rtp88

tahun-tahun masa mudaku

Tiket Pesawat hingga Uang Sekolah Jadi Biang Kerok Inflasi Juli 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasibulanan sepanjang Juli 2023 sebesar 0,21 persen. Realisasi ini naik dibandingkan periode Juni 2023 yang sebesar 0,14 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan inflasi ini disebabkan oleh harga pangan hingga uang sekolah yang ikut melonjak sepanjang bulan lalu.

"Angka bulanan menunjukkan dinamika harga pangan bulanan yang dipengaruhi beberapa faktor seperti musiman," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/8).

"Inflasi tinggi pada kelompok transportasi cenderung terjadi pada momen-momen hari besar dan libur nasional, seperti momen puasa dan lebaran, libur natal dan tahun baru, serta libur sekolah," jelasnya.

Kemudian, penyumbang inflasi lainnya adalah kelompok pendidikan 0,66 persen dengan andil 0,04 persen. Penyebabnya adalah kenaikan biaya sekolah SD, SMP dan SMA.

Berdasarkan historis, BPS memperkirakan kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil besar kepada inflasi hingga dua bulan ke depan.

"Inflasi kelompok pendidikan cenderung terjadi pada rentang Juli hingga September, bersamaan dengan mulainya tahun ajaran baru," imbuhnya.

Selanjutnya, makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi ketiga sebesar 0,22 persen dengan andil 0,06 persen.

daging ayam ras andil 0,04 persen, cabai merah andil 0,03 persen, dan bawang putih andil 0,02 persen. Komoditasnya yang alami kenaikan harga adalah telur ayam ras, cabai merah, bawang putih, telur ayam ras, rokok kretek filter dan kentang.

Secara umum dari 90 kota yang dipantau BPS, 77 kota mengalami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari 1,43 persen dan deflasi terdalam ada di Kota Tual 0,50 persen.

[Gambas:Video CNN]

Panggil para pahlawan

Zulhas Sindir Eropa Jegal Ekspor Kopi Tapi Impor Batu Bara******

Menteri Perdagangan Zukifli Hasan atau Zulhas menyebut Uni Eropa (UE) tidak konsisten terkait Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR).

Dengan regulasi itu, produk yang masuk ke Uni Eropa harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

Menurut Zulkifli, Uni Eropa tidak konsisten lantaran menjegal ekspor kopi dari RI api masih mengimpor batu bara.

Zulkifli mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah terkait UU Anti Deforestasi dari tiga aspek. Pertama,aspek diplomasi di mana pemerintah menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral.

Kemudian, membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Aspek keduayaitu ligitasi di mana Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuai UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO.

Lalu, aspek ketigayaitu upaya dalam negeri yaitu dengan mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untukn mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Antideforestasi membuat produksi 7 komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulation yang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Indonesia Rugi Rp551 T Imbas Makanan Terbuang 48 Juta Ton per Tahun******

Kepala Badan Pangan Nasional(NFA) Arief Prasetyo Adi menyoroti pemborosan makananyang dilakukan di Indonesia.

Mengutip studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ia mengungkapkan total sampah makanan Indonesia mencapai 23 juta hingga 48 juta ton per tahun selama periode 2000-2019.

Seharusnya, apabila tidak terbuang, sampah makanan itu bisa menghidupi 61 juta - 125 juta orang atau setara 29 hingga 47 persen populasi rakyat Indonesia.

"Dengan estimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya sampah pangan tersebut, tentunya harus kita cegah dengan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang melalui gerakan setop boros pangan," ujar Arief saat menghadiri Forum United Nation Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktacking Moment di Roma, Italia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/7).

Menurut Arief, Indonesia menaruh perhatian serius pada masalah penyusutan pangan (food loss) dan sampah makanan (waste) yang bisa berdampak pada ketahanan pangan dan gizi. Terlebih, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan soal ancaman krisis pangan global.

"Sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and waste. Sekitar 14 persen dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) , dan 17 persen pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste)," ungkapnya.

Karenanya, ia menilai perlu kolaborasi global demi menekanfood loss and waste.

Berdasarkan mata rantai produksi pangan, poin terbesar yang berpengaruh dalam food loss and wasteterjadi pada tahap konsumsi. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam menangani food loss and wastesecara efektif.

"Dalam menghadapi isu food loss and waste, Indonesia telah mengidentifikasi beberapa kebijakan, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan support system,penguatan regulasi, optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, pengembangan kajian, serta pendataanfood loss and waste," ujarnya.

