s68bet

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

Jokowi Ungkap Kereta Semi Cepat JKT******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam proses studi.

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Meski demikian, karena masih dalam tahap studi, Jokowi mengatakan proyek tersebut bisa saja tidak dilanjutkan.

Selain pernyataan Jokowi itu, Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya sebelumnya berpotensi ditendang dari PSN 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar proyek itu tak jadi dibangun di era pemerintahan Jokowi.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk di-dropsaja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7) lalu.

Menurut Wahyu, setelah Kemenhub menyampaikan alasan kenapa proyek tersebut di drop dari PSN, baru pihaknya bisa menyampaikan usulan tersebut ke Jokowi.

"Nanti fix-nya disampaikan oleh presiden. Kita sampaikan usulan-usulan dari kementerian/lembaga, setelah itu presiden yang akan memutuskan," jelasnya.

Meski demikian, Wahyu mengakui kalaupun jadi dibangun tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target pada 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

KPPU Sebut Barang Impor Murah Belum Tentu Akibat Predatory Pricing******

Ketua KPPUM Afif Hasbullah menyebut banjir barang impormurah yang belakangan ini  banyak membunuh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia tak selalu terjadi akibat praktik predatory pricing.

Dalam bahasa ekonomi, predatory pricing sama dengan praktik jual rugi. Ini merupakan strategi bisnis yang dilakukan pelaku usaha dengan menjual produk mereka semurah mungkin demi menyingkirkan atau menutup celah masuknya pesaing ke bisnis mereka.

Setelah usaha itu berhasil, mereka akan menaikkan harga guna mendapatkan keuntungan. 

"Karena salah satu unsur (predatory pricing) adalah upaya atau niat menyingkirkan pesaing di dalam pasarnya. Oleh karena itu, memang harus juga didalami terkait ini," imbuh Afif.

Ia mengatakan harga barang murah yang diduga predatory pricingbisa saja muncul karena efisiensi dari pelaku usaha. Afif menyebut beberapa efisiensi tersebut, seperti pajak rendah atau tidak kena pajak hingga tidak perlu gudang penyimpanan barang.

Meski begitu, ia mengusulkan skema untuk memberantas banjir barang murah yang masuk ke tanah air. Harapannya, usulan KPPU ini bisa menghambat masuknya barang-barang impor yang mematikan UMKM.

"Contoh kita berikan safe carduntuk dumping, seperti hambatan tarif dan seterusnya yang bisa kita kenakan. Kemudian, persyaratan lain, misal standar nasional Indonesia (SNI) serta pelaku usaha terlibat di sana harus berbadan hukum Indonesia," tandasnya.

Di lain sisi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki gencar melawan predatory pricing, khususnya yang dilakukan TikTok Shop. Pasalnya, barang-barang yang dijual sangat murah dan merupakan produk luar negeri.

Teten menyebut produk-produk tersebut mematikan napas pelaku UMKM. Pada akhirnya, banyak pelaku usaha di tanah air yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga tengah merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Mendag Zulkifli Hasan mengatakan pembahasan di pihaknya sudah selesai dan tinggal menunggu harmonisasi.

[Gambas:Video CNN]

tahun-tahun masa mudaku

Pengamat Sebut Social Commerce Bantu UMKM, Bukan Merugikan******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menegaskan  social commerce(s-commerce) tidak merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan justru bisa bantu mendongkrak penjualan.

Hal ini ia sampaikan merespons pemerintah yang menilai bahwa s-commerce dapat menggerus UMKM. Pemerintah juga beranggapan jika sebuah platform seharusnya menjalankan fungsinya masing-masing, media sosial saja atau e-commerce saja, bukan berfungsi ganda.

"Social commerceitu tidak merugikan UMKM. Banyak UMKM yang jualannya luar biasa, ya karena adanya social commerce. Social commerceitu tidak punya dampak negatif apapun terhadap UMKM," kata dia dalam talkshow 'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Jadi itu persaingan bisnis, bukan masalah online offline, enggak. Tidak ada hubungan merugikan. Walaupun tidak berhasil, bukan karena social commerce yang merugikan, tapi memang karena dia tidak bisa bersaing," tegas dia.

