ngopibet

Kekuatan Yongle

KAI Tebar Diskon Tiket KA Jarak Jauh Mulai Rp100 Ribu Jelang Imlek******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskontiket kereta api New Year Deals dengan harga khusus mulai Rp100 ribu.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya menyediakan total 18.576 tiket dalam promo ini.

Pada promo New Year Deals tersebut, KAI menjual tiket promo kelas eksekutif hanya Rp200 ribu, kelas bisnis Rp150 ribu, dan ekonomi Rp100 ribu.

Joni menyebut promo New Year Deals ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan bertepatan dengan momen Tahun Baru 2023 dan Tahun Baru Imlek 2574.

Ia mengatakan ada 38 kereta api yang tersedia dalam promo New Year Deals. Berbagai kereta api dengan rute dari dan menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya bisa didapatkan dengan tarif yang terjangkau.

Untuk informasi lebih lanjut terkait promo New Year Deals, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di Stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

"Semoga dengan hadirnya promo New Year Deals akan membuat KAI Access akan semakin diminati oleh masyarakat serta membantu masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api dengan tarif yang menarik," ucap Joni.

Berikut daftar KA dan rute yang mendapatkan tarif promo New Year Deals:
1. Argo Bromo Anggrek (Gambir - Surabaya Pasar Turi pp)
2. Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan pp)
3. Argo Lawu (Solo Balapan - Gambir pp)
4. Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang pp)
5. Argo Sindoro (Gambir - Semarang Tawang pp)
6. Argo Wilis (Bandung - Surabaya Gubeng pp)
7. Bangunkarta (Pasar Senen - Jombang pp)
8. Bima (Gambir - Surabaya Gubeng pp)
9. Brantas (Pasar Senen - Blitar pp)
10. Brawijaya (Gambir - Malang pp)
11. Dharmawangsa (Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi pp)
12. Fajar Utama Solo (Pasar Senen - Solo Balapan)
13. Fajar Utama Yk (Pasar Senen - Yogyakarta pp)
14. Gajayana (Gambir - Malang pp)
15. Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen - Surabaya Gubeng pp)
16. Gumarang (Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi pp)
17. Harina (Bandung - Surabaya Pasar Turi pp)
18. Jayabaya (Pasar Senen - Malang pp)
19. Jayakarta (Pasar Senen - Surabaya Gubeng pp)
20. Kertajaya (Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi pp)
21. Kertanegara (Purwokerto - Malang pp)
22. Kutojaya Utara (Jakarta Kota - Kutoarjo pp)
23. Lodaya (Bandung - Solo Balapan pp)
24. Logawa (Purwokerto - Jember pp)
25. Malabar (Bandung - Malang pp)
26. Mataram (Pasar Senen - Solo Balapan pp)
27. Matarmaja (Pasar Senen - Malang pp)-
28. Mutiara Selatan (Bandung - Surabaya Gubeng pp)
29. Pasundan (Kiaracondong - Surabaya Gubeng pp)
30. Progo (Pasar Senen - Lempuyangan pp)
31. Purwojaya (Gambir - Cilacap pp)
32. Ranggajati (Cirebon - Jember pp)
33. Sembrani (Gambir - Surabaya Pasar Turi pp)
34. Senja Utama Solo (Solo Balapan - Pasar Senen)
35. Senja Utama Yk (Yogyakarta - Pasar Senen pp)
36. Singasari (Pasar Senen - Blitar pp)
37. Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng pp)
38. Wijayakusuma (Cilacap - Banyuwangi pp)

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan putri saudagar

DPR Duga 'Preman Asuransi' Permainkan Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182******

Ketua Komisi VDPRRI Lasarus menyebut ada praktik 'preman' yang mempersulit keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182dalam mendapatkan hak ganti rugi Rp1,25 miliar atas tragedi tersebut.

Praktik premanisme itu ia langsung sampaikan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1) ini. Praktik ia ketahui dari sejumlah pengaduan keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 ke Budi

Karena praktik itu, ia mengatakan proses pembayaran ganti rugi ke keluarga kecelakaan dipersulit. Pasalnya, keluarga korban harus menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak tertentu jika ingin dana ganti rugi cair.

Dari hasil konfirmasi itu, ternyata syarat tersebut diberikan oleh pihak asuransi.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Saya berharap ini bisa diselesaikan. Minta ke asuransi itu jangan ngatur-ngatur negara ini. Kok asuransi bisa ngatur negara ini? Sampai tadi pihak Sriwijaya Air minta saya panggil sekalian pihak OJK dan asuransi. Ini negara hukum bukan negara preman," sambungnya.

Ia meminta Kemenhub segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski tidak merinci berapa jumlahnya, Lasarus mengatakan masih banyak keluarga korban yang belum mendapat ganti rugi.

Menurutnya, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kendati demikian, Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Dewan Komisioner Sriwijaya Air Chandra Lie, CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul untuk meminta penjelasan soal keluhan ganti rugi keluarga yang belum dibayar itu. Tetapi, sampai berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 januari 2021 lalu. Pesawat yang mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

[Gambas:Video CNN]

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender..

Setan Langit Bersayap Hitam

Pengamat Proyeksi Properti IKN Minim Peminat di 2023, Jawa Masih Utama******

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan sektor propertidi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum terlalu menarik di 2023.

