naga168

Penciptaan tanpa batas

Proyek Jalan Non Tol Pluit Era Ahok Mangkrak******

Proyek pembangunan fasilitas Jalan LayangNon Tol (JLNT) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang pertama kali dibangun pada 2015 lalu atau saat DKI Jakarta masih dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mangkrak.

Mengutip detik.com, kini proyek tersebut nampak memprihatinkan akibat dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun.

Di sisi utara jalan layang yang berhubungan langsung dengan JL Pluit Barat Raya sebenarnya telah ditutup dengan tumpukan tanah dan beton pembatas jalan. Tapi, di sana banyak rerumputan dan tumbuhan merambat menyelimutinya.

Menyusuri JLNT Pluit, sepanjang jalurnya terdapat banyak retakan dan batu kerikil berhamburan. Dalam jarak beberapa meter, nampak beberapa tumpukan batu yang dibiarkan begitu saja.

Kemudian bahu-bahu jalan ini juga sudah dibangun pembatas jalan dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, namun sesekali terlihat ada celah di pembatas jalan ini. Terdapat sisa tiang-tiang lampu jalan sekitar setiap 20 meter.

Nampak juga kondisi sambungan jalan pada proyek JLNT memiliki celah sedikit terbuka yang dibiarkan begitu saja. Rangka-rangka besi dan sisa-sisa kayu terlihat di celah tersebut.

Merespons keadaan tersebut, Ahok mengatakan kemungkinan besar masalah itu terjadi akibat penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) DKI terkait pembangunan pulau reklamasi yang bermasalah.

Maklum, JLNT itu merupakan proyek CSR Agung Podomoro atas keikutsertaannya dalam membangun pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"(JLNT Pluit) dibiayai oleh pengembang sebagai kewajiban pulau reklamasi yang 15 persen kontribusi dari harga jual per meter sesuai harga NJOP. Itu aja komitmen pengembang jelas dari Agung Podomoro yang telah bersedia bayarkan 15 persen dari harga NJOP," ungkap Ahok seperti dikutip dari detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Karena raperda bermasalah, akhirnya proyek proyek pulau reklamasi terhenti. Alhasil, Proyek JLNT juga ikut mangkrak sampai sekarang.

"Sayangnya kemudian pulau reklamasi dinyatakan disetop. Seingat saya karena Raperda tentang pulau reklamasi bermasalah. Tidak mau dibahas DPRD," katanya.

"(Apa pemberhentian proyek pulau reklame jadi alasan JLNT mangkrak?) Mungkin. Saya tidak tahu lagi setelah 6 Tahun lebih," tambahnya lagi.

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

BPS Ungkap Biang Kerok Harga Bawang Kian Mahal******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2023 adalah bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, dan rokok kretek filter.

Dari seluruh komoditas tersebut, yang harganya naik paling tinggi adalah bawang merah. Bawang merah mencatat inflasi 7,92 persen dengan andil 0,03 persen pada bulan lalu.

Bahan makanan kedua yang menyumbang inflasi tertinggi kedua adalah bawang putih sebesar 7,07 persen dengan andil 0,02 persen. Sedangkan komoditas lain masih di bawah 3 persen inflasinya.

Menurutnya, pasokan yang terbatas ini disebabkan karena bawang merah belum memasuki masa panen raya. Sehingga, sejak lebaran lalu harga bawang merah memang masih lebih tinggi dari biasanya.

"Hal ini pernah disampaikan pada Ramadan lalu, pasokan yang masuk belum sebanyak saat panen raya," jelasnya.

Sedangkan, harga bawang putih juga masih mahal dikarenakan stok impor belum masuk semua. Hal ini juga menyebabkan keterbatasan stok di pasaran.

Lihat Juga : Utang RI Bertambah Rp5.125 T di Era Jokowi

"Bawang putih yang kebanyakan impor ditengarai karena impor bawang putih belum masuk secara utuh, maka pasokan di pasar tradisional terbatas, maka harganya tinggi," beber Pudji.

Sementara itu, ada juga komoditas yang harganya menurun pada Mei 2023 lalu. Salah satunya, harga tiket pesawat yang mencatatkan deflasi sebesar 5,26 persen.

