auto togel

link slot depo 5k dana 2Jutaan kata 752767Orang-orang telah membaca serialisasi

《auto togel》

Kaops Damai Cartenz: 3 KKB tertembak saat kontak senjata di Sugapa******

Memang benar dari laporan yang diterima ada tiga anggota KKB tertembak saat kontak tembak yang terjadi Minggu (21/1)

Jayapura (ANTARA) - Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani menyatakan tiga anggota KKB tertembak saat kontak tembak di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Tiga anggota KKB yang tertembak itu terlibat penyerangan ke Pos Brimob hingga menyebabkannya seorang anggota yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz, gugur.

"Memang benar dari laporan yang diterima ada tiga anggota KKB tertembak saat kontak tembak yang terjadi Minggu (21/1) yaitu Oni Kobagau, Jaringan Belau, dan Agusti," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya diterima di Jayapura, Senin.

Kaops Damai Cartenz menjelaskan, informasi tertembak-nya tiga anggota KKB itu didapat dari laporan anggota di lapangan.

Baca juga: Satgas Damai Cartenz perkuat pengamanan di sembilan daerah operasi

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Ketiga anggota KKB yang tertembak dibawa kabur rekan-rekannya dan mereka adalah anak buah Yoswa Maisani, yang merupakan kelompok dipimpin Guspi Waker.

Yoswa Maisani sendiri merupakan komandan lapangan yang memimpin kelompok tersebut, dan kelompok ini dikenal sering melakukan aksi yang telah menimbulkan korban baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil, jelas Kombes Faizal Rahmadani.

Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP dr. Bayu Suseno menambahkan, selain menyebabkan seorang anggota Brimob yakni Briptu Anumerta Alfando Steve Karamoy gugur, KKB juga menembak warga sipil Yusak Sondegau, hingga tewas.

Insiden yang terjadi Jumat (19/1) itu dipimpin Apen Kobogau yang menjabat Wakil Pangkodap VIII yang dilakukan dari belakang towerBTS Telkomsel, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, ujar AKBP Bayu Suseno.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

PN Jaksel benarkan Firli kembali daftarkan praperadilan******

Jakarta (ANTARA) - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto membenarkan telah menerima pendaftaran kembali gugatan praperadilan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

“Bahwa benar ada permohonan praperadilan yang didaftarkan kembali oleh Komjen Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari kemarin,” kata Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Permohonan praperadilan itu, kata Djuyamto, telah ditindaklanjuti oleh PN Jaksel dengan menunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara serta jadwal sidang pertama.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Estiono,” kata Djuyamto.

Kemudian, untuk persidangan awal yakni mendengarkan gugatan pemohon dijadwalkan pekan depan.

“Sidang pertama Selasa tanggal 30 Januari 2024,” ujarnya.

Baca juga: Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri

Sebelumnya, Firli Bahuri telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka.

Gugatan Praperadilan tersebut telah diputus oleh PN Jaksel pada Selasa (19/12). Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan purnawirawan Polri tersebut.

"Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa.

Imelda mengatakan penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga, status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Firli ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati
Baca juga: Firli ditanyai 13 pertanyaan selama pemeriksaan 3 jam

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Label：onictoto、pola trik main slot、erek 75

Terkait：slot demo gacor x500、biar dapat uang、kumpulan situs slot terbaru、slot88 demo、joker untung99、ina slot、gacor slot login、link slot olympus gacor、slot gacor member baru、slot 168 bet

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：ide777（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

erek erek 2 d bergambar

situs game online gacor

cara dapat uang puluhan juta

slot play online

game slot online terbaru

kampusBacaan TerkaitMore+

Akademi Tertinggi

gimana cara menang

Kiat menghindari asupan kalori berlebih selama bulan puasa******

Jakarta (ANTARA) - Bagi warga Muslim yang menunaikan ibadah puasa, frekuensi makan selama bulan Ramadhan memang berkurang menjadi dua kali sehari, yakni pada saat sahur dan berbuka puasa.

Kendati demikian, ahli gizi dan konten kreator edukasi kesehatan Putri MJ S.Gz menyampaikan bahwa jika tidak disertai dengan pemilihan dan pengaturan makan yang tepat pada saat berbuka puasa maupun sahur maka asupan kalori harian malah bisa melampaui kebutuhan tubuh selama bulan puasa.

"Puasa itu momen yang cukup bagus untuk mengurangi kalori, karena kita makan cuma dua kali, asalkan makanan yang kita pilih saat buka puasa sama saat sahur tepat, sesuai dengan kebutuhan gizi, yang sudah dikurangi untuk orang obesitas," katanya dalam acara edukasi mengenai obesitas di Jakarta, Senin.

Sarjana ilmu gizi dari Universitas Diponegoro itu mengatakan, orang yang mengalami obesitas selama berpuasa bisa mengurangi asupan kalori 300 sampai 350 dengan pemantauan ahli gizi.

