rtp bmw4d

Tuhan sangat mulia

Siapa Pemilik Khong Guan, Biskuit Legendaris Tiap Lebaran?******

Momen Lebaranbiasanya identik dengan sejumlah sajian khas. Salah satunya biskuit kalengan Khong Guan.

Biskuit itu biasanya tersedia di setiap rumah sebagai kudapan untuk para tamu yang datang bersilaturahmi.

Lantas siapa penemu biskuit Khong Guan?

Tak disangka, biskuit yang mereka jual laris manis. Hingga kemudian mereka mendirikan Khong Guan Biscuit Factory (Singapore) Limited pada 1947.

Tak berhenti hanya dengan membuat biskuit, mereka lalu melakukan diversifikasi produksi hingga ke kerupuk, kue kering, dan produk terkait cokelat.

Dari situ Khong Guan Biscuits semakin berkembang dibanding merek lokal. Akhirnya Khong Guan Biscuits melebarkan sayap bisnis mereka ke pasar Amerika Serikat (AS) dengan mendirikan Khong Guan Corporation (KGC) pada 1982.

Mereka mulai dengan membuka kantor kecil di Berkeley, California. KGC kemudian berkembang besar dan merajai pasar biskuit di AS.

KGC lalu mengembangkan pasar di negara lainnya. Di Indonesia sendiri, keberadaan Khong Guan awalnya dimulai saat Ong Kong Ie, Kwee Boen Thwie, dan Go Swie Kie merintis perusahaan bernama NV Giok San Kongsie.

Perusahaan itu awalnya hanya mengimpor biskuit Khong Guan dari Singapura. Perkembangan bisnis yang berlangsung pesat membuat mereka mendirikan PT Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd.

Perusahaan kemudian memproduksi biskuit Khong Guan sendiri pada 1971. Sejak itu bisnis Khong Guan tumbuh besar hingga disebut-sebut mengusai 70 persen pangsa pasar biskuit Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

PNS Pindah ke IKN Usai HUT RI Tahun Ini******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengungkapkan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) bakal pindah ke IKN Nusantara usai HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada Agustus tahun ini.

"Kalau untuk ASN sendiri, rencananya akan digelar Upacara Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, dan baru setelah itu ASN pindah ke IKN," ujar Basuki di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (16/4).

Ia mengatakan kepindahan PNS dilakukan pada waktu tersebut karena hunian serta bangunan kantor di IKN akan terlebih dahulu digunakan bagi petugas yang melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di sana.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengatakan rencana tersebut molor karena persoalan ketersediaan tempat tinggal.

"Rencananya itu kan Juli. Kemudian, atas arahan dari Mensesneg yang terbaru, koordinasi dengan Kemenpan RB, Insya Allah nanti sebelum Oktober, kira-kira September," kata Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

Anas mengatakan apartemen di IKN akan digunakan untuk persiapan upacara 17 Agustus. Dengan demikian, tempat tinggal itu belum bisa digunakan untuk para abdi negara.

Tempat tinggal yang tersedia pun belum seperti yang direncanakan. Awalnya, pemerintah berencana memindahkan 9 ribu orang ASN pada gelombang pertama pemindahan IKN.

"Kurang lebih enam ribu. Ini kita sesuaikan nanti terkait dengan penyelesaian tower-tower yang sudah selesai, tentu akan berkembang lagi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Surga Monster

Zulhas Bantah Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Dicabut, Cuma Direvisi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan aturan pembatasan barang bawaandari luar negeri tidak dicabut, tetapi direvisi.

Ia mengatakan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor segera direvisi demi mengeluarkan lampiran III tentang barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI,  sebagaimana telah diubah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Selanjutnya, ketentuan impor barang kiriman PMI akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI yang salah satu isinya membebaskan bea masuk barang kiriman PMI.

Ia menyebut hal ini menindaklanjuti keputusan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian yang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, di Jakarta, Selasa (16/4).

Zulhas mengatakan hasil tersebut memutuskan untuk merevisi aturan impor barang kiriman PMI dan barang pribadi penumpang, serta memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Ia pun menjelaskan impor barang kiriman PMI dibebaskan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun tidak baru (bekas).

"Ketentuan ini berlaku untuk barang kiriman PMI yang tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor dan tidak termasuk kategori barang berbahaya," ungkap Zulhas.

Selanjutnya, impor barang kiriman PMI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. PMK tersebut mengatur bahwa barang kiriman PMI yang tercatat pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diberikan pembebasan bea masuk.

