daftar link slot gacor

Dunia abu-abu yang berbeda

Food Estate Merauke Akan Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus******

Pemerintah akan menjadikan lumbung pangan (food estate) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus(KEK).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (10/10).

Airlangga mengatakan KEK tersebut akan dibuat di Merauke, Papua Selatan. Meski demikian, ia belum bisa mengatakan secara rinci berapa target produksi dari KEK food estateitu.

Ketua Umum Golkar itu juga mengatakan anggaran untuk KEK food estate akan diarahkan ke skema kerja sama pemerintah dengan swasta atau public-private partnership(PPP).

Sementara itu, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan Jokowi mengarahkan agar food estateterintegrasi antara pangan dan energi.

"Jadi poinnya seperti itu, sehingga tidak bisa separuh-separuh, karena potensimarketkan ada di Indonesia," ucap Arief.

Ia juga mengklaim RI memiliki banyak lahan produktif beserta infrastruktur yang mumpuni. Dengan begitu, produksi pangan darifood estatepun bisa masif.

Arief menambahkan saat ini pemerintah berfokus pada produksi dan gula melalui food estatetersebut.

"Kurang lebih seperti itu, kita percaya potensi kita sebagai produsen luar biasa. Jadi end to enditu adalah mulai hulunya, on farm-nya, logistiknya, pasca panennya pengolahannya sampai marketnya," tutur Arief.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estatemangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.

Jokowi pun sudah buka suara menepis kritikan tersebut. Ia menegaskan proses pembangunan lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan banyak pihak.

Jokowi menekankan gagasan membangun food estate demi mengantisipasi krisis pangan global. Ia menyebut semua negara tengah menghadapi krisis pangan, seperti persoalan gandum serta beras yang langka dan menjadi problem di semua negara.

"Kalau membangun food estatetak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25 persen, ketiga baru, biasanya keenam, ketujuh baru pada kondisi normal. Jadi tak semudah dibayangkan," kata Jokowi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Akan tetapi, Jokowi sadar pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan. Ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan dengan baik.

"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama. Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan," jelasnya.

zaman Ayutthaya

Pengusaha Minta Presiden 2024******

Ketua Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta kepada presiden terpilih pada Pilpres 2024melanjutkan sejumlah program dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setidaknya ada sembilan program Jokowi yang ia minta dilanjutkan.

Pertama, reformasi struktural terhadap iklim usaha sektoral dan lintas sektoral. Menurut Shinta, kebihan program Jokowi ini perlu dilanjutkan khususnya agar lebih berorientasi pada peningkatan daya saing manufaktur, ekspor dan penciptaan green/sustainable economy.

Ketiga, reformasi sumber daya manusia (SDM), khususnya agar struktur skills setpekerja tidak lagi terkonsentrasi pada unskilled workers.

"Tetapi pada skilled workersyang dibutuhkan di era industri 4.0 dan digitalisasi ekonomi beserta dengan iklim ketenagakerjaan yang dibutuhkan," imbuh Shinta.

Keempat, keterbukaan ekonomi strategis yang disertai dengan penyesuaian domestik untuk peningkatan daya saing ekspor nasional dan inbound investasi.

Kelima, target Indonesia maju 2045.Keenam, stabilitas makro ekonomi.

Ketujuh, transisi energi dan target nasional determined contribution.

Kedelapan, penguatan akses keuangan dan pemberdayaan bagi UMKM. Kesembilan, memastikan mekanisme riil proyek strategis pemerintah (Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan proyek infrastruktur lainnya).

Lebih lanjut, Shinta juga mengungkapkan APINDO mendukung keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya memberikan dukungan dengan cara membantu pemerintah menarik investasi masuk ke IKN. Apalagi, belakangan investasi dari pengusaha lokal pun sudah masuk.

