ibet77

qq slot asia 932Jutaan kata 352479Orang-orang telah membaca serialisasi

《ibet77》

Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual******

Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya memanggil rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya berinisial RZ (42), Senin (26/2). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan terkait pemanggilan tersebut. "Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Sementara itu Kabiro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengaku sudah mengetahui laporan tersebut. Pihaknya mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengingat sedang ditangani pihak berwenang. "Selain itu kami juga menghormati pihak-pihak yang terlibat lainnya, baik pelapor maupun terlapor. Kami selalu berpegang pada prinsip 'praduga tak bersalah' sampai pada putusan hukum ditetapkan, " katanya. "Kami juga menghimbau semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi, " sambungnya. Dia menambahkan pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan tersebut. "Untuk saat ini saya hanya bisa menyampaikan bahwa yayasan dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat pleno untuk membahas kasus tersebut termasuk hal-hal yang berkaitan dengan posisi rektor," ucapnya. Adapun, laporan tersebut sendiri teregistrasi dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. ETH sendiri dilaporkan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Baca juga: Sanksi terhadap Kapolsek-Wakapolsek Tanah Abang tunggu Propam
Baca juga: Ahli: Surat penetapan penyitaan dapat dikeluarkan Ketua atau Waka PN
Baca juga: Polisi masih tunggu hasil penelitian berkas kasus pemeran film porno

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

KPU: PSU di Kuala Lumpur gunakan dua metode selama dua hari******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, akan menggunakan dua metode dan berlangsung selama dua hari.

Adapun dua metode itu adalah pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK).

"Metode yang akan digunakan untuk PSU di Kuala Lumpur, walaupun yang direkomendasikan itu metode KSK dan pos, tapi untuk ke depan PSU kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode TPS dan KSK," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU kirim tim usut surat suara tercoblos di Malaysia

Dia mengatakan PSU metode KSK dilaksanakan pada 9 Maret 2024 dan metode pos dilaksanakan pada hari berikutnya, 10 Maret 2024.

Untuk metode KSK, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.

"Maka penghitungannya akan dilaksanakan bersamaan metode TPS, sehingga diharapkan sampai dengan 12 Maret nanti sudah ada rekapitulasi penghitungan suara PPLN Kuala Lumpur. Sehingga nanti bisa melengkapi rekapitulasi suara untuk pemilu di luar negeri," ujarnya.

Menurut dia, langkah KPU menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pasalnya, dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023, dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), kurang lebih hanya 12 persen pemilih yang dilakukan coklit dalam data penduduk potensial pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.

Baca juga: 1.366 KPPSLN dan 396 pengawas TPS dan KSK direkrut di Johor Bahru

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel******

"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami,"

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengatakan bahwa pengawas pemilu yang meninggal dunia, cacat, ataupun luka-luka bisa mendapatkan santunan ganda atau dobel.

"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami," kata Herwyn di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa.

Selain itu, Herwyn menjelaskan untuk pengawas pemilu yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka santunannya tetap disiapkan oleh lembaganya.

Herwyn menyebut bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc, maka santunan untuk pengawas yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta serta santunan pemakaman Rp10 juta.

"Kemudian untuk cacat permanen ini adalah Rp16,5 juta, sama juga dengan luka berat, dan yang luka sedang Rp8,25 juta. Itu kalau di Bawaslu dengan berbagai macam ketentuan yang diberikan," ujarnya.

Sementara itu, Herwyn mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga sedang berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengawas pemilu yang mendapatkan musibah.

"Posisi saat ini kami lagi mengkondisikan untuk menginformasikan, melaporkan ke BPJS mengenai jajaran Bawaslu yang mendapatkan musibah baik terkait dengan yang kecelakaan, rawat inap, rawat jalan, termasuk yang meninggal dunia," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah memberikan santunan bagi 44 ahli waris petugas Ad Hoc pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit, yang dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran hingga Rp2,6 miliar.

"BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Kematian (Jkm) kepada 35 kasus dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sembilan kasus," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat simbolisasi penyerahan bantuan di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun keseluruhan petugas pemilu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.061.428.

Dari jumlah tersebut yang terdaftar melalui KPU sebanyak 960.673 orang dan melalui Bawaslu sebanyak 100.755 orang. Sementara dari data Kemenkes, petugas yang meninggal sebanyak 114 orang.

