petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot terbaru 2020 bonus 100

situs terpercaya 2022 378Jutaan kata 771193Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot terbaru 2020 bonus 100》

Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti RI******

Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti RI
Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dengan warga saat meninjau persedian beras serta menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024). Pada kegiatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024 dan bantuan akan dilanjutkan terus jika APBN mencukupi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/pri.
Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan
Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan di negara lain tidak ada bantuan pangan beras layaknya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

"Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Kita hitung-hitung, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita (bisa)," tutur Jokowi.

Dia mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg per keluarga, per bulan.

Dia mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun dia mengatakan setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat.

"Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan," ujar dia.

Baca juga: Presiden sebut bansos pangan bantu kendalikan harga beras

Dia juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni.

"Nanti kita lihat di APBN kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira, masih punya duit, bisa ditambah," imbuh Jokowi.

Pada kesempatan itu Presiden menyalurkan secara simbolik bantuan pangan beras kepada perwakilan masyarakat yang hadir.

Sebelumnya, pada Kamis (15/2), Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membantu dalam pengendalian harga beras di pasar.

"Tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan harga beras) dengan bantuan beras. Karena justru ini (bansos pangan) yang bisa mengendalikan, karena suplai-nya lewat bansos ke masyarakat," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut Presiden, bansos pangan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat, sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik.

Joko Widodo mengatakan penyebab kelangkaan beras dan meningkatnya harga beras belakangan disebabkan beras hasil panen belum masuk ke pasar.

Selain itu, distribusi juga terpengaruh oleh banjir, misalnya, yang terjadi di Grobogan, Demak, Jawa Tengah.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Gibran minta masyarakat tunggu hasil resmi KPU******

Gibran minta masyarakat tunggu hasil resmi KPU
Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Aris Wasita/pri.
Solo (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat agar tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Ya ditunggu saja hasilnya," kata Wali Kota Surakarta tersebut, di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Baca juga: Gibran kembali bertugas sebagai Wali Kota Surakarta

Ia mengatakan yang paling penting adalah pelaksanaan pemilihan umum di Solo bisa berjalan dengan aman dan lancar.

"Itu yang paling prioritas," katanya.

Meskipun belum ada pengumuman kemenangan, ia mengakui sudah menerima ucapan selamat dari sejumlah pihak.

"Teman-teman dari PDIP juga sudah ngasih selamat. Nggak usah disebutkan siapa," katanya.

Gibran mengatakan dirinya tidak menutup kemungkinan akan menjalin komunikasi dengan pasangan calon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Ya nanti, kalau beliau-beliau sudah memberikan saya kesempatan untuk sowan(silaturahmi)," katanya.

Dia berharap dalam waktu dekat rencana tersebut dapat segera terwujud.

"Ya untuk komunikasi ya memang belum, tapi saya sangat berharap dalam waktu dekat bisa ngobrol santai sarapan pagi atau ngopi-ngopi," katanya.

Baca juga: Gibran segera selesaikan sejumlah perda yang tertunda
 

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:paito sgp

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
pragmabet
qq589
kilau4d slot
slot paling gampang
angka jitu orang gila
slot gacor jp terus
situs slot terbaik terpercaya
vip slot maxwin
slot terpercaya resmi
Daftar isi semua bab
Bab 1 bos888
Bab 2 pass judi slot
Bab 3 togel2win
Bab 4 pola jam gacor olympus
Bab 5 pinjol legal cepat cair
Bab 6 slot demo mantan4d
Bab 7 koko4d
Bab 8 pemain777
Bab 9 neng4d daftar
Bab 10 cara meminjam kredivo
Bab 11 gacor hari ini
Bab 12 erek erek membunuh
Bab 13 dominoqq
Bab 14 wak togel
Bab 15 petir slot login
Bab 16 buku mimpi 30
Bab 17 akun baru maxwin
Bab 18 hoki4d slot
Bab 19 cozebet
Bab 20 komandan88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2313bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Keluarga Pengharum Mayat

