflik New Delhi, Kamal Madishetty, mengatakan pinjaman Tiongkok disertai dengan persyaratan yang tidak jelas di mana mengabaikan kelangsungan proyek dalam jangka panjang, mengabaikan biaya lingkungan dan sosial, dan memiliki tingkat suku bunga yang biasanya 1-2 persen lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman OECD.

Namun terlepas dari itu semua, Pakistan terus meminjam dari China.

"Baru-baru ini, mereka meminta pinjaman sebesar US miliar dari China untuk proyek kereta api besar, mengabaikan kekhawatiran utang. Keputusan seperti itu tentu saja mendorong negara ini menuju gagal bayar (default) utangnya lebih cepat," kata Madishetty.

2. Angola (US miliar)

Utang Angola kepada China yang lebih dari US miliar itu, termasuk ,5 miliar kepada China Development Bank (CDB) dan hampir miliar kepada Bank Ekspor-Impor Tiongkok (EximBank).

Melansir Reutersyang terbit 2022 lalu lalu, IMF mengatakan Angola menerima keringanan utang sebesar ,2 miliar selama tiga tahun ke depan berkat perjanjian yang dibuat dengan tiga kreditur utamanya.

Meskipun IMF menolak menyebutkan nama kreditur yang terlibat dalam kesepakatan reprofilingutang tersebut, para analisis mengatakan dua di antaranya adalah CDB dan EximBank.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Negara-negara di Dunia dengan Utang Terbesar ke China

Pedang, Sihir, dan Taksi

Pelabuhan Bongkar Muat 24 Jam Mempercepat Realisasi Impor Beras******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membuka layanan bongkar muatan selama 24 jam non stop guna mempercepat beras impormasuk Indonesia. Pelabuhan itu ada di ujung Timur hingga Barat Indonesia.

"Pola pemberian layanan operasional 24/7 atau non stop sudah Pelindo terapkan sejak beberapa tahun lalu," kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan tertulis, Minggu (12/11).

Arif kemudian berujar, "Waktu kerja ini berlaku untuk semua jenis komoditas yang akan dibongkar muat, termasuk beras."

Lihat Juga : Bulog Batalkan Rencana Impor 500 Ribu Ton Beras

Pelabuhan itu di antaranya dilakukan di Pelabuhan Panjang, Bitung, Tanjung Wangi, Teluk Bayur, Tanjung Perak (Jamrud), Lhoksumawe, Malahayati, Belawan, Dumai, Tenau Kupang, Tanjung Emas, Tanjung Priok, Balikpapan, Ambon, Sorong dan Papua.

Sepanjang tahun ini, Pelindo juga melaporkan 138 kapal dan volume beras yang dibongkar yakni 1.431.615 ton.

"Di manapun proses bongkar beras dilakukan, pelabuhan yang dikelola Pelindo pada prinsipnya siap memberikan layanan 24/7 dan tentunya kelancaran arus barang ini dapat terwujud jika seluruh elemen yang terkait juga dapat memberikan pola waktu kerja yang sama," ungkap Arif, dikutip Detik Finance.

Lebih lanjut, Arif mengungkapkan layanan 24/7 pelabuhan ini harus diimbangi pihak-pihak terkait termasuk Bulog yang menyiapkan gudang-gudang beroperasi 24 jam.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan Sebut Harga Gula Naik Karena Kerja Importir Tak Benar

Dengan demikian, arus pembongkaran bakal berjalan lebih lancar dan penyimpanan beras yang didistribusikan ke masyarakat akan terjamin.

Sebelumnya, Bulog telah meneken kontrak impor beras sebesar 1 juta ton. Jumlah itu akan dikirim secara bertahap, di batch pertama sekitar 600 ribu ton dan pengiriman selanjutnya sebesar 400 ribu ton.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras lantaran produksi lokal masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dari tahun 2018 hingga 2022, produksi beras nasional hanya stagnan di angka 31,93 juta ton per tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk terus mengalami penambahan sekitar 2,9 juta jiwa per tahun.

perjalanan penyihir

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Sanatorium Sanjie

Mentan Ungkap Produksi Beras Terancam Januari 2024******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan produksi beras pada Januari 2024 bakal terancam karena lahan yang ditanam baru 500 ribu hektare (ha) dari kebutuhan 1 juta ha.

"Ini sudah tanam 500 ribu, itu berbahaya di Januari. Harusnya satu juta baru bisa bernapas," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV, Senin (13/11).

"Sekarang kering kerontang, ini cuma 500 ribu, separuh dari kebutuhan. Sudah pasti kita kesulitan di Januari," imbuhnya.

"Bulan ini kami kejar sampai pertengahan nanti 1 juta. Artinya Februari nanti aku aman. Tapi Januari yang kita akan panen nanti enggak. Ini cuma 500 ribu," katanya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto mengatakan musim tanam mundur karena fenomena El Nino. Biasanya musim tanam mulai Oktober, namun mundur ke November dan Desember.

Ia menjelaskan produksi beras akan terancam pada Januari karena penanaman yang kurang pada Oktober.

"Makanya sekarang kita betul-betul mengejar penanaman. Makanya betul-betul-betul di November dan Desember ini kita genjot untuk penanaman," katanya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebelumnya memperkirakan musim panen padi tahun depan bakalan mundur sekitar dua bulan.

Menurutnya, molornya waktu panen ini lantaran hujan turun terlambat. Akibatnya, masa tanam juga terlambat.

"Kemarin Agustus, September, Oktober, belum turun hujan. Turun hujannya baru akhir November dan Desember, jadi panen agak mundur," ungkap Arief di Komplek PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari Detik, Senin (13/11).

Karena masa tanam terlambat, Arief kemudian menjelaskan masa panen padi baru akan dimulai pada April, Mei, dan Juni 2024.

[Gambas:Video CNN]