auroratoto2

Kronik Perang Penyihir

Wapres Ma'ruf: Penyediaan Pangan ke Depan Semakin Berat******

Wakil PresidenMa'ruf Amin mengatakan beban sektor pertanian semakin berat lantaran harus mampu menyediakan pangan untuk lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia.

Ma'ruf menyebut ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan RI menjadi persoalan kritikal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengelola masalah ini dengan baik, seiring dengan meningkatnya tren pertumbuhan penduduk.

"Meskipun inflasi di Indonesia dalam batas terkendali, sebesar 5,51 persen pada Desember 2022, tantangan penyediaan pangan ke depan semakin berat. Belum semua sektor pulih dari pandemi, termasuk produksi dan distribusi pangan global," katanya saat membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Oleh karena itu, ia memberikan tiga wejangan utama yang bisa dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ke depan. Pertama, identifikasi komoditas pangan yang tepat oleh Kementerian Pertanian.

Ma'ruf mencontohkan soal data jumlah surplus beras cenderung menurun dari tahun ke tahun. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah beras turun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.

"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tetapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun," tegas Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf menyinggung fakta di mana lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Menurutnya, ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan RI jika tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.

Ketiga, Ma'ruf meminta giat program diversifikasi pangan lokal secara masif. Saat ini, masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok.

Di lain sisi, Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.

Ma'ruf menegaskan selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.

"Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, termasuk pada berbagai kesempatan saya juga mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset," ungkapnya.

"Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk menarik partisipasi investor atau swasta dalam program diversifikasi pangan, serta mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya," sambung Ma'ruf.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Dubes Ajak WNI: Tukang Cat******

Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto membuka peluang bagi pekerja terampil Indonesia bekerja di Korsel. Ia mengungkapkan beberapa pekerjaan yang sedang laku di Korea Selatan.

"Saya membuka peluang untuk pekerja terampil. Jadi tukang las, tukang cat, tukang listrik itu sekarang laku di Korea, dengan gaji sekitar Rp28 juta hingga Rp35 juta per bulan, ini yang banyak nanti," kata Gandi, Kamis (26/1).

Lihat Juga : Australia Buka Pintu Lowongan Kerja untuk TKI

"Di sana produksi kapal dan konstruksi maju sekali, jadi yang dipakai (pekerja) Indonesia. Mudah-mudahan (saya) bisa dapat di atas 50 ribu orang nanti tetapi jangan pekerja kasar ya, saya mau yang terampil," ujar dia.

Ia mengatakan terbukanya peluang bagi pekerja terampil adalah bentuk perluasan pasar kerja bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan.

Beberapa sektor diharapkan dibuka bagi PMI, seperti sektor pertanian, perawat, asisten pemain golf, hingga tukang pijat. Sebelumnya, peluang itu hanya untuk sektor manufaktur dan perikanan.

"Kan pekerja asing di sana dijatah, Indonesia hanya mendapat jatah dua sektor itu, sekarang saya juga minta tambahan dibuka peluang di sektor pertanian juga," kata Gandi.

[Gambas:Video CNN]

Gandi menyebut prospek kerja di Korsel sangat menarik, dengan kisaran gaji minimum Rp22 juta per bulan untuk buruh.

Ia juga mengungkapkan data bahwa 36 ribu dari 46 ribu warga Indonesia yang berada di Korea Selatan adalah PMI. Sedangkan 10 ribu lainnya adalah mahasiswa dan WNI yang menikah dengan warga Korsel.

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati******

Masyarakat disebut makin berhati-hati dalam mencari hunian, terutama yang prosesnya inden. Kewaspadaan calonpembelimeningkat karena berkaca pada kasus pembangunan apartemen Meikarta kini jadi perbincangan.

Pengamat Properti Colliers Aleviery Akbar mengatakan kasus Meikarta membuat calon pembeli waspada, tetapi tidak akan menurunkan minat masyarakat dalam membeli hunian inden.

"Meikarta sampai saat ini masih memasarkan unit apartemen dan komersialnya. Artinya, tidak terpengaruh. Hanya saja, sekarang ini memang pembeli apartemen semakin hati-hati untuk pembelian properti inden," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/1).

Menurutnya, saat ini sudah banyak pengembang properti yang memasarkan tempat tinggal siap huni.

Meski sudah jadi, belum tentu lepas dari masalah. Oleh sebab itu menyarankan pembeli untuk langsung mengecek legalitas hunian baik rumah tapak maupun apartemen yang sudah selesai dibangun tersebut sebelum membeli.

