sultanjp

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

IMF Dicurigai Menyelundup ke Capres Demi Setop Hilirisasi Jokowi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku curiga International Monetary Fund (IMF) akan menyusup ke calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ia menduga IMF bakal menyelundup demi menghentikan upaya hilirisasi sumber daya alam Indonesia.

Kecurigaan itu berdasarkan analisis tiga kelompok yang tak suka dengan hilirisasi versi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut pihak pertama yakni golongan yang gemar mendapat untung instan dari impor, sementara pihak kedua yakni pengusaha yang kerap mengekspor bahan mentah.

"Ada variabel ketiga. Ada negara-negara yang tidak ingin Indonesia maju. Itu yang saya contohkan seperti IMF," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal III 2023 di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, Bahlil menilai IMF tidak akan berhenti ikut campur dalam kebijakan hilirisasi Indonesia. Ia mengaku masih tidak habis pikir dengan kajian lembaga keuangan internasional itu meski sudah sempat meminta maaf.

Bahlil kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa kajian IMF itu berisi permintaan agar Indonesia mempertimbangkan ulang larangan ekspor nikel. Bahkan, IMF meminta larangan itu tidak diperluas ke bahan mentah lain.

Padahal, menurut dia, IMF paham pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus karena inflasi bisa terkendali dan sedang melakukan transisi mendapatkan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi.

"Maksudnya apa orang kayak gitu mau intervensi negara kita? Itu pasti ada sesuatu kayak gitu-gitu dan itu dia pasti akan masuk ke calon penguasa atau partai politik," ujar Bahlil.

"Hanya dua itu saja instrumennya. Kita tidak mau yang memimpin negara kita seperti itu," sambungnya.

Lihat Juga : 6 Daftar Syarat Dapat 500 Ribu Rice Cooker Gratis November Nanti

Bahlil pun menduga ada pihak yang memang tidak ingin hilirisasi berlanjut setelah era Presiden Jokowi berakhir. Ia menilai Indonesia akan kembali ke zaman seperti penjajahan Belanda.

Ia kemudian menyinggung bahwa Indonesia harus dipimpin oleh presiden yang berani dan punya keteguhan hati. Ia juga menyoroti potensi hilirisasi tidak dilanjutkan jika Indonesia dipimpin oleh orang yang tidak tepat.

"Sekarang ada orang yang masuk di salah satu calon presiden, mungkin, membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Ini bahaya ini. Itu tidak boleh negara kita dikendalikan orang-orang kayak gini. Presiden itu harus berani, punya keteguhan hati, dan tahu teknis," ucap dia.

IMF sebelumnya ramai disorot publik karena mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Bahkan, IMF juga meminta Presiden Joko Widodo melonggarkan larangan tersebut.

Namun, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva meluruskan sikap mereka kala bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di KTT ASEAN Jakarta. Georgieva menyatakan bahwa IMF mau Indonesia melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan.

Zootopia Masa Depan

Nestle Israel Tutup Pabrik untuk Sementara Waktu******

Nestle (NESN.S) menutup sementara salah satu pabriknya di Israel. 

Manajemen perusahaan mengatakan penutupan itu dilakukan sebagai respons atas konflik yang terjadi antara Israel dengan Hamas.

Langkah Nestle ini mengikuti beberapa perusahaan global yang sudah sementara menutup beberapa operasinya di Israel dan meminta karyawan mereka untuk bekerja dari rumah setelah negara tersebut terlibat konflik bersenjata dengan Hamas sejak awal bulan ini.

Perusahaan multinasional lainnya sejauh ini masih bungkam mengenai konflik yang terjadi antara Israel dengan Hamas. 

Padahal, sejumlah perusahaan ritel, layanan kesehatan, dan minyak segera menyuarakan sikap mereka terkait konflik tersebut.

Kebungkaman ini menyusul kritik terhadap industri barang kemasan karena memilih untuk tetap tinggal di Rusia sambil terus menjual produk penting seperti popok dan susu formula di sana.

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Jokowi Ungkap 21 Investor Siap Investasi di IKN Senilai Rp31,45 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 21 investor dalam dan luar negeri siap berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan nilai mencapai US miliar atau setara Rp31,45 triliun (asumsi kurs Rp15,728 per dolar AS).