Kondisi ini yang membuat inflasi bulanan sepanjang Mei 2023 cukup rendah yakni 0,09 persen (mtm). Sedangkan, inflasi tahunan masih di 4 persen.

"Inflasi bulanan Mei 2023 diredam oleh deflasi kelompok transportasi 5,26 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere penuh waktu

Melihat Laporan Keuangan WIKA******

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo curiga PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika telah memanipulasi laporan keuangan.

Kecurigaan itu ia ungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung. Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

A. Waskita

Mengutip laman resmi Waskita Karya, perusahaan mencetak laba bruto sebesar Rp400,4 miliar pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp329,6 miliar.

Waskita Karya mencetak rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp374,9 miliar pada kuartal I 2023. Angka itu turun dari kuartal I 2022 yang cuma rugi bersih Rp830,6 miliar.

Sementara, total liabilitas perusahaan mencapai Rp84,37 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dibanding kuartal I 2022 yang mencapai Rp83,98 triliun.

Adapun kas dan setara kas perseroan turun dari Rp8,9 triliun pada kuartal I 2022 menjadi Rp7,5 triliun pada kuartal I 2023. Arus kas operasi Waskita Karya tercatat negatif Rp467,6 miliar pada kuartal I 2023.

Angka ini naik dari kuartal I 2022 yang negatif Rp144,7 miliar.

B. Wika

Wika mencetak laba bersih sebesar Rp526,5 miliar pada kuartal I 2023. Angka ini lebih tinggi dari perolehan pada kuartal I 2022 yang mencapai Rp9,47 miliar.

Perusahaan mencetak rugi yang dibebankan pada entitas asosiasi sebesar Rp13,9 miliar dan rugi yang dibebankan pada entitas ventura bersama sebesar Rp55,5 miliar. Sedangkan, total liabilitas Wika mencapai Rp55,76 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini lebih sedikit dibanding kuartal I 2022 yang mencapai Rp57,57 triliun.

Sementara, kas dan setara kas perseroan turun dari Rp5,66 triliun pada kuartal I 2022 menjadi Rp2,22 triliun pada kuartal I 2023. Selanjutnya, Wika memiliki jumlah aset sebesar Rp72,73 triliun pada kuartal I 2023. Angka ini turun dibandingkan aset pada kuartal I 2022 yang sebesar Rp75,06 triliun.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," imbuh Mahendra kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/6).

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Mahendra menegaskan menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WIKA.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ratna Ningrum untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait laporan keuangan perusahaan. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Banjir Transaksi, IHSG Malah Loyo ke 6.633 Imbas 419 Saham Kebakaran******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.633 pada Rabu (31/5). Indeks saham melemah 3,16 poin atau minus 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,52 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 75,58 miliar saham. Nilai transaksi ini meningkat ketimbang hari sebelumnya yang hanya 20,87 miliar saham senilai Rp9,23 triliun.

Pada penutupan kali ini, 152 saham menguat, 419 terkoreksi, dan 171 lainnya stagnan. Terpantau sembilan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor energi yang loyo 2,09 persen.

Tak jauh beda, bursa saham Eropa kompak kebakaran. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,38 persen, indeks CAC 40 di Prancis anjlok 0,74 persen, dan indeks DAX di Jerman amblas 0,43 persen.

Sedangkan bursa Amerika ditutup bervariasi. Indeks S&P 500 stagnan, indeks NYSE minus 0,56 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,32 persen.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pastoral Petani

Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Termasuk untuk ekspor ke Singapura.

Ia mengatakan ekspor pasir laut ke Singapura memang bisa saja. Tapi syaratnya, ekspor dilakukan dalam bentuk pasir laut sedimentasi.

Ekspor juga bisa dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

"Setelah terbentuk tim silahkan dikaji di mana sedimentasi di Indonesia jumlahnya berapa baru boleh dieksploitasi. Mengambilnya juga tidak boleh sembarangan, harus dengan teknik dan teknologi khusus," katanya kepada wartawan Rabu (31/5).

Setelah proses eksploitasi dilakukan, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura. 

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bintang besar di dunia seni bela diri

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]