sl0t demo

Wuhuangjing

Siapa Pemilik Proyek Rempang Eco City yang Memanas Belakangan Ini?******

Sejumlah warga menolak pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-city di Pulau Rempang. Akibatnya, penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9).

Proyek pengembangan Rempang Eco-city sebetulnya mencuat pada 2004. Saat itu, pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, menggandeng PT Makmur Elok Graha menandatangani perjanjian kerja sama. Berdasarkan konfirmasi dari salah satu pegawai di PT Makmur Elok Graha, perusahaan tersebut adalah anak usaha dari Artha Graha Group milik taipan Tomy Winata.

Dalam perkembangannya, proyek ini masuk daftar Proyek Strategis Nasional 2023. Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Mengutip situs BP Batam, kawasan ekonomi ini rencananya dikembangkan di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.

Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

BP Batam memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang mencapai Rp381 triliun dan akan menyerap 306 ribu tenaga kerja hingga 2080. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.

Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

Pada Juli lalu, Xinyi International International Investment Limited dan PT Makmur Elok Graha telah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Agreement) terkait rencana investasi itu di Chengdu, China.

Kendati demikian, sejumlah warga terdampak harus direlokasi demi pengembangan proyek Rempang Eco-City. Sebagai kompensasi, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengungkapkan pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi.

Pemerintah juga memberikan keringanan lainnya berupa bebas biaya uang wajib tahunan (UWT )selama 30 tahun, gratis pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 5 tahun, BPHTB, dan SHGB.

"Lokasinya berada di tepi laut. Sehingga memudahkan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan untuk melaksanakan aktivitas. Dengan momentum pembangunan ini, saya berharap nasib masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik," ujar Rudi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9) lalu.

Masyarakat yang terdampak pembangunan akan dialihkan pemerintah ke lokasi yang sudah disiapkan. Mereka akan mendapat biaya hidup Rp1,03 juta per orang dalam satu KK.

Bagi masyarakat yang memiliki tinggal di ditempat lain akan mendapat bantuan biaya sewa Rp1 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Sang pangeran sedang bertani di langit

Cerita Bahlil soal Awal Mula Proyek Rempang Eco City yang Kini Memanas******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia blak-blakan soal kemunculan Rempang Eco City yang kini memicukonflik pertanahan, termasuk soal keberadaan separuh warganya yang tidak punya hak atas tanah di kawasan tersebut.

Menurutnya, Rempang sebenarnya sudah dikerjasamakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) ke PT Makmur Elok Graha (MEG) sejak 2002 atau 2003.

Berkaitan dengan kerja sama ini, ia mengaku tidak tahu-menahu.

Ia mengaku kunjungan terakhirnya ke Rempang pada Agustus 2023. Bahlil ke sana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Xinyi Group yang bakal menggarap pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

Bahlil mengaku menandatangani MoU tersebut karena melihat ada potensi penciptaan nilai tambah signifikan, lapangan kerja, hingga keberlangsungan kontraktor maupun supplier yang diklaim anak-anak bangsa. Ia menegaskan langkah hilirisasi ini lebih layak ditempuh ketimbang hanya menggali pasir kuarsa dan menjualnya.

Ia mengaku dalam kunjungan tersebut tidak ada kekacauan seperti sekarang. Bahlil pun sowan dengan pejabat-pejabat setempat, didampingi ketua BP Batam dan gubernur Kepulauan Riau.

[Gambas:Video CNN]

"Pada awal Agustus belum kacau begini. Saya menemui warga dan bicara. Kurang lebih ada 3.000 kartu keluarga (KK) dan 16 kampung tua. Saya datang bukan katanya, saya datang di kampung itu, duduk di kantor kecamatannya," jelasnya.

Menurut data yang disampaikan camat setempat di hadapan Bahlil dan wali kota Batam, memang sebagian warga Rempang yang tinggal di sana punya alas haknya. Dengan kata lain, mereka secara turun-temurun sudah hidup di Rempang.

Akan tetapi, Bahlil mengungkapkan sebagian warga lainnya berstatus pendatang. Mereka adalah warga yang datang dan tinggal di Rempang setelah 2004.

Ia pun menyinggung soal peran Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Nyat Kadir yang dulu pernah menjadi wali kota Batam periode 2001-2005. Menurut Bahlil, Kadir kala itu sudah memerintahkan bawahannya agar tidak menerbitkan izin atau alas hak berbentuk apapun kepada warga baru yang datang setelah 2004.

"Pemerintah waktu kita merumuskan antara Pemda Batam yang notabene ex-officiokepala BP Batam, gubernur, dan sebagian Forkopimda, analisisnya karena sebagian yang tinggal di situ tidak punya alas hak, berarti tanah itu dikuasai negara lewat BP Batam," beber Bahlil.

"Tapi saya tidak mau gusur begitu saja, mereka saudara kita. Kalau penggusuran itu barang sudah dia miliki kemudian kita ambil, kalau bukan (milik warga) itu kan kita relokasi mereka dengan cara baik-baik," imbuhnya.

