paitosidney

Tetangga saya adalah succubus

Barisan Para Perantau Muda ke Jakarta: Sulit Menabung, Dibunuh Sepi******

Jakarta, sebuah kota yang menjadi magnet perantau untuk mengadu nasib. Iming-iming upah minimum kotayang tinggi dan bisa mengubah nasib lebih baik menjadi alasan para pencari kerjamemilih merantau ke ibu kota.

Biaya hidup di sana memang mahal, namun hal bukan menjadi penghalang bagi pencari kerja.

Leo (32) salah satunya, seorang pegawai swasta yang sudah bekerja dan hidup sebatang kara selama sembilan tahun di Jakarta. Perantau asal Solo, Jawa Tengah ini kerap merasa kesepian kala teringat dirinya jauh dari orang tua dan saudara.

Tak sekali ia berpikir untuk kembali ke kampung halamannya dan hidup berdekatan dengan keluarga, terutama kala pekerjaan menumpuk dan membuat lelah. Kondisi ini, membuatnya ingin bisa memeluk sang ibu dan makan masakannya.

"Sering banget mau pulang dan tinggal disana saja (Solo) saja sama keluarga gitu, terus pulang dimasakin ibu. Kalau capek dan kerjaan menumpuk bisa cerita. Sering banget ini saya rasakan, apalagi gaji bisa dibilang memang lebih besar dibandingkan kalau saya kerja di Solo, tapi ditambah dengan biaya hidup, bayar kos ya sama aja sih, yang ditabung juga sedikit, kadang malah enggak bisa nabung," ujarnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.

Leo menuturkan pada 2013, saat awal kali diterima sebagai pekerja di Jakarta, ia hanya menerima upah Rp4 juta per bulan.

Penghasilan saat itu dibagi untuk orang tua Rp1 juta, kos Rp1 juta, dan sisanya untuk biaya hidup sebulan, termasuk makan dan transportasi.

"Jadi orang tua sudah nggak bekerja dua-duanya. Jadi tiap bulan masih kirim, saya sama kakak saya kirim nya patungan, saya Rp1 juta per bulan dan kakak saya juga segitu. Saya ngekos juga, jadi dulu awal-awal bisa dibilang tabungan itu jarang ada. Makanya kalau pulang nunggu THR atau bonus dulu," kata Leo.

"Tapi kalau lagi mau beli sesuatu nih, misalnya ingin sepatu atau tas biasanya kurangi jatah jajan, misalnya suka beli kopi jadi dikurangi, makan pun jadi seadanya. Weekendsuka pergi, jadi dikurangi. Kalau nggak gitu gak bisa beli yang saya mau," imbuhnya.

Namun, sekarang Leo sedikit bersyukur karena gajinya sudah ada kenaikan yang cukup besar sejak pertama pertama kali bekerja. Saat ini ia menerima gaji lebih dari Rp10 juta. Meski demikian, tak membuatnya bisa hidup sesuka hati dan membeli apapun yang diinginkan.

Sebab, biaya untuk kosan dan orang tua juga bertambah karena harga-harga juga naik dan itu dirasakan orang tuanya juga di Solo. Saat ini ia tetap mengirimkan uang ke orang tuanya per bulan menjadi Rp2 juta, kosan sekitar Rp1,7 juta.

Terkadang, ia juga harus membantu kakaknya membayar uang sekolah keponakan atau sekadar membelikan sepatu dan tas sekolah. Belum lagi, ia pun memiliki kebutuhan yang lebih besar. Transportasi umum seperti ojek online mahal, harga makanan dan minuman untuk sehari-hari juga naik.

"Ya bisa dibilang nggak ada beda dari awal dulu. Cuma sekarang jadi bisa menabung konsisten per-bulannya. Jadi punya tabungan tetap gitu. Jadi sekarang kalau mau pulang bisa dadakan tanpa menunggu THR dulu," tuturnya.

Meski demikian, ia mengaku belum berniat untuk meninggalkan ibu kota, kendati banyak rintangan yang dihadapi dari 2013 sampai saat ini. Pasalnya, tinggal di Jakarta membuatnya merasakan hidup, setiap sudut ibu kota juga meninggalkan kenangan baginya bersama teman-teman seperjuangan.

"Duh belum kepikiran meninggalkan Jakarta. Masih betah sih walaupun berat. Jadi seru aja bisa ngobrol sama teman. Kadang kalau lagi stres banget rindu sekali sama orang tua. Cuma mikir lagi, kalau nanti pulang masih bisa kasi uang ke orang tua sebesar sekarang apa enggak gitu. Jadi ya tetap bertahan dulu disini, sampai sekarang masih berpikir gitu," jelasnya.

Kota Impian Perantau

Dewa agung palsu

Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi******

Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.

Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.

BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.

Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).

"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).

Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.

"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.

"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.

Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.

"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.

Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.

Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.

Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.

Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.

"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.

Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.

"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.

Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.

Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.

Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.

Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.

"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.

Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.

"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.

Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.

"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.

Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.

"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.

Berupaya Ikuti Perkembangan Zaman

Pemanggil Loli-ku

Cadangan Beras Menipis, Bulog Bakal Beli Beras Petani Harga Berapa Pun******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulogakan membeli berasdari petanidengan harga berapa pun. Pasalnya, cadangan beras menipis.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya, usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, dikutip dari detikcom, Jumat (28/10).

