petir slot login

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Bentuk Tanggung Jawab Moral Politik******

Akan tetapi, apa pun alasannya, langkah Mahfud Md dinilai agak terlambat karena semestinya dilakukan sejak awal penetapannya sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Ahmad Atang menilai kritik Mahfud Md terhadap kekuasaan Presiden RI Joko Widodo dalam kapasitas sebagai cawapres justru tersandera oleh posisinya sebagai Menkopolhukam.

Oleh karena itu, dengan mundunya Mahfud dari jabatannya tidak memberikan nilai politik apa-apa bagi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Bahkan, simpati publik cenderung dingin terhadap mundurnya Mahfud Md.

Dengan demikian, menurut dia, belum dapat dipastikan bahwa pengunduran diri ini dapat memberikan profit elektoral terhadap pasangan calon nomor urut 3 ini.

Sebelumnya Mahfud Md mengungkap alasannya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) karena yang bersangkutan tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Mahfud, tidak patut seorang menteri yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin punya sikap yang berbeda dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Saya masih terus (menjabat) ‘kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024), seperti dikabarkan Antara.

Pedang Teratai Hijau

PMKRI Luncurkan Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045******

“Sekarang kita hidup di era digital, PMKRI punya website, nantinya semua akan dimuat di situ. Sehingga cabang juga bisa memantau kinerja PMKRI di tingkat pusat. Termasuk juga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang harus dicapai pada tahun 2030,” tambah Pius Yolan.

Visi Strategis Roadmap PMKRI

Dikatakan dia, akuntabilitas juga menjadi salah satu upaya untuk mengontrol kinerja PMKRI. Ke depan, lanjutnya, yang dioptimalkan adalah semangat keterbukaan. “Kesetaraan, keharmonisan, dan kesinambungan aturan PMKRI baik di tingkat legislatif dan eksekutif juga sangat dibutuhkan dan menjadi bagian dari target percapaian,” urai dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) ke-XXXII PMKRI yang akan datang menjadi titik awal dari pelaksanaan roadmaptersebut. Yang pasti,  tegasnya, selalu ada evaluasi dan monitoringdari setiap tujuan indikator pencapaian sebagai bagian dari roadmapPMKRI.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta selaku tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, Yohanes Tola, mengatakan visi strategis Roadmap PMKRI di bidang ekonomi kreatif adalah pada tahun 2045 PMKRI mandiri secara ekonomi.

Selain itu, dalam pembahasan pleno komisi menghasilkan beberapa poin penting menuju satu abad usia Indonesia.

“Di tahun 2024 pada MPA PMKRI XXXII akan ditetapkan visi strategis tersebut sebagai peta jalan PMKRI, dan tahun 2025 melaksanakan perintah ketetapannya. Kemudian 2026 minimal terdapat 19 cabang PMKRI sudah membuat badan-badan yang ditetapkan,” jelasnya.

Dan pada 2028, katanya, minimal sudah 19 cabang menghasilkan produk ekonomi kreatif, di tahun 2030 karya-karya ekonomi kreatif PMKRI secara nasional sudah berdampak bagi seluruh cabang PMKRI se-Indonesia. Lalu targetnya pada 2034 kader-kader PMKRI menjadi pelaku ekonomi kreatif secara mandiri.

Selain itu, di tahun 2036 PMKRI mampu memasarkan karya-karya dari cabang-cabang se-Indonesia dan mempromosikan hasil kreatif di kancah nasional. Dan kemudian pada 2038 kader PMKRI sudah mampu bersaing.

Yonas juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam menyukseskan Workshop Nasional terutama partisipasi aktif Cabang PMKRI se-Indonesia.

Pengembangan SDM, Riset, dan Teknologi

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2022-2024 Tri Natalia Urada menerangkan sumber daya manusia PMKRI berkontribusi dalam pembangunan nasional dan global. Hal ini, lanjutnya, adalah visi strategis PMKRI menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Pengembangan SDM di tahun 2030 yakni pembenahan struktur/kelembagaan, dalam membentuk kelembagaan profesi di semua cabang PMKRI, dan forum studi lokal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kebijakannya adalah optimalisasi pendidikan nonformal di setiap cabang yang berbasis minat dan bakat kader dalam kajian dan advokasi lingkungan serta penguatan hak asasi manusia (HAM) dan resolusi konflik,” ungkapnya.

Tri Natalia menambahkan kebijakan di bidang riset dan teknologi menuju tahun 2030 yaitu PMKRI sudah memiliki kanal jurnal ilmiah sendiri, aplikasi/platform dan riset sepak terjang PMKRI.

Dikatakan dia, standar utama dalam pengembangan SDM adalah membaca, menulis dan berdikusi. Tiga hal tersebut meningkatkan kecerdasan dan menjanjikan wawasan pengetahuan yang makin luas.