Menurutnya, Jawa masih menjadi magnet menarik untuk bisnis properti saat ini di mata pembeli.

"Tetap di Jawa. Properti prospeknya lebih banyak di Jawa untuk 2023. Meskipun IKN di Kalimantan Timur, tapi rasanya untuk properti tahun ini belum," ungkapnya dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Ia menekankan saat ini konsumen masih tetap memilih membeli properti di perkotaan, bukan pedesaan. Oleh karena itu, Rizal menyarankan pengembang untuk menghindari membangun perumahan di pedesaan jika demi tujuan komersil.

"Jabodetabek tetap menjadi tujuan utama di Jawa, kemudian Surabaya. Jabodetabek itu Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan," ujarnya soal lokasi properti yang diminati konsumen.

Lihat Juga : Mulai 2045 Indonesia Andalkan Minyak Sawit Jadi BBM

Selain itu, Rizal menyebut Bandung, Bali, dan Medan juga masuk dalam lokasi prioritas properti. Faktor pendukung pemilihan properti oleh konsumen antara lain harga hingga aksesibilitas.

Ia menekankan aksesibilitas seperti kecukupan luas, air minum yang layak, akses terhadap sanitasi, hingga ketahanan bangunan adalah faktor penting yang menjadi penentu pemilihan properti.

Progres pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan baru mencapai 12-15 persen. Namun, sudah ada beberapa proyek yang selesai hampir 100 persen pengerjaannya.

Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu bukti infrastruktur yang sudah hampir rampung. Saat ini, progresnya sudah mencapai 82 persen dan ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Ada juga rusun pekerja konstruksi dan tenaga ahli yang ditargetkan segera tuntas. Sebanyak 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai bulan depan.

Kemudian, konstruksi Istana Negara yang mulai dibangun. Istana Negara IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Namun, pembangunan kawasan ini baru sampai tahap pembentukan lahan.

Selain kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), IKN juga terdiri dari berbagai kawasan. Ada 9 kawasan yang dibangun, termasuk pusat perekonomian hingga pariwisata.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Grab Rajai Pasar Food Delivery Tanah Air******

Grab Food memimpin pasar layanan pesan-antar makanan di Indonesia. Posisi Grab, ditempel ketat GoJek yang memiliki layanan GoFood, dalam penguasaan pasar di bisnis ini.

Hasil riset Momentum Works mencatat total pendapatan dari pembelian melalui aplikasi (GMV) bisnis delivery fooddi Indonesia mencapai US,5 miliar atau setara Rp68 miliar (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS) per tahun.

"Grab menguasai 49 persen pasar, Gojek dengan market share 44 persen, lalu Shopee Food di angka 7 persen," tulis laporan perusahaan ventura Singapura itu, dikutip Kamis (19/1).

Momentum Works mencatat platform Grab ini menguasai 54 persen pangsa pasar kawasan Asia Tenggara. GMV Grab sebesar US.8 miliar dari total transaksi se-Asia Tenggara sebesar US,3 miliar.

Posisi Grab Food disusul Delivery Hero dengan US,1 miliar, GoFood dengan US miliar, dan Shopee Food USGenjot Pasar Saudi, Zulhas Dorong Eksportir Bisa Penuhi Standar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pelaku usaha eksporuntuk memenuhi permintaan pasar Arab Saudi. Persiapan itu dilakukan dengan memperhatikan standar, kualitas, kuantitas, permodalan, keberlanjutan, dan keterampilan.

Zulhas, sapaan akrabnya, yakin produk ekspor RI yang berkualitas dapat terus meningkat di pasar Arab Saudi. Ini seiring dengan upaya Indonesia yang sedang mempersiapkan diri sebagai pusat perdagangan produk halal dunia pada 2024 mendatang.

"Saya berharap para pengusaha Indonesia dan pengusaha Arab Saudi dapat terus bekerja sama meningkatkan hubungan bisnis dan perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Kuncinya adalah komunikasi, komunikasi, dan komunikasi yang lebih intens," kata Zulhas melalui keterangan resmi, Senin (23/1).

"Sebagai menteri perdagangan, saya diberi tugas oleh Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor nonmigas khususnya ke negara mitra dagang strategis seperti Arab Saudi," imbuh Zulhas.

Berdasarkan catatannya, pada periode Januari-Oktober 2022, kinerja ekspor nonmigas Indonesia-Arab Saudi naik 26,48 persen yang sebesar US,43 miliar. Nilai ini naik dibandingkan periode yang sama 2021 yang sebesar US,92 miliar.

Menurut Zulhas, Arab Saudi merupakan salah satu mitra strategis untuk Indonesia. Khusus untuk produk makanan olahan, Arab Saudi menempati posisi ke-8 sebagai negara tujuan ekspor produk makanan olahan Indonesia antara lain tuna kaleng, mi instan, saus sambal, kecap, serta biskuit dan wafer.

"Saya melihat bahwa perdagangan dari kedua negara dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Berbagai produk yang diperlukan oleh Arab Saudi, seperti alas kaki, pakaian, farmasi, jasa konstruksi, makanan olahan, kertas, plywood, dan produk konsumsi harian lainnya masih dapat ditingkatkan perdagangannya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di Malaysia dan Vietnam, Grab bahkan merebut kepemimpinan pangsa pasar dari Food Panda dan Shopee Food.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan yang Berakhir

<句子>