gudang bonus new member 100

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

situs baru terpercaya

Pemkab Nagan Raya kerahkan tim ke lokasi gajah ditemukan mati******

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mengerahkan tim guna menelusuri penyebab matinya seekor gajah Sumatera dewasa di sekitar aliran sungai di kawasan Desa Paya Udeung, Kecamatan Seunagan.

“Temuan gajah mati menjadi perhatian serius pemerintah daerah," kata Plt Camat Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Koko Fenna Loza, yang dikonfirmasi ANTARA di Suka Makmue, Jumat sore.

Ia mengatakan, kasus temuan gajah mati tersebut juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Menurut dia, temuan matinya seekor gajah Sumatera tersebut diketahui oleh warga saat melintasi aliran sungai di kawasan Desa Paya Udeung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, pada Jumat siang.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kecamatan, sehingga informasi ini disampaikan kepada pimpinan daerah dan pihak terkait lainnya guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Koko mengatakan pemerintah daerah mengerahkan tim ke lokasi sebagai upaya untuk mengetahui penyebab matinya satwa liar yang dilindungi oleh negara itu, sekaligus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak guna melakukan langkah selanjutnya.

Koko Fenna Loza mengatakan sejauh ini pihaknya belum mengetahui penyebab matinya gajah tersebut dan masih menunggu penyelidikan pihak kepolisian.

Baca juga: Gajah sumatra ditemukan terluka di Aceh Timur

Baca juga: Rusak kebun warga, BKSDA Jambi halau kawanan gajah liar masuk ke TNBT

Baca juga: KLHK umumkan kelahiran anak gajah baru di Taman Nasional Way Kambas

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

top slot link alternatif

Alasan Said Aqil******

Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan alasan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mundur dari jabatanya meski keduanya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arya mengatakan tidak masalah jika kedua komisaris BUMN itu menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres, asalkan tidak ikut berkampanye.

Arya mengatakan setiap orang, termasuk komisaris BUMN, berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing. Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye.

"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Jangkar Loli yang Berubah

slot gacor jam 3 sore

Terminal Kalideres uji kelaikan kendaraan pralebaran******

Jakarta (ANTARA) - Pengelola Terminal Kalideres di Jakarta Barat melakukan uji kelaikan kendaraan (ramp 
check) pralebaran 2024 selama 11 hari, mulai dari Selasa (19/2) sampai Sabtu (2/3).

Hal itu dilakukan untuk memastikan kinerja komponen pada kendaraan yang akan mengangkut penumpang tidak mengalami kerusakan dan dapat bekerja dengan baik.

"'Ramp check' bus itu kan uji kelaikan jalan, yang meliputi sistem rem, sistem roda, sistem kemudi, sistem lampu, supaya dipastikan komponen yang ada pada kendaraan itu berfungsi dengan baik," ungkap Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta pada Jumat.

Revi mengatakan, dari 130 perusahaan otobus (PO) di Terminal Kalideres, 30 bus diuji setiap harinya dalam 11 hari masa uji kelaikan 
pralebaran 2024.

"Kalau untuk PO bus yang beroperasi itu lebih kurang ada 130 PO. Rata-rata 30 bus kita uji setiap harinya," kata Revi.

Baca juga: Kepadatan penumpang di Terminal Kalideres kembali normal
Baca juga: Penumpang Terminal Kalideres pilih beli tiket langsung daripada online

Adapun 130 PO tersebut untuk keberangkatan arah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara Barat, Lampung, Palembang, Bengkulu, Padang, Pekan Baru, Medan dan Aceh.

Menurut Revi, semua bus layak untuk berangkat secara teknis utama. "Jadi semua sistem kendaraan bagus, sistem rem, semua itu rata-rata bagus," katanya.

"Nah itu kan komponen yang sangat inti. Jadi, itu tidak ada toleransi untuk itu. Kalau rusak, harus segera diganti, diperbaiki," kata Revi.

Namun sejumlah kecil bus masih kekurangan teknis penunjang, seperti tidak memiliki alat pemecah kaca hanya satu, dongkrak dan alat pemadam kebakaran sabuk pengamanan dan lainnya.

"Dari teknis utama, semua bus sudah layak jalan. Tapi satu sampai dua kendaraan (dari 30 bus yang diuji setiap hari) masih kurang teknis penunjang dan sudah kita imbau untuk dilengkapi," katanya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

tafsir mimpi 50

Erick Thohir Ungkap Jasa Kakek Prabowo ke BNI dan BUMN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap jasa kakek Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Margono Djojohadikusumo terhadap BUMN.

Erick menyebut Prabowo adalah keluarga besar BUMN. Ia menjelaskan calon presiden nomor urut dua itu merupakan cucu dari pendiri Bank Negara Indonesia alias BNI. Maka itu, Prabowo disebut sebagai bagian dari BUMN juga.

"Bapak Menhan, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, adalah keluarga besar BUMN juga. Kenapa? Beliau adalah cucu Bapak Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Nasional Indonesia. Bank BUMN yang sekarang nomor empat terbesar di Indonesia," ucap Erick dalam acara Natal Bersama 2023 Kementerian BUMN dan BUMN di Jakarta, Senin (15/1).

Terlebih, kata Erick, BNI juga hadir dalam membantu pegawai migran Indonesia (PMI), yang menjadi penyumbang devisa negara.

"Artinya kontribusi keluarga Bapak Prabowo di BUMN nyata. Keluarga besar kita juga. Seperti bapak, ibu, membuka tangan dan menerima saya ketika awal saya menjabat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Erick menitipkan Indonesia kepada Prabowo. Ia ingin Prabowo bisa menjaga toleransi umat beragama, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Dengan segala ketulusan, saya, kita semua, yang hadir hari ini, titipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan," tuturnya.