"Cek legalitas seperti izin layak huni, IMB (izin mendirikan bangunan) atau PBG (persetujuan bangunan gedung), sertifikat jika sudah ada," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini

Ia menambahkan jika pembeli tetap ingin membeli hunian dalam bentuk inden atau belum ada bentuknya, maka calon pembeli bisa mengecek reputasi developeryang memasarkan. Kalau rekam jejaknya baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum atau terkait serah terima unitnya, maka tidak ada salahnya membeli.

Hal yang sama disampaikan oleh Pengamat sekaligus Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat. Menurutnya, ada lima aspek yang perlu diperhatikan jika ingin membeli hunian inden.

Pertama, pastikan ada peruntukan ruang, ditunjukkan melalui surat keterangan rencana kota yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah. Kedua, pastikan hak atas tanah, ditunjukkan adanya sertifikat atas tanah dari lahan yang akan dibangun.

Ketiga, harus memastikan status penguasaan rumah susun, ditunjukkan dengan hasil pertelaan (daftar keterangan) dari pemerintah daerah baik kepemilikan berupa SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.

Keempat, harus memastikan ada izin pembangunan rumah susun, ditunjukkan adanya IMB.Kelima, harus ada jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin, berupa surat dukungan baik bank maupun non-bank.

"Untuk itu calon pembeli yang berminat pada unit apartemen yang belum dibangun, perlu memastikan kelima unsur di atas terpenuhi. Selain itr, perlu memastikan skema pembiayaan, mengenali reputasi pengembangnya, dan detil klausul jual beli dengan teliti," jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah tergoda dengan iming-iming harga yang murah tetapi fasilitasnya lengkap. Sebab, fasilitas akan sebanding dengan harga yang diterima.

"Memang apartemen yang belum dibangun umumnya menawarkan harga unit yang menggiurkan, namun memang ada risikonya, calon pembeli harus teliti sebelum membeli," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Harga Saham Emiten 'Kawalan' AA Gym Anjlok******

Harga sahamperusahaan emiten fesyen yang menetapkan KH Abdullah Gymnastiar aliasAA Gym sebagai Komisaris, PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), terus turun dan merugikan banyak investornya.

Mengutip CNBCIndonesia, Jumat (27/1), harga saham ZATA ditutup turun 5,63 persen ke Rp67 per unit pada perdagangan, Rabu (25/1). Bahkan sejak awal 2023, harga saham ZATA anjlok 40 persen.

Penurunan harga saham ZATA menyusul aksi jual pemegang sahamnya yaitu PT Lembur Sadaya Investama (LSI) milik Haji Asep Sulaeman Sabanda seorang crazy richasal Subang.

Pertama, aksi jual terjadi pada 12 Januari 2023, LSI menjual 40 juta saham di harga rata-rata Rp110 per unit dengan nilai transaksi mencapai Rp4,4 miliar. Saat transaksi ini terjadi harga saham ZATA turun 6,36 persen dan ditutup di Rp103 per unit.

Kedua, aksi jual dilakukan sehari setelahnya. Saat itu, LSI melepas sebanyak 150 juta saham ZATA di harga rata-rata Rp100 per unit dan nilai transaksinya mencapai Rp15 miliar. Harga saham ZATA ditutup turun 1,94 persen.

Ketiga, aksi jual dilakukan pada 17 Januari 2023 dan menjadi transaksi penjualan terbesar LSI. Sebanyak 720 juta saham ZATA dilepas di harga rata-rata Rp95 per unit. Nilai transaksinya mencapai Rp68,4 miliar dan harga saham ZATA saat itu ditutup melorot 6,06 persen di Rp93 per unit.

Secara total, LSI telah mendivestasikan kepemilikan nya di saham ZATA sebanyak 910 juta yang membuat kepemilikan LSI di saham ZATA turun menjadi 62,22 persen dan mengantongi uang sebanyak Rp87,8 miliar.

Setelah aksi jual ini, saham ZATA terus berlanjut turun dan saat ini hampir mendekati Rp50 per unit.

Sebelumnya, ZATA resmi tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 10 November 2022 lalu. Dalam prospektus perseroan, ZATA melepas 1,7 miliar saham baru atas nama yang mewakili 20,01 persen modal ditempatkan dan disetor penuh.

[Gambas:Video CNN]

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Pedagang Asongan Akan Surati Jokowi Soal Larangan Jual Rokok Ketengan******

Asosiasi pedagang kecil dan asongan mengaku akan menyurati PresidenJoko Widodo terkait larangan menjual rokok batanganatau ketengan.