[Gambas:Video CNN]

"Memang kalau kita lihat mau menarik investor asing, mereka melihat investor lokalnya masuk. Jadi di situ kebetulan kami juga ke sana dengan beberapa pengusaha lokal yang melakukan groundbreaking dan itu menunjukan awal pengusaha lokal berpartisipasi," jelas Shinta.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan APINDO telah menjembatani para investor dengan pengusaha lokal. Menurutnya, pengusaha lokal harus ikut dilibatkan dalam pembangunan IKN.

"Jadi, kami coba untuk memfasilitasi apa kebutuhan dari (investor) apakah itu dari konstruksi, proyek-proyek apa yang mereka bisa bermitra dengan pengusaha lokal juga, ini harus jadi program kita bersama," pungkasnya.

Pejuang mutlak

Kubu Pontjo Seret HGB IKN yang Bisa 160 Tahun ke Kisruh Hotel Sultan******

Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco menyeret perlakuan khusus pemerintah yang memberikan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun ke investorIKNNusantara ke kisruh Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo mengatakan keistimewaan itu  tak sebanding dengan yang dilakukan pemerintah kepada kliennya.

Pasalnya, HGB yang dimiliki kliennya di Hotel Sultan sekarang ini malah dipermasalahkan pemerintah meskipun saat ini masih menjadi hak Indobuildco. Pemerintah bahkan berencana mencabut HGB itu,

Berdasarkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang baru disahkan pada Selasa (3/10), hak kelolaan atas lahan dalam bentuk HGU di IKN terbagi menjadi dua siklus.

Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus ini selesai dan investor mau melanjutkannya, hak itu bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan masa penguasaan yang sama.

Sedangkan, pelaku usaha diberikan HGB dengan jangka waktu paling lama 80 tahun di IKN dalam satu siklus.

Hak ini juga bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan waktu yang identik atau jika ditotal HGB di IKN mencapai 160 tahun lamanya.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. ( CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Hamdan mengatakan PT Indobuildco  saat ini masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan. Tapi, pemerintah malah ingin mencabut izin tersebut.

Hamdan menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo itu seharusnya diberikan prioritas untuk memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun lagi. Apalagi, hak mereka baru habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," kata Hamdan.

Ia mengklaim HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, menurutnya PT Indobuildco masih berhak untuk memperbaharui hak 30 tahun lagi atau sampai 2053).

Selain itu, Hamdan mengklaim pemilik HGB yang sudah menghabiskan masa 80 tahun masih memiliki hak prioritas baru, asalkan lokasi tersebut masih digunakan.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan pihaknya bersiap mencabut izin usaha PT Indobuildco di dalam online single submission (OSS). Ini dilakukan usai Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal HGB Hotel Sultan.

Tina mengatakan reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Jika HGB-nya sudah tidak aktif, maka kalau persyaratan tidak ada, kira-kira prosedurnya bagaimana? Tentu kan tidak berlaku lagi juga. Jadi, hubungannya sangat erat, artinya pemerintah satu suara dalam apa yang dilakukan terhadap yang kita sama-sama saksikan dalam beberapa pekan ini," ujar Tina usai menghadiri HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk nggak? Tiketnya jadi nggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Kubu Pontjo Sutowo Klaim Berhak Kuasai Hotel Sultan hingga 2053******

Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco bersikukuh masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan hingga 2053.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo itu seharusnya diberikan prioritas untuk memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun lagi. Terlebih, hak mereka sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," kata Hamdan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/10).

Selain itu, Hamdan mengklaim pemilik HGB yang sudah menghabiskan masa 80 tahun masih memiliki hak prioritas baru, asalkan lokasi tersebut masih digunakan.

Ia lantas membandingkan perlakuan kepada pihak Pontjo Sutowo dengan investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hamdan merasa tak adil karena pemerintah memberikan kuasa atas lahan di IKN hingga 190 tahun lamanya dalam bentuk hak guna usaha (HGU).

Berdasarkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang baru disahkan pada Selasa (3/10), hak kelolaan atas lahan dalam bentuk HGU di IKN terbagi menjadi dua siklus.

Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus ini selesai dan investor mau melanjutkannya, hak itu bisa diperpanjang ke siklus keduadengan masa penguasaan yang sama.

Sedangkan pelaku usaha diberikan HGB dengan jangka waktu paling lama 80 tahun di IKN dalam satu siklus.

Hak ini juga bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan waktu yang identik atau jika ditotal HGB di IKN mencapai 160 tahun lamanya.

Di lain sisi, Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan pihaknya bersiap mencabut izin usaha PT Indobuildco di dalam online single submission(OSS). Ini dilakukan usai Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal HGB Hotel Sultan.

Tina mengatakan reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Jika HGB-nya sudah tidak aktif, maka kalau persyaratan tidak ada, kira-kira prosedurnya bagaimana? Tentu kan tidak berlaku lagi juga... Jadi, hubungannya sangat erat, artinya pemerintah satu suara dalam apa yang dilakukan terhadap yang kita sama-sama saksikan dalam beberapa pekan ini," ujar Tina usai menghadiri HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Defend ID Sebut RI Baru Bebas Impor Senjata 15 Tahun Lagi******

PT Len Industri (Persero) selaku induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan Defend IDmeramal Indonesia baru merdeka dari impor Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam 15 tahun ke depan.

Bos PT Len Industri Bobby Rasyidin menyebut pemenuhan Alutsista dari produk anak bangsa menjadi amanah bagi Defend ID. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya subtitusi impor, menjaga kemandirian teknologi pertahanan, hingga mulai mempunyai teknologi buatan Indonesia.

"Walaupun ini bukan hal yang gampang, kita harus pilih dan pilah mana yang harus kita kuasai dulu. Alhamdulillah senjata ringan kita sudah tidak impor lagi, amunisi sudah tak impor lagi, kendaraan operasional, kendaraan taktis, kita sudah jauh produksi di dalam negeri dibanding impor," jelasnya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Ia lantas menyinggung proyek kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menggarap jet tempur KF-21. Bobby menyebut Defend ID berpartisipasi aktif dalam menjalankan proyek tersebut.

"Banyak juga kerja sama pengembangan teknologi dengan teknologi owner-nya. Diharapkan 10 tahun-15 tahun kita bisa mandiri (bebas impor)," tegasnya.

Infografis Perputaran Uang Judi Online di Indonesia 2017-2022. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Di lain sisi, ia ikut menyoroti konflik geopolitik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Menurutnya, peperangan yang pecah di negara lain umumnya bakal membuat saham industri pertahanan meroket.

Namun, ada dampak buruk yang ditimbulkan, yakni proses pembuatan Alutsista menjadi molor. Bahkan, beberapa negara menutup ekspornya di tengah konflik geopolitik, termasuk Pemerintah China yang tak lagi menjual drone ke negara lain.

"Alhamdulillahdari buahnya konflik, konflik, konflik ini tak ada yang mampir di industri pertahanan kita, jadi ekspor kita tidak terpengaruh sama sekali. Tak ada yang minta. Dari sisi baiknya, senjata kita tidak digunakan untuk bunuh manusia. Itu yang paling penting, positifnya," kata Bobby.

"Konflik ini (Israel-Palestina) tidak terjadi kemarin saja. Ketika Rusia invasi ke Ukraina, itu hampir semua saham industri pertahanan terbang karena backlog-nya jadi panjang. Misal Lockhead Martin yang bikin pesawat di sana 2 tahun, sekarang kalau gak salah jadi 7 tahun-8 tahun. Jadi order hari ini, baru 8 tahun lagi pesawatnya ada," tandasnya.

Khusus dengan Israel, Defend ID menegaskan sama sekali tidak ada kerja sama dengan negara tersebut. Lalu, Bobby mengklaim Pemerintah Indonesia memang melarang BUMN pertahanan menyuplai senjata ke negara yang sedang berkonflik.

[Gambas:Video CNN]

Monster Apartemen Sehari-hari

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]