Lihat Juga : ANALISISBerhitung Rugi RI Imbas Jeblok Rupiah 'Dihantam' AS dan Timur Tengah

Namun, dengan ketentuan jumlah pengiriman paling banyak tiga kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean per pengiriman paling banyak Free on Board (FOB) sebesar US0 atau sekitar Rp8 juta, sehingga total dalam satu tahun, pembebasan bea masuk yang dapat diterima oleh PMI sebesar US.500 atau Rp24,2 juta.

Adapun pelaksanaannya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketentuan selanjutnya dalam PMK tersebut, barang kiriman PMI selain yang tercatat pada BP2MI tetapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di luar negeri diberikan pembebasan bea masuk.

Namun, jumlah pengiriman diatur paling banyak satu kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean paling banyak FOB US0.

"Revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan barang kiriman PMI yang saat ini masih tertahan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Tanjung Emas, Semarang," kata Zulhas.

"Tertahannya barang-barang kiriman tersebut karena sebagian barang tersebut melebihi batasan jumlah barang yang saat ini diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024," sambungnya.

Revisi Impor Barang Pribadi Penumpang

Zulhas menyampaikan pengaturan atas barang pribadi bawaan penumpang juga akan dikeluarkan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Pengaturan impor barang bawaan pribadi penumpang akan kembali diatur di PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.

Ia menjelaskan impor barang pribadi penumpang dikecualikan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun bekas.

"Barang pribadi penumpang yang diberikan pengecualian tersebut merupakan barang pribadi penumpang yang hanya digunakan tidak untuk kegiatan usaha, tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor, serta tidak termasuk kategori barang berbahaya," jelas Zulhas.

PMK Nomor 203 Tahun 2017 sendiri mengatur bahwa barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri dengan nilai pabean paling banyak FOB US0 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya, dalam hal nilai pabean barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri melebihi FOB US0, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak impor.

Revisi Aturan Pembatasan Impor Barang

Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian juga memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang.

Zulhas menekankan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan ditujukan terhadap aturan impor barang yang mewajibkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait sebagai persyaratan permohonan Persetujuan Impor (PI).

Menurutnya, evaluasi aturan pembatasan impor barang sebagai tindak lanjut dari masukan pelaku usaha serta asosiasi atau pemangku kepentingan terkait.

Para pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terkait kesulitan dalam mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.

Zulhas juga menegaskan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga teknis terkait.

Sementara, hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan revisi Permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor.

"Sejumlah kebijakan baru ini baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkan perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang saat ini sedang proses," ucap Zulhas.

"Kami saat ini secara maraton sedang menyusun perubahan Permendag tersebut. Karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Perubahan Permendag ini dikoordinasikan kantor menko perekonomian," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

Zulhas Bantah Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Dicabut, Cuma Direvisi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan aturan pembatasan barang bawaandari luar negeri tidak dicabut, tetapi direvisi.

Ia mengatakan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor segera direvisi demi mengeluarkan lampiran III tentang barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI,  sebagaimana telah diubah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Selanjutnya, ketentuan impor barang kiriman PMI akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI yang salah satu isinya membebaskan bea masuk barang kiriman PMI.

Ia menyebut hal ini menindaklanjuti keputusan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian yang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, di Jakarta, Selasa (16/4).

Zulhas mengatakan hasil tersebut memutuskan untuk merevisi aturan impor barang kiriman PMI dan barang pribadi penumpang, serta memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Ia pun menjelaskan impor barang kiriman PMI dibebaskan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun tidak baru (bekas).

"Ketentuan ini berlaku untuk barang kiriman PMI yang tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor dan tidak termasuk kategori barang berbahaya," ungkap Zulhas.

Selanjutnya, impor barang kiriman PMI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. PMK tersebut mengatur bahwa barang kiriman PMI yang tercatat pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diberikan pembebasan bea masuk.

Lihat Juga : ANALISISBerhitung Rugi RI Imbas Jeblok Rupiah 'Dihantam' AS dan Timur Tengah

Namun, dengan ketentuan jumlah pengiriman paling banyak tiga kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean per pengiriman paling banyak Free on Board (FOB) sebesar US0 atau sekitar Rp8 juta, sehingga total dalam satu tahun, pembebasan bea masuk yang dapat diterima oleh PMI sebesar US.500 atau Rp24,2 juta.

Adapun pelaksanaannya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketentuan selanjutnya dalam PMK tersebut, barang kiriman PMI selain yang tercatat pada BP2MI tetapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di luar negeri diberikan pembebasan bea masuk.

Namun, jumlah pengiriman diatur paling banyak satu kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean paling banyak FOB US0.

"Revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan barang kiriman PMI yang saat ini masih tertahan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Tanjung Emas, Semarang," kata Zulhas.

"Tertahannya barang-barang kiriman tersebut karena sebagian barang tersebut melebihi batasan jumlah barang yang saat ini diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024," sambungnya.

