gunung slot

One Piece: Mencuri Langit

IHSG Diproyeksi Semringah Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (27/3) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai gerak IHSG masih mungkin naik mengingat indeks terlihat cukup kuat menjaga support level terdekatnya di tengah gelombang tekanan yang sedang berlangsung.

"Namun momentum koreksi minor masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka menengah mengingat minat investor yang terlihat dari data capital inflow secara year to date masih cukup besar," katanya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan AALI, BBRI, GGRM, TBIG, PWON, dan LSIP.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks masih menjaga peluangnya untuk mencatatkan level tertinggi baru di atas 7.454 apabila support terdekat di level 7.295 tetap dapat bertahan.

"Level supportIHSG berada di 7.295, 7.238 dan 7.180, sementara level resistennya di 7.454 dan 7.503," katanya.

IHSG ditutup di level 7.365 pada Selasa (26/3). Indeks saham melemah 12,09 poin atau minus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,10 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 219 saham menguat, 356 terkoreksi, dan 208 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang turun 3,09 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Pembuat mimpi

PT SMI Dapat Kontrak Penugasan Pemerintah Rp825 M Buat Bangun IKN******

PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero) atau PT SMI mendapat kontrak penugasan senilai Rp825 miliar dari pemerintah untuk menggarap proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Secara total, perseroan mengungkap sudah menerima penugasan Rp1,3 triliun untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

"Iya,IKN Rp825 miliar dari sisi penugasan kepada PTSMI-nya," tutur Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa dalam media briefing di Kantor SMI, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

"Menariknya saat ini sudah ada pihak swasta yang berinisiatif atau kita kenal dengan unsolicited project. Pemerintah-swasta itu sudah ada hampir enam calon investor di sektor perumahan dan juga ada di sektor pendidikan. Jadi dinamikanya mulai meningkat, apalagi untuk tahap-tahap awal risiko demand itu akan diambil oleh pemerintah," jelas dia.

Kendati demikian, ia menyebut hingga saat ini pembiayaan untuk infrastruktur dari sektor swasta belum berjalan. Hal ini dikarenakan pihaknya masih dalam tahap membantu Otorita IKN untuk mempersiapkan masterplan investasi dan pengembangan organisasi.

"Belum masuk tahap pembiayaan pihak swasta," imbuh Faaris.

"Ini kita membantu IKN dalam penyiapan proyeknya. Jadi kita melihat proyek yang akan ada partisipasi swasta, kita bantu baik untuk persiapan dokumen ataupun mengevaluasi proposal," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Karier

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Istri Cantik CEO dari Surga

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Takdir adalah Phoenix

50 Ribu Tiket Mudik Gratis Kemenhub Ludes, Ada Tiket Tambahan?******

Tiketmudik gratis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) habis diburu 58.694 orang dan 17.880 sepeda motor.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan direktoratnya menyediakan 722 unit bus yang bisa mengangkut 3.088 penumpang. Ada juga 30 truk yang bisa membawa 900 sepeda motor.

"Sudah kami siapkan (mudik gratis Kemenhub di darat, kereta api, dan laut) ada 58.694 penumpang dan 17.880 sepeda motor. Ini sudah habis, satu hari dibuka langsung diserbu dan sudah habis," klaim Hendro dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

Lihat Juga : Prediksi Kemenhub: Puncak Arus Mudik 8 April, Balik 14 April

Khusus untuk program di Ditjen Darat Kemenhub ada 33 kota tujuan mudik gratis yang semuanya berangkat dari Jakarta. Ada yang ke Garut, Tasikmalaya, Tegal, Padang, Bengkulu, Banjarmasin, hingga Pangkalan Bun.

Sedangkan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyediakan program mudik bernama motor gratis (motis) untuk 28.196 penumpang dan 12.180 sepeda motor. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pengiriman satu motis akan mendapatkan dua tiket KA, selama persediaan masih ada.

Risal mengatakan pendaftaran program motis ini dibuka sejak 4 Maret 2024 hingga 18 April 2024. Saat ini, ia menyebut sudah 84 persen kuota terpenuhi.

Di lain sisi, ada 14 ruas trayek pelayaran angkutan laut pulang pergi (PP) yang disediakan oleh Ditjen Perhubungan Laut. Total, ada 17.610 penumpang yang bisa diangkut dalam program mudik gratis jalur laut ini.

Lihat Juga : 3 Tujuan Pemudik Favorit saat Lebaran versi Kemenhub

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengatakan mudik gratis yang mereka sediakan terbagi menjadi dua jenis. Ada yang mengangkut penumpang dan motor, tetapi juga ada tiket gratis hanya untuk penumpang.

"Tiket gratis (untuk penumpang) ini dialokasikan 49 ruas dengan jumlah penumpang 39.289 (orang). Ada PT Dharma Indah, PT Pelayaran Sakti Makmur, PT Dharma Lautan Utama, dan PT Pelni," jelas Antoni.