Arief memaparkan sejumlah strategi mencegahfood loss and wasteantara lain dengan membuat platform dan berkolaborasi lintas sektor yang melibatkan tiga kelompok pelaku.

Kelompok pertama adalah penyedia makanan/donator yang meliputi restoran, hotel dan retail dan penjual makanan lainnya. Kelompok kedua adalah organisasi sosial yang menjadi foodhub yang bertugas dalam menghubungkan penyedia/donor makanan dengan kelompok penerima, seperti FoodBank of Indonesia, Yayasan Surplus, Badan Amil Zakat Nasional, dan lain-lain.

"Kelompok terakhir adalah kelompok penerima manfaat yang tengah menghadapi masalah kekurangan pangan di antaranya anak-anak, lansia, panti asuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan dan memfasilitasi kendaraan logistik pangan untuk pendistribusian pangan berlebih dari pendonor ke penerima manfaat.

"Tidak kurang dari 27 ton pangan berlebih telah didistribusikan kepada kelompok penerima manfaat di Jakarta sepanjang Desember 2022-Februari 2023. Ini tentunya akan kita perluas ke berbagai wilayah sehingga gerakan ini terus bergulir dan berdampak positif pada ketahanan pangan kita," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Reseller Ungkap Motif Sebut Nabidz 'Wine Halal'******

Resellerminuman Nabidz, Aditya Dwi Putra, mengungkap alasan dibalik penyebutan produk jualannya sebagai 'wine halal' yang belakangan iniviral di media sosial.

Menurut Aditya, kata 'wine halal' yang disematkan dalam unggahan video viralnya tersebut bukanlah arti yang sebenarnya. Sebab, minuman Nabidz yang dipamerkan bukan wine sungguhan.

"Terkait penyebutan wine, itu ada di mindset saya yang saya sadur dari reviewbeberapa rekan yang sudah mencoba. Mereka menyebut ini sama seperti wine tanpa rasa alkohol," ujarnya kepada detikcom yang dikutip pada Rabu (26/7).

"Ini murni kealpaan saya, yang saya sharedi medsos saya. Karena banyak teman-teman saya bilang ini aroma dan rasanya mirip wine, 'ini wine halal ini' sambil guyon," imbuhnya.

Adit menjelaskan Nabidz sebetulnya produk minuman berupa jus buah anggur, yang terbuat dari varietas anggur hitam Italia dan Australia, kemudian diracik sedemikian rupa agar menjadi non-alkohol.

Ia mengklaim minuman ini memiliki manfaat kesehatan, mulai dari melancarkan peredaran darah, meningkatkan hormon dan gairah seksual memperlancar saluran pencernaan, dan menguatkan jantung.

Lihat Juga : Basuki Bakal Jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN

Adit menyebut produk ini buatan Profesor Beni Yulianto. Jus anggur ini pun mendapat sertifikasi halal oleh Kementerian Agama dengan nama produk Jus Buah Anggur Nabidz dan nomor sertifikasi ID31110003706120523.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membantah telah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham membetulkan memang memberikan sertifikasi halal, namun untuk produk jus buah merek Nabidz, yang telah diajukan pada 25 Mei 2023 melalui mekanismeself declaredengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

Ia merinci pengajuan tersebut telah diverifikasi dan divalidasi pada 25 Mei 2023, dengan produk yang diajukan berupa jus atau sari buah anggur merek Nabidz.

Namun, karena heboh video tersebut, maka sertifikasi halal produk minuman Nabidz diblokir.

"Ini kami lakukan sampai dengan proses investigasi tim pengawasan selesai. Ini bagian tanggung jawab BPJPH dalam melaksanakan tugas jaminan produk halal," kata Aqil.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Zulhas Sindir Eropa Jegal Ekspor Kopi Tapi Impor Batu Bara******

Menteri Perdagangan Zukifli Hasan atau Zulhas menyebut Uni Eropa (UE) tidak konsisten terkait Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR).

Dengan regulasi itu, produk yang masuk ke Uni Eropa harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

Menurut Zulkifli, Uni Eropa tidak konsisten lantaran menjegal ekspor kopi dari RI api masih mengimpor batu bara.

Zulkifli mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah terkait UU Anti Deforestasi dari tiga aspek. Pertama,aspek diplomasi di mana pemerintah menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral.

Kemudian, membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Aspek keduayaitu ligitasi di mana Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuai UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO.

Lalu, aspek ketigayaitu upaya dalam negeri yaitu dengan mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untukn mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Antideforestasi membuat produksi 7 komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulation yang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]