link slot deposit pulsa xl
Asosiasi pengusaha harap pemimpin terpilih berikan kepastian berusaha
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) periode 2023-2028 Shinta Widjaja Kamdani. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/foc/aa.
Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap, pemimpin Indonesia yang terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mampu meningkatkan kepastian dalam berusaha. "Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi," ujar Shinta kepada ANTARA di Jakarta, Kamis. Ia juga berharap, masa transisi pemerintahan pada waktu mendatang juga dapat dilakukan secara mulus serta minim politisasi kebijakan ekonomi.
Baca juga: Apindo-Hippindo dan APPBI beri diskon di mall warga sudah mencoblos
 Menilik hasil perhitungan suara cepat (quick count), lanjut dia, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan kandidat lain. Apabila hasil rekapitulasi suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Februari hingga 20 Maret mendatang tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan cepat, pemilu akan berlangsung satu putaran. Dengan demikian, ia memproyeksikan akan berpengaruh positif pada stabilitas politik, kepastian hukum, kepastian arah ekonomi yang ditunjang oleh kepastian pemimpin negeri yang terpilih. “Bagaimanapun, pemilu dua putaran memiliki konsekuensi ongkos ekonomi dan politik yang besar, sedangkan pelaku pasar dan investor butuh kepastian dalam mengambil keputusan investasi sekaligus menjalankan bisnis,” ujarnya.

Baca juga: Apindo harap pemimpin hasil Pemilu 2024 jaga kondusivitas pengusaha Dengan ada kepastian, menurut wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini, mampu meminimalisir risiko pelarian modal (capital flight) serta keluarnya dana asing dari pasar keuangan. Sementara itu, tambah dia, proses pemilu yang damai, adil, dan jujur turut berperan dalam sentimen pasar karena pesta demokrasi Indonesia mendapat sorotan dari dunia internasional sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 dunia. Karenanya, proses demokrasi Indonesia perlu dibuktikan dengan realisasi bahwa Indonesia merupakan negara yang dapat dipercaya sebagai rekan usaha atau investasi.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Potong menembus langit

situs gacor terbaru
MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal
Ketua KPU Makassar Hambalii (kanan) didampingi anggotanya Abdi Goncing (dua kanan) saat melayat di rumah duka anggota KPPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala di Kompleks  Taman Makassar Indah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir/aa. 
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas KPPS saat bertugas mengawal pemilu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ke depan, Bamsoet meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.

Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.

Dirinya turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.

"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tuturnya.

Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan mempercepat pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS serta petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.

Pasalnya, menurut dia, para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut.

Baca juga: Dua anggota kpps di Makassar meninggal diduga kelelahan

Baca juga: Seorang KPPS di Kendal meninggal saat penghitungan suara Pemilu 2024

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

jam gacor slot thor
KLHK ungkap pencapaian deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan RI
Dirjen PHL KLHK Agus Justianto (keempat kanan) saat seminar dalam rangka peringatan HPN di Jakarta, Minggu (18/2/2024). ANTARA/Prisca Triferna/am.
... beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan ... salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto memastikan pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor kehutanan yang tidak hanya menekan laju deforestasi tapi juga pemanfaatan hutan berkelanjutan.

"Atas langkah kerja yang telah ditempuh oleh pemerintah, sebagai contoh beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan dapat diturunkan menjadi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, yang salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia selama ini," kata Dirjen PHL KLHK Agus saat membuka seminar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data KLHK per Januari 2024, deforestasi neto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu hektare. Jumlah itu memperlihatkan penurunan jika dibanding periode 2020-2021 yang mencapai 113,5 ribu hektare.

Deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996 sampai 2000 sebesar 3,5 juta hektare per tahun, sementara periode 2002-2014 tercatat 0,75 juta hektare per tahun. Titik terendah laju deforestasi tercapai pada 2022 sebesar 104 ribu hektare.

