jam gacor bonanza

pengolahan mayat

Daftar Lengkap BUMN Dapat Suntikan Modal Negara Sepanjang 2022******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuntikkan dana Penambahan Modal Negara (PMN) ke beberapa perusahaan BUMN.

Salah satunya PT Garuda Indonesia (Tbk) senilai Rp7,5 triliun usai perusahaan tersebut menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Selain Garuda, beberapa BUMN yang mendapatkan suntikan dana yaitu;

2. PT LEN Indonesia

PT LEN Industri (Holding Pertahanan Defend ID) menerima PMN Rp3 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur, dan modernisasi senjata (pengembangan usaha).

3. ID Food

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD menerima Rp2 triliun yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (pengembangan usaha).

4. PT Hutama Karya (Persero)

PT Hutama Karya (persero) mendapat Rp30,56 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera tahap I dan II.

5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia

PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Holding Pariwisata InJourney sebesar Rp9,5 triliun yang akan digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika (penugasan dan pengembangan usaha).

6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG)

IFG menerima sebesar Rp6 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (penugasan).

7. PT KAI

PT KAI mendapatkan PMN sebesar Rp4,1 triliun yang akan digunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indo untuk penambahan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

8. PT Reasuransi Indonesia Utama

PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating inter guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (pengembangan usaha).

9. Perum Damri

Perum Damri sebesar Rp867 miliar yang akan digunakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik, untuk perkiraan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan (penugasan dan pengembangan usaha).

10. Perum Airnav Indonesia

Airnav Indonesia menerima sebesar Rp790 miliar yang akan digunakan dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem (penugasan).

11. PT Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN mendapatkan dana sebesar Rp2,48 triliun dengan Rp1,65 triliun di antaranya melalui penerbitan saham baru melalui rights issue.

12. PT Adhi Karya

Adhi Karya mendapat suntikan sebesar Rp1,98 triliun melalui right issue dalam saham portepel. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan ruas jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, dan Yogyakarta-Bawen, serta pembangunan SPAM Karian Serpong.

13. PT Waskita Karya

Waskita Karya mendapat PMN sebesar Rp3 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mempercepat peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

14. PT Semen Indonesia

Semen Indonesia mendapatkan suntikan modal melalui inbreng dengan PT Semen Baturaja Tbk pada November 2022. Adapun pemerintah akan tetap mempertahankan kepemilikan 51,01 persen, dan publik sebesar 48,99 persen.

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

setengah dongeng

Apartemen Taman Rasuna Gelar Christmas Carol saat Perayaan Natal 2022******

Apartemen Taman Rasuna, Setiabudi Jakarta Selatan akan menampilkan Christmas Carol, paduan suara dari Sekolah Musik Y2K Bekasi yang tampil di ruang publik pada perayaan Hari Raya Natal 2022. Untuk itu, kemeriahan Natal tahun ini akan sangat terasa.

"Untuk memeriahkan natal tahun ini kami menampilkan kegiatan Christmas Carol di dua area publik yakni Pocket Park Epicentrum dan Podium Apartemen Taman Rasuna," kata TR Manager ATR Hendrik Setiono dalam keterangannya, Kamis (22/12)

Kegiatan Christmas Carol ini akan berlangsung pukul 15.00 WIB-17.30 WIB. Di mana tanggal 23 Desember 2022 akan berlangsung di Pocket Park Epicentrum dan pada tanggal 25 Desember 2022 di Podium Apartemen Taman Rasuna.

Perlu diketahui sejak tahun lalu, Apartemen Taman Rasuna memang rutin menggelar kegiatan Christmas Carol jelang perayaan natal. "Hal tersebut juga kami lakukan karena mengikuti semangat Kota Jakarta yang sejak beberapa tahun terakhir menggelar Christmas Carol di banyak titik di ibukota," paparnya.

Ke depan Hendrik berharap akan lebih banyak lagi ruang-ruang publik di Apartemen Taman Rasuna digunakan sebagai wadah perayaan-perayaan hari besar keagamaan lainnya.

"Kami berharap perayaan hari besar keagamaan lain juga menggunakan ruang publik ini untuk mengirimkan pesan bagaimana persatuan itu hadir di Apartemen Taman Rasuna," tandasnya.

mitos horor

Kemenhub Sebut KCIC Belum Beri Data Lengkap soal Konsesi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum lengkap untuk mengajukan perpanjangan masa konsesi kereta cepatJakarta Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.

"Belum lengkap. Kami masih menghimpun juga terhadap data-data juga kenapa bisa nambah, apa masalah konsesinya," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal di Stasiun Gambir, Kamis (22/12), dikutip dari detikcom.

Risal mengatakan Kemenhub masih harus mempelajari pengajuan penambahan masa konsesi kereta cepat yang diajukan KCIC.

"Kembali lagi pada data yang mereka kirim. Kalau mereka (KCIC) belum kirim data untuk kami bisa menghitung ulang, mungkin tidak jadi konsesikan tambah waktu 80 tahun, ya kami menunggu itu," jelasnya.

Sebelumnya, KCIC meminta Kemenhub memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Di lain sisi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek KCJB mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana juga menyinggung revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Penyumbang revenue sebelumnya berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

Hukum pacaran

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]