paito 2023

Cerita Desa Kecil

Bobby Nasution Pecat Dirut PUD Pembangunan Pelanggar Perda Kota Medan******

Wali Kota MedanBobby Nasution memecat Gerald Partogi Siahaan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PUD (Perusahaan Umum Daerah) Pembangunan Kota Medan, Selasa (9/5)

"Pada hari ini kami menyampaikan Direktur Utama PUD Pembangunan kami berhentikan dari tugasnya dan akan digantikan sementara direktur yang ada di PUD Pembangunan," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (9/5).

Menurut Bobby, Gerald Partogi dicopot berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan hasil rekomendasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Dewan Pengawas.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Agus Suriono menjelaskan pemberhentian Gerald dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan inspektorat dan dewan pengawas.

"Hasilnya; jajaran Direksi PUD Pembangunan tidak solid. Itu saja," jelas Agus Suriono.

Dia menambahkan PUD Pembangunan sebenarnya ingin maju. Selain itu ada investor yang ingin masuk.

Namun katanya, jajaran direksi PUD Pembangunan ternyata tidak solid. Masalah itu katanya, menjadi hambatan bagi investor yang ingin masuk.

"Oleh karenanya dilakukan evaluasi dan hasilnya memberhentikan direktur utama. Selanjutnya, menunjuk Pelaksana Tugas Dirut Utama dari lingkungan jajaran Direksi PUD Pembangunan," papar Agus Suriono.

Agus mengatakan berdasarkan peraturan daerah jajaran direksi BUMD itu harus solid dan kolektif. Jika tidak solid, tentunya telah melanggar perda.

"Artinya, jika tidak solid berarti melanggar Perda. Itu saja, tidak ada yang lain. Sebab, ada rencana investor yang mau masuk. Jika jajaran direksi tidak solid, tentunya bakal akan jadi masalah. Itu saja, tidak ada yang lain," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

Respons Temuan Luhut, GAPKI Yakin Perusahaan Sawit Taat Bayar Pajak******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajaksehingga tak masuk dalam temuan pemerintah.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

Pengusaha Prediksi Okupansi Hotel Bali Naik 5 Persen Berkat KTT Asean******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali memprediksi okupansi hotel di Pulau Dewata naik 5 persen berkat gelaran KTT Asean ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 hingga 11 Mei 2023.

"Peningkatan pasti ada cuman tidak signifikan. Karena kan sebagian besar juga delegasinya menginap di Labuan Bajo. Lima persen (peningkatan) sudah bersyukur," ujar Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat dihubungi Selasa (9/5).

Menurut Suryawijaya, sejumlah delegasi KTT ASEAN berpeluang menginap di hotel Bali. Pasalnya, hotel di Labuan Bajo masih terbatas.

Ia juga meyakini ada kepala negara yang akan menginap di hotel Bali di sela gelaran konferensi tersebut. Pasalnya, salah satu negara seperti Brunei Darussalam memiliki hotel di Bali yaitu Hotel Nusa Dua Beach.

"Kalau saya lihat pasti ada (kepala negara yang menginap di hotel Bali). Karena ada yang punya hotel juga di Bali, contohnya Negara Brunei, itu Nusa Dua Beach hotel punyanya Brunei. Kemungkinan besar warga Brunei bisa saja (atau) sultan Brunei bisa ke sana (dengan anggotanya)," imbuhnya.

Kendati demikian, ia memperkirakan durasi menginap delegasi di Pulau Bali tidak akan lama.

"Acara resminya dua hari kalau dia memasuki weekendnanti tentu akan ditambah dua hari lagi. Biasanya kepala negara tidak bisa meninggalkan negaranya lama, apalagi mereka bawa pesawat pribadi banyak," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

Jokowi Tunjuk Mentan Jadi Menperin Ad Interim******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Perindustrian Ad Interim. SYL menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita, yang mengajukan cuti kerja dari dari 15-23 Mei 2023.

Penunjukan tersebut sesuai dengan surat permohonan Menperin dengan Nomor B/139/M-IND/KP/IV/2023 yang dibuat Agus. Dalam surat itu, Agus memohon cuti kepada Jokowi dan merekomendasikan SYL sebagai pengganti sementaranya.

"Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian sebagai Menteri Perindustrian Ad Interim Menteri Perindustrian," tulis Agus, dikutip dari rilis pers Kementerian Pertanian, Jumat (5/5).

CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi pengajuan cuti Agus Gumiwang kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dan juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif. Keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Gegap Gempita Konser Coldplay, Seberapa Besar Dampaknya ke Ekonomi?******

Berbagai kegiatan atau acara besar sudah dilakukan seiring berakhirnya pandemi covid-19. Tak hanya pertandingan olahraga atau konser musik band lokal, penyanyi luar negeri pun sudah mulai melakukan konserbesar-besaran di Indonesia.

Beberapa diantaranya adalah konser boyband dan girl group asal Korea Selatan, NCT Dream dan Blackpink. Terbaru dan paling dinantikan adalah grup musik Coldplay yang bakal manggung di Stadion Utama GBK, Jakarta pada 15 November mendatang.

Meski penyelenggaraan konser grup musik asal Inggris ini di Indonesia masih lama, tapi antusias masyarakat sudah sangat tinggi. Pasalnya, ini pertama kalinya Coldplay mengadakan konser di Indonesia sejak dibentuk pada 1996 lalu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat dampak ekonomi dari penyelenggaraan konser musik internasional ke Indonesia tak terlalu besar. Terlebih, kegiatan ini menjadi bagian sub sektor ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif kontribusinya ke PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 6,98 persen. Berarti konser atau pertunjukkan musik yang hanya bagian dari itu, dampaknya relatif kecil karena di bawahnya," kata Bhima kepadaCNN Indonesia.com, Rabu (10/5).

Menurut Bhima, gelaran konser band internasional akan memberikan dampak setidaknya terhadap konsumsi masyarakat kelas menengah atas. Hal ini melihat harga tiketnya yang tidak murah.

"Ada efek pasca pandemi pengeluaran rekreasi masyarakat meningkat bahkan bisa lebih tinggi dari sebelum pandemi termasuk acara konser musik. Masyarakat bosan selama pandemi sehingga setelah mobilitas longgar, langsung mengeluarkan belanja rekreasi," jelasnya.

Kendati, memang keuntungannya hanya akan terbagi di beberapa sektor saja, misalnya perhotelan, UMKM sekitar, dan penjual souvenir. Tapi keuntungan yang didapatkan sektor tersebut juga tergantung penyanyi yang didatangkan.

"Angkanya variatif tapi bisa sampai pendapatan total puluhan miliar per konser kalau artis yang tampil papan atas seperti Coldplay," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Batu Loncatan Promosi Indonesia