Untung juga menilai aturan aktivitas sosial media dan e-commerceharus dipisahkan tidak logis. Dia membandingkan aktivitas pengguna e-commercedengan para pengunjung mall yang sama-sama memiliki tujuan untuk belanja.

"Kalau mall itu dianggap sebagai tempat belanja, coret, enggak boleh ada tempat mainan, ada bioskop, enggak boleh. Ini tempat hiburan, enggak boleh digabung sama orang jualan. Kan harusnya begitu kalau kita mengacu kepada bahwa sosial media itu enggak boleh digabung sama tempat jualan. Logikanya di mana?" tegas Untung.

Menurut dia, social commerceseperti TikTok Shop kini bisa menjadi booming karena penggunanya cenderung mencari hiburan yang kemudian algoritma membuatnya melihat sesuatu yang relevan sehingga mendorongnya untuk belanja.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

Pengamat Sebut Social Commerce Bantu UMKM, Bukan Merugikan******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menegaskan  social commerce(s-commerce) tidak merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan justru bisa bantu mendongkrak penjualan.

Hal ini ia sampaikan merespons pemerintah yang menilai bahwa s-commerce dapat menggerus UMKM. Pemerintah juga beranggapan jika sebuah platform seharusnya menjalankan fungsinya masing-masing, media sosial saja atau e-commerce saja, bukan berfungsi ganda.

"Social commerceitu tidak merugikan UMKM. Banyak UMKM yang jualannya luar biasa, ya karena adanya social commerce. Social commerceitu tidak punya dampak negatif apapun terhadap UMKM," kata dia dalam talkshow 'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Jadi itu persaingan bisnis, bukan masalah online offline, enggak. Tidak ada hubungan merugikan. Walaupun tidak berhasil, bukan karena social commerce yang merugikan, tapi memang karena dia tidak bisa bersaing," tegas dia.

Untung juga menilai aturan aktivitas sosial media dan e-commerceharus dipisahkan tidak logis. Dia membandingkan aktivitas pengguna e-commercedengan para pengunjung mall yang sama-sama memiliki tujuan untuk belanja.

"Kalau mall itu dianggap sebagai tempat belanja, coret, enggak boleh ada tempat mainan, ada bioskop, enggak boleh. Ini tempat hiburan, enggak boleh digabung sama orang jualan. Kan harusnya begitu kalau kita mengacu kepada bahwa sosial media itu enggak boleh digabung sama tempat jualan. Logikanya di mana?" tegas Untung.

Menurut dia, social commerceseperti TikTok Shop kini bisa menjadi booming karena penggunanya cenderung mencari hiburan yang kemudian algoritma membuatnya melihat sesuatu yang relevan sehingga mendorongnya untuk belanja.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Satgas Disiapkan, Teten Singgung TikTok Medsos dan Shop di China Beda******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan satgas transformasi digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Teten mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara itu memang sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik. 

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Teten mengatakan agar Indonesia mencontoh China yang berhasil melakukan akselerasi digital, melahirkan ekonomi baru sekaligus melindungi pasar domestik dengan ketat.

"Di China platform digital tidak boleh monopoli. Media sosial dan dagang dipisah. TikTok sendiri di Tiongkok dipisah antara TikTok medsosnya dan TikTok Shop-nya. Nah, di Indonesia dibolehkan. Yang bodoh siapa?" sambungnya.

Maka itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatur ekonomi digital secepatnya. Jika tidak, transformasi digital bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik sehingga dapat membunuh ekonomi lama.

"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia.

Teten mengatakan akan membahas persoalan ini lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi pada Kamis (14/9) besok.

Sebelumnya, Teten sudah memanggil pihak TikTok Indonesia untuk melarang para penjual dalam melakukan praktik predatory pricing atau memberikan harga yang tidak masuk akal. Namun hingga kini panggilan tersebut belum berbuah hasil.