Adapun Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda. BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori yakni meninggal saat bertugas (14 Februari), meninggal sebelum bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar 48 dikali gaji/upah yang diterima, sementara meninggal sebelum bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Ditambah beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan dini hingga jenjang pendidikan tinggi, bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya saat bertugas," kata Eko.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan 30 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia hingga 26 Februari 2024.

"Sampai minggu ini nambah tiga. Jadi, sekitar 30 orang (pengawas pemilu meninggal dunia)," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin (26/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Label：angka jitu 4d singapore hari ini、logo maxwin、email kredivo

Terkait：indonesia slot 388、kadal4d、bo slot gacor、situs slot gacor modal receh、ppslot、qq slot、hengtoto、situs gacor hari ini slot、situs poker online terpercaya、lazada pinjam uang

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：judisakti（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

demo slot gratis 88

tafsir 1001 mimpi 2d

slot online site

website bisa menghasilkan uang

cara pembayaran kredivo di lazada

situs judi slot paling gacor

link baru slot gacor

pinjam uang mudah dan cepat

slot ka

takutBacaan TerkaitMore+

Makanan Tiandao

situs slot sering menang

PDIP optimistis pertemuan Megawati dan JK terjadi******

Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)

Jakarta (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.

"Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, mantan aktivis 98' itu enggan merincikan lebih lanjut terkait kapan pertemuan itu akan terselenggara. Ia mengatakan hanya mendengar kabar itu saja. "Kita dengar saja, kita ikuti," ucapnya.

Untuk diketahui, Megawati berada di barisan partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ada empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.

Baca juga: NasDem: Koalisi Perubahan siap gulirkan hak angket bersama PDIP

Baca juga: Politikus PDIP apresiasi dukungan rakyat Indonesia terhadap PDIP

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Sementara itu, JK berada pada barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Adapun paslon nomor urut 1 diusung oleh Partai NasDem, PKS dan PKB.

Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK muncul setelah Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Negara, Minggu (18/2). Berbagai asumsi muncul terkait pertemuan Surya Paloh dan Jokowi dilakukan untuk menarik NasDem bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Berdasarkan hasil real count KPU RI per Kamis pukul 23.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,06 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17,05 persen.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jimat Misterius

jutaslot88

TREASURE siap gelar konser di Indonesia dalam TREASURE RELAY TOUR******

Jakarta (ANTARA) - Kabar gembira datang dari grup idola asal Korea Selatan TREASURE karena mereka akan segera menyambangi Indonesia kembali dalam tur konser dunia bertajuk 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT) pada 29-30 Juni 2024 di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta. “Pengumuman 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT),” tulis YG Entertainment selaku agensi TREASURE melalui akun X resminya (sebelumnya Twitter), Selasa (20/2) waktu Korea Selatan. Dalam pengumuman tersebut, YG juga menyertakan poster berisi jadwal lengkap untuk tur dunia TREASURE tahun ini.

Baca juga: TREASURE majukan jadwal "comeback" ke 28 Juli, ini kata YG

Baca juga: Bang Ye-dam eks TREASURE tinggalkan YG, gabung agensi baru Konser akan dimulai di Manila (Filipina) pada 4 Mei, lalu dilanjut dengan Hong Kong pada 18 Mei, Bangkok (Thailand) pada 24-26 Mei, Kuala Lumpur (Malaysia) pada 22 Juni, dan Jakarta (Indonesia) pada 29-30 Juni 2024. Meskipun hanya melampirkan jadwal konser untuk lima negara, belum diketahui apakah konser akan diadakan di negara lainnya dalam pengumuman terpisah. Sementara YG hanya mengumumkan TREASURE akan menggelar konsernya di lima negara yang telah diumumkan di atas. Namun, lokasi dan detail konser 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT) hingga kini masih belum diumumkan oleh promotor terkait. Pembaruan mengenai konser 2024 TREASURE RELAY TOUR (REBOOT) di Indonesia kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa waktu ke depan.
Sementara itu, TREASURE terakhir kali datang ke Indonesia tahun lalu dalam konser 2023 TREASURE TOUR HELLO in Jakarta pada 18-19 Maret 2023. Saat itu, konser digelar di Indonesia Exhibition Convention (ICE) BSD, Tangerang Selatan. TREASURE juga baru saja merilis album mini Jepang bertajuk “REBOOT (JP SPECIAL SELECTION)” pada 21 Februari 2024. Album mini itu berisikan enam lagu berbahasa Jepang, yakni “Let It Burn”, “BONA-BONA - JP Ver.”, “MOVE (T5) - JP Ver.”, “B.O.M.B - JP Ver.”, “STUPID - JP Ver.”, dan “Here I Stand”.