“Pengembangan SDM di internal PMKRI telah dilakukan, salah satunya dengan pelatihan jurnalistik di berbagai daerah. Dengan demikian, kader PMKRI juga bisa menulis di websiteyang telah dikembangkan,” ungkapnya.

Berbagai pelatihan pun telah dilakukan. Baik untuk ekonomi kreatif hingga konsentrasi riset dan teknologi. “Kolaborasi menjadi kunci utama sehingga PMKRI bisa eksis. 2045 masih lama, tetapi kita siapkan diri dari sekarang,” tegasnya.

Menyerang! elang

Mahfud Md Bantah Mundur karena Tugas Menko Polhukam Diambil Presiden Jokowi******

Walaupun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/2/2024) sore.

Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau againstcalon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.

Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.

Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi pada Jumat siang, menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud Md. sebagai menko polhukam.

Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai menteri dalam negeri, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.

Ketik 8 orang

Dewan Pendidikan Kota Solo Minta Perundungan Diselesaikan di Internal Sekolah******

Lebih lanjut, Joko mengusulkan apabila terjadi kasus perundungan dan masalah lain di sekolah pihaknya meminta untuk diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu dengan melibatkan komite sekolah.

“Konkret usulan kami, apabila sekolah itu ada masalah jangan kemudian langsung ke Wali Kota melalui ULAS [Unit Layanan Aduan Surakarta], tolong selesaikan dulu di sekolah dengan komite sekolah,” kata dia.

Dia mengatakan jarang ada sekolah yang melibatkan komite sekolah secara langsung untuk menyelesaikan masalah perundungan. Padahal komite sekolah merupakan unsur penting yang mewakili masyarakat sekitar.

“Mestinya komite sekolah diajak untuk menyelesaikan juga, karena komite sekolah [berfungsi] sebagai pengawasan, koordinasi, dan memberikan masukan juga,” kata dia.

Jika memang dirasa tidak mampu diselesaikan di internal sekolah, dia mengatakan baru bisa dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Solo dan DPKS. “Jangan sitik-sitik[lapor] ke Wali Kota. Nah ini perlu sosialisasi masif ke wali murid,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskusi dengan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah guna menyelesaikan masalah perundungan.

Ia sepakat persoalan perundungan diselesaikan di internal sekolah dahulu. Sebab, menurut penelusurannya beberapa masalah yang terjadi di sekolah lebih banyak dikarenakan salah paham.

“Jadi kalau ada masalah jangan langsung ke ULAS, karena setelah kita telusuri ternyata itu hanya salah paham. Bisa imbauan kepada warga sekolah kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa melibatkan Dinas Pendidik atau Dewan Pendidikan,” kata dia.

Penjahat penjelajah waktu

Mahfud Md Bantah Mundur karena Tugas Menko Polhukam Diambil Presiden Jokowi******

Walaupun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/2/2024) sore.

Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau againstcalon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.

Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.

Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi pada Jumat siang, menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud Md. sebagai menko polhukam.

Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai menteri dalam negeri, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.

pacar sekretarisku

Disdik Solo Sebut Angka Anak Tidak dan Putus Sekolah Sudah Berkurang Jadi 114******

Sebelumnya, ada beberapa faktor anak tidak mau sekolah, salah satunya lantaran motivasi yang rendah. Bisa jadi motivasi itu tidak tumbuh dari anak lantaran pola asuh orang tua atau masalah lain.

Selain lantaran orang tua yang kurang perhatian ke anak, ada faktor lain yakni perundungan yang menimpa anak. Perlakuan buruk di lingkungan sekolah itu, membuat anak mundur dan enggan sekolah.

Disdik Solo akan memastikan anak korban perundungan tidak akan kembali ke sekolah yang lama dan tidak akan mendapat perlakuan buruk di lingkungan barunya.

Kasus lain, yakni pernikahan dini atau hamil hingga membuat anak malu untuk kembali ke sekolah. Dian memastikan jika ada kasus semacam itu, pihaknya memastikan si anak boleh kembali ke sekolah setelah proses melahirkan selesai. 

Menurut dia, pada dasarnya penyebab awalnya anak tidak mau kembali ke sekolah karena anak tidak diberikan ruang dan perhatian khusus oleh orang tua.

Dia menyebut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sudah menargetkan pada 2024 angka APS dan ATS di Kota Bengawan harus di angka nol. Guna mewujudkan itu, menurut dia perlu ada identifikasi dan verifikasi data secara pasti sebagai acuan untuk bertindak.

Merespons kasus itu, Dinas Pendidikan Kota Solo sendiri sudah meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter)untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.