situs slot bos

Gadis, jangan main-main denganku

togeler

Jakarta diprakirakan hujan ringan pada malam tahun baru******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan DKI Jakarta akan hujan ringan dan berawal tebal pada malam tahun baru, Minggu.

Laman resmi BMKG menjelaskan, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu akan hujan ringan, sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan berawan tebal.

Sementara pada pagi hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta akan berawan tebal, sementara Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan berawan serta Kepulauan Seribu akan hujan ringan.

Beranjak pada siang hari, Jakarta Selatan, Jakarta Timur akan hujan petir, sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara berawan tebal serta Kepulauan Seribu akan berawan.

Suhu udara di Jakarta diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 29 derajat celsius.

Sementara tingkat kelembaban udara diperkirakan berada pada kisaran 80-100 persen.

BMKG juga mengingatkan warga DKI Jakarta agar waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat pada sore hari.

Kemudian, untuk Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu pada malam hari.

Baca juga: Cuaca DKI Jakarta didominasi awan tebal mulai Sabtu pagi hingga malam

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023

Kaisar Jiwa yang melahap

ugbet88

Dewas KPK segera eksekusi putusan sidang kode etik Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean segera mengeksekusi hasil putusan sidang kode etik terhadap Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

"Nanti kami akan melakukan eksekusi namanya, kami juga akan memanggil Pak Firli untuk menyampaikan putusan," kata Tumpak di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Tumpak mengatakan salinan putusan tersebut telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian terhadap Firli Bahuri.

"Nanti Presiden akan melahirkan Keppres pengunduran diri," ujarnya.

Tumpak mengatakan proses pemberhentian lewat sidang kode etik tersebut tidak akan tumpang tindih dengan surat pengunduran diri yang lebih dulu diajukan Firli Bahuri ke Presiden Jokowi.

Hari ini Sidang Kode Etik KPK menyatakan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri telah melakukan pelanggaran kode etik berat.

Baca juga: Dewas KPK: Kasus Firli jadi pertama kalinya Ketua KPK diminta mundur
Baca juga: Dewas KPK: Firli tak bisa banding terhadap putusan sidang kode etik

Tumpak mengatakan ada tiga pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli, pertama adalah mengadakan hubungan langsung dan tak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani KPK, dalam hal ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pelanggaran kedua adalah tidak melaporkan ke sesama pimpinan KPK soal pertemuannya dengan SYL di GOR Tangki Mangga Besar, meski Firli punya kewajiban untuk melaporkan soal pertemuan tersebut.

Sedangkan pelanggaran kode etik yang ketiga adalah soal harta yakni valuta asing dan bangunan serta aset yang tidak dilaporkan di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Tumpak menjelaskan perbuatan Firli juga dinyatakan telah melanggar Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK Pasal 4 ayat (2) huruf a Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 8 huruf e.

Atas pertimbangan tersebut Dewas KPK kemudian menjatuhkan sanksi terberat bagi insan KPK yakni diminta mengundurkan diri.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," kata Tumpak.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023

Hatiku beracun

arti limit kredit akulaku

Polisi alihkan arus lalu lintas Malioboro saat malam tahun baru******

Yogyakarta (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan di kawasan Tugu, Malioboro, hingga Keraton Yogyakarta (Gumaton) pada malam tahun baru.

"Rekayasa lalu lintas yang kami lakukan adalah semata-mata untuk membuat nyaman pengendara kendaraan bermotor untuk sampai di tujuan dan tidak terjadi kepadatan lalu lintas di titik tertentu," kata Kepala Satlantas Polresta Yogyakarta AKP Maryanto di Balai Kota Yogyakarta, Jumat.

Menurut Maryanto, saat malam pergantian tahun kepadatan arus kendaraan biasanya terjadi di kawasan "Gumaton", khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Utomo, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Malioboro, serta Jalan Pasar Kembang.

Karena itu, rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus kendaraan dilaksanakan mulai pukul 18.00 WIB sampai 01.00 WIB dengan menyesuaikan kondisi lapangan.

Maryanto menjelaskan rekayasa lalu lintas di kawasan Tugu Yogyakarta dilakukan dengan sistem buka tutup di simpang empat Terban, simpang empat Jetis, serta simpang empat Pingit mulai pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB.

"Jika masyarakat sudah memenuhi sekitar Tugu Pal Putih maka di titik-titik tersebut akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan jalan," kata dia.

Untuk di kawasan Malioboro, pengalihan arus dilaksanakan di Teteg Malioboro menuju arah Titik Nol Km mulai pukul 18.00 WIB bersamaan pelaksanaan "Car Free Night".

Baca juga: Bandara Ngurah Rai lakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah

Baca juga: 1.000 personel Dishub DKI atur lalu lintas pada malam Tahun Baru 2024

Baca juga: Ditlantas rekayasa lalu lintas di Pelabuhan Ulee Lheue urai kemacetan

Agar tidak terlalu padat, arus kendaraan dari Jalan Keleringan menuju Jalan Malioboro juga diputar terlebih dahulu melintasi Stadion Kridosono dan saat sampai di Jalan Abu Bakar Ali kendaraan langsung diarahkan ke Jalan Pasar Kembang.

"Untuk jalan-jalan sirip di Malioboro kita rencanakan pengalihan arus pada pukul 21.00 WIB sehingga becak, andong tidak bisa masuk kawasan ini," kata dia.

Di sepanjang Jalan Malioboro mulai Teteg hingga Titik Nol Km bakal dipasang barikade untuk akses petugas kesehatan guna mengantisipasi apabila ada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, untuk mencegah kepadatan orang dan kendaraan di Titik Nol Km Yogyakarta saat malam pergantian tahun, pengalihan arus dilakukan di simpang Gondomanan dari arah timur, serta simpang Ngabean dan PKU Kota Yogyakarta dari arah barat.

