panda slot 88

Penyelamat Pesawat

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Rincian Ekspor yang Buat Neraca Dagang RI Surplus 30 Bulan Tanpa Henti******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat eksporIndonesia per Oktober 2022 naik 0,13 persen ke US,81 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US,78 miliar. Jika dibandingkan Oktober 2021, nilai ekspor RI naik 12,30 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto merinci capaian ekspor Indonesia pada bulan ini yang ikut menyumbang surplus US,67 miliar atau setara dengan Rp88,25 triliun (asumsi kurs Rp15.565 per dolar AS) secara bulanan pada Oktober 2022.

"Jadi neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US,67 miliar. Jadi neraca perdagangan sampai Oktober 2022 ini membukukan surplus selama 30 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," papar Setianto dalam konferensi pers, Selasa (15/11).

Peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor hasil minyak 9,02 persen menjadi US4,6 juta dan gas 8,34 persen menjadi US1,2 juta. Kendati demikian, ekspor minyak mentah turun 20,43 persen menjadi US9,3 juta.

Setianto memaparkan ekspor Indonesia per Oktober 2022 mencapai US,81 miliar. Rinciannya adalah US,04 miliar dari industri pengolahan, US,97 miliar dari tambang dan lainnya, US,38 miliar dari migas, dan sisanya dari pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Secara spesifik, ekspor nonmigas menyumbang 94,46 persen dari total ekspor Oktober 2022. Peningkatan terbesar dari ekspor nonmigas dicatat oleh lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar US7,1 juta; bahan bakar mineral US2,7 juta; besi dan baja US5,9 juta; bahan kimia anorganik US,9 juta; dan kapal, perahu, dan struktur terapung US,2 juta.

Sementara, penurunan terbesar ekspor nonmigas menimpa sektor bijih, logam, terak, dan abu sebesar US7,7 juta; mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US,7 juta; pulp dari kayu US,4 juta; produk kimia US,9 juta; dan kayu dan barang dari kayu US,2 juta.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, peningkatan terjadi di India (US8,8 juta), Pakistan (US1,6 juta), China (US,5 juta), Spanyol (US,9 juta), dan Thailand (US,8 juta).

"Peningkatan ekspor non-migas terbesar, utamanya untuk India, yang meningkat US8,8 juta month to month (mtm). Peningkatan terbesar terjadi pada komoditas bahan baku mineral; besi dan baja; dan pupuk," ujar Setianto.

Lalu, lima negara dengan penurunan ekspor terbesar Indonesia adalah Malaysia (US6,9 juta), Filipina (US0,7 juta), Jepang (US juta), Hong Kong (US,3 juta), dan Korea Selatan (US,1 juta).

"Untuk penurunan ekspor nonmigas terbesar ke Malaysia, penurunannya US6,9 juta mtm. Dengan penurunan terbesar untuk komoditas bijih, terak, dan abu logam; berbagai produk kimia; besi dan baja," paparnya.

Sejauh ini, China masih mendominasi pasar ekspor RI senilai US,25 miliar atau 26,65 persen. Lalu, ekspor ke India sebesar US,12 miliar atau 9,04 persen dan AS US,07 miliar alias 8,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

"Tadinya AS selalu nomor dua, saat ini bertukar tempat dengan India ke nomor tiga," ujar Setianto.

Untuk kawasan ASEAN, ekspor Indonesia membukukan US,23 miliar atau setara 18,03 persen pangsa pasar. Sementara di Uni Eropa mencapai US,81 miliar alias 7,74 persen.

Secara kumulatif, nilai total ekspor Indonesia Januari-Oktober 2022 mencapai US4,14 miliar. Nilai tersebut naik 30,97 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni US6,41 miliar.

Kecintaan pada hiburan Korea

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Cerita Apes Mahasiswa IPB Terjerat Utang Pinjol******

Nasib apes menimpa ratusan mahasiswa IPB. Di tengah kesibukan menimba ilmu untuk masa depan, mereka malah terjerat pinjaman online (pinjol).

Salah satunya menimpa Daffa. Kepada CNNIndonesia.com, mahasiswa IPB University berusia 19 tahun itu menuturkan nasib apes yang menimpanya itu terjadi setelah ia berkenalan dengan seorang berinisial SAN pada 2021 lalu.

SAN, katanya, bukan merupakan mahasiswa IPB. Ia hanya kenalan dari sesama teman mahasiswanya.

Dari perkenalan itu, SAN memberikan tawaran kepadanya; menghasilkan cuan melalui utang pinjol. SAN kemudian meminta utang dibelanjakan di akun Tokopedia miliknya supaya ratingnya naik dengan iming-iming diberi keuntungan 10 persen. Sebagai mahasiswa, tentunya tawaran itu cukup menggiurkan baginya.

"Jadi si SAN itu kita sebenarnya tidak tahu siapa. Dia cuma menawarkan untuk mendapatkan cuan ya begini caranya. Ya sudah, saya tertarik terus dijelaskan bagaimana caranya, lalu saya ikutan," katanya.