"Kita titipkan kepada bapak Prabowo, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera dan mulia," tutup Erick.

(del/agt)

Catatan Pedang Jianghu

binggo88

Kemenhub Evaluasi Kasus Kecelakaan Kereta Api******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan mengevaluasi terjadinya sejumlah kecelakaan kereta apiyang terjadi belakangan ini.

Evaluasi dilakukan selain untuk mengungkap penyebab juga untuk mencari solusi terbaik agar ke depan kejadian tersebut tak terulang lagi.

Direktur Jenderal Perkerataapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal menyatakan evaluasi dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Kecelakaan kedua terjadi pada Kereta Api Turangga dan KA Lokal Bandung Raya yang menewaskan 4 orang pada awal Januari lalu.

Kecelakaan ketiga terjadi pada Minggu (14/01) saat kereta anjlok di Stasiun Tanggulangin.

Terkait insiden-insiden tersebut, Risal mengungkapkan bahwa DJKA terus melakukan peningkatan pada jalur-jalur kereta api dan membangun jalur ganda untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan perjalanan kereta api.

Pembangunan jalur ganda yang dilakukan oleh DJKA mencakup Segmen Cirebon - Purwokerto - Yogya - Solo - Madiun - Wonokromo (rampung pada 2020), Segmen Bogor - Sukabumi (progres mencapai 97,14 persen), dan Segmen Kiaracondong - Cicalengka (Tahap I rampung 2022, Tahap II progres mencapai 76,08 persen).

Sementara untuk memitigasi terjadinya anjlok, DJKA akan melakukan 18 kegiatan peningkatan prasarana perkeretaapian.

Peningkatan mencakup kapasitas jalur, serta fasilitas operasi pendukungnya, pada 2024. Dalam hal ini, DJKA menargetkan agar pada 2024 ini, 94 persen dari keseluruhan jalur kereta api di Indonesia sudah sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2.

"Jika jalur kereta kita sudah mencapai standar kualitas TQI Kategori 2, maka kereta dapat melaju pada kecepatan 80 sampai 100 km/jam, sementara dengan standar kualitas TQI Kategori 2, kereta dapat melaju pada kecepatan 100 sampai 120 km/jam dengan aman dan selamat," urai Risal.

Di sisi lain, Risal mengatakan bahwa DJKA juga terus mendorong penanganan perlintasan sebidang dengan melibatkan Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta stakeholderterkait.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan perlintasan sebidang ini katanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Lebih lanjut, Risal menyebut bahwa penanganan perlintasan sebidang ini juga telah diupayakan oleh DJKA dengan menghilangkan atau menutup perlintasan sebidang KA yang berdekatan (kurang dari 800 meter) dan/atau yang lebar jalannya kurang dari 2 meter; memasang pagar sterilisasi jalur KA, program pembangunan fly overatau underpass; membangun jalan kolektor atau frontage roaddi sepanjang jalur KA atau jalan alternatif (manajemen lalu lintas).

Selanjutnya, program pengadaan pintu perlintasan,early warning system (EWS), dan pemasangan rambu; perbaikan perkerasan jalan (modular concreateLX/sintetis LX); pengembangan level crossing obstacle detection systemyang melakukan deteksi otomatis rintangan di perlintasan sebidang untuk mencegah kecelakaan kereta api dengan kendaraan jalan; program evaluasi perlintasan Jawa dan Sumatera serta sosialisasi, kampanye dan promosi keselamatan di perlintasan.

"Harapan kami agar pihak KAI selaku operator juga mengambil andil dalam meningkatkan aspek keselamatan dan pelayanannya agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa," tegas Risal

Kendati demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, mendahulukan perjalanan kereta api, dan tidak menerobos palang pintu perlintasan untuk mencegah terjadinya insiden serupa. "Kami berharap partisipasi aktif dari masyarakat untuk berhati-hati pada perlintasan sebidang demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama," tutup Risal.

Lihat Juga : TKN Ungkap Cara Prabowo Selamatkan RI dari Ancaman Utang Rp16 Ribu T

(agt/pta)

perjalanan penyihir

slot mudah jackpot 2022

Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tidak membungkam kebebasan pers.

"Perpres ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Perpres ini bahkan tidak mengatur konten seperti apa yang disebut jurnalisme berkualitas itu, itu perusahaan pers nanti yang mendefinisikan. Ditambah nanti juga ada Dewan Pers. jadi tidak ada sama sekali misalnya kontennya ini boleh, konten itu tidak boleh, itu sama sekali tidak ada," kata Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menegaskan bahwa regulasi yang kerap disebut Perpres Publisher Rights itu murni mengatur hubungan kerja sama bisnis antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Selain itu, Perpres ini hadir untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Hal ini merupakan respons terhadap keresahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana media arus utama mengalami ketimpangan signifikan akibat transformasi digital dan perubahan model bisnis.

"Sehingga Perpres ini dibutuhkan agar ada satu bingkai regulasi di mana penerbit bisa duduk dengan perusahaan platform digital untuk membahas sama-sama tentang katakanlah deal bisnis yang saling menguntungkan," kata Nezar.

Nezar menambahkan bahwa Perpres Publisher Rights memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain.

Menurut dia, fokus utama aturan Publisher Rights di Indonesia pada jurnalisme berkualitas, berbeda dengan Australia dan Kanada yang lebih menitikberatkan pada aspek bisnis.

Baca juga: Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"

"Perpres ini menggabungkan dua elemen penting, yakni peningkatan kompetensi dan keterampilan jurnalis, serta penerapan etika jurnalisme yang kuat dalam setiap produk berita," kata dia.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024