Kabar ini ia sampaikan dalam Forum Bisnis Indonesia-Republik Rakyat China (RRC) yang digelar di China World Hotel, Beijing, China, Senin (16/10).

"Sampai awal November ini sudah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri yang sudah dan akan segera melakukan groundbreakingdi IKN dengan total nilai US miliar," ucap Jokowi melalui akun Instagram resminya, Selasa (18/10).

Dalam pidato yang sama, Jokowi juga menyebut IKN tengah dibangun dengan konsep hijau dalam rimba, di mana 60 persen wilayahnya merupakan hutan. Hal ini membuat IKN menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan di IKN diperkirakan bisa diselesaikan tahun depan," sambung dia.

Ia juga mengatakan Indonesia juga tengah fokus melakukan hilirisasi industri terhadap berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, timah, dan minerba lainnya. Indonesia juga tengah fokus membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.

"Semua ini butuh alih teknologi tinggi serta investasi, apalagi jika dipadukan dengan penggunaan sumber energi hijau yang sangat melimpah di Indonesia," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

Mungkinkah Mimpi Buruh UMP 2024 Naik 15 Persen Terkabul?******

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi perdebatan panas menjelang akhir tahun. Perbedaan pandangan  soal berapa besaran kenaikan menjadi salah satu alasannya.

UMP pada umumnya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, dan pemerintah) menggelar serangkaian pembahasan dan pertemuan. Aksi protes hingga demo turun di jalan juga hampir selalu mewarnai penetapan besaran UMP setiap tahunnya.

September silam, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (12/9).

Mirah mengungkapkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil dan tidak manusiawi.

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambung Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya rata-rata 1,09 persen.

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Anwar pun menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain, salah satu pihak pengusaha menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Lantas apakah mungkin UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen seperti tuntutan pekerja?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak menampik kemungkinan kenaikan UMP mencapai lebih dari 9 persen tahun depan. Namun, ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut, perlu perubahan formulasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Bhima menjelaskan formulasi upah minimum saat ini ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika inflasi berkisar 4 persen pada 2024 dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, maka menetapkan upah minimum lebih dari 9 persen bisa saja terjadi.

"Tapi formulasi upah minimum ini kan juga punya tujuan sebenarnya, yakni untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Jadi usulannya bisa aja, usulan 15 persen," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10),

Bhima menilai kenaikan upah minimum mencapai 15 persen sebenarnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah; membuat pendapatan masyarakat menjadi minimal Rp10 juta per bulan pada 2045.

Dari segi perhitungan, Bhima mengatakan jika cita-cita ini mau tercapai, maka kenaikan upah bersih (dikurangi inflasi) harus mencapai sekitar 6 persen.

"Jadi kalau ditambah inflasi, berarti harus di atas 10 persen di 2024 kalau mau cepat sebelum 2045 terjadi kenaikan pendapatan Rp10 juta per bulan," lanjut dia.

Ia menyebut kenaikan upah minimum buruh tak akan mengurangi kesempatan kerja. Bhima menegaskan bahwa anggapan tersebut sudah lama dibantah.

"Yang terjadi justru ketika upah minimumnya naik, maka ini akan mendorong masyarakat belanja lebih banyak. Jadi kalau buruh upahnya naik, terutama melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dia akan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang hasil industri dalam negeri. Dan itu juga akan meningkatkan permintaan sisi industri manufaktur," jelas Bhima.

Alasannya, lanjut dia, karena kenaikan upah minimum akan menjadikan patokan bagi pekerja di atas upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi.

Ia juga mengatakan kenaikan upah minimum yang tinggi bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Dan kita bertumpu sebagian besar ekonomi dari konsumsi rumah tangga atau bertumpu di ekonomi domestik tahun depan, di tengah kondisi ekspor yang sedang menurun, maka solusinya memang bisa dari sisi upah minimum yang naiknya relatif tinggi," jelasnya.

Untung Rugi UMP 2024 Naik Sampai 15 Persen

Dinilai sindrom kiamat

BEI Pelototi Saham Barito Renewables Energy yang Terbang 407 Persen******

Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengawasi peningkatan harga saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) di luar kebiasaan (Unusual Market Activity).

Hal tersebut diketahui dari surat BEI yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A. Surat tersebut ditandatangani pada Selasa (17/10).

