abangda88 857Jutaan kata 991687Orang-orang telah membaca serialisasi
《surga500》
Ramai Rumor Jokowi Ajak Ketemu Megawati, Ini Tanggapan Istana******
JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan tak pernah ada ajakan atau permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membahas situasi pemilihan umum (pemilu) 2024.
“Nah, yang terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari bapak presiden untuk bertemu apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024 itu sama sekali tidak benar,” ujarnya kepada wartawan di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.
Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi
Meski begitu, Ari menegaskan bahwa pertemuan antar tokoh bangsa apalagi untuk kebaikan Negara memang sesuatu yang baik dan perlu untuk didukung sehingga poin tersebut yang selalu dijalankan oleh Presiden Ke-7 RI itu.
Menurutnya, selama ini Jokowi aktif bertemu dengan tokoh bangsa, mulai dari politisi, tokoh nasional, hingga ulama demi menjalin komunikasi dalam upaya membangun bangsa ini menjadi Negara yang besar.
Oleh sebab itu, dia menekankan apabila Kepala Negara pun terbuka bertemu dengan siapa pun tokoh bangsa, termasuk Megawati Soekarnoputri.
Kendati demikian, Ari menyebut belum ada waktu pasti untuk penjajakan antara kedua tokoh politik tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengamini bahwa Megawati selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi.
Apalagi, jika pertemua tersebut ditujukkan untuk memikirkan hajat rakyat Indonesia.
“Sejak dulu enggak ada persoalan, tetapi nanti kalo mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Pak Ahok. Namun, sejauh ini enggak ada [permintaan Jokowi bertemu dengan Megawati],” ucap Hasto.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Istana Buka Suara soal Isu Pertemuan Jokowi dan Megawati”
Sekjen PSI Sepakat dengan Jokowi, Presiden dan Menteri Boleh Kampanye******
JAKARTA — Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.
Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo
“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.
Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia.
Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.
“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.
Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.
“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.
Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Prabowo Subianto Dilaporkan ke Bawaslu******
SOLO —Calon Presiden (capres) Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu 2024 yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Capres nomor urut 2 itu diduga memberi arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) pada Kemenhan untuk mempromosikan pasangan calon Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 melalui akun X atau Twitter resmi milik Kemenhan.
Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss
Akun X bernama @Kemhan_RI diduga telah mempromosikan paslon Prabowo-Gibran pada saat mencuit Mess Perwira Soekani dengan cara menuliskan tagar tambahan #PrabowoGibran2024.
“ASN itu dilarang untuk terafiliasi di dalam Pemilu 2024, itu namanya tidak netral. Kami melaporkan Menhan Prabowo Subianto dan ASN yang memegang akun X Kemenhan atas dugaan pelanggaran Pemilu karena kami menduga ada arahan khusus untuk mempromosikan Prabowo-Gibran melalui fasilitas negara,” tutur Ketua Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih, Hemi Lavour di Kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Hemi mencurigai kemungkinan adanya arahan dari para petinggi Kemenhan untuk memberikan dukungan ke Prabowo-Gibran. Hal ini mengingat ASN yang berada di Kemenhan masih diisi oleh militer yang hanya bisa menuruti atasannya.
“Ini bukan pelanggaran administratif tetapi juga struktural, karena masih ada nuansa militeristik, ada unsur komando di Kemhan. Apakah mungkin ada cuitan tanpa ada perintah dari atasannya,” katanya.
Dia juga mendesak Kemenhan melakukan evaluasi internal agar tidak terjadi dugaan pelanggaran pemilu lainnya, mengingat Menhan Prabowo Subianto saat ini tengah menjadi peserta Pemilu 2024.
“Harus dilakukan evaluasi menyeluruh di internal mereka agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Prabowo Subianto Dilaporkan ke Bawaslu, Buntut Salah Hastag Akun Kemhan_RI”
Label:kumpulan bonus new member 100 to 5x、rtp pg soft、cara kredit tanpa dp di akulaku
Terkait:link situs slot resmi、agen288、depo gacor hari ini、sumbertogel、jp77 slot、putaran slot hari ini、gopek178、pola gacor olympus petir merah、sbo slot 138 login、mpomax
bab terbaru:slot pagi gacor(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《surga500》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,padi1618Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《surga500》bab terbaru。