pinjamuang

Kota super terapung

Luhut Akan Terbang ke China untuk Nego Bunga Utang Kereta Cepat******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bakal terbang ke Chinauntuk negosiasi bunga utangProyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke China Development Bank (CDB).

Negosiasi dilakukan terkait pembengkakan bunga utang yang ditimbulkan oleh melambungnya biaya Proyek Kereta Cepat.

"Jadi saya nanti juga ada high level dialogue di Beijing, kita akan bawa isu ini. Jadi saya kira semua akan cari win-winlah. Karena mereka melihat juga kita melakukannya profesional," katanya seperti dikutip dari detik.com, Jumat (31/3).

Saat ini, kata Luhut, pihaknya masih menegosiasikan tingkat interest (bunga) utang.

"Sekarang kita tinggal finalkan tentang interest-nya. Mereka mau 4 persen, kita mau 2 persen, sekarang negosiasi sudah jalan," tuturnya.

Luhut menyebut Indonesia memiliki sejumlah opsi terkait ini. Ia juga menegaskan Indonesia tidak akan tunduk ke siapa pun selain kepada aturan.

"Jadi kita juga tidak pernah tunduk kepada siapa-siapa. Kita tunduk pada masalah aturan saja," tegasnya.

Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dalam diskusi tingkat tinggi terakhir yang dilakukan di Beijing, besaran bengkak proyek sudah disepakati bersama.

"Kemarin kami baru dari Beijing dan kita telah sepakat dengan cost overrun yang disepakati oleh pihak Indonesia dan China, sehingga bisa cair segera ke KCIC," papar pria yang akrab disapa Tiko itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Jam Perdagangan Bursa Saham Kembali Normal Hari Ini******

Jam perdaganganbursa sahamkembali normal seperti sebelum pandemi covid-19 mulai hari ini, Senin (3/4).

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk normalisasi atas kebijakan pandemi covid-19.

"Pemberlakuan kembali ketentuan waktu perdagangan di bursa serta batas waktu penyampaian laporan pesanan titip jual dan/atau beli dari anggota bursa efek lain sebagaimana kondisi sebelum pandemi, yang akan efektif pada hari Senin, 3 April 2023," tulis BEI dalam keterangan di situs resmi, Kamis (30/3) lalu.

Kemudian, sesi II akan kembali menjadi pukul 13.30 hingga 15.49 dari sebelumnya 13.30 hingga 14.49. Khusus Jumat, sesi I akan berlangsung pada pukul 09.00 hingga 13.30 dan sesi II berlangsung pada pukul 14.00 hingga 15.49.

Selain itu, bursa juga mencabut menyesuaikan batasan persentase Auto RejectionBawah (ARB) secara bertahap. Pada tahap I, efektif 5 Juni 2023, rentang harga Rp50-Rp200 berlaku Auto RejectionAtas (ARA) 35 persen dan ARB 15 persen.

Lalu, rentang harga Rp200-Rp5.000 berlaku ARA 25 persen dan ARB 15 persen dan rentang harga Rp5.000 ke atas berlaku ARA 20 persen dan ARB 15 persen.

Pada tahap II, efektif 4 September 2023, ketentuan Auto RejectionSimetris yakni untuk rentang harga Rp50-Rp200 berlaku ARA dan ARB 35 persen, rentang harga Rp200-Rp5.000 berlaku ARA dan ARB 25 persen. Berikutnya, harga di atas Rp 5.000 berlaku ARA dan ARB 20 persen.

Tak hanya itu, BEI juga mencabut kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tercatat dan penerbit, yang mulai berlaku untuk Laporan Keuangan periode Tahun 2022, dan efektif per 31 Maret 2023.

Lebih lanjut, BEI juga mencabut relaksasi batas waktu penyampaian laporan harian dan laporan bulanan anggota bursa efek, yang akan efektif berlaku per 3 April 2023 sebagaimana Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00043/BEI/03-2023 yang telah dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023.

Akhir Maret 2020, OJK memberlakukan jam operasional perdagangan bursa sesuai dengan waktu layanan kliring Bank Indonesia (BI) selama pandemi covid-19 . Perdagangan sesi pertama berlaku mulai pukul 09.00 sampai 11.30 WIB.

Sementara sesi kedua mulai dari 13.30 sampai 15.00 WIB. Perdagangan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dari pukul 09.00 sampai 15.00 WIB dan waktu operasional Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) dari pukul 09.30 sampai 15.00 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Matahari menerobos langit

Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 19 April 2023******

PTJasa Marga(Persero) Tbk memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2023 jatuh pada Rabu 19 April, sedangkan puncak arus balik pada Selasa 25 April.

Hal itu diungkap Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana.

"Untuk puncak arus mudik diperkirakan pada H-3 Lebaran atau Rabu 19 April 2023," ujar Lisye, dikutip Antara, Senin (3/4).