"Sebelumnya saya juga memanggil Shopee, karena Shopee pernah melakukan menjual produk dari China dengan harga predatory pricing yang enggak masuk akal. Dan mereka sepakat meng-drop produk-produk pakaian muslim, waktu itu, untuk tidak dijual lagi," lanjut dia.

Teten pun berpendapat jika pemerintah berani memberikan aturan, para pelaku penjual e-commerce seperti di TikTok tentu akan mau berkompromi.

Lihat Juga : TikTok Respons Rencana Pemerintah Larang TikTok Shop di RI

"Menurut saya pengaturannya bukan pengaturan secara elektronik aja, tapi bea masuk juga harus diatur," ucap Teten.

"Jadi ini sedang kita siapkan, Pak Presiden sudah menugaskan, kami juga sedang menyiapkan. Jadi memang kita perlu, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) enggak cukup, kita perlu ada national policy mengenai digital economy," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan hal ini telah menjadi persoalan prioritas dan sedang dalam proses harmonisasi.

"Memang ada harmonisasi terkait dengan Permendag 50 (Tahun 2020). Jadi Permendag 50 itu sedang dibicarakan secara detail dan komprehensif. Terkait detail baik itu dari mulai sisi perizinannya, harganya, barangnya, sampai juga kepada mekanisme membeli dan menjual," kata Jerry.

Sementara itu, TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.

"Memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Gula Industri Naik, Harga Makanan dan Minuman Bakal Terkerek 5 Persen******

Harga makanan dan minuman diprediksi akan terkerek kurang lebih sekitar 5 persen imbas kenaikan harga gula industri pada awal 2024.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman memprediksi harga gula industri akan naik di atas Rp13 ribu per kg pada awal tahun depan.

Kenaikan harga gula tersebut, imbuhnya, jelas akan berdampak terhadap produk makanan dan minuman yang menggunakan komoditas tersebut.

"Misalnya kalau industri sirup itu kadar gulanya bisa sampai 50-an persen, tentunya dia kenaikan, bahan baku gulanya aja 50 persen, kemudian dia naik sekitar, katakan 10 persen lagi, berarti akan pengaruh sekitar 5 persen dari harga pokok," ujar Adhi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).

Sementara pada industri minuman ready to drink (RDT) yang kadar gulanya sekitar 12 persen, kenaikan harga gula bisa mempengaruhi harga produk sekitar 1,2 persen.

"Saya agak sulit mengatakan berapa persen kenaikan harga jualannya. Tergantung formula, tergantung jenis produknya dan lain sebagainya," lanjut dia.

Menurut Adhi, kenaikan harga gula industri juga berpengaruh secara berbeda terhadap perusahaan industri besar dan kecil.

Bagi perusahaan besar yang memegang kontrak dengan pemasok gula sampai pertengahan tahun, Adhi menyebut dampak yang didapatkan tidak akan terlalu besar karena perusahaan tersebut masih bisa mempertahankan harga lama.

Sementara bagi perusahaan kecil dengan daya tahan stock yang rentan, mereka tentu akan langsung berdampak.

"Makanya kalau saya amati kalau perusahaan-perusahaan kecil industri rumah tangga itu mereka akan langsung menaikkan harga atau mengurangi ukuran jualnya untuk menyesuaikan kondisi harga-harga bahan bakunya," jelas Adhi.

"Tapi bagi perusahaan besar, biasanya kenaikan harga itu tidak biasa dilakukan di tengah-tengah tahun. Mereka selalu menekankan kenaikan harga itu biasanya di akhir atau awal tahun," sambung dia.

Adhi memperkirakan dampak yang diterima industri makanan dan minuman ini bakal dipertimbangkan untuk kenaikan harga gula di akhir atau awal tahun.

"Sekaligus ada pertimbangan harga-harga lainnya termasuk harga bahan baku lainnya, harga energi, ada kenaikan UMP dan sebagainya," kata dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]