slot cq9 terbaru

Panjang umur iman

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Perampok Ruang dan Waktu

Kebanjiran Penumpang, Kereta Cepat Whoosh Kini Beroperasi 1 Jam Sekali******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kembali menambah jadwalkereta cepat Whoosh menjadi 36 perjalanan per hari.

General Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dengan penambahan ini rata-rata headway (jarak antar jadal) Whoosh menjadi tiap 51 menit di akhir pekan.

Sementara, di jam sibuk seperti pagi dan sore hingga malam hari, headwaynya mencapai rata-rata tiap 40 menit sekali.

Ia menuturkan animo masyarakat terhadap pesanan tiket Whoosh kian tinggi. Menurutnya, saat ini rata-rata penumpang harian Whoosh mencapai hingga 18 ribu penumpang.

Jumlah ini meningkat seiring terus ditambahkan perjalanan kereta cepat Whoosh dari sebelumnya 28 sampai dengan 32 perjalanan.

Adapun jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh terbaru adalah sebagai berikut:

A. Halim-Tegalluar

G1107 pukul 06.15 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1109 pukul 06.40
G1113 pukul 07.30
G1117 pukul 08.20 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1119 pukul 08.45
G1123 pukul 09.45
G1125 pukul 10.20
G1129 pukul 12.00
G1131 pukul 13.00
G1133 pukul 14.00 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1137 pukul 15.35
G1141 pukul 16.45
G1145 pukul 17.35
G1147 pukul 18.00
G1151 pukul 18.50
G1155 pukul 19.40
G1159 pukul 20.30 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1161 pukul 20.45

B. Tegalluar-Halim

G1106 pukul 05.50
G1110 pukul 06.40
G1114 pukul 07.30
G1118 pukul 08.20 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1120 pukul 08.45
G1124 pukul 09.45
G1126 pukul 10.20
G1130 pukul 12.00
G1132 pukul 13.00
G1134 pukul 14.00 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1138 pukul 15.35
G1142 pukul 16.45
G1146 pukul 17.35
G1148 pukul 18.00
G1152 pukul 18.50
G1156 pukul 19.40
G1160 pukul 20.30 (Jumat, Sabtu, Minggu)
G1162 pukul 20.55 (Jumat, Sabtu, Minggu)

Eva mengatakan jadwal perjalanan ini berlaku sejak hari ini. Adapun tiket untuk perjalanan akhir pekan ini pun sudah bisa dibeli melalui melalui aplikasi Whoosh Kereta Cepat yang bisa diunduh melalui Google Play Store dan App Store.

Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pemesanan melalui website ticket.kcic.co.id, loket dan ticket vending machine yang ada di stasiun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Kereta Cepat Whoosh Tambah 4 Perjalanan di Akhir Pekan******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengumumkan menambah empat perjalanan Kereta Cepat WhooshJakarta-Bandung di akhir pekan. Penambahan jadwal dilakukan lantaran tingginya jumlah penumpang saat weekend.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan jumlah penumpang Whoosh tembus 18 ribu orang pada Sabtu (4/11). Jumlah itu menjadi rekor tertinggi sejak Whoosh dioperasikan secara komersial pada 17 Oktober silam.

Adapun, tujuan perjalanan masyarakat di akhir pekan mayoritas untuk berlibur, diikuti untuk urusan bisnis, bekerja, dan kepentingan lainnya.

KCIC mencatat volume penumpang Kereta Cepat Whoosh pada Sabtu (4/11) mencapai 18.053 penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 94-100 persen. Jumlah tersebut meningkat 33 persen dibanding pekan sebelumnya pada Sabtu (28/10) dengan volume sebanyak 13.490 penumpang.

Peningkatan itu dikarenakan adanya penambahan jumlah perjalanan sebesar 28 persen dari 25 perjalanan per hari menjadi 32 perjalanan per hari untuk mengakomodir masih tingginya jumlah permintaan masyarakat akan perjalanan Kereta Cepat Whoosh.

KCIC melaporkan tiket Kereta Cepat Whoosh yang telah dijual dan dipesan masyarakat sampai dengan keberangkatan pada Sabtu (11/11) telah mencapai 216 ribu tiket. Adapun, untuk jumlah penumpang yang telah diberangkatkan hingga Sabtu (4/11) mencapai 170 ribu penumpang.