Menurut dia, upaya pengurangan asupan kalori selama berpuasa bisa dilakukan dengan menjalankan diet defisit kalori terencana dibarengi dengan olahraga.

Baca juga: Pasien diabetes dianjurkan konsultasi ke dokter jika hendak berpuasa

Putri menyarankan orang yang berpuasa mengonsumsi banyak sayur dan buah saat sahur maupun berbuka puasa karena keduanya tidak mengandung kalori berlebih.

Ia mengatakan, porsi makan saat berbuka puasa sebaiknya tidak terlalu besar. Dalam hal ini, orang dengan obesitas bisa berbuka puasa dengan es buah yang tidak menggunakan banyak susu.

Apabila terbiasa mengonsumsi nasi sebagai makanan utama, Putri mengatakan, maka porsinya lebih baik ditakar agar tidak menimbulkan kelebihan asupan kalori.

Menurut dia, nasi juga bisa diganti dengan sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, dan roti.

"Seperti yang ada di pedoman gizi seimbang, disarankan makan beraneka ragam karbohidrat. Jagung atau roti kalau kalorinya sekitar 400-500 sudah dibilang makan berat," katanya.

Ia juga menyarankan orang dengan obesitas berolahraga minimal selama 150 menit dalam sepekan apabila ingin menurunkan berat badan.

"Olahraga enggak sembarangan, jadi benar-benar terukur, durasi memenuhi standar, dan juga olahraganya dikombinasikan antara kardio dan angkat beban untuk mencapai penurunan berat badan," katanya.

Baca juga: Ahli gizi menyarankan buka puasa diawali dengan takjil
Baca juga: Penjualan makanan manis naik jelang Ramadhan

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

nama ff kakek zeus

Kemenhub layani 107 trayek kapal perintis di 2024******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melayani 107 trayek kapal perintis di 2024 guna mewujudkan konektivitas di wilayah terpencil.

"Pada tahun ini, Ditjen Hubla kembali menyelenggarakan angkutan laut kapal perintis sejumlah 107 trayek yang melayani 43 pelabuhan pangkal, tersebar di 22 provinsi di Indonesia, dan melayani lebih dari 496 pelabuhan singgah," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ditjen Habla menyebut layanan kapal perintis tersebut sebagai dedikasi untuk memberikan aksesibilitas transportasi yang lebih baik dan menyeluruh, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau atau belum terlayani pelayaran komersial swasta.

"Kami memahami betapa pentingnya konektivitas transportasi di wilayah terpencil. Dengan menyelenggarakan angkutan laut kapal perintis, kami berusaha mendekatkan layanan transportasi kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah terisolasi, di mana akses darat mungkin terbatas," ucapnya.

Baca juga: Wisata Danau Perintis memiliki wahana baru kapal tembaga

Oleh karena itu, Antoni menegaskan Ditjen Hubla berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan angkutan laut kapal perintis guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa angkutan laut kapal perintis merupakan salah satu tulang punggung konektivitas transportasi di Indonesia yang terus menjadi fokus utama Ditjen Hubla.

Komitmen tersebut untuk meningkatkan layanan ini guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia khususnya di wilayah terdepan, terluar, terpencil dan perbatasan (3TP).

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap 116 unit kapal milik Ditjen Hubla menunjukkan bahwa 99 unit kapal laik laut dan siap operasi. Sedangkan satu unit kapal masih dalam proses penyelesaian pembangunan, yaitu KM Sabuk Nusantara 74.

Baca juga: Kapal perintis Sabuk Nusantara 50 bakal beroperasi di Halmahera Utara

"Ini merupakan langkah signifikan dalam memastikan bahwa armada kapal perintis siap untuk melayani masyarakat dengan performa terbaik," ungkapnya.

Dalam upaya efisiensi, jaringan trayek kapal perintis telah mengalami penyesuaian dari 117 trayek pada 2023 menjadi 107 trayek pada tahun 2024. Pemilihan trayek dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kapal perintis yang laik laut, sebanyak 100 unit kapal perintis milik negara, dan 7 unit kapal milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan.

"Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan irisan jaringan trayek yang berhimpitan dan tingkat keterisian penumpang/barang pada pelabuhan singgah. Meskipun telah dilakukan efisiensi jaringan trayek, namun dipastikan bahwa tiap-tiap pelabuhan singgah yang diusulkan oleh pemerintah daerah tetap terlayani oleh kapal perintis," kata Hendri.

Sebagai hasil dari efisiensi ini, seluruh trayek angkutan laut perintis pada 2024 akan dilayani dengan menggunakan jenis kapal penumpang.

"Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ditjen Hubla menyebut kapal perintis menjadi sarana transportasi yang vital untuk membuka akses ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau udara. Hal itu memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan terbuka akses transportasi, wilayah terpencil memiliki peluang untuk mengembangkan sektor ekonominya. Keberadaan kapal perintis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perdagangan, pariwisata, dan sektor lainnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Han Feng Su Yingxue

sultanspin

Kejagung masih dalami keterlibatan swasta dalam kasus importasi emas******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan dua perusahaan swasta dalam perkara manipulasi kode Harmonized System atau HS untuk kegiatan ekspor dan impor komoditas emas.