Adapun distribusi lalu lintas keluar Jabotabek tersebut didominasi oleh kendaraan menuju arah Timur atau Trans Jawa sebesar 52 persen, kemudian ke arah Barat atau Merak sebesar 27,8 persen, serta ke arah Selatan atau Ciawi sebesar 20,2 persen.

Lisye menyebut prediksi lalu lintas saat puncak mudik 19 April 2023 sebanyak 138 ribu kendaraan di KM 66 Tol Jakarta-Cikampek atau naik 2 persen dari puncak mudik Lebaran 2022, yakni 135 ribu kendaraan.

"Kami juga memprediksikan untuk puncak arus balik akan jatuh pada Selasa 25 April 2023 atau H+2 Lebaran," kata Lisye.

Menurutnya volume lalu lintas yang masuk ke Jabotabek selama periode H-7 sampai dengan H+7 Lebaran 2023 melalui empat gerbang tol utama diperkirakan sebanyak 2,66 juta kendaraan atau naik 3,71 persen terhadap Lebaran 2022 sebanyak 2,56 juta kendaraan.

Adapun distribusi lalu lintas masuk ke Jabotabek didominasi oleh kendaraan dari arah Timur atau Trans Jawa sebesar 51,2 persen, kemudian arah Barat atau Merak sebesar 28 persen, serta dari arah Selatan atau Ciawi sebesar 20,8 persen.

Jasa Marga memperkirakan lalu lintas saat puncak arus balik 25 April 2023 sebanyak 178 ribu kendaraan di KM 66 Tol Jakarta-Cikampek atau naik 5 persen dari puncak arus balik Lebaran 2022, yaitu 170 ribu kendaraan.

"Pada dasarnya memang pada hari-hari menjelang cuti bersama sesuai dengan informasi dari pemerintah yang dimajukan pada 19 April 2023 akan cukup tinggi lonjakan lalu lintasnya. Diharapkan para pengguna jalan dapat melakukan perencanaan terkait waktu untuk melakukan perjalanan menuju ke arah Timur, Selatan, maupun Barat," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Setelah Wu Zhou Daxian

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Warisan serba profesional dari dunia lain

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Warisan serba profesional dari dunia lain

Pemegang Lisensi Merchandise Piala Dunia U******

PT Juara Raga Adidaya (JUARAGA), pemegang lisensi merchandise resmi Piala Dunia FIFA U-20, buka suara terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah turnamen tersebut.

Pihak Juaraga mengatakan telah menerima keputusan tersebut dan merasa berduka atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia.

"Kami berduka atas pembatalan turnamen akbar ini dan memahami betapa besar kekecewaan para pecinta sepakbola dan komunitas olahraga di Indonesia,"  bunyi pernyataan yang diunggah CEO Juaraga Mochtar Sarman lewat akun Instagram @mochtarsarman, Kamis (30/1).

Selain itu, mereka sudah menjalin kerja sama dengan sektor UMKM dalam produksi merchandise.

"Pembatalan ini juga sangat berdampak pada UMKM yang terlibat, termasuk para produsen, penyedia bahan baku, dan pelaku usaha kecil yang bermitra dengan kami," bunyi pernyataan Juaraga.

Juaraga mengatakan telah memproduksi 53 jenis merchandise dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Produk itu pun disebut telah mendapat apresiasi dari FIFA, PSSI, LOC, dan masyarakat.

Meski kecewa dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, Juaraga tetap bangga telah ditunjuk langsung oleh FIFA sebagai pemegang lisensi merchandise resmi turnamen itu.

Juaraga juga berkomitmen akan terus mendukung sepakbola dan olahraga lainnya di Indonesia. Tak hanya itu, perseroan juga akan mendukung para pelaku UMKM.

"Kami berupaya untuk membantu mereka dalam memulihkan usaha dan menghadapi tantangan yang dihadapi akibat pembatalan turnamen," kata Juaraga.

Juaraga berharap dapat terus bekerja sama dengan FIFA dan PSSI untuk menyediakan merchandise remsi turnamen sepakbola di masa mendatang.

"Tidak lupa dukungan kami kepada tim nasional Indonesia U-2- untuk tetap bersemangat dan terus melatih diri menjadi yang terbaik demi mengibarkan Sang Merah Putih di kancah sepakbola dunia," kata Juaraga.

FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Pembatalan itu diumumkan lewat situs resmi pada Rabu (29/3) malam WIB usai Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu Ketua PSSI Erick Thohir.

"FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023," terang FIFA dalam situs resmi FIFA.com.

"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah."

Awalnya, Piala Dunia U-20 2023 dijadwalkan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Namun jelang penyelenggaraan tersebut terjadi polemik soal keikutsertaan timnas Israel U-20.

Beberapa pihak menolak Israel bermain di Indonesia, karena tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia. Penolakan hadir dari organisasi keagamaan hingga pemerintah, seperti Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

[Gambas:Video CNN]