cicilan pinjaman 841Jutaan kata 281435Orang-orang telah membaca serialisasi
《paito oregon 9 harian》
Heru Budi Bakal Tambah Stok Pangan 2 Kali Lipat Usai Dicurhati Jokowi******
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan meningkatkan stok pangan sebanyak dua kali lipat guna mengantisipasi gejolak inflasi.
Hal itu dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para pj gubernur hingga bupati/wali kota waspada inflasi di sektor pangan.
"Kemarin saya minta kepada Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya untuk meningkatkan stok. Kalau stok yang selama ini misal tiga hari saya meningkatkan jadi enam hari," kata Heru di RPTRA Rawa Jaya, Jakarta Timur, Rabu (1/11).
Menurutnya, pengendalian inflasi bisa dilakukan melalui ketahanan pangan hingga ketersediaan bahan pokok.
"Salah satunya kan ketahanan pangan lantas supplystok beras, ketersediaan beras, ketersediaan bahan pokok," ucapnya.
Jokowi sebelumnya bercerita kepada ratusan kepala daerah betapa sulitnya mengimpor beras di tengah ganasnya El Nino.
Jokowi meminta pj kepala daerah itu sadar bahwa kondisi sekarang tidak mudah. Selain itu, Jokowi juga meminta mereka mewaspadai gejolak inflasi, utamanya di sektor pangan.
"Lihat pasar itu penting, lihat stoknya di kabupaten/kota dan provinsi, cek dan lihat. Jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi, yang penting-penting itu kita harus cek terlebih dahulu. Urusan harga tolong betul-betul dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan," kata Jokowi pada Senin (30/10) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.
Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.
"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara |
Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
Ganjar Akan Perluas Hilirisasi Jika Terpilih Jadi Presiden******
Bakal calon presiden (Bacapres) dariPDIPGanjar Pranowomengatakan akan melanjutkan program hilirisasi jika terpilih pada Pilpres 2024.
Tak hanya hilirisasi di sektor pertambangan khususnya nikel, Ganjar juga akan melanjutkan hilirisasi pada sektor lainnya.
"Hilirisasi yang dilanjutkan bukan hanya sekedar hari ini orang lagi cerita nikel. Maka tadi saya sampaikan kenapa kita tidak melakukan hilirisasi ke produk kelautan kita, maritim kita," kata Ganjar di sela-sela acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11).
Padahal, kata Ganjar, sawit bisa diolah menjadi produk farmasi dan kosmetik.
"Jadi hilirisasi ini ada potensi dari berbagai sektor yang sekarang harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita jadi pasar terus menerus, enggak pernah jadi pemain," imbuhnya.
Melanjutkan hilirisasi menjadi salah satu target pasangan Ganjar Pranowo dan Mahduf MD dalam kontestasi Pilpres 2024.
Dalam dokumen visi dan misi mereka, Ganjar dan Mahfud akan melakukan hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN.
Selain hilirsasi, target Ganjar-Mahfud lainnya antara lain menciptakan 17 juta lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 persen, pengurangan tingkat kemiskinan 2,5 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen.
Kemudian memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal satu orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan, dan memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal satu orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan.
[Gambas:Video CNN]
Label:kalkulator akulaku、grandbet88 slot、cantikqq
Terkait:limit pertama di akulaku、cara kredit hp di akulaku tanpa dp 2021、rtp pola gacor 168、slot hadiah dana、dewaslot、pinjol 24 jam、gap8 slot、slot terbaik malam ini、cara biar dapat uang cepat、buku mimpi 4 angka bergambar
bab terbaru:cari cuan77(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pameran sepeda listrik di Transmart Cilandak Mall, Jakarta Selatan menjadi salah satu pusat perhatian di Transmart Full Day Sale yang berlangsung hanya hari ini, Minggu (12/11).
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comhingga sekitar pukul 14.30 WIB, tampak sejumlah pengunjung penasaran dengan produk sepeda listrik yang dijajakan dengan harga menarik.
Di Transmart Full Day Sale hari ini, terdapat beragam diskon menarik untuk bermacam-macam merek sepeda listrik yang juga dapat Anda coba langsung di tempat.
Lalu ada sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5,55 juta dapat diskon jadi Rp4.040.000 per unit. Harga ini berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart luar Pulau Jawa.
Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 5.5 dari harga normal Rp6,55 juta mendapatkan diskon hingga Rp1,6 juta menjadi Rp5 juta per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa.
Sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 5.5 dari harga normal Rp6,85 juta turun menjadi Rp5,28 juta per unit, khusus pembelian di gerai Pulau Jawa.
Sementara untuk si kecil, ada sepeda anak Ride On & Tricycle yang didiskon menjadi Rp300 ribu dari harga normal Rp375 ribu, khusus pembelian di Pulau Jawa.
