situs slot gacor rtp tertinggi 69Jutaan kata 200737Orang-orang telah membaca serialisasi
《web slot 88》
PLN IP terapkan program "High Quality Growth" di Pembangkitan Priok******
Pengecekan dalam rangka Safari Ramadhan 1445 Hijriah Direksi PLN IP tersebut untuk memastikan keandalan unit Pembangkitan Priok dalam memasok listrik dengan aman selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.
“Safari Ramadhan kali ini dikemas dengan kegiatan inspeksi siaga Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, serta reviewpenerapan High Quality Growthdari seluruh unit di PLN Indonesia Power. Kunjungan kami jajaran BOD juga bertujuan untuk memastikan keandalan setiap unit dalam memasok kelistrikan selama Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 H," kata Djoko Mulyono dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Djoko Mulyono mengingatkan bahwa penting untuk diperhatikan terkait dengan kesiapan unit, kesiapan energi dan personil yang memiliki respons yang cepat selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri, dikarenakan UBP Priok berada di Ring 1.
Keberadaan Pembangkitan Priok dinilai strategis karena menyuplai kebutuhan listrik di sejumlah lokasi vital di ibu kota Jakarta, termasuk Istana Wakil Presiden, Bandara Halim Perdanakusumah dan Pangkalan TNI Halim. Sistem kelistrikan ini juga berperan mendukung 65 persen kebutuhan beban di subsistem kelistrikan Priok-Cawang-Bekasi.
Djoko Mulyono yang melakukan kunjungan ke UBP Priok pada Selasa (26/3) menilai, penerapan High Quality Growth(pertumbuhan kualitas tinggi) di UBP Priok sudah berjalan dengan baik.
"Saya yakin terkait action plandan rencana program dapat dieksekusi dengan baik oleh UBP Priok. Mohon diingat kembali bahwa lokasi UBP Priok berada di Ring 1 sehingga harus tetap handal dan efisien," kata Djoko Mulyono.
Sementara itu, Senior Manager UBP Priok Romadhoni Sigit menyatakan pihaknya siap menyukseskan target High Quality Growthuntuk meningkatkan kualitas unit dalam memasok listrik.
"UBP Priok siap mengoperasikan unit pembangkit yang andal dalam melayani kebutuhan energi listrik di sistem Jawa Madura Bali. Sehingga dapat menjamin kebutuhan listrik pelanggan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri," kata Romadhoni.
Baca juga: PLN IP UBP Priok siapkan pasokan listrik 2.777 MW selama Ramadhan
Baca juga: PLN Indonesia Power tambah pembangkit hijau di Nusa Penida Bali
Baca juga: PLN Indonesia Power turunkan 555 ribu ton emisi karbon dari cofiring
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Iran dan Uzbekistan lolos ke ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026******
No | Negara | Main | SG | Poin |
1 | Iran | 4 | 10 | 10 |
2 | Uzbekistan | 4 | 7 | 10 |
3 | Turkmenistan | 4 | -8 | 1 |
4 | Hong Kong | 4 | -9 | 1 |
No | Negara | Main | SG | Poin |
1 | Kyrgyzstan | 4 | 6 | 9 |
2 | Oman | 4 | 6 | 9 |
3 | Malaysia | 4 | -2 | 6 |
4 | Chinese Taipei | 4 | -10 | 0 |
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
DPR Cecar Mentan Soal Pupuk Subsidi******
Komisi IV DPRRI mencecar Menteri PertanianAmran Sulaiman terkait pupuksubsidi. Cecaran mereka layangkan mulai dari kuota yang terus menurun hingga sulitnya syarat mendapatkannya.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi hanya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini. Jauh di bawah tahun sebelumnya sebanyak 9,55 juta ton.
Meskipun Amran mengatakan kuota pupuk bersubsidi sudah ditambah atau kembali ke 9,55 juta ton dan telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi realisasi penyalurannya belum berjalan di lapangan.
"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu," kata Ono.
Ono curiga pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menambah kuota pupuk bersubsidi sehingga belum terealisasi sampai saat ini. Karenanya, ia meminta semua kementerian terkait harus kompak dan koordinasi terkait kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Keuangan.
"Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya tidak ada? Kalau uangnya tidak ada mau cari di mana?," jelasnya.
Kemudian, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengkritik penyaluran pupuk subsidi, terutama yang harus menggunakan KTP.
"Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP menyusahkan rakyat. Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP, ini mempersulit rakyat. Kayak pakai pinjol, orang diwajibkan foto pakai KTP," jelasnya.
Menurutnya, bila menggunakan KTP, maka saat petani yang bersangkutan sakit, keluarganya tidak bisa mengambil jatah pupuk bersubsidinya.
"Pakai KTP dan ada aplikasi juga, foto, bahkan istri tidak boleh mewakili suaminya. Boleh diwakili tapi pakai kuasa. Jangan kita mempersulit petani, perbaiki aturannya," ungkap Johan.
Amran mengungkapkan telah mengajukan penambahan pupuk bersubsidi yang tahun ini dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Lalu, penyalurannya pun dipermudah cukup hanya menggunakan KTP.
"Kami akan mengembalikan alokasi subsidi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh hanya menggunakan KTP," pungkas Amran.
[Gambas:Video CNN]
Label:grup slot gacor、hari ini togel、slot indonesia terpercaya
Terkait:bandarcolok、voucher imperial kitchen、belanja di shopee pakai home credit、mimpi boncengan motor togel、gift card google play gratis、gacor131、musang123、link judi online、kode alam tawon、cara prediksi togel
bab terbaru:bonus138 rtp(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.
Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).
"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.
Pilihan Redaksi
|
"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.
Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.
Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.
Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.
Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.
Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.
Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.
Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.
"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.
Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.
"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.
(pop/pua)Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Hasil penelitian tersebut mampu menurunkan 77 persen incidence rate (IR) dengue dan mengurangi risiko perawatan di rumah sakit sebesar 86 persen.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempersiapkan kebutuhan telur nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia untuk uji coba pengendalian dengue di Kota Bandung, Jawa Barat, sebanyak 5,4 juta lebih per pekan.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.
Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00
Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.
Pilihan Redaksi
|
Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.
Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.
Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
![]() |
Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.
Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:
1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30
2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30
Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:
1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30
2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30
Lihat Juga :![]() |
Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.
Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.
Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.
Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.
(isa/asr)《web slot 88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,megaslot188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《web slot 88》bab terbaru。