kayamendadak88 508Jutaan kata 595701Orang-orang telah membaca serialisasi
《grandbet88》
Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******
Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.
Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.
Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.
Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.
“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.
Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..
“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.
Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.
Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.
“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.
Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.
Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.
“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.
Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.
Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.
Prabowo Sebut Makan Bergizi Solusi Masalah Kesehatan Indonesia******
Ganjar menyebut program promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pengetahuan kesehatan, minimal untuk diri sendiri, dimulai dengan olahraga, makan sehat, hidup bersih. Tahap berikutnya faskes sampai ke desa. Satu desa satu faskes satu nakes. Ketika UU sebelumnya mengatur anggaran dipotong mestinya harus dikembalikan,” katanya.
Capres nomor urut 3 itu menambahkan, angka harapan hidup akan semakin tinggi jika masyarakat mendapat layanan kesehatan dan hiburan yang baik, sehingga mereka bisa merasakan hidup yang lebih nyaman.
Menanggapi jawaban tersebut, Anies Baswedan menyampaikan, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah puskesmas yang terlalu fokus pada sisi kuratif.
“Urusan kesehatan hanya ada di Kemenkes. Padahal masalah kesehatan kebanyakan disebabkan pola hidup tidak sehat. Maka, program promotif, preventif, kuratif, harus seimbang. Sebagai contoh yang kami lakukan di Jakarta, penyediaan air bersih di Karimunjawa, membuat taman hijau, trotoar, serta menggelar festival olahraga,” tutur dia.
Label:daftar slot indonesia、qqslot228、alternatif slot
Terkait:trik slot starlight princess hari ini、cara dapat uang dengan menonton youtube、cari duit di telegram、panen138 terbaru、situs slot qqindobet、ml 77 slot、main internet dapat uang、admin jarwo rtp、voucher indomaret、keahlian yang menghasilkan uang
bab terbaru:slot online pasti menang(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Jumlah UKT yang harus dia bayarkan tiap semester sebesar Rp2,1 juta dari nominal normal sebesar Rp3 juta. Karena diterima di jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2018, dia tidak harus membayar sumbangan pengembangan institusi. Selain UKT, dia harus mengeluarkan biaya indekos.
BOYOLALI—Demam berdarah dengue (DBD) masih terus menjadi ancaman. Bahkan sudah ada sejumlah pasien DBD yang meninggal dunia yang kesemuanya anak-anak. Di Boyolali, tercatat satu anak perempuan meninggal dunia pada awal Januari 2024.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali, anak perempuan yang meninggal tersebut warga Desa Kalinanas, Wonosamodro, PRH, berusia 12 tahun. Ia sempat dirawat di RSUD Salatiga pada 7 Januari 2024 sebelum akhirnya meninggal dunia pada 12 Januari 2024. Kepala Dinkes Boyolali, Puji Astuti, mengungkapkan PRH meninggal dunia karena Dengue Shock Syndrome (DSS) atau keterlambatan penanganan.
Ia menduga gejala DBD PRH berubah menjadi DSS karena tidak segera dibawa ke rumah sakit. “Terkait kasus DBD yang di Kalinanas sudah dilakukan penyuluhan, abatisasi selektif sudah, PSN [Pemberantasan Sarang Nyamuk] sudah, fogging fokus siklus pertama juga sudah pada 1-15 Januari 2024. Siklus kedua dilaksanakan 22 Januari, sampai sekarang tidak ada kasus tambahan di Kalinanas,” kata Puji saat ditemui Esposdi kantornya, Kamis (1/2/2024).
JAKARTA – Nilai tukar petani atau NTP pada Januari 2024 tercatat sebesar 118,27 atau meningkat 0,43% dibandingkan Desember 2023. Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, naiknya NTP terjadi lantaran indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 0,69%.
“Ini lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani [Ib], yang mengalami kenaikan 0,62%,” kata Amalia saat menyampaikan rilis BPS, Kamis (1/2/2024). BPS mencatat empat komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah gabah, jagung, tomat, dan karet.
Sebagai catatan, NTP dihitung dari rasio harga antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani, sehingga NTP dinilai merupakan ukuran kemampuan daya beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan NTP dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani.
KLATEN – Agen bus di wilayah Bendogantungan, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten mengeluh karena jumlah calon penumpang yang memesan tiket menurun, bahkan makin sedikit dari hari ke hari.
Penyebab utama adalah setelah bus tak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di simpang tiga Bendogantungan. Para agen bus di Bendogantungan tergabung dalam sebuah paguyuban. Kabar tentang larangan bus antarkota antarprovinsi atau AKAP menaikkan dan menurunkan penumpang di wilayah Bendogantungan itu diperoleh para agen beberapa bulan lalu.
Mereka awalnya mendapatkan informasi larangan itu dari kru bus yang kini tak bisa menaikkan penumpang di luar terminal. Mereka mempertanyakan mengapa di area Bendogantungan mereka tidak boleh menaikkan penumpang bus AKAP jurusan Jakarta maupun Sumatra. “Kami hanya minta keadilan. Semua teman-teman agen bus ini tidak hanya satu tahun atau lima tahun [menjalankan usaha sebagai agen bus],” kata salah seorang pengelola agen bus di Bendogantungan, Kristiana Warsino, 56, saat ditemui wartawan di kiosnya akhir pekan lalu.
Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (31/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.
Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.
Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.
Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.
“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.
“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.
Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.
“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.
Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.
“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.
“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.
Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.
Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.
Dikutip dari laman Dataindonesia.id, Kamis (1/2/2024), sejumlah nama menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Indonesia Maju turut masuk dalam daftar tim sukses kontestan Pilpres 2024. Setidaknya, ada tujuh menteri dan wamen yang terbagi di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Secara terperinci ada lima menteri dan wamen yang masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.
Sementara, Rosan Roeslani yang saat ini ditunjuk menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Kendati, dirinya mengundurkan diri dan diberhentikan secara resmi pada 25 Oktober 2023.
Di sisi lain, terdapat dua nama menteri dan wamen yang ikut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.
Adapun, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar tak berisikan menteri dan wamen incumbent.Walau demikian, ada dua bekas menteri di tim tersebut, yakni Sudirman Said dan Thomas Trikasih Lembong.
Sementara pada Pemilu 2914 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI justru mendesak para menteri yang ikut sebagai tim sukses untuk mundur dari jabatan. Menurut dia, anggota kabinet harus menghindari konflik kepentingan pada pemilihan presiden tahun ini.
“Saya akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya,” kata SBY saat membuka rapat koordinasi nasional pemantapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/6/2014) silam.
Presiden SBY menyatakan hal itu karena khawatir aktivitas politik sebagian menterinya dapat mengganggu kinerja kabinetnya.
“Kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya, karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya, atau bergerak ke sana-kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri,” kata Presiden Yudhoyono.
Kala itu hampir separuh menteri dalam kabinet SBY telah menjadi tim sukses calon presiden Prabowo atau Jokowi.
Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang anggota kabinet untuk berkampanye selama pemilu, namun ditekankan mereka harus cuti terbatas dan tidak boleh mengganggu tugas utamanya sebagai pembantu presiden.
Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.
Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.
“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.
“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.
Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.
“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.
Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.
“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.
“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.
Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.
Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.
Baca Juga: UNS Raih Peringkat ke-7 UI GreenMetric World University Rankings 2022
“Kunjungan ke Etihad Stadium ini adalah salah satu dari rangkaian industrial visit Pride of Britain Touryang paling menarik meskipun saya bukan penggemar bola,” ujar Nadira.
“Saya tidak menyangka sebuah klub bola memiliki peran yang besar terhadap terjadinya revolusi industri pertama dan terbesar di dunia,” tambahnya.
Nadira juga mendapat kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kelas dunia di Coventry University. Ini adalah previlegeyang didapat Nadira sebagai awardee IISMAVO skema B (Vocational Engineering and Business Management in ACTION).
Perlu diketahui bahwa IISMAVO adalah bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).
Baca Juga: Rumah Sakit UNS dan DWP UNS Kembali Gelar Khitanan Massal di Pengujung 2022
Program tersebut bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memberikan beasiswa kepada total 400 mahasiswa vokasi untuk belajar dan magang di luar negeri melalui lebih dari 40 universitas mitra yang tersebar di 10 negara.
“Saya belajar banyak hal baru di sini, seperti penerapan konsep sustainabilitydan circular economydi negara maju. Contohnya Inggris,” terangnya.
Selama berada di Coventry University, ia mengatakan bahwa mahasiswa di universitas ini dipancing untuk melakukan diskusi dengan kelompok dan masalah atau isu yang sedang dibahas di dalam kelas menggunakan media interaktif.
Contoh dari penerapan metode pembelajaran tersebut adalah mahasiswa diberikan proyek untuk menganalisis penggunaan kemasan bioplastik di Inggris dan perkembangan motor listrik di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google NewsSEMARANG — Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memiliki penilaian tersendiri terkait sanksi yang diberikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.
Hal itu dikatakan Anies saat merespon apakah Ketua KPU layak dipecat karena telah tiga kali melanggar kode etik.
Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka
Terakhir, Hasyim divonis melanggar etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres oleh DKPP.
“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.
Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.
“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.
Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.
“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.
DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
“Fokus saya adalah membantu dari segi gizi, makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Fokus pendidikan, membangun sekolah unggul dan terpadu di setiap kabupaten. Kaum perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ini sudah saya lakukan di Unhan, dan politeknik di Atambua, ternyata banyak porsi perempuan. Kita harus memberikan layanan pendidikan dan kesehatan. Kita harus kurangi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Upaya-upaya untuk kesetaraan gender juga penting, di bidang politik sudah cukup menonjol,” katanya.
Anies menambahkan, pihaknya menyoroti tiga hal penting dalam isu perempuan. Mulai dari angka kekerasan perempuan yang tinggi, melindungi perempuan yang bekerja, dan memperjuangkan kesejahteraan perempuan.
Pada debat pamungkas ini, Anies Baswedan menjadi satu-satunya capres yang membicarakan isu perempuan. Tema besar debat terakhir capres 2024 adalah kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Subtemanya meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi.
《grandbet88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot adalahHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《grandbet88》bab terbaru。