trik gacor slot

Setan Fana

buku mimpi layang layang

KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024******

Hanya saja untuk konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat .

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan tak ada niat untuk memanipulasi Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

"Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara karena pada dasarnya Formulir C1 Hasil Plano diunggah apa adanya," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Dijelaskan pula bahwa bahwa Formulir Model C1-Plano yang diunggah oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) itu dapat dimonitor dan disaksikan bersama-sama.

Sementara itu, Hasyim menyampaikan publikasi Sirekap pada hari ini per pukul 15.30.23 WIB, progresnya adalah yang sudah diunggah 358.775 dari 823.236 TPS atau setara dengan 43,58 persen.

Hasyim menegaskan bahwa KPU akan terus mengunggah Formulir Model C1-Plano agar masyarakat terus mengetahui sampai batas akhir.

"Hanya saja untuk konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat nanti akan dilakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah," katanya.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 guna menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024.

KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap
Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

kegelapan ekstrem

slot95

Din Syamsuddin minta semua pihak tahan diri tidak klaim kemenangan******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 agar menahan diri untuk tidak saling mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan dari KPU. "Semua pihak terutama ketiga paslon presiden-wakil presiden agar menahan diri untuk tidak mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan KPU," ujar Din dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Indonesia sebelumnya telah menyelenggarakan pemilu pada Rabu (14/2) guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Ia mendorong agar penghitungan suara oleh KPU dilakukan secara terbuka dan transparan. KPU harus memasukkan data dengan seksama dan akurat berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS-TPS. "Kesalahan pemasukan data (data entry) yang diakui oleh KPU di media massa, demi pemilu/pilpres damai, jujur dan adil, serta demi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini, maka bisa melakukan gugatan melalui proses hukum yang berlaku.

Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat

Baca juga: KPU Bali klarifikasi aduan caleg yang jumlah suaranya hilang "Mahkamah Konstitusi membahasnya secara objektif, imparsial dan berkeadilan," kata dia. Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengajak masyarakat menghormati setiap hasil pemilu seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden. "Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom. Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh KPU. Ia pun mendorong agar masyarakat kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya. "Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.

Baca juga: MPU ajak semua pihak tidak euforia dengan hasil internal

Baca juga: Pakar serukan tunggu hasil pemilu dalam koridor demokrasi

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jatuh ke dalam debu

rtp slot gacor

Terungkap penyebab Suku Anak Dalam di Jambi sedikit ikut pemilu******

Di TPS 006 merupakan salah satu TPS yang banyak Orang Rimba-nya, jumlah DPT Orang Rimba sekitar 180 pemilih, namun yang datang memberikan suara sekitar 60 persen

Jambi (ANTARA) - Sejumlah Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi masih ada yang tidak memilih pada Pemilu 14 Februari 2024 karena rendahnya tingkat pendidikan mereka saat ini yang berpengaruh pada kemampuan literasi mereka dalam pemilu. 

"Di TPS 006 merupakan salah satu TPS yang banyak Orang Rimba-nya, jumlah DPT Orang Rimba sekitar 180 pemilih, namun yang datang memberikan suara sekitar 60 persen," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 06 Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Acep Sutisna saat dihubungi, Kamis.

Selain rendahnya tingkat pendidikan, menurut dia, faktor lain yang menyebabkan Orang Rimba tak ikut pemilu adalah tidak bisa membaca. Selain itu, pemilu kali ini bertepatan dengan musim buah dan hampir seluruh Orang Rimba tinggal jauh ke dalam rimba untuk memanen buah-buah yang matang.

Mereka juga harus bermalam di dekat desa dan mencoblos, lalu kemudian masuk ke dalam rimba untuk panen buah kembali.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi

"Akekeluar sebentar untuk pemilu, nanti beliklagi," kata Meluring (32), warga Suku Anak Dalam yang sudah tiga kali ikut pemilu. 

Pada pemilihan kali ini Meluring mengaku telah mengetahui mengenai kandidat pasangan capres dan cawapres melalui tontonan televisi ketika ia berkunjung ke desa terdekat dan dari konten sosial media.

“Harapan kami semoga Presiden yang terpilih melihat kami yang tinggal di dalam hutan, peduli pada kami, memberikan bantuan,” sebutnya.

Menurut Meluring pada 2025 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Orang Rimba di Bukit Suban dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka.

