permainan slot yang mudah menang

bunga akulaku cicilan 808Jutaan kata 13736Orang-orang telah membaca serialisasi

《permainan slot yang mudah menang》

PBB Tinjau Pembangunan Proyek IKN******

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunjungi proyek IKN Nusantara pada Minggu (17/12) untuk meninjau apakah proyek itu sudah selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) atau belum.

Kunjungan dilakukan melalui UNESCAP, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik.

Ada dua lokasi proyek IKN yang mereka kunjungi. Dua lokasi itu berkaitan dengan reforestasi di Nusantara dan pemberdayaan masyarakat.

Usai peninjauan Executive Director UNESCAP Armida Alisjahbana mengatakan proses pembangunan IKN telah selaras dalam prinsip dan tren global saat ini. Ia mengatakan pembangunan juga sudah mendukung keberlanjutan dalam pembangunan kota modern.

"Sustainability(keberlanjutan) merupakan poin utama yang saya lihat dalam kunjungan kali ini, dengan upaya Otorita IKN melakukan reforestasi serta memberikan upskilling (pemberdayaan) kepada warga sekitar dalam menunjang mata pencaharian yang berkelanjutan. Ini adalah langkah pertama yang bagus," ungkap Armida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/12).

Ia menambahkan dua program penghijauan dan pemberdayaan yang dikunjungi oleh UNESCAP di proyek IKN tersebut akan menjadi salah satu sumber data yang  menjadi laporan dalam VLR nusantara mengenai perkembangan SDGs di Indonesia pada High-Level Political Forum SDGs.

Forum itu sedianya akan dilaksanakan di New York pada 2024.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut implementasi SDGs memang menjadi perhatian penting dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Perhatian pertama kami (Otorita IKN) dalam membangun Nusantara adalah menjadikannya sebagai sustainabledan livable city(kota layak hidup dan berkelanjutan), pengimplementasian SDG sudah kita masukkan dalam setiap proyek di Nusantara, di mana terlihat dalam Persemaian Mentawir sebagai langkah awal reforestasi serta Pertanian Hidroponik dari Warga Sepaku yang menjadi aksi dukungan usaha ekonomi yang berkelanjutan," katanya.

Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN Diani Sadiawati menyebut saat ini Otorita IKN sudah membangun berbagai proyek yang berprinsip dengan SDGs.

Ia juga menyebutkan bahwa rencana pada groundbreaking Nusantara ketiga nantinya akan lebih banyak terkait dengan proyek keberlanjutan atau proyek hijau.

"Saat ini Otorita IKN sedang menyusun VLR didukung UNESCAP dan mitra/organisasi internasional lainnya untuk nantinya menjadi bentuk monitoring pelaksanaan SDGs di Nusantara secara berkelanjutan. Setidaknya, 9 dari 17 tujuan SDGs akan kami kembangkan dalam VLR mengingat ini adalah kota yang baru dibangun," kata Diani.

[Gambas:Video CNN]

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Label：kudetabet98、bo slot online、situs slot terbaik indonesia

Terkait：jam gacor slot hari ini、hoki633、68 togel、slot gacor untuk pemula、situs slot gacor asia、bandar togel terpercaya、aladin4d、berlian slot link alternatif、337sports、situs maxwin slot

bab terbaru：cara pinjam easycash（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09