Baca juga: KLHK kaji metodologi deforestasi Global Forest Watch
 

Selain konservasi dan pengurangan deforestasi, lanjutnya, pemerintah terus melakukan transformasi dalam konteks pemanfaatan hutan, salah satunya lewat skema multiusaha kehutanan yang berfokus tidak hanya pada produksi kayu tapi pengelolaan hutan berbasis lanskap.

Multiusaha kehutanan merupakan implementasi dari sistem pemanfaatan hutan yang terintegrasi yang mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui berbagai usaha kehutanan baik berupa produk maupun jasa lingkungan.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memperluas akses pemanfaatan hutan tidak hanya kepada korporasi, tapi juga masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Menurut data KLHK, sampai saat ini telah dikeluarkan 9,642 SK perhutanan sosial yang memberikan 1.288.004 kepala keluarga akses legal untuk memanfaatkan 6,3 juta hektare kawasan hutan tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan pemerintah telah secara nyata mengimplementasikan kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan yang berpihak kepada masyarakat," kata Agus.

Baca juga: Tiga negara kehilangan jutaan hektare hutan setiap tahun
Baca juga: KLHK ingatkan kegiatan ekonomi perlu perhatikan kelestarian ekologi

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

shopee paylater vs kredivo
Caleg milenial pimpin perolehan suara DPR RI Dapil Sulut
Arsip foto - Anggota DPR termuda Hillary Brigitta Lasut (kanan) dan Anggota DPR Tertua Abdul Wahab Dalimunthe (kiri) memimpin jalannya Sidang Paripurna MPR ke-2 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp/pri.
Manado (ANTARA) - Dua calon legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dari kalangan milenial, Rio Dondokambey dan Hillary Brigitta Lasut, memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2024 melalui real countKPU.

Berdasarkan data yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id, hingga Jumat pagi, Hillary yang berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara. Sementara Rio (28) yang diusung PDI Perjuangan telah meraup 19.391 suara.

"Tidak heran jika kedua milenial itu suara tinggi, karena keduanya anak kepala daerah di Sulut," kata Frendy, salah satu warga Manado.

Hillary merupakan putri dari Bupati Kepulauan Talaud Elly Lasut, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, dan Rio, putra dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang juga Bendahara DPP PDI Perjuangan.

Sementara caleg milenial lain berpeluang lolos, yakni kader Partai Golkar Jerry Sambuaga (36), yang sekarang ini menjabat Wakil Menteri Perdagangan dan putra dari politisi senior Theo L Sambuaga, sebanyak 10.094 suara.

Sementara data dari real counttersebut, suara yang masuk baru sekitar 9,41 persen dari 8.240 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 15 kabupaten dan kota se Sulut.

Sedangkan untuk perolehan suara sementara partai ke DPR RI, masih didominasi oleh PDI Perjuangan sebanyak 50.966 suara atau 33,03 persen. Diikuti oleh Partai Demokrat sebanyak 30.930 suara atau 20,04 persen.

Sementara Partai Golkar sebanyak 21.281 suara atau 10,63 persen, kemudian Partai Gerindra sebanyak 10.338 atau 6,7 persen.

Sebelumnya pada Pemilu 2019 lalu, Dapil Sulut mengirimkan enam wakilnya ke Senayan, yakni tiga dari PDI Perjuangan, serta Partai Golkar, Nasdem dan Demokrat masing-masing satu kursi.

Pemilu Anggota Legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pewarta: Hence Paat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Segera menjadi dewa

bettingslot
Pemilu lanjutan di 18 TPS Jakarta Utara digelar Sabtu
Salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terendam banjir di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara menggelar pemilu lanjutan di 18 tempat pemungutan suara (TPS) daerah setempat pada Sabtu (24/2), setelah gagal dilaksanakan Rabu (14/2) karena banjir.

"Kami sudah putuskan hal itu dalam rapat pleno untuk menggelar pemilu lanjutan pada Sabtu (24/2)," kata anggota KPU Jakarta Utara, Ibnu Affan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemilu lanjutan Sabtu karena hari itu merupakan batas akhir menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atau pemungutan suara lanjutan (PSL).

