rtp tepat88

Archon misterius

MPPS Soroti Anak Putus Sekolah, Minta Disdik Solo Berikan Aksi Nyata******

Dia membandingkan jumlah APS dan ATS pada 2010 juga tinggi mencapai 284 anak. Dia mengatakan saat itu masalah tersebut diatasi dengan aksi konkret berupa Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

Dia menceritakan keresahan Wali Kota pada saat itu sejalan dengan MPPS, kemudian dibentuk tim untuk menyiapkan program tersebut. Dia mengatakan upaya yang dilakukan saat itu jangan sampai ada anak di Solo tidak sekolah karena masalah biaya.

Pardoyo mencontohkan pada waktu itu ada anak usia sekolah menjadi tukang kipas satai di Jagalan, kemudian diberikan program BPMKS. Dia mengatakan berkat BPMKS akhirnya anak itu lulus SMPN 21 dengan meraih peringkat 10 besar di sekolahnya.

“Bagaimana dengan sekarang? Mengapa angka APS atau ATS masih tinggi? Gerakan Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter, layak diapresiasi, tapi yang ditunggu adalah aksi nyata yg diharapkan dapat langsung dirasakan masyarakat Kota Solo,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan upaya untuk mengurangi APS dan ATS terus dilakukan. Terbaru Disdik Solo meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter)untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.

“Penanganan ATS/APS kita jalan terus. Dari kemarin kita mendapatkan total 251 sekarang sudah berkurang menjadi 114. Saya mengawasi secara langsung,” kata dia dalam acara Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) di Hotel Harris, Kamis (1/2/2024).

Pihaknya sudah mendata dan melakukan pendampingan intensif bagi anak yang enggan sekolah. Dian mengatakan sudah ada petugas yang memberikan pendampingan intens dan membujuk anak untuk kembali ke sekolah atau diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Dan ini kalau masih usia sekolah tidak bayar, gratis untuk melanjutkan ke jenjang SD atau SMP. Lalu ini sudah menyebarkan surat permohonan kepada kelurahan bahwa kita punya Satuan Pendidikan Non Formal, jadi kami sudah informasikan,” kata dia.

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Di Hajatan Rakyat, Megawati: Hei, Polisi, Tentara… Jangan Intimidasi Rakyatku******

Ditegaskan Megawati, siapapun di mata hukum punya derajat yang sama sekalipun itu Presiden. “Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut?” tanya Mega.

“Tidak,” jawab para hadirin.

“Kenapa, kenapa, karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia, dimana pun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI, Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat! Betul apa tidak?” imbuhnya lagi.

Dilansir Bisnis.com, di samping Megawati, duduk calon wakil presiden Mahfud Md, anaknya sekaligus Ketua DPRD Puan Maharani, dan beberapa tokoh seperti Hary Tanoe, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Dalam hajatan itu, massa pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md memadati Stadion GBK.

Para pendukung menggunakan berbagai macam atribut, mulai dari bendera partai politik, baliho raksasa bergambar Ganjar-Mahfud, sampai dengan topeng banteng berangsur memenuhi area tribun dan lapangan sejak pukul 13.00 WIB.

Selain itu, massa berseragam relawan Ganjar-Mahfud beserta pendukung partai politik, terutama PDIP dan PPP, melakukan berbagai aktivitas mulai dari menandatangani baliho-baliho Ganjar-Mahfud di sepanjang jalan menuju pintu masuk stadion hingga dangdutan.

Di bagian tribun, para pendukung Ganjar-Mahfud memasang spanduk-spanduk berisi slogan dukungan. Tidak hanya dari Ibu Kota, massa datang dari berbagai provinsi mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Mendekati pukul 13.30, area dalam Stadion Gelora Bung Karno mulai berubah menjadi lautan merah para pendukung yang masih terus berdatangan.

Tong menguasai dunia

Mahfud Md Bantah Mundur karena Tugas Menko Polhukam Diambil Presiden Jokowi******

Walaupun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/2/2024) sore.

Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau againstcalon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.

Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.

Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi pada Jumat siang, menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud Md. sebagai menko polhukam.

Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai menteri dalam negeri, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.

Strategi Suster Mayat

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Bentuk Tanggung Jawab Moral Politik******

Akan tetapi, apa pun alasannya, langkah Mahfud Md dinilai agak terlambat karena semestinya dilakukan sejak awal penetapannya sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Ahmad Atang menilai kritik Mahfud Md terhadap kekuasaan Presiden RI Joko Widodo dalam kapasitas sebagai cawapres justru tersandera oleh posisinya sebagai Menkopolhukam.

Oleh karena itu, dengan mundunya Mahfud dari jabatannya tidak memberikan nilai politik apa-apa bagi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Bahkan, simpati publik cenderung dingin terhadap mundurnya Mahfud Md.

Dengan demikian, menurut dia, belum dapat dipastikan bahwa pengunduran diri ini dapat memberikan profit elektoral terhadap pasangan calon nomor urut 3 ini.

Sebelumnya Mahfud Md mengungkap alasannya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) karena yang bersangkutan tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Mahfud, tidak patut seorang menteri yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin punya sikap yang berbeda dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Saya masih terus (menjabat) ‘kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024), seperti dikabarkan Antara.

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Dikritik Akademisi UGM, UII, hingga UI, Jokowi Bilang Begini******

Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Untuk diketahui, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Jokowi Dikritik Akademisi UGM, UII, dan UI”

Peningkatan monster terkuat

MPPS: Libatkan Masyarakat dalam Membangun Gedung Sekolah Baru di Solo******

Peran serta masyarakat juga bisa diwakili melalui komite sekolah sebagai lembaga mandiri. Dia mengatakan saat ini hampir seluruh sekolah di Kota Solo sudah memiliki komite. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, menegaskan selama pembangunan gedung sekolah di Solo dalam prosesnya tetap melibatkan masyarakat.

“Kami tidak menutup masukan dan saran masyarakat saat ada pembangunan unit sekolah baru. Tetapi sebatas masukan dan saran, karena bagaimanapun, pembangunan itu, kami berpedoman pada Kemendikbudristek tentang sarana dan prasarana yang wajib ada saat pembangunan unit sekolah baru” kata dia.

Sehingga jika ada masukan di luar pedoman pembangunan unit sekolah baru, dengan sendirinya belum bisa terfasilitasi. Pardoyo mengatakan pihaknya dalam melaksanakan pembangunan selalu berpegang pada aturan yang ada.

“Jadi artinya kami sekolah menampung masukan masyarakat, tetapi mohon maaf, menampung bukan berarti memenuhi, apa yang bisa dilakukan sesuai peraturan akan terpenuhi, tetapi yang tidak maka belum bisa,” kata dia.

Termasuk pihaknya juga mengaku melibatkan pihak sekolah dalam setiap kali pembahasan pembangunan. Menurut dia, pihak sekolah nantinya tinggal meneruskannya ke komite.

“Karena komite sekolah berada di dalam sekolah, dan yang berhubungan dengan dinas itu sekolah. Sehingga yang dilibatkan untuk rapat di kantor dinas adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolah menyampaikan ke teman-teman komite,” kata dia.

Dalam waktu dekat, pada 2024 Disdik Solo merencanakan pembangunan dan renovasi beberapa sekolah seperti SDN Joglo, SDN Madyotaman, SDN Begalon, lanjutan SDN Bromantakan, lanjutan SDN Mojo, SDN Tugu, SMP Khusus Olahraga, SMPN Negeri 6, dan aula TK Pembina Jebres.