Saat ini, tiket Kereta Cepat Whoosh untuk bulan November sudah dibuka penjualannya secara bertahap di aplikasi Whoosh kereta cepat, Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, web ticket.kcic.co.id serta loket dan ticket vending machine di stasiun.

Dwiyana juga mengimbau agar para penumpang memperhatikan jadwal keberangkatan, mengingat Kereta Cepat Whoosh berangkat tepat waktu dan tidak dapat menunggu penumpang. Gate boarding pun ditutup lima menit sebelum kereta diberangkatkan.

"Penumpang pun diminta untuk datang setidaknya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan agar tidak tertinggal, kata Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

Rangkaian KA Feeder Kereta Cepat Whoosh Anjlok di Bandung******

Rangkaian KA Feeder Kereta Cepat Whooshsempat anjlok di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (10/11) pagi tadi WIB.

Dalam unggahan yang beredar di media sosial X (dulu bernama Twitter), terlihat gerbong kereta keluar jalur. KA Feeder tersebut tampak tertahan di tengah percabangan rel.

Namun, gerbong kereta tampak masih tegak dan tak terguling. Ada juga beberapa petugas mengerumuni KA Feeder tersebut.

"Rangkaian KA Feeder mengalami anjlokan sebanyak 2 as roda saat proses langsir menuju Depo Lokomotif Bandung dari jalur 7 Stasiun Bandung," kata Mahendro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/11).

Mahendro menyebut tidak ada penumpang saat KA Feeder Whoosh itu anjlok. Ia menegaskan rangkaian gerbong kereta tersebut kosong saat hendak balik ke depo.

Dia menambahkan KAI Daop 2 Bandung juga sudah berhasil menangani insiden tersebut. Mahendro mengatakan butuh waktu sekitar 45 menit dan insiden selesai ditangani pada pukul 09.10 WIB.

"PT KAI Daop 2 Bandung memastikan bahwa kejadian ini tidak mengganggu pelayanan penumpang maupun perjalanan KA," ujarnya.

"Semua KA berjalan normal, baik itu KA Feeder maupun KA jarak jauh karena anjlokan berada di antara jalur 7 dan 8, di mana jalur tersebut khusus untuk jalur menuju depo lokomotif," jelasnya.

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Buruh Tolak 3 Komponen Perhitungan UMP yang Disodorkan Kemnaker******

Kelompokburuhtegas menolak perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024 berdasarkan 3 komponen yang disiapkan pemerintah.

Komponen yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Untuk komponen indeks tertentu, buruh menolak karena variabel itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan UMP tidak sesuai harapan.

"Faktor indeks tertentu inilah yang memastikan kenaikan upah minimum di bawah 5 persen, jika inflasi berada di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/11).

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat ingin KHL dimasukkan dalam formula perhitungan UMP 2024. Terlebih, terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.

"Sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali. Juga belum ada kompensasi kepada buruh soal harga BBM naik di 2022. Itu artinya masih menambah PR pemerintah bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula UMP yang akan diberikan di 2024," tuntut Mirah.

Menurutnya formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu akan menahan kenaikan upah buruh. Pada akhirnya kenaikan UMP 2024 ia prediksi tidak akan lebih dari 7 persen.

Sejatinya, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi.

Seharusnya kata Mirah, upah buruh bisa naik sampai 20 persen-25 persen.

"Tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. Kami mengambil jalan tengah (kenaikan UMP 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.

"Maksudnya apa ini indeks tertentu? Jadi semakin ambigu. Pertumbuhan ekonomi plus inflasi sudah, kalau tak malu ya mereka pakai itu saja. Tapi ya (agar) seolah-olah mengolah angka secara sungguh-sungguh dengan memunculkan variabel indeks tertentu yang sesungguhnya mereka (pemerintah) juga tak mengerti. Pada saat diimplementasikan 'membatasi' angka UMP itu tidak boleh lebih dari 7 persen," tutup Mirah.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Anwar berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

Anwar merinci akan ada 3 variabel utama yang dipertimbangkan pemerintah dalam pengupahan buruh. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Indeks tertentu tersebut digambarkan dalam bentuk simbol alfa yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan. Jika tanggal tersebut merupakan Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka pengumuman UMP harus dilakukan sehari sebelumnya.

Sistem guru pengalaman profesional

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.