Kunjungan kepala negara ke Orang Rimba itu membawa harapan untuk penyelesaian persoalan dasar yang dihadapi mereka, erutama pengakuan hak dan kesetaraan atas ruang hidup.

Baca juga: Memberi rumah kepada Orang Rimba belum tentu solusi

"Kalau dia tidak ke sini mana tahu kondisi kami," kata Meriau (45) salah seorang pemilih Orang Rimba yang tinggal di dalam perkebunan kepala sawit. 

Meriau sejak lama berharap punya sumber penghidupan yang jelas dan tidak terus menerus menumpang dalam perkebunan kelapa sawit serta ingin mendapat pengakuan sebagai warganegara dan memiliki tempat hidup yang layak.

Data dari KPU Provinsi Jambi terdapat 1.841 Orang Rimba yang masuk ke dalam DPT) dan tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo dan Batanghari.

Orang Rimba yang tinggal di dalam Taman Nasional Bukit Dua Belas dan perkebunan sawit di sekitar Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun tersebar di 5 TPS. Orang Rimba telah berdatangan sejak pagi hari guna menyalurkan hak suara mereka.

Baca juga: Menteri ATR/BPN selesaikan sengketa tanah Suku Anak Dalam Musi Rawas

 

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali Naruto

slot deposit voucher

PSSI akan sosialisasikan pemeriksaan VAR kepada semua peserta Liga 1******

Setiap kali sebelum kompetisi, akan ada sosialisasi (VAR)

Bogor (ANTARA) - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan mensosialisasikan VAR (Video Assisten Referee) kepada pemain, pelatih, ofisial dan tim peserta BRI Liga 1 2023/2024.

Pemeriksaan atau VAR checking adalah prosedur wasit dalam memeriksa kembali insiden-insiden di lapangan hijau.

Hal itu meliputi pengambilan keputusan gol sah atau tidak sah, pengecekan penalti atau tidak penalti, kemungkinan pelanggaran berpotensi kartu kuning atau kartu merah, dan kesalahan pengidentifikasian oleh wasit utama atau hakim garis.

"Setiap kali sebelum kompetisi, akan ada sosialisasi (VAR). Yang tadinya biasanya sosialisasi satu pertandingan saja, nah, kali ini kita pasti akan intens mengenai yang tadi. Jadi, sasarannya pasti pemain, pelatih, tim ofisial dan manajemen anggota," kata Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha di Lapangan JSI, Resort, Megamendung, Bogor, Sabtu.

Operator liga PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) dan PSSI mengadakan uji coba penerapan Video Assistent Referee (VAR) tahap ketiga.

Baca juga: PT LIB dan PSSI uji coba pemakaian VAR di Bogor

Delapan kamera yang dipasang di sejumlah titik lapangan digunakan dalam uji coba yang mempertandingkan klub Sekolah Sepak Bola (SSB) lokal.

Nantinya simulasi tahap ketiga ini akan menjadi bagian proyeksi penggunaan VAR untuk Liga 1 2023/2024.

Ratu Tisha menjelaskan saat ini penerapan VAR masih harus melalui beberapa tahap, salah satunya tahap persetujuan dan penilaian terakhir wasit serta asisten wasit VAR yang diberikan oleh FIFA.

"Untuk bertugas masih akan menunggu persetujuan dari FIFA sebagai penilaian terakhir, untuk mereka (wasit) kemudian melakukan pertandingan uji coba. Rencananya, FIFA akan hadir di sini antara tanggal 1 dan tanggal 8 Maret untuk melihat latihan terakhir kesiapan di batch 1 (wasit) ini," kata Ratu Tisha.

VAR sudah dapat diaplikasikan selama BRI Liga 1 2023/2024 seri championship pada 4-26 Mei.

Baca juga: Sebanyak enam peserta lolos tes seleksi kursus penilai wasit PSSI

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

pinjam bca

Web KPU sarana pengecekan hasil Pemilu 2024******

Semarang (ANTARA) - Untuk mengetahui hasil perolehan suara peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masyarakat bisa mengakses web KPU dengan mengeklik infopemilu.kpu.go.id, kemudian mencocokkan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Dengan fasilitas yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), publik akan tahu apakah hasil hitungan suara Pemilu 2024 di TPS, Rabu (14 Februari 2024), sudah masuk dalam sistem atau belum, kemudian apakah sudah sesuai.

