vipgacor

Menara Kekacauan

Batik Bersuara soal Pilot Tidur 28 Menit Saat Terbangkan Pesawat******

Batik Air buka suara terkait insiden pilot tidursaat menerbangkan pesawatdari Kendari, Sulawesi Tenggara, menuju Jakarta pada 25 Januari lalu.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro kepada CNNIndonesia.com Sabtu (9/3) sore, maskapai itu mengakui insiden itu. 

Danang mengatakan pihaknya telah menonaktifkan sementara pilot penerbangan nomor ID-6723, rute Kendari ke Jakarta yang bertugas pada 25 Januari 2024.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan pilot Batik Air tertidur selama 28 menit saat menerbangkan pesawat dari Kendari, Sulawesi Tenggara, menuju Jakarta pada 25 Januari.

Menurut KNKT, insiden ini adalah 'masalah serius' yang menyebabkan serangkaian kesalahan kesalahan navigasi.

Dalam laporannya KNKT mengungkapkan kronologi detik-detik pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit.

KNKT menyebut pesawat dengan nomor penerbangan ID6723 ini dioperasikan oleh pilot berusia 32 tahun dan first officer berusia 28 tahun.

Sekitar pukul 08.37 waktu setempat, saat pesawat mencapai ketinggian jelajah, kedua awak melepas headset. Lalu, pilot bertanya kepada first officer, 'apakah dia boleh tertidur.' First officer menyetujuinya.

First officer pun langsung mengambil alih sebagai pilot selama 40 menit berikutnya sebelum rekannya benar-benar terbangun. Ketika sudah bangun, Pilot itu bertanya apakah first officer ingin beristirahat.

Namun, first officer menolak dan memilih melanjutkan tugasnya.

Sekitar pukul 08.43 WIB, first officer yang masih menerbangkan pesawat melakukan kontak awal dengan pengatur lalu lintas udara Jakarta. Dia diinstruksikan menuju waypoint KURUS yang terletak di timur laut bandara ibu kota.

Saat itu, pesawat tengah terbang dengan arah 250° dan berada di sebelah timur titik jalan.

Sekitar 1 menit setelah kontak dengan Jakarta, first officer tidak sengaja tertidur.

Saat dia tertidur, pusat kendali wilayah Jakarta menanyakan kepada kru berapa lama A320 perlu terbang pada jalurnya saat ini. Namun, tidak mendapat tanggapan.

Beberapa upaya untuk menghubungi pesawat dilakukan. Termasuk, meminta pilot lain untuk memanggil awak pesawat.

"Sekitar 28 menit setelah petugas pertama tertidur, kapten terbangun dan menyadari bahwa pesawat tidak berada di jalur yang benar," kata KNKT.

Pilot pun membangunkan first officer dan menanggapi panggilan dari pusat kendali wilayah Jakarta. Pilot mengatakan bahwa mereka mengalami masalah komunikasi radio.

[Gambas:Video CNN]

Beruntungnya, pesawat mendarat dengan selamat di Jakarta. Tidak ada kerusakan pada pesawat atau cedera pada penumpangnya. Penyelidik tidak menemukan masalah dengan sistem komunikasi pesawat.

"Sebelum penerbangan tidak ada catatan atau laporan kerusakan sistem pesawat. Setelah (insiden) tersebut, sistem komunikasi radio pesawat ditemukan dalam kondisi normal," katanya melansir flight global.

KNKT menyebut awak pesawat yang sama telah mengoperasikan penerbangan Jakarta-Kendari pada pagi yang sama. Penerbangan tersebut dijadwalkan berangkat pada pukul 02.55 waktu setempat, dan awak pesawat harus melakukan login pada pukul 01.25.

KNKT menemukan bahwa pilot yang lebih muda telah memberitahu temannya bahwa dia tidak mendapatkan istirahat yang cukup pada malam sebelumnya. Petugas mencatat, first officer adalah orang tua baru, dengan sepasang anak kembar berusia satu bulan.

Meskipun pada malam sebelum ia dijadwalkan terbang ke Kendari, ia berusaha untuk tidur lebih awal, namun ia harus bangun beberapa kali untuk membantu istrinya merawat bayinya.