Sementara untuk pembelian di luar Pulau Jawa, sepeda yang sama sudah bisa ditebus dengan harga Rp310 ribu per unit dari harga normal Rp387 ribu.
Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa Anda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.
Transmart Full Day Sale berlangsung hanya untuk Minggu (22/10) ini. Transmart menyajikan diskon sebesar 50 persen dan tambahan diskon juga 20 persen di seluruh gerai di Tanah Air.
Pesta diskon ini cuma berlangsung selama satu hari yang berlaku mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 WIB waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Selain sepeda listrik, ada banyak produk yang didiskon. Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga kulkas.
(far/asr)Transmart Full Day Sale bakal ada lagi mulai besok Minggu (12/11) dan diskonnya berlaku sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Ada banyak produk-produk yang didiskon hingga 50 persen di Transmart, mulai dari kebutuhan harian, daging ayam, buah, alat elektronik, sampai sepeda listrik.
Lihat Juga :![]() |
Yuk, cek dulu di bawah ini daftar produk yang didiskon di Transmart Full Day Sale.
Masih ada banyak produk lain yang didiskon di Transmart. Pastikan jangan sampai terlewat promonya, karena Transmart Full Day Sale cuma digelar satu hari aja.
Yuk buruan merapat ke Transmart terdekat di kota kamu!
![]() |
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.
Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.
"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara |
Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara (IKN) selesai pada April 2024.
"Jalan Tol Akses IKN ditargetkan dapat selesai pada April 2024," ujar Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi di Jakarta seperti dikutipAntara,Kamis (16/10).
Rencananya, jalan tol tersebut dapat digunakan saat perayaan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara.
Kemudian, Jalan Tol Akses IKN Seksi 3A dan 3B saat ini masing-masing progres pembangunannya mencapai 34,22 persen dan 42,67 persen.
Jalan Tol Akses IKN Seksi 3A dan 3B terkoneksi dengan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda yang sudah beroperasi.
Jalan Tol Akses IKN menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan. Apabila selesai, jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh Balikpapan - KIPP IKN Nusantara dari 2,5 jam menjadi sekitar 30 menit.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Armen Adekristi sebelumnya mengungkapkan terdapat tiga seksi Jalan Tol IKN yang berjalan, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km.
Untuk seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus 2023.
"Sementara untuk Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023 dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VVIP - Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023," kata Armen.
Sedangkan untuk seksi 2 adalah bagian dari Tol Balsam. Untuk di seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan, dan di seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa.
[Gambas:Video CNN]
Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.009 pada Jumat (24/11) sore. Indeks saham menguat 5,28 poin atau 0,08 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,63 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,61 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 276 saham terkoreksi, dan 231 saham lainnya stagnan.
Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia bergerak di zona merah. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,96 persen, indeks Straits Times di Singapura melemah 0,52 persen, dan indeks Shanghai Composite di China melemah 0,68 persen.
Di sisi lain, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,52 persen.
Sementara bursa saham Eropa terpantau bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,37 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,01 persen.
Kemudian bursa Amerika seperti Indeks S&P 500, indeks Dow Jones dan indeks NASDAQ Composite kompak macet.
[Gambas:Video CNN]
Menko Marves Ad Interim sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada 2 dari 11 proyek pemerintah yang belum selesai dan ia kejar supaya cepat tuntas.
Pertama, pembangunan Bandara Baru Sukabumi.
"Agar disiapkan narasi kepada publik untuk penyelesaian kebutuhan dasarnya diperlukan waktu sampai kebutuhan dasar terpenuhi dan Kementerian Perhubungan secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah," jelas Erick dalam keterangan resmi Kemenko Marves, Senin (30/10).
"Agar dilakukan penjajakan kerja sama dengan Timor Leste, terutama untuk strategi peningkatan permintaan. Permasalahan pembukaan rute Kupang-Dili adalah rendahnya permintaan," tegasnya.
Erick menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang tengah sakit untuk sementara waktu. Pada awal pekan kemarin, ia memimpin rapat koordinasi bersama 7 kementerian di bawah Kemenko Marves. Rapat dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat.
Selain membahas proyek itu , rakor yang dipimpin Erick mendorong percepatan sejumlah program strategis pemerintah, antara lain pelaksanaan proyek utama pada 6 kelompok pembangunan di kuartal III 2023.
Selain itu, ia menyinggung soal beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang mesti mendapatkan perhatian. Ada bandara, pelabuhan, hingga penyelesaian jalan akses serta fasilitasnya.
"Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian BUMN dalam penyelesaian issue-issue proyek strategis nasional (PSN)," tutup Erick.
[Gambas:Video CNN]
《paito oregon 9 harian》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,buku mimpi 88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《paito oregon 9 harian》bab terbaru。