Pesta demokrasi terakbar sepanjang sejarah kepemiluan pasca-Reformasi ini meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Misalnya, ingin mengetahui hasil hitung suara dan rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tinggal klik "lihat" muncul diagram lingkar yang menunjuk perolehan suara ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pada pemilu tahun ini terdapat tiga peserta pilpres, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1 (Paslon 01), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 (Paslon 02), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3 (Paslon 03).

Progres hasil hitung suara Pilpres 2024 hingga Kamis pukul 09.00 WIB, baru 337.602 TPS (41,01 persen) dari total 823.236 TPS yang memberi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Formulir Model C1-PPWP).

Untuk sementara, Paslon 01 meraih 5.459.425 suara (24,55 persen), Paslon 02 mendapatkan 12.476.925 suara (56,11 persen), dan Paslon 03 memperoleh 4.300.835 (19,34 persen).

Publik jika ingin mengetahui perolehan di TPS masing-masing, tinggal klik nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan nomor TPS.

Tidak hanya hasil penghitungan suara pasangan calon, tetapi juga hasil penghitungan Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Tinggal pilih "PILEG DPR", "PILEG DPRD PROVINSI", "PILEG DPRD KAB/KOTA", dan "PEMILU DPD" akan menampilkan hasil penghitungan suara. Misalnya, mau melihat hasil pemilu anggota legislatif (pileg) di masing-masing daerah pemilihan (dapil), tinggal pilih DAPIL.

Waspadai serangan DDoS

Namun, sayang begitu pencoblosan surat suara pada Pemilu 2024 pada hari Rabu (14/2) selesai, websiteKPU tidak dapat diakses. Hal ini pun diakui oleh anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos.

Menurut Betty Epsilon Idroos, situs utama KPU memang mengalami serangan siber berupa serangan DDoS (distributed denial of services) dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sampai ratusan juta serangan siber ke situs web tersebut.

Tim Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC lantas berusaha mengakses situs KPU menggunakan akses VPN (virtual private network) dari beberapa negara seperti Singapura, Australia, dan Jepang. Namun, situs tersebut juga tidak dapat diakses.

Pada saat pengecekan konektivitas menggunakan ping, server KPU masih merespons. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha menyimpulkan server dalam kondisi hidup dan terkoneksi ke internet, hanya saja layanan webnya yang tidak dapat diakses meskipun pada saat melakukan port scanning(pemindaian port) ke server KPU port 80 yang biasanya dipergunakan untuk layanan internet terbuka.

Serangan DDoS adalah jenis serangan ketika sejumlah besar permintaan data atau lalu lintas internet dikirimkan secara bersamaan ke sistem atau server target dengan tujuan mengganggu ketersediaan layanan tersebut.

Serangan ini membanjiri sistem target dengan lalu lintas yang tidak valid atau palsu sehingga menyebabkan sistem menjadi overloadatau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah.

Serangan DDoS menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi. Pelaku di balik serangan ini membanjiri situs dengan lalu lintas yang menyimpang sehingga fungsionalitas situs web menjadi buruk atau membuatnya offlinesama sekali. Jenis serangan ini sedang meningkat.

Serangan DDoS, menurut dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Pratama Persadha, memiliki jangkauan yang luas, bahkan menargetkan semua jenis industri dan perusahaan dengan semua ukuran di seluruh dunia, seperti permainan, e-niaga, dan telekomunikasi.

Serangan DDoS merupakan beberapa ancaman siber yang paling umum. Namun, dapat berpotensi membahayakan bisnis, keamanan daring (online), penjualan, dan reputasi pengguna. Serangan ini sering pula untuk menyerang sistem pemilu karena dampaknya yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu secara signifikan.

Bisa jadi serangan tersebut merupakan bagian dari upaya menimbulkan keraguan integritas hasil pemilu dengan menyebabkan gangguan pada sistem pelaporan atau penghitungan suara.

Selain itu, serangan DDoS yang sukses dapat mengganggu proses pemilu secara keseluruhan, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan integritas sistem pemilu serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan melemahkan legitimasi pemerintah yang terpilih.

Tip atasi serangan

Setelah publik bisa mengakses kembali web KPU, pakar keamanan siber Pratama Persadha memberi saran (tip) bagaimana cara mengatasi serangan DDoS agar situs utama lembaga penyelenggara pemilu ini tidak mendapat serangan lagi dari peretas.