Selain mengalihkan arus kendaraan, menurut Maryanto, Pemkot Yogyakarta telah menyediakan kantong-kantong parkir dengan kapasitas yang memadai.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho meminta wisatawan maupun warga Kota Yogyakarta memanfaatkan Taman Parkir Abu Bakar Ali yang mampu menampung 2.500 sepeda motor, Taman Parkir Ngabean lantai dua sebanyak 500 sepeda motor, dan Taman Parkir Ketandan sebanyak 1.000 slot parkir kendaraan bermotor.

"Kami harapkan masyarakat mengoptimalkan layanan kantong parkir. Tidak ada alasan mengatakan tidak ada parkir," kata Agus.

Baca juga: Polri siapkan rekayasa lalu lintas jalan tol saat arus balik Natal

Baca juga: Rekayasa lalu lintas Jalur Puncak berlaku hingga libur Tahun Baru 2024

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

link pola slot gacor

KPU: Pemilih yang pindah TPS lintas daerah tidak bisa pilih caleg******

Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa masyarakat yang pindah tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan kehilangan hak memilih untuk pemilu legislatif.

"Di Undang-Undang Pemilu ditentukan, kalau orang pindah memilih lintas daerah pemilihan (dapil), maka dia tidak berhak atau kehilangan haknya untuk memilih wakilnya di dapil di mana dia terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT)," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Dia mencontohkan bila ada pemilih yang terdaftar di Kota Depok, mama orang tersebut masuk ke dalam DPT Kota Depok. Sebab, Depok memiliki dapil bagi DPRD Kota Depok.

Apabila pemilih itu pindah kecamatan atau pindah dapil di mana dia terdaftar, maka dia kehilangan hak suara untuk pemilihan DPRD Kota Depok.

Kemudian, bila pemilih tersebut pindah ke Jakarta atau lintas provinsi, maka dia kehilangan hak suara untuk memilih DPRD Kota Depok, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPD Jabar hingga DPR RI yang mewakili Kota Depok.

Adapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT. Hasyim menyebutkan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan DPT pada 20 hingga 1 Juni 2023 dan rekap nasional pada 2 Juli 2023.

"Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT," katanya.

Selain itu, Hasyim memastikan masyarakat pemilih yang tinggal di tempat tidak sesuai dengan alamat di KTP elektronik tetap dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024.

Dia menjelaskan pemilih dapat mengajukan pindah memilih dengan membawa dokumen kelengkapan pendukung sesuai dengan alasan pindah memilih, selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 15 Januari 2024.

Kendati demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019, terdapat pengecualian dimana beberapa kategori pemilih diberi tenggat waktu mengurus pindah memilih selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 7 Februari 2024.

"Ketentuan ini pernah di-judicial review di MK, yang kemudian MK putuskan bahwa proses pindah memilih masih bisa dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara," ungkap Hasyim.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, seseorang yang akan melakukan pindah memilih dapat mengurus langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU kabupaten dan kota.

Hasyim menyebutkan dalam saluran cekdptonline.kpu.go.id juga disediakan fitur untuk mengurus pindah memilih.

Terkait Pilpres 2024,KPU telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: KPU: Pemilih dapat ajukan pindah TPS H-7 pencoblosan
Baca juga: KPU RI rekrut 5,7 juta KPPS untuk Pemilu 2024
Baca juga: KPU RI: Pindah memilih harus diurus secara langsung
Baca juga: KPU RI sebut publik dapat lapor pindah memilih lewat laman cek DPT

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023

Evolusi super kelahiran kembali

slot gacor hari

Tampilan Status WhatsApp segera diperbarui******

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pesan instan WhatsApp sedang menggarap tampilan baru untuk fitur Status, terutama ketika pengguna melihat pembaruan kanal.

WhatsApp, seperti dikabarkan laman WABetaInfo, Sabtu (23/12), dilaporkan sudah menggulirkan pembaruan untuk Status pada sejumlah pengguna beta yang menggunakan versi 2.24.16 pada sistem operasi Android.

Baca juga: WhatsApp telah miliki lebih dari 500 juta pengguna di fitur "Saluran"

Pada tampilan baru untuk Status, WhatsApp membuat tata letak khusus supaya konten sebuah kanal yang dibagikan melalui Status menjadi lebih jelas. Tampilan itu dinilai membantu pengguna melihat update (pembaruan) sebuah kanal dari Status.

Tampilan baru Status WhatsApp bisa dicek dengan membagikan pembaruan kanal melalui Status atau meneruskan pembaruan sebuah kanal.

Selain mempermudah pengguna lain melihat Status, pembaruan tata letak itu dinilai membuat pengguna lebih mudah berinteraksi dan membagikan pembaruan sebuah kanal.

Tata letak Status juga dinilai mirip dengan Instagram Stories yang dibagikan, selain juga menunjukkan bahwa WhatsApp berupaya memberikan tampilan yang modern, mengikuti tren dan mudah digunakan.

WhatsApp beberapa waktu lalu mengeluarkan fitur Pin Message untuk menyematkan pesan-pesan penting, mulai dari 24 jam, tujuh hari dan 30 hari. Sematan bisa dilepas jika pesan dirasa tidak dibutuhkan lagi.

Baca juga: WhatsApp rilis fitur "Pin Message" mungkinkan pengguna sematkan pesan

Baca juga: WhatsApp tambah fungsi kode rahasia dalam fitur "Chat Lock"

Baca juga: WhatsApp cegah misinformasi dengan fitur limit forwarding dan blokir

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023

novel tulang debu

buku erek erek mimpi

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023