Baca juga: TREASURE dalam suguhan penampilan "HELLO" lima jam di Indonesia

Baca juga: Haruto TREASURE tak akan ikut promosi album baru

Baca juga: T5 TREASURE resmi rilis lagu debut "MOVE"

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

penyelamatan ekstrem

slot yang pasti menang

Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam******

“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),”

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menilai sosok Hadi Tjahjanto merupakan pilihan tepat untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Berdasarkan pengalaman Wiranto ketika menjabat Menko Polhukam pada 2016-2019, ia banyak bekerja sama dengan Hadi yang kala itu merupakan Panglima TNI, dalam mengatasi berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat menghambat pembangunan nasional.

“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),” kata Wiranto sebelum acara pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Sebagai Ketua Wantimpres, Wiranto mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar segera mengisi posisi-posisi strategis di kabinet, mengingat Indonesia sedang menghadapi proses perpindahan kekuasaan setelah Pemilu 2024.

Salah satu jabatan strategis yang menurut dia perlu segera diisi adalah Menko Polhukam, pasca mundurnya Mohammad Mahfud Md dari kabinet terkait pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pilpres lalu.

Setelah Mahfud mundur, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam sambil menunggu penetapan Menko Polhukam definitif.

“Setelah Pak Mahfud mundur kemudian Pak Tito menjabat sementara, tentunya tidak bisa sementara seterusnya, (jabatan Menko Polhukam) perlu segera diisi. Dan saya sangat bersyukur ternyata Pak Presiden telah memutuskan untuk mengisi jabatan Menko Polhukam itu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang tentunya pilihan yang sangat tepat,” tutur Wiranto.

Dia meyakini Hadi akan mampu membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan, termasuk untuk menghadapi gugatan kecurangan dalam pemilu.

“Ya (kecurangan) itu masih dugaan to, masih asumsi to, tetapi mungkin menjadi kenyataan. Dan saya kira Pak Hadi Tjahjanto sudah punya pengalaman cara-cara seperti itu karena beberapa tahun yang lalu kita menghadapi hal yang sama. Percayalah beliau bisa menghadapi itu semua dengan baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Menko Polhukam serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hatiku beracun

daftar slot gacor malam ini

Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. "DPR memang punya hak mengajukan angket. Namun menyikapi pesta demokrasi yang telah berjalan demokratis ini, semua pihak harus mengedepankan kebijaksanaan kolektif, menurunkan tensi politik, menunggu semua proses Pemilu rampung," kata Syarief dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Saat ini, menurutnya seluruh pihak hanya perlu menunggu KPU dan Bawaslu yang tengah menyelesaikan tugasnya. Hak angket, menurutnya hanya akan menyisakan kegaduhan politik, berdampak pada segregasi sosial politik, dan kenyamanan berusaha. Dia menjelaskan bahwa untuk sengketa proses dalam pemilu bisa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, sedangkan sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Semua pengajuan sengketa itu, menurutnya bakal bermuara pada kepastian hukum melalui lembaga yudikatif. Dia menilai bahwa hak angket merupakan peradilan politik untuk unjuk kekuatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Menurutnya hal tersebut berbahaya bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih holistik dan integratif menyikapi pelaksanaan pemilu. Semua pihak, kata dia, telah bersepakat untuk memilih tahun 2024 ini sebagai agenda pergantian pemimpin politik, nasional maupun daerah. Menurutnya semua proses pelaksanaannya disepakati dan diawasi bersama, termasuk dalam hal ini proses rekrutmen penyelenggara pemilu.

Maka jika pelaksanaan pemilu ini dipertanyakan dan bahkan didelegitimasi oleh parlemen, menurutnya hal itu justru menyisakan banyak pertanyaan. "Jika ada anggapan pemilu bermasalah, atau KPU dan Bawaslu tidak independen, sebaiknya gunakan saja saluran yang tersedia. Menggunakan mekanisme hukum jauh lebih baik dibandingkan unjuk kekuatan politik di DPR," katanya.

Baca juga: JK sebut hak angket hilangkan kecurigaan dugaan kecurangan pemilu

Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket

Buku Harian Kerakusan

klik klik dapat uang

Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.

Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.

Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.

"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo

Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

dana cash pinjaman online

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

《ibet77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，daftar capcut dapat uangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ibet77》bab terbaru。