Ada beberapa langkah menanggulangi serangan DDoS, antara lain, meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan untuk menangani lalu lintas yang tinggi dan mengantisipasi serangan siber tersebut yang menyebabkan website down.

Langkah berikutnya menggunakan layanan content delivery network (CDN) atau jaringan pengiriman konten untuk mendistribusikan beban lalu lintas dan mengurangi dampak serangan.

Bisa pula menggunakan firewall(tembok pelindung) yang kuat untuk memfilter lalu lintas masuk dan keluar, memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal.

KPU perlu menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target. Bisa pula menggunakan layanan proteksi DDoS dari penyedia layanan keamanan siber untuk mendeteksi dan merespons serangan DDoS secara otomatis.

Langkah lainnya, memanfaatkan teknologi pengenalan dan mitigasi serangan DDoS yang canggih untuk mengurangi dampak serangan, mempersiapkan rencana penanganan darurat yang jelas dan terstruktur untuk merespons serangan DDoS dengan cepat dan efektif.

Website utama KPU memang tidak untuk menampilkan hasil rekapitulasi karena hasil rekapitulasi melalui situs infopemilu.kpu.go.id. Akan tetapi, jika terjadi serangan pada situs utama KPU, menyebabkan situs utama tersebut tidak dapat diakses.

Hal ini akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat luas tentang kemampuan serta kredibilitas dari Tim Gugus Tugas Keamanan Siber KPU dalam mengamankan sistem KPU. Bahkan, akan menimbulkan pertanyaan lanjutan apakah sistem KPU lainnya masih akan aman, ataukah akan menjadi sasaran serang selanjutnya.

Pratama menyarankan ada baiknya tim teknologi informasi dan Gugus Tugas Keamanan Siber KPU memantau lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi anomali atau pola lalu lintas yang tidak biasa yang mungkin merupakan indikasi serangan DDoS.

Saran lainnya, KPU menggunakan alat analisis lalu lintas yang canggih untuk mengidentifikasi sumber dan pola serangan serta mengambil tindakan yang sesuai. Di samping itu, KPU berkoordinasi dengan penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP) untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas yang berasal dari sumber yang mencurigakan.

KPU perlu mendiskusikan solusi mitigasi bersama dengan ISP untuk melindungi sistem pemilu dari serangan DDoS.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Tuanku sangat galak

jiwaplay

KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima******

Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat masih mengkaji kemungkinan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menyusul insiden perusakan dan pembakaran kotak suara yang terjadi saat  penghitungan suara legislatif pada Rabu malam (14/2).

Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid mengatakan kemungkinan PSU bisa saja dilakukan, namun sebelum memutuskan hal tersebut maka pihaknya membutuhkan laporan yang komprehensif terkait peristiwa yang terjadi

"PSU bisa saja tapi kita harus dapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu, tentu kita lihat prosesnya," kata Khuwailid di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syaratnya, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai UU Nomor 7 tentang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kita akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan," terangnya.

Khuwailid menjelaskan kasus yang terjadi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ini sebetulnya akibat ada pihak (tim calon legislatif) yang kalah saat proses penghitungan suara dan tidak menerima, kemudian melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara.

"Informasi yang kita dapatkan meminta dilakukan penambahan suara kepada KPPS, tapi keinginan itu tidak bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan yang berujung pada pembakaran terhadap beberapa kotak suara," ujar Khuwailid.

Menurutnya, eskalasi pertama kali berasal dari Desa Parado Wane yang kemudian bergeser dan meluas ke Desa Parado Rato dan Panca dan Mere.

"Saat ini situasinya sudah reda sejak Rabu malam pukul 23.30 Wita, berkat kesigapan aparat Polri dan TNI dan Bawaslu dan KPU kabupaten kerja sama untuk amankan situasi. Seluruh logistik pemilu yang masih aman sudah dipindahkan ke KPU Kabupaten Bima," ujarnya.

Dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara yang berisi surat suara yang dirusak dan dibakar. Sementara, untuk pelakunya sebanyak dua orang dan saat ini sudah diamankan Polres Kabupaten Bima.

"Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya," ucap Khuwailid.

Oleh karena itu, belajar dari kasus Kecamatan Parado, kata Khuwailid, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.

"Mudahan-mudahan dari kasus ini kita semua semakin bisa antisipasi seluruh potensi yang ada terhadap ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berproses," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024