fire138

Dunia Dewa Bela Diri

Harga Sewa Mal di Jabodetabek******

Konsultan properti Colliers Indonesia memperkirakan harga sewa mal naik tahun ini. Pasalnya, pengelola lelah 'berdarah-darah' setelah pandemi covid-19.

Colliers menyoroti rencana kenaikan harga sewa mal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Surabaya, Jawa Timur.

Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto mengatakan rata-rata tarif dasar sewa tenant atau gerai di mal Jakarta pada kuartal IV 2023 sebesar Rp563 ribu. Sedangkan di kawasan Bodetabek disewakan senilai Rp388 ribu pada rentang waktu yang sama.

"Ada beberapa mal yang kemungkinan dia akan terus menyesuaikan tarif sewa. Kami perkirakan di tahun ini tarif sewa akan naik, walaupun naiknya tidak terlalu banyak," sambung Ferry.

Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Ferry mengatakan rata-rata tarif dasar lahan mal di kota ini sekarang menyentuh Rp445 ribu per meter persegi.

Berdasarkan data Colliers, sudah ada beberapa mal di Surabaya yang ancang-ancang menaikkan tarif sewa. Salah satu alasan menaikkan tarif adalah tingkat hunian dan traffic mal.

"Secara umum, pengelola mal ini merasa bahwa mereka sudah cukup berkorban selama pandemi, dalam arti lebih fleksibel untuk tempo sewa, negotiabledalam menurunkan tarif sewa. Selama 2 tahun-3 tahun pandemi itu mereka merasa sudah banyak yang dikompromikan," jelas Ferry.

Meski begitu, Ferry menyarankan para pemilik mal tetap fokus memikirkan cara agar pusat perbelanjaan modern itu tetap hidup di masa sekarang ini.

Jika trafficsudah bagus, baru akan lebih masuk akal mereka menawarkan tarif tenant baru.

Sampai kuartal IV 2023, tingkat hunian atau keterisian mal di Jakarta menyentuh 74,4 persen, Bodetabek 69,5 persen, dan Surabaya 73,1 persen.

Colliers mencatat beberapa penyewa yang cukup ekspansif di mal-mal Jabodetabek meliputi sektor pakaian olahraga, multi brand, aksesoris, kue, dan mainan anak. Tak jauh beda, sektorfood and beverage(FnB) juga menguasai sejumlah gerai di mal Surabaya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Tauren tercela

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup******

Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.

Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.

Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.

Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.

Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula," imbuh Hery.

Lihat Juga : Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua

Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.

"Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya," tutupnya.

Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.

Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hery.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.

Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.

[Gambas:Video CNN]

Setan Panah

IHSG Diprediksi Unjuk Gigi Jelang Rilis Data Inflasi******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (31/1) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham dapat melanjutkan reboundmenuju level 7.230-7.255.

"(IHSG) diperkirakan akan mengonfirmasi pembentukan wave(v) apabila menembus ke atas 7.281," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG menguat terbatas. Menurutnya, hal itu terjadi menjelang rilis data inflasi RI yang disinyalir masih akan menunjukkan stabilnya kondisi perekonomian Indonesia.

Tak hanya itu, mulai penguatan nilai tukar rupiah dan masih tercatatnya capital inflow secara year to date (ytd), turut memberikan sentimen positif bagi pergerakan IHSG.

"Selain itu capital inflowyang masih tercatat secara ytd masih menunjukkan minat investor asing terhadap pasar modal Indonesia, juga menjadi penopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.272 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, BBNI, UNVR, BSDE, BMRI, JSMR, dan TBIG.

IHSG ditutup menguat 34,04 poin atau 0,49 persen ke level 7.192 pada perdagangan Selasa (30/1) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,31 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,87 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Hancurkan Tuhan

Zulhas Proyeksi Transaksi E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memproyeksi transaksi diecommerce bisa mencapai Rp533 triliun sepanjang 2023.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhirecommercemenunjukkan potensi yang besar dalam kontribusi perekonomian RI.

"Nilai transaksiecommercesepanjang 2022 Rp476,3 triliun kalau 2023 diperkirakan Rp533 triliun," ucap Zulhas dalam konferensi pers, Kamis (4/1).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 Tentang Penetapan Barang dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara.

"Jadi kemajuan ekonomi digital ini atauecommerce ini jangan sampai merugikan kita," imbuh Zulhas.

Ia menuturkan dengan Permendag 31 Tahun 2023, pemerintah mengatur agar barang impor yang masuk memiliki regulasi yang sama dengan produk dalam negeri. Ia mencontohkan produk impor juga harus memiliki izin halal, SNI, hingga izin BPOM.

Ia pun mengimbau agar UMKM turut menyoroti potensi ekonomi di ecommerce. Zulhas berharap para pengusaha dalam negeri itu ikut memanfaatkan ecommerce.

"Ini peluang besar untuk UMKM dari seluruh negeri untuk ikut sistem digital ini. Jadi kita manfaatkan ecommerce ini untuk kita, untuk UMKM dan produksi dalam negeri kita," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]