First officer juga merasa kualitas tidurnya menurun. Ia diperbolehkan istirahat dalam penerbangan menuju Kendari, sedangkan kapten mengambil alih tugas terbang pilot.

Terkait masalah kurang istirahat itu, Danang mengatakan Batik Air beroperasi dengan kebijakan istirahat yang memadai sesuai dengan regulasi untuk awak pesawat
sebelum melaksanakan tugas penerbangan. Ketentuan ini dirancang khusus untuk memastikan bahwa awak pesawat berada dalam kondisi fisik dan mental optimal saat menjalankan tugas.

"Dengan kebijakan waktu istirahat yang memadai, Batik Air menekankan kembali pemahaman akan pentingnya memaksimalkan waktu istirahat bagi awak pesawat agar tetap dalam kondisi prima sebelum melaksanakan tugas terbang. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya selalu mempertahankan standar tertinggi dalam keselamatan penerbangan," katanya. 

Kronik Penulis Lucu

Erick Thohir Buka Wacana Pegawai BUMN Bisa Libur Tiga Hari Sepekan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir membuka wacana liburtiga hari dalam sepekan bagi pegawai perusahaan pelat merah.

Hal ia sampaikan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2). Erick menyebut hal dilatarbelakangi aspek kesehatan mental para pegawai.

Ia mengklaim 70 persen dari generasi muda saat ini memiliki isu kesehatan mental. Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick seperti dikutip dari detik finance.

Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Sambut Tamu Lebaran dengan Sofa dari Transmart, Ada Diskon Rp2 Juta******

Sebentar lagi Lebaran tiba. Di momen istimewa ini, pastikan Anda menyambut tamu yang berkunjung ke rumah dengan sofa yang nyaman.

Kalau mau beli sofa berkualitas terbaik, beli aja di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (31/3). Soalnya ada banyak produk terpilih yang diskon gede.

Lihat Juga : Jangan Lewatkan Pesta Diskon Transmart Full Day Sale Hari Ini

• All item elite & lady Americana harga normal mulai Rp1.458.000, harga diskon mulai Rp583.200. Harga khusus di Jawa & Bali.
• All item elite & lady Americana harga normal mulai Rp1.458.000, harga diskon mulai Rp614.000. Harga khusus di Makassar, Lampung, Jambi.
• Airland tracia set ukuran 160x200 cm, 180x200cm harga normal Rp18.500.000, harga diskon Rp5.199.200. Harga khusus di Jawa & Luar Jawa.
• Airland tracia set ukuran 160x200 cm, 180x200cm harga normal Rp19.500.000, harga diskon Rp5.439.200. Harga khusus di Manado & Pangkal Pinang.
• Sofa L Shape harga normal Rp5.999.000, harga diskon Rp3.919.200.
• All Super Furniture harga normal Rp479.000, harga diskon Rp227.840. Harga khusus Pulau Jawa.
• All Super Furniture harga normal Rp529.000, harga diskon Rp192.000. Harga khusus Sumatera & Kalimantan.
• All Super Furniture harga normal Rp534.000, harga diskon Rp204.960. Harga khusus Sulawesi & Nusa Tenggara.
• Mykonos dining set harga normal Rp3.599.000, harga diskon Rp2.639.200.
• Industrial table & chair harga normal Rp499.000, harga diskon Rp319.200.
• Olymplast odc drawer 4 susun pink/cream/tosca harga normal Rp1.599.000, harga diskon Rp899.920. Harga khusus di Pulau Jawa.
• Olymplast odc drawer 4 susun pink/cream/tosca harga normal Rp1.719.000, harga diskon Rp899.920. Harga khusus di Pulau Jawa.
• Glass dispenser harga normal Rp349.000, harga diskon mulai Rp199.200.
• All item lock&Lock harga normal Rp46.000, harga diskon mulai Rp25.760.
• Box hampers harga normal Rp14.900, harga diskon mulai Rp7.120.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, Transmart Full Day Sale berlangsung selama satu hari saja. Mulai jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Yuk, ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang produk furnitur impianmu!

Memasuki jalan iblis

Anggaran Makan Siang Gratis Dihitung Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.

Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.

"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.

Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.

"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.

Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.

"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

malam yang rusak

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.