Ia mengatakan demi memuluskan, SAN menggunakan tiga aplikasi pinjol, yakni Kredivo, Akulaku, dan Shopee PayLater. Daffa menjelaskan ada korban lain yang membuka akun bersamanya, tapi ada juga yang sebelum dan sesudahnya. Kendati, ia menjelaskan bahwa rata-rata mahasiswa IPB baru membuka akun pada Agustus dan September 2022.

"Kalau saya sendiri itu sebenarnya Kredivo sama Akulaku. Kalau teman saya nambah Shopee PayLater. Sebenarnya ada tiga aplikasi inti, cuma untuk saya sendiri kenanya di Akulaku dan Kredivo. Kalau (total kerugian) saya itu Rp12,7 juta, (tagihan) yang sedang berlangsung sekitar Rp7 juta. Yang sudah saya keluarkan buat nalangin itu sekitar Rp5,7 juta," papar Daffa soal aplikasi pinjol yang digunakan dan total kerugiannya.

Setelah akun jadi dan Daffa dapat limit pinjaman, SAN memintanya dan para korban lain untuk melakukan pembelian barang di akun Tokopedia miliknya. Skema pembayaran yang ia minta adalah cicilan menggunakan limit dana pinjol.

Ia diminta SAN untuk membeli barang dengan cara pembayaran cicilan menggunakan Kredivo. Pelaku berjanji akan membayar cicilan bulanan tagihan tersebut, dengan iming-iming akan diberi imbalan 10 persen keuntungan dari jumlah tagihan tersebut.

Tapi SAN ternyata mangkir dari tanggung jawab tersebut. Padahal, tagihan di aplikasi pinjol terus membengkak.

"Kan diajak nih buka pinjol, Kredivo. Saya daftar, masukin KTP, data-data, terus dapat limit Kredivo ini sebesar Rp12 juta misalnya. Lalu, si SAN ini minta kita untuk belanja di toko dia. Katanya cara ini untuk naikin rating di toko dia, dia bilang begitu. Ya sudah kita percaya dong, kita beli nih barang di Tokopedia dia. Misalnya saya beli casing yang harganya Rp10 ribu kita beli 100 biji. Jadi masuk di Tokopedia itu, oh ini toko ordernya sudah banyak, gitu. Jadi naikin rating toko, dengan transaksi sebesar Rp12 juta ini," jelas Daffa.

Mahasiswa semester 3 IPB itu menjelaskan skema pembayaran cicilan Kredivo di akun miliknya adalah 12 bulan. Tagihan tersebut hingga saat ini belum lunas dan masih berlangsung. Selain tagihan di Kredivo, ada juga tagihan di aplikasi pinjol Akulaku.

Daffa mengaku masih berprasangka baik terhadap SAN di awal-awal munculnya tagihan. Hal itu yang membuatnya tak membayarkan tagihan di aplikasi pinjol karena masih berharap SAN menepati janji membayar cicilan tersebut.

Namun, Daffa malah menjadi sasaran debt collectoryang terus-menerus meneror via telepon hingga tiga kali datang ke rumahnya.

"Akhirnya setelah sekian hari, debt collector datang ke rumah dan kebetulan ketemu sama saya. Saya jelaskan lah ke debt collector ini, 'Mas, ini tuh uangnya bukan saya yang pakai. Saya sama sekali gak megang uang itu'. Debt collector negasin, mereka gak mau tahu. Bagaimana pun caranya, misalnya walaupun bukan saya yang pakai, 'Mas yang nagih ke orang itu'. Debt collector sempat datang sampai tiga kali. Karena saya mulai talangin, akhirnya sudah gak datang lagi," imbuh Daffa.

Daffa menjelaskan debt collector dari Kredivo yang datang per bulannya ada satu orang. Namun, setiap bulan bisa berbeda orang.

"Soalnya saya pernah ngomong gini, 'Mas saya udah mau bayar nih'. Terus kata si debt collector bilang, 'Oh udah bukan saya yang pegang datanya'. Jadi sistemnya dari debt collector A bisa pindah ke B," jelasnya.

Ia sudah lelah menghubungi SAN yang lari dari tanggung jawab. Kendati, Daffa mengaku masih bisa beberapa kali menghubungi SAN, tapi yang bersangkutan selalu menolak untuk diajak bertemu secara langsung. Daffa menegaskan tak menerima sepeser pun pembayaran cicilan tagihan di aplikasi pinjol tersebut dari pelaku.

Korban lain yang juga berstatus mahasiswa IPB, Ita (bukan nama sebenarnya) menuturkan tertipu oleh muslihat SAN yang menjanjikan keuntungan 10 persen dari total limit dengan syarat harus membeli barang di toko tertentu melalui skema pembayaran pinjol atau paylater.

"Jadi awalnya saya dikenalkan sama teman saya, katanya 'Ayo ikut naikin rating tokonya teman dia'. Saya awalnya gak percaya, tapi katanya anak-anak di (IPB Dramaga) sudah pada ikut dan dananya dipakai untuk kepanitiaan. Jadi, akhirnya saya diajak ketemu di kafe sama SAN dan teman saya satu lagi yang ngajak saya ini," kata Ita soal awal mula pertemuan dengan pelaku.

