fullbet77

gelang musim semi ilahi

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

FBI Selidiki Peretasan Media Sosial SEC Jelang Persetujuan ETF Bitcoin******

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat(Securities and Exchange Commission/SEC) mengatakan mengatakan Biro Investigasi Federal (FBI) sedang menyelidiki peretasan akun media sosial lembaga tersebut.

Peretasan tersebut mengguncang pasar kripto lantaran menjelang persetujuan SEC atas ETF Bitcoin diperdagangkan di bursa AS pada Rabu (10/1) malam.

"SEC terus menyelidiki masalah ini dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait, termasuk Kantor Inspektur Jenderal SEC dan FBI," kata juru bicara SEC dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN, Rabu (10/1).

Sementara itu, harga Bitcoin sempat melonjak pada Selasa (9/1) setelah akun X milik SEC memposting unggahan yang mengatakan mereka selalu regulator menyetujui ETF Bitcoin.

Persetujuan SEC memang sangat dinantikan investor karena akan membantu membawa Bitcoin lebih jauh ke arus utama dan memudahkan orang untuk membeli. Salah satu pertukaran kripto, Coinbase, bahkan memposting pesan perayaan di media sosial karena persetujuan SEC tersebut.

Namun, 15 menit kemudian Ketua SEC Gary Gensler mengatakan akun lembaga tersebut telah diretas sehingga unggahan tersebut tidak sah.

Ketua Komite Perbankan Senat Sherrod Brown menambahkan akses tidak sah ke akun SEC dapat merusak pasar dan misi lembaga tersebut.

Brown berharap SEC terus mendorong Kantor Inspektur Jenderal SEC untuk menyelidiki insiden tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

Warga Depok Borong 2 TV******

Salah satu konsumen Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat mendapat potongan diskon membeli dua unit TV, kulkas dan dispenser hingga Rp5,7 juta saat Transmart Full Day Sale.

Tonny (43) karyawan swasta asal Depok, Jawa Barat sengaja berkunjung ke Transmart untuk mengisi rumah barunya dengan sederet barang elektronik.

Lihat Juga : Tampil Kece di Tahun Baru dengan Outfit dari Transmart, Cek Promonya

Lebih lanjut ia mengaku dapat info kalau Transmart diskon besar-besaran Full Day Sale ini lewat sejumlah pemberitaan di media online.

Program promo Transmart Full Day Sale yang berlangsung Sabtu (30/12) mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Jika pembeli ingin dapatkan diskon tambahan 20 persen, bisa melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Tak hanya itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk beragam produk terpilih di Transmart Full Day Sale yang berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Murah Banget, Dining Set di Transmart Diskon sampai Rp800 Ribuan

Yan Shuai

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Promo Fantastis, Kulkas SBS di Transmart Diskon Rp3 Jutaan******

Beli kulkas di Transmart bikin untung karena lagi ada Transmart Full Day Sale yang kasih diskon dan promo fantastis!

Jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini. Promo ini cuma berlangsung selama dua hari pada Sabtu (17/2) dan Minggu (18/2).

Lihat Juga : Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan syarat pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Jadi pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Saatnya borong belanjaan dan bawa pulang kulkas impian dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Bulog Sebut Beras Impor Sisa 2023 Bakal Masuk Sebelum Panen Raya******

Manajer Humas dan Kelembagaan PerumBulog Tomi Wijaya menyebutberas impor sisa 2023 bakal masuk ke Indonesia sebelum musim panen raya.

Tomi mengatakan sejak diberikan penugasan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bulog langsung memproses masuknya beras impor itu.

"Sebagian besar sudah masuk, hanya sisa sedikit dalam perjalanan yang baru dikontrak akhir tahun lalu," kata Tomi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/1).

"Sisa dalam perjalanan diperkirakan akan masuk semua bulan Februari, artinya sebelum panen raya," lanjut dia.

Musim panen raya pertama tahun ini kemungkinan paling cepat pada April mendatang. Namun bisa jadi mundur ke Mei-Juni 2024.

Terkait dengan itu, Jokowi menuturkan pemerintah melalui Perum Bulog telah menandatangani kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari India untuk 2024.

"Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Pak Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, 'Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton'," ungkap Jokowi dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di st Regis Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

"Saya sampaikan keinginan untuk impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau siangnya kemudian dan timnya di Thailand sampaikan ke saya, sorenya 'Presiden Jokowi, 2 juta ton Thailand siap kirim ke Indonesia'," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di tanah air.

"Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan. Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul terkait dengan pembaruan informasi dari pihak narasumber.