Surat tersebut menyatakan pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Mengutip RTI Infokom, saham BREN berada di posisi Rp3.960 pada Kamis (19/10) sore. Harga saham tersebut naik 160 poin atau 4,22 persen dari perdagangan sebelumnya.

Namun, jika dibandingkan dengan harga saat initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana saham BREN pada 9 Oktober 2023 lalu, harga saham perusahaan melambung tinggi.

Tercatat, harga IPO saham BREN saat itu dipatok Rp780. Sementara saat ini harga saham perusahaan dihargai Rp3.690.

Artinya, harga saham BREN naik 407 persen. Selain itu, harga saham BREN sempat menyentuh level tertinggi, yakni Rp4.160 pada Rabu (18/10).

Terkait kenaikan saham yang tidak wajar ini, BEI pun mengimbau investor untuk memperhatikan jawaban BREN atas permintaan konfirmasi bursa.

BEI juga meminta investor untuk mencermati kinerja perusahaan dan keterbukaan informasinya. Investor juga perlu mengkaji kembali rencana corporate action BREN apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BEI juga meminta investor mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

PT Barito Renewables Energy alias BREN adalah perusahaan induk yang berbasis di Indonesia dan bagian dari Barito Pacific.

Dilansir dari laman perusahaan, BREN berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah.

BREN juga merupakan pemegang saham dari Star Energy Geothermal Group, produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka.

Di pucuk pimpinan, perusahaan dipimpin oleh Hendra Soetjipto Tan sebagai presiden direktur. Hendra ditemani oleh tiga orang direktur, yakni Merly, Kenneth Riedel, dan Agus Sandy Widyanto.

Sementara, di jajaran komisaris ada Agus Salim Pangestu sebagai presiden komisaris. Agus juga ditemani oleh enam komisari, yakni Erwin Ciputra, Tan Suan Swee, Davis Kosasih, Tan Ek Kia, Todung Mulya Lubis, dan Cholanat Yanaranop.

Kaisar Xuan kembali

Kementan Batasi Rekomendasi Impor Bawang Putih Maksimal 650 Ribu Ton******

Kementerian Pertanian (Kementan) bakal membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putihmulai tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya hanya akan menerbitkan RIPH tersebut paling banyak untuk 650 ribu ton.

Arief mengatakan ketentuan jumlah tersebut mengacu pada kebutuhan nasional yang hanya sebanyak 600 ribu hingga 620 ribu ton. Selain itu, pembatasan ini juga dilakukan guna meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.

Selain itu, ia juga mengatakan bakal transparan terkait siapa saja yang mendapat RIPH. Ia berjanji bakal menjabarkan siapa saja importir yang diberikan rekomendasi oleh Kementan.

Menurut Arif, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kecurigaan bahwa Kementan hanya memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu saja.

"Kemarin ada suara hanya 1-2 importir (yang diberikan rekomendasi), enggak. Pak Dirjen punya datanya ada 140. Jadi orang itu suka membuat opini, itu yang akan kami counter back kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ucap Arief.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk tahun ini pihaknya memang telah menerbitkan RIPH untuk 1,1 juta ton bawang putih untuk tahun. Namun, ia yakin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan kembali membatasi melalui Surat Persetujuan Impor (SPI).

"Kalau sudah dikeluarkan 1 juta ton tinggal Kemendag membatasi importasi supaya tidak over stok," ucap Arief.

Kementan telah menerbitkan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton pada tahun ini.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menjelaskan dalam penerapan penerbitan RIPH harus mengikuti aturan sesuai Permentan nomor 39 tahun 2019 tentang RIPH dan terbuka untuk semua pelaku usaha importir bawang putih.

"Saat ini sudah terbit 2 ratusan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton. Jadi bukan hanya beberapa importir saja," ucap Prihasto melalui keterangan resmi, Sabtu (14/10).

"Saya sampaikan bahwa, Wewenang perizinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan. Setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan PI (Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan," imbuhnya.

Prihasto menjelaskan pelaku usaha mengajukan RIPH bawang putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH. Apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan RIPH.

Ia pun menegaskan rekomendasi RIPH adalah rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa produk hortikultura yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan produk yang aman konsumsi dan bermutu baik.

Kemudian menerapkan prinsip telusur balik yang baik (traceability) dan memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan.

"RIPH diperlukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu syarat melakukan impor produk hortikultura," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]