Pada akhirnya, dibuat solusi bahwa pemerintah akan memberikan tanah 500 meter persegi kepada masing-masing KK terdampak. Tanah tersebut juga langsung diberikan alas hak oleh BP Batam dalam bentuk sertifikat.

Ada juga pembiayaan berupa pembangunan rumah tipe 45, di mana harga kompensasinya kurang lebih Rp120 juta. Namun, relokasi awalnya di wilayah agak tinggi.

Bahlil pun meminta BP Batam meninjau kembali karena warga Rempang mayoritas nelayan. Menurutnya, tidak masuk akal jika warga direlokasi ke wilayah pegunungan tersebut.

"Akhirnya dengan kebaikan BP Batam maka dicarikan alternatif di wilayah lain, tapi di pinggir pantai yang jaraknya kurang lebih tidak lebih dari 10 km. Pantainya juga di pantai sama yang digambarkan dalam peta kepada saya," jelasnya.

Nantinya, bakal dibangun sederet infrastruktur di wilayah relokasi tersebut, termasuk akses jalan. Bahlil mengklaim pemerintah juga merencanakan sederet program untuk warga yang bekerja sebagai nelayan tersebut.

Selama masa pembangunan yang memakan waktu sekitar 6 bulan hingga 7 bulan, warga terdampak diberikan uang tunggu untuk mengontrak tempat tinggal.

"Memang ada aspirasi lain jangan Rp1,03 juta lebih per orang (uang tunggu), ada mintanya agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi kondisinya sudah kayak begini," tandas Bahlil.

Rempang Eco City adalah satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahlil menggadang-gadang proyek ini akan menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Namun belakangan pengembangan kawasan tersebut ricuh. Pasalnya, warga tidak mau tanahnya dibebaskan untuk proyek tersebut.

Satu pedang untuk dimuliakan

KCIC Usul Tiket Bundling Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp300 ribu per penumpang, termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

"Kita sih mengusulkan Rp300 ribu, sudah dengan feeder, LRT. Tapi kan masih kita diskusikan dengan PT KAI dan LRT," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu, di sela uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip Antara,Dwiyana mengatakan untuk tarif kereta cepat saja, tanpa feeder dan LRT, diusulkan sebesar Rp250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi.

"Soalnya kanfirst classdan business classkan pasti kita menggunakan dynamic pricing. Karena segmennya kan berbeda, segmented lah kalau itu," kata Dwiyana.

Semua golongan tarif yang dikemukakan KCIC tersebut masih bersifat usulan.

Adapun KCIC masih terus membahas besaran tarif kereta cepat bersama Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT LRT Jakarta.

Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.

"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.

Lihat Juga : 3 Dugaan Bahlil soal Pemicu Proyek Rempang Eco City Memanas

"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.

Jokowi mengharapkan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mendorong masyarakat berpindah ke transportasi massal sehingga menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara.

"Kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Arahnya ke situ karena setiap tahun kita kehilangan, karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari (kerugian ekonomi karena macet) Rp100 triliun," ujar Jokowi. 

[Gambas:Video CNN]

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Mau TV Baru? Beli di Transmart September Ceria Mulai Rp4,9 Jutaan******

Lagi cari-cari TV baru ya? Beli di Transmart aja! Soalnya, ada promo Transmart Full Day Sale September Ceria.

Berbagai jenis TV dari aneka merek, mulai dari LG, Panasonic, Polytron, Samsung, sampai Sharp, semua didiskon besar.

Lihat Juga : Beli AC di Transmart Full Day Sale Lebih Untung, Diskon Sejutaan Lho

Nah, enggak kalah gede kan diskonnya? Makanya, langsung aja merapat ke gerai Transmart terdekat dan buru diskonnya.

Soalnya, Transmart Full Day Sale September Ceria cuma berlangsung satu hari aja pada Selasa (12/9). Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Oh iya, jangan lupa juga untuk bayar transaksi belanjanya pakai Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah ya untuk dapatin diskonnya.

Siap-siap punya TV baru deh kalau ada promo Transmart Full Day Sale September Ceria begini. Yuk, segera ke gerai Transmart terdekat ya sebelum kehabisan!

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Bos BP Batam Ungkap Warga Rempang Rata******

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengungkap warga Rempang, Kepulauan Riau rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan. 

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Rudi menyebut bahwa daerah Rempang termasuk daerah free trade zone(FTZ) atau kawasan bebas. Maka itu, lanjut dia, Rempang masuk di bawah kekuasaan BP Batam.

"Dengan surat edaran dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) maka tidak boleh ada dokumen terbit lagi dari pemerintah Kota Batam. Ternyata sampai hari ini banyak dokumen, maka kita tidak tahu," kata Rudi lebih lanjut.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.

Namun belum lama ini terjadi bentrok di sana. Warga menolak direlokasi karena pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.

Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena gas air mata.

Komnas HAM memberi perhatian khusus pada kejadian itu. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan akan ada pemanggilan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam.

"Komnas HAM sedang menangani kasus tersebut melalui mekanisme mediasi HAM. Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk permintaan klarifikasi dan mediasi," ucap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/9).

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Raja Laut Terkuat

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.