Kedua perusahaan swasta dimaksud yakni, PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Siganture (IGS) yang bergerak produksi emas dan perhiasan.

“Sampai sekarang masih kami dalami keterlibatannya (UBS dan IGS),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta, Jumat.

Kuntadi menjelaskan kasus ini merupakan tindak lanjut dari temuan Satguan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan adanya dugaan korupsi terkait batangan emas impor senilai Rp189 triliun.

Namun, kata Kuntadi, pihaknya masih menunggu pendapat ahli soal penanganan kasus tersebut. Karena, hingga saat ini masih terjadi perdebatan mengenai penangan kasus.

Menurut dia, jaksa khawatir penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas ini justru masuk ke sektor kepabeanan.

“Hingga saat ini masih didalami dan dikonsultasikan. Masih ada perdebatan terkait penerapan pasalnya,” ujar Kuntadi.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung transparan dalam mengusut keterlibatan kedua perusahaan tersebut.

Sebab, kata dia, jaksa menduga dua perusahaan tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam manipulasi kode HS untuk kegiatan ekspor-impor emas guna menghindari pajak.

“Jadi benar penyidik harus membuka soal keterlibatan kedua perusahaan ini. Jaksa harus transparan,” ujar Boyamin.

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendesak Kejaksaan Agung bisa menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan dugaan TPPU komoditi emas.

“Kalo melihat proses yang sedang berjalan itu kan ada di APH sekarang. Yaitu aparat penegak hukum sekarang sudah bisa kita baca seperti apa pelaksanaannya," kata Misbakhun.

Misbakhun menyampaikan terkait keberadaan Satgas TPPU yang bertugas untuk mengkonsolidasikan, mensinergikan mengkoordinasikan antara aparat penegak hukum terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum.

Menurut Misbakhun, ada atau tidaknya Satgas TPPU, aparat penegak hukum sejatinya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam terkait hal itu.

“Setiap kasus TPPU itu kan ada aparat penegak hukum, ada mekanisme penegak hukum di mana aparat-aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya proses harus menjalankan amanat UUD penegakan hukum itu," kata Misbakhun.

Sejak pertengahan 2023, penyidik tengah mendalami keterlibatan PT UBS dan IGS dalam manipulasi kode HS untuk menghindari pembayaran pajak. Kasus ini sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan surat perintah penyidikan Nomor:Prin-14/Fd.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.

Bahkan, penyidik sudah melakukan penggeledahan di PT UBS yang terletak di Tambaksari dan PT IGS di Genteng, Surabaya.
Baca juga: Kejagung dalami dugaan manipulasi kode HS oleh swasta di kasus emas
Baca juga: Jaksa agung bahas tantangan bangun citra hukum humanis dan modern

Desainer game serba bisa

poker slot 888

Respons KSAD soal Mahfud sebut aparat "backing" tambang ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backingoleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Baca juga: KSAD kembali tegaskan netralitas prajurit di pemilu
Baca juga: Heru dan KSAD ajak masyarakat jaga kebersihan saluran air dan pasar

Saya seorang raksasa

new member 100 slot

Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Md yang berniat mundur dari jajaran menteri kabinet.

“Ya itu hak (Pak Mahfud) dan saya sangat menghargai,” kata Presiden Jokowi ketika ditemui usai Penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu.

Rencana Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi itu dia ungkapkan dalam diskusi Tabrak Profdi Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam.

"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud.

Dengan mundur dari jabatan menteri, Mahfud merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan mengungkapkan data ke publik, terkait kepentingannya sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai menko polhukam.

"Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat," katanya.

Mahfud pun mengatakan masih menunggu waktu (timing) yang tepat untuk mundur dari jabatan menko polhukam.

"Menunggu timing (mundur sebagai menko polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," tutur dia.

Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan SPAM Semarang Barat untuk suplai air bersih

Menjadi seorang Tao yang fana

situs paling gacor slot

Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata******

pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata.

"Pemerintah sedang mengkaji (insentif) PPh nya, PPh untuk sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini salah satu yangrecover-nya paling lambat saat pascaCOVID-19, dan tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover," kata Menko Airlangga saat konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga mengungkap insentif tersebut nantinya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen.

"Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh," ujarnya.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan kembali terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen.

Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.

Hal ini telah ditegaskan oleh Mendagri melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Wali Kota.

Dengan demikian, kata Airlangga, berdasarkan ketentuan yang ada Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hiburan.

Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Undang-undang HKPD pasal 101 itu memberikan kesempatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan dalam undang-undang HKPD, jadi bisa memberikan insentif di bawah 70 persen," jelas Airlangga.

Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan pajak hiburan untuk pengendalian kegiatan tertentu
Baca juga: Asosiasi dan pengusaha industri hiburan adakan rapat dengan Airlangga

《auto togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，jam pola gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《auto togel》bab terbaru。