Untuk aplikasi yang digunakan Ita adalah Shopee PayLater, Shopee Pinjam, dan Kredivo. Ia menuturkan pengajuan limit pinjaman tersebut dipandu langsung oleh SAN.

Setelah limit muncul, Ita diarahkan untuk membeli barang tertentu di toko pilihan pelaku. SAN katanya, memberikannya link toko. Setelah itu, SAN memintanya untuk membeli barang di toko itu.

"Misal HP Rp12 juta. Nanti, dipasin sama limit kita. Kita pesan di toko itu, sudah sesuai limit (pinjaman), terus dibilang nanti setiap bulan SAN yang bayar tagihan itu. Fungsinya untuk menaikkan rating tokonya dia. Karena kalau semakin banyak yang beli, semakin naik rating tokonya dia," jelasnya soal modus penipuan SAN.

Ia mengaku SAN sempat menepati janjinya untuk membayar cicilan tersebut selama dua bulan pertama sejak pinjaman dilakukan pada sekitar Juli-Agustus 2022. Namun, setelah itu SAN mangkir dari tanggung jawab.

Ita menjelaskan total kerugian yang dialaminya sebenarnya Rp27 juta. Tapi kerugian membengkak menjadi Rp29 juta karena biaya denda usai tagihan tersebut tidak dibayar.

"Dia (SAN) gak hilang, mudah ditemui. Tapi gak bayar. Kalau ditemui dia ngamuk-ngamuk, padahal kita ngomongnya baik-baik. Dia sampai mengancam mau bunuh diri. Saya cuma sekali ketemu, itu teman saya yang ketemu, teman saya yang lain. Mereka datang bawa perjanjian gitu buat mastiin (pembayaran) dia, tapi dia ngamuk-ngamuk. Ngatain pakai bahasa binatang. Padahal datang baik-baik, ngomong baik-baik," ujarnya soal sikap SAN saat dimintai tanggung jawab.

Ita dan korban lain berniat meminta tanggung jawab SAN dengan membawa surat perjanjian di tengah tagihan yang menggunung. Pasalnya, mereka luput untuk menyiapkan surat perjanjian di atas meterai yang bisa mengikat pelaku ketika awal bertemu.

Tak Pernah Ditagih Debt Collector

Huangmen

Menko Airlangga Dorong AWS Dukung Pembangunan SDM di Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan ekonomi dunia ke depan. Salah satunya diupayakan melalui pertemuan dengan delegasi dari Amazon Web Services (AWS) di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Airlangga menilai, pembangunan SDM sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar AWS dapat membangun pusat pendidikan di Indonesia.

"Dukungan AWS dalam capacity buildingSDM Indonesia tentunya akan membawa manfaat besar bagi kedua pihak," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (16/11).

"Pemerintah Indonesia juga menawarkan AWS untuk melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang difokuskan pada ekonomi digital guna mendukung transformasi digital di Indonesia," imbuh Airlangga.

Di sisi lain, Vice President for Global Public Policy AWS, Michael Punke, pun menyambut baik himbauan yang disampaikan oleh Airlangga. Terlebih, beberapa perusahaan di Indonesia telah menggunakan jasa AWS,

"AWS berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital Indonesia dengan membangun dan mengoperasikan Pusat Data di Indonesia (untuk kawasan Asia Pasifik), dengan investasi sebesar US miliar dalam periode 15 tahun ke depan," paparnya.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Ketua Komisi I DPR RI, Sesmenko Perekonomian, Ketua Umum KADIN, Wakil Ketua III KADIN Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Internasional, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Sementara Michael Punke didampingi oleh Head of Public Policy Asia Pacific & Japan AWS, dan Head of of Public Policy Indonesia AWS.

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Mayoritas Kripto Perkasa Pagi Ini, Bitcoin Kembali Unjuk Gigi******

Mayoritasaset kripto teratas menguat pagi ini. Penguatan terbesar dialami oleh bitcoin.

Mengutip coinmarketcap.com, Senin (26/9), harga bitcoin menguat 1,87 persen dalam sehari ke US.917 per koin. Namun, aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini melemah 1,45 persen.

Penguatan juga terjadi pada ethereum sebesar 1,18 persen ke US.225,79 per koin dalam 24 jam terakhir. Dalam sepekan, ethereum masih merosot 1,92 persen.

Harga dogecoin juga naik 0,59 persen ke US<句子>,086 per koin dalam sehari. Harganya juga naik 0,17 persen sejak minggu lalu.

Berikutnya, penguatan harian dialami oleh BNB sebesar 0,41 persen ke US3,05.

Sementara, harga cardano melemah 0,03 persen ke US<句子>,33 per koin dan Polygon turun US<句子>,23 per keping.

Adapun koin stabil seperti Binance USD dan USD Coin, masing-masing menguat 0,03 persen dan 0,01 persen ke US.

Pagi ini, kapitalisasi pasar aset kripto mencapai US1,03 miliar secara global. Angka itu naik 1,03 persen dibandingkan kemarin.

Kripto sendiri masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]