Meski dibeli dengan harga berapa pun, beras yang dijual harus sesuai dengan batas harga Bulog, yaitu Rp 9.000 per kilogram (kg).

Cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini memang belum mencapai 1,2 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan stok CBP Bulog per September 2022 sekitar 791 ribu ton. Karenanya, diperlukan peningkatan stok beras menjadi 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022.

Sebelumnya, guna meningkatkan CBP, Bulog, BPN, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Selasa (20/10).

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Komitmen Penyerapan Beras oleh seluruh Kabupaten/Kota, para mitra penggilingan, serta Bulog.

Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya memperkirakan total produksi beras tahun ini bakal meningkat menjadi 32,07 juta ton. Proyeksi itu tumbuh 2,26 persen dari realisasi tahun lalu yang tercatat 31,36 juta ton.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan prediksi kenaikan ini sejalan dengan luas panen yang juga meningkat.

"Luas panen pada 2022 diprediksi juga naik sebesar 1,87 persen menjadi 10,61 juta hektare (ha) dibanding 2021 (10,41 ha)," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (17/10).

Menurutnya, untuk bisa mencapai produksi panen yang diinginkan, maka potensi panen hingga tiga bulan ke depan perlu dijaga. Begitu juga dengan luas lahannya. Dengan begitu, produksi padi hingga beras tidak menurun yang signifikan.

Berdasarkan data BPS, sampai saat ini produksi beras terbesar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera dengan masing-masing kontribusi 56,12 persen dan 20,41 persen ke total produksi beras di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

BPS Catat Deflasi 0,11 Persen pada Oktober******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasisecara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.

Sementara itu, inflasi tahun kalender dari Januari hingga Oktober 2022 sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.

"Deflasi 0,11 persen month to month ini terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 112,87 pada September 2021 menjadi 112,75 di Oktober 2022," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).

Setianto menyebut komoditas utama yang menyumbang deflasi pada Oktober adalah cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, tomat, dan bawang merah.

Hal ini, kata dia, menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau deflasi terbesar, yaitu 0,97 persen dengan andil 0,25 persen ke deflasi

Lebih lanjut, berdasarkan komponennya, inflasi inti pada Oktober sebesar 3,31 persen secara tahunan dengan andil 2,81 persen. Sementara, untuk harga-harga bergejolak atau volatile food mengalami inflasi 7,19 persen dengan andil 1,18 persen.

Adapun harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price inflasi sebesar 13,28 persen secara tahunan dengan andil 2,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

Ekspor Kopi RI ke Jepang Terancam Usai Terdeteksi Kandung Isoprocarb******

Ekspor kopiIndonesia ke Jepangterancam usai bea cukai Negeri Matahari Terbit itu mendekteksi kandungan kimia isoprocarb, bahan kimia aktif cemaran residu pestisida, pada kopi Indonesia melebihi batas 0,01 ppm.

Pasalnya, sejak temuan itu, importer Jepang mulai melakukan pengecekan sampel atas kopi Indonesia. Hasil pengecekan mendeteksi kandungan isoprocrarb melebihi batas MRL (maximum residue limit) 0,01 ppm.

Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) menyebutkan akibat pengecekan itu, jumlah kontainer kopi Indonesia yang ditolak Jepang bertambah.

Bahkan end userdan industri di Jepang, berencana mengubah formulasi mereka untuk mengganti kopi Indonesia dengan kopi Vietnam.  Hal tersebut, menyebabkan Indonesia terancam kehilangan devisa sebesar US juta.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Hutama Sugandhi mengatakan, statistik ekspor kopi ke negara Jepang tahun 2022 tidak terlihat turun drastis, karena pengiriman tahun ini (2022) merupakan hasil penjualan 2021 lalu.

"Sejak Januari hingga sekarang, pihak Jepang sudah tidak lagi membeli kopi Indonesia khususnya kopi robusta dari Lampung. Sehingga dampak penurunan ekspor kopi ini, akan terlihat tahun depan,"kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima CNN Indonesia.com, Senin (31/10).

Hutama menyebutkan, pada 2023 mendatang, ekspor kopi pastinya akan turun drastis sampai 50 persen bahkan lebih.

Dengan demikian, Indonesia akan merugi lantaran volume ekspor kopi yang hilang itu mencapai lebih dari 18 ribu metrik ton atau minimal senilai US juta.

"Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat, kalau November mendatang masih belum bisa berjualan kopi karena masalah isoprocrarb, pasar kita di Jepang akan diserobot Vietnam. Kemungkinan industri-industri di Jepang, menggantikan formulasi mereka,"ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

Viral, Waroeng SS Potong Gaji Karyawan yang Terima BSU******

Waroeng SS (Spesial Sambal) mendadak viralkarena memotong gajikaryawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono buka suara atas kegaduhan ini. Dalam isi surat edaran per 21 Oktober di media sosial, Waroeng SS memutuskan memangkas gaji Rp300 ribu bagi karyawan penerima BSU. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

"Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Dalam surat tersebut, ia juga menyinggung soal pembayaran iuran BPJS karyawan Waroeng SS Indonesia yang dibiayai oleh perusahaan, bukan dari pemotongan gaji.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]