kta kredivo

Tertawa Erythrina

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Airbus Ketiban Pesanan Pesawat dari Dua Pelanggan Boeing di Asia******

Airbusmenerima pesanan 65 jet dari dua maskapai besar Asia, yang merupakan pelanggan utama Boeing, yakni Japan Airlines dan Korean Air.

Dilaporkan Reuters, Kamis (21/3), Japan Airlines (JAL) akan membeli 21 jet berbadan lebar A350-900 dan 11 jet berbadan sempit A321neo dari Airbus. Pesanan dari maskapai penerbangan terbesar kedua di Jepang ini memungkinkan Airbus untuk memperluas jangkauannya.

Selain itu, JAL juga menyatakan akan membeli 10 jet Boeing 787 Dreamliner.

Pesanan dari kedua maskapai tersebut menjadi keuntungan bagi Airbus ketika Boeing bergulat dengan masalah kualitas setelah pintu Boeing 737 MAX 9 yang meledak.

Namun, turunnya pesanan pesawat Boeing bukan akibat langsung dari masalah yang dialami pembuat pesawat tersebut.

Menurut Boeing, mereka memiliki 65 persen pangsa pasar layanan di Asia Timur Laut, yang mencakup Taiwan, Korea, dan Jepang. Boeing juga mencatat telah memenangkan pesanan sebelumnya dengan JAL dan Korean Air.

"Kami sangat mengapresiasi Japan Airlines atas kepercayaan mereka terhadap 787 Dreamliner, yang merupakan pesawat penumpang berbadan lebar paling populer dalam sejarah penerbangan," kata Boeing dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Airbus terus meningkatkan pangsa pasar lorong tunggal dengan A321neo setelah terjadinya berbagai krisis yang melibatkan Boeing.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Pelindo Prediksi Penumpang Mudik di Pelabuhan Makassar Naik 6 Persen******

General Manager (GM) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Makassar Iwan Sjarifuddin memprediksi jumlah penumpang di Pelabuhan Makassar meningkat 6 persen pada musim mudik lebaran tahun ini.

Iwan menyebutkan musim lebaran tahun lalu pihaknya mencatat jumlah penumpang naik dan turun di Pelabuhan Makassar sebanyak 107.875 orang.

"(Jumlah penumpang 2023) mengalami trendpertumbuhan sebesar 122,06 persen, jika dibandingkan dengan musim mudik 2022 lalu," kata Iwan, Senin (18/3).

"Diprediksi musim mudik lebaran tahun ini jumlah arus penumpang kapal di Pelabuhan Makassar akan sebanyak 114.348 orang," bebernya.

Sementara untuk puncak arus mudik dan arus balik di Pelabuhan Makassar, kata Iwan akan terjadi pada H-10 dan H+10 Idul Fitri 1445 H.

"Kita berharap momen mudik lebaran tahun ini berjalan aman, nyaman, dan lancar, sehingga para pemudik yang menggunakan moda transportasi laut bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta di kampung halaman masing-masing," pungkasnya.

Diketahui bahwa Pelabuhan Makassar yang menjadi hub di Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu mencatat jumlah penumpang yang paling banyak, khususnya di musim mudik Lebaran, dibandingkan pelabuhan-pelabuhan lain di bawah kelolaan Pelindo Regional 4, di antaranya Pelabuhan Kendari, Pantoloan, Manado, Bitung, Gorontalo, Balikpapan, Jayapura, dan Pelabuhan Merauke di Papua.

[Gambas:Video CNN]

terlahir sebagai penjahat

Erick Thohir Ajukan PMN ke DPR Rp57,8 T hingga 2025******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2024 dan 2025 senilai total Rp57,8 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR RI.

Erick menjelaskan PMN 2024 berasal dari cadangan pembiayaan investasi dengan total Rp13,6 triliun, mulai dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru Rp2 triliun.

"PT Hutama Karya penyelesaian tugas Tol Palembang-Betung Rp1,6 triliun. Lalu Reasuransi Indonesia Utama untuk penguatan permodalan Rp1 triliun. Lalu, Pelni pembelian tiga kapal perintis yaitu Rp3 triliun. Lalu INKA, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi itu kurang lebih Rp2 triliun, lalu penyehatan ID Food untuk penguatan modal Rp1 triliun, dan penguatan permodalan penjaminan KUR yang ada di IFG yaitu Rp3 triliun," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

"Untuk APBN 2025, secara PMN-nya, kita mengusulkan Rp44 triliun, di mana yang terbesar itu dari Hutama Karya, pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) fase II dan III, yaitu Rp13,8 triliun," lanjut Erick.

Selain Hutama Karya, PMN 2025 juga akan diberikan kepada Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN Rp3 triliun untuk program listrik desa, IFG Group sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR, PT Pelni sebesar Rp2,5 trilin untuk pengadaan kapal baru, dan Biofarma untuk fasilitas capex baru Rp2,2 triliun.

Kemudian BUMN akan memberikan PMN 2025 kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, Danareksa sebesar Rp2 triliun, PT KAI Rp1,8 triliun, ID Food sebesar Rp1,62 triliun, PT PP Rp1,56 triliun, Perum Damri Rp1 triliun, Perumnas Rp1 triliun, dan PT INKA Rp976 miliar.

Lebih lanjut, Erick pun memperkirakan perusahaan negara hanya bisa memberi setoran dividen ke negara sebesar Rp279,7 triliun pada 2020-2024. Sementara estimasi kebutuhan suntikan PMN sebesar Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

Erick menyebut proporsi dividen BUMN yang lebih besar dari PMN, yakni 55 persen dan 45 persen, mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN, masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 (persen) dibandingkan 45 persen," kata dia.

Dalam paparannya, Erick menjelaskan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp226,1 triliun. Rinciannya, R27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024.

Sementara itu, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, dan Rp85,5 triliun pada 2024.

Selain dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp292 triliun atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp125 triliun dan 2022 sebesar Rp254 triliun.

Ia menyebut total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp309 triliun dikarenakan ada non-cash senilai Rp55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia.

"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Kepala OIKN Curhat ke DPR Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp21,7 Miliar******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.

"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.

Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.

Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.

Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.

"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.

Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.

Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.

Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.

Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Guang Nao Wu Zun

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]