"PSU atau PSL ini paling lambat digelar 10 hari setelah pemilu dilaksanakan dan batas akhir itu adalah Sabtu (24/2)," kata dia.

Ia menjelaskan awalnya PSL akan dilakukan pada Minggu (18/2) tapi itu urung dilaksanakan karena logistik tak tersedia.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Menurut dia, permintaan logistik harus diajukan ke KPU RI lalu mereka meminta penyedia memproduksi tapi penyedia tidak mampu memenuhi permintaan dalam tiga hari.

"Logistik itu sebagian besar tidak diproduksi di Jakarta sehingga mereka kesulitan. Kami awalnya usulkan PSL pada Minggu (19/2) tapi terkendala logistik," kata dia.

Menurut dia, pada Sabtu (24/2) merupakan hari libur bagi pegawai dan karyawan sehingga harapannya warga dapat menggunakan hak pilih mereka. 

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan 18 TPS untuk menggelar pemilu lanjutan karena gagal dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Ada satu TPS yang menjadi temuan Bawaslu, harus dilakukan pemilu lanjutan yakni TPS 27 di Pademangan Barat," kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhammad Shobirin.

Baca juga: Bawaslu rekomendasikan 18 TPS gelar pemilu lanjutan di Jakut

Ia mengatakan temuan ini menambah data yang dimiliki KPU yang merilis 17 TPS yang melakukan pemilu lanjutan karena logistik rusak akibat banjir pada Rabu (14/2).

Sementara itu, untuk temuan di TPS 27 Pademangan Barat ini karena terjadi kekurangan surat suara untuk DPR RI sebanyak 137 lembar sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Jadi, total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

pinjam uang 100 ribu online
PBNU cabut penonaktifan sementara pengurus yang jadi caleg dan timses
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan
Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencabut penonaktifan sementara 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses (timses) pasangan calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2024. "Jadi mulai hari ini, seluruh personel PBNU ataupun pengurus-pengurus badan otonom telah aktif kembali menjalankan tugas sebagaimana biasa," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat. Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, menjelaskan pencabutan penonaktifan status pengurus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengurus-pengurus itu sudah tak berkampanye sebagai caleg dan tim sukses.

Berikutnya, PBNU pun menilai ke depannya usai pemungutan suara pada 14 Februari lalu, tidak ada persoalan berarti terkait Pemilu 2024 sehingga pengurus mereka yang sebelumnya dinonaktifkan keanggotaannya itu dapat kembali melaksanakan tugas organisasi. "Jadi, kami sudah tidak punya kekhawatiran bahwa ada bias karena semuanya sudah kami serahkan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ada," kata dia.

Sejalan dengan pencabutan penonaktifan status 63 pengurusnya, PBNU juga mencabut penangguhan sementara atau moratorium kegiatan kaderisasi yang sebelumnya dilakukan untuk menjaga suasana kondusif di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami putuskan untuk mencabut moratorium itu. Saat ini, akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan," kata Gus Yahya.

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses
Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU Sebelumnya, PBNU menonaktifkan 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai caleg dan tergabung dalam timses pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Di jajaran Dewan Penasehat PBNU atau Mustasyar, beberapa nama yang nonaktif tersebut antara lain mantan gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas AMIN), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politikus PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud). Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Muslimat NU juga masuk dalam jajaran pengurus Pleno PBNU yang dinonaktifkan. Di jajaran Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, ada lima caleg dan 11 orang anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu KH Ma’shum Faqih (Timnas AMIN), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud). Selain itu, ada juga Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas AMIN) dan Ketua Umum Persatuan Guru NU KH Asep Saifuddin Halim. Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran), serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru, dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud) juga masuk dalam daftar pengurus PBNU yang nonaktif selama Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: PBNU dan KPU teken MoU sosialisasi pendidikan Pemilu
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024