Revisi Impor Barang Pribadi Penumpang

Zulhas menyampaikan pengaturan atas barang pribadi bawaan penumpang juga akan dikeluarkan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Pengaturan impor barang bawaan pribadi penumpang akan kembali diatur di PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.

Ia menjelaskan impor barang pribadi penumpang dikecualikan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun bekas.

"Barang pribadi penumpang yang diberikan pengecualian tersebut merupakan barang pribadi penumpang yang hanya digunakan tidak untuk kegiatan usaha, tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor, serta tidak termasuk kategori barang berbahaya," jelas Zulhas.

PMK Nomor 203 Tahun 2017 sendiri mengatur bahwa barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri dengan nilai pabean paling banyak FOB US0 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya, dalam hal nilai pabean barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri melebihi FOB US0, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak impor.

Revisi Aturan Pembatasan Impor Barang

Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian juga memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang.

Zulhas menekankan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan ditujukan terhadap aturan impor barang yang mewajibkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait sebagai persyaratan permohonan Persetujuan Impor (PI).

Menurutnya, evaluasi aturan pembatasan impor barang sebagai tindak lanjut dari masukan pelaku usaha serta asosiasi atau pemangku kepentingan terkait.

Para pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terkait kesulitan dalam mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.

Zulhas juga menegaskan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga teknis terkait.

Sementara, hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan revisi Permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor.

"Sejumlah kebijakan baru ini baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkan perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang saat ini sedang proses," ucap Zulhas.

"Kami saat ini secara maraton sedang menyusun perubahan Permendag tersebut. Karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Perubahan Permendag ini dikoordinasikan kantor menko perekonomian," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat paling kuat, Tang Seng

Rosalia Indah Terancam Sanksi Imbas Kecelakaan di Tol Batang******

Perusahaan Otobus (PO) Rosalia Indah terancam sanksi jika terbukti membiarkan sopirnya berkendara lebih dari 8 jam dalam insiden kecelakaandi Tol Semarang-Batang di Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai menggelar rapat koordinasi dengan Kakorlantas dan Menko PMK Muhadjir Effendy di Pos Pantau Cikampek PT Jasamarga, Kamis (11/4) kemarin.

"Ada beberapa yang sudah kita atur, supir tidak boleh mengendarai lebih dari 8 jam. Kalau lebih berarti salah, tentu ada ketentuan yang akan berlaku bagi pemilik daripada bis," kata Budi.

"Nah nanti tentu seperti halnya kecelakaan di Km 58, KNKT akan meneliti mereka ini berangkat dari mana," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menyebut sopir bus juga akan melakukan tes tensi darah dan narkoba. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mengetahui semua kemungkinan yang bisa saja menjadi penyebab kecelakaan.

"Seperti yang kita lihat di beberapa tempat terutama di Surabaya, kita melakukan beberapa check tensi, darah, narkoba," tuturnya.

"Nanti kita bisa lihat apakah saat keberangkatan dia melakukan atau tidak, tapi semua ini dalam rangka evaluasi, dan memberikan pembelajaran bagi pemudik," tambahnya.

Bus Rosalia Indah mengalami kecelakaan di KM 370 ruas Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah pada Kamis (11/4). Kecelakaan tersebut menyebabkan tujuh orang penumpang meninggal dunia dan belasan orang lainnya luka-luka.

Bus ini diketahui melaju dari arah barat ke timur atau Jakarta menuju wilayah Jawa Timur. Dalam insiden tersebut, bus masuk ke parit yang berada di sisi ruas tol.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Xuan kembali

IHSG Diperkirakan Loyo Awal Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan potensi pergerakan IHSG masih terlihat berada dalam tekanan wajar dengan pola pencarian rentang equilibrium baru di tengah gejolak harga komoditas dan nilai tukar yang masih memiliki volatilitas tinggi.

"Hari ini IHSG berpotensi tertekan," ujarnya dalam riset hariannya.

"Ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif terhadap pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata dia.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentangsupport7.002 dan resistance7.189 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, BBNI, BBRI, TLKM, GGRM, UNVR, PWON, HMSP, dan JSMR.

Senada, Pengamat Pasar Modal dari Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi melihat IHSG akan lanjut melemah seperti pekan lalu. Kendati, pelemahannya tak sedalam pekan lalu dan ada kemungkinan potensi menguat meski tipis.

"IHSG (22/4) berpotensi bergerak menguat terbatas dalam rentang levelsupport7.035 danresistance7.165," jelasnya.

IHSG ditutup di level 7.087 pada Jumat (19/4) sore. Indeks saham melemah 79,49 poin atau minus 1,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,28 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,8 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]