Larangan itu termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25/2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah RI 2023.

Jokowi mengaku kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan prevalensi merokok pada anak-anak.

Ia menyebutkan banyak pedagang kecil yang bergantung pada keuntungan menjual rokok batangan ini.

"Kami bersepakat akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan secara arif dan bijaksana membatalkan rencana pemerintah melarang berjualan rokok batangan atau eceran. Kami tidak ingin jutaan rakyat kehilangan mata pencarian dan kehidupan yang layak," kata Ali di Jakarta Pusat, Rabu (25/1).

Menurutnya, yang diperlukan untuk menekan angka perokok anak adalah gerakan nyata seluruh elemen masyarakat, bukan merevisi peraturan. Selain itu, ia meyakini ada jalan tengah yang bisa diambil pemerintah selain menegakkan peraturan ini.

"Daripada revisi, seharusnya pemerintah dengan konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menekankan bahwa rokok bukan untuk anak," tegas Ali Mahsun.

Menurutnya, larangan ini akan menyebabkan dampak berlapis, tidak hanya pada berkurangnya keuntungan pedagang kecil namun juga berpotensi menimbulkan tingkat putus sekolah yang tinggi.

Sebab, pendapatan orang tua yang berjualan asongan bergantung pada rokok ketengan. Meski demikian, Ali tidak menyinggung besaran potensi kerugian yang mungkin dialami para pedagang.

"Usulan larangan ini dapat merenggut hak warga negara pelaku ekonomi rakyat untuk mencari penghasilan, menafkahi keluarga, dan membesarkan generasi penerus bangsa. Pemerintah harus lebih realistis dan strategis untuk menanggapi masalah ini," papar Ali.

Ali menuturkan pemerintah mestinya mampu memberikan penguatan perlindungan dan pemberdayaan terhadap para pelaku ekonomi rakyat (UMKM).

"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk mendengar aspirasi kami dan membatalkan Keppres 25 Tahun 2022. Ini sangat tidak adil dan tidak sejalan dengan upaya melestarikan warisan ekonomi dan budaya Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Bos BCA Respons Soal Hilirisasi ala Jokowi******

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan terdapat dilema dalam kebijakanhilirisasi komoditas yang ditetapkan pemerintah. Hilirisasi disebut memerlukan smelter yang tentunya membutuhkan listrik yang besar.

Jahja pun mempertanyakan kesanggupan PT PLN (Persero) memenuhi kebutuhan listrik smelter demi menunjang proses hilirisasi.

"Smelter ini enggak akan jalan kalau enggak ada listriknya. Dari mana listriknya diambil? Apakah PLN sanggup memenuhi? Atau harus dibangun batu bara untuk itu? Ini suatu dilematis yang kita akan hadapi bersama ke depan," ujar Jahja dalam konferensi pers, Kamis (26/1).

"Saya hanya melontarkan data fakta saja, tanpa berpihak pro dan cons," ujarnya.

Pemerintah tengah getol melakukan hilirisasi terhadap sejumlah komoditas, termasuk nikel dan bauksit. Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Jokowi kemudian mengumumkan larangan ekspor bauksit mulai Juni 2023 mendatang.

Menurutnya, larangan ekspor nikel dan bauksit memberikan manfaat besar untuk ekonomi dalam negeri.

Namun, hilirisasi yang dicanangkan pemerintah menuai kritik, termasuk dari ekonom senior Faisal Basri. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi ngawur dan hanya menguntungkan China.

Ia sepakat hilirisasi memang mendorong nilai tambah bagi Indonesia, tetapi hilirisasi yang dilakukan Jokowi malah mendukung industrialisasi di China.

"Petik-jual, tebang-jual, keruk-jual, nilai tambahnya kecil, tetapi solusinya hilirisasi yang ngawur itu. Hilirisasi mendukung industrialisasi di China, itu yang terjadi pada nikel," kata Faisal dalam Catatan Awal Ekonomi 2023 INDEF, Kamis (5/1).

Ke depan, Jokowi juga akan melakukan hilirisasi timah dan batu bara. Padahal, kata Faisal, Indonesia tidak mengekspor bijih timah melainkan ingot yang merupakan produk turunannya.

"Kemudian hilirisasi batu bara mau dijadikan DME (Dimethyl Ether). Jadi ngawur-ngawur, menciptakan rente itu," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]