spaceman

Sistem memasak Shaolin

Zulhas Turunkan 6.678 Situs Penjual Minyakita di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menurunkan 6.678 tautan di e-commerceyang nekat menjual Minyakita.

"Berdasarkan pengawasan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag telah menurunkan sebanyak 6.678 tautan dari beberapa loka pasar (marketplace) serta melakukan pengamanan sebanyak 937 karton atau 11.246 liter dari beberapa pelaku usaha yang menjual melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/2).

Zulhas menekankan penjualan MinyaKita di marketplace maupun toko online lainnya menjadi salah satu penyebab harga minyak mahal. Sebab, banyak tak menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III Paragraf 8 di Sektor Perdagangan.

Zulhas meminta agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng murah tersebut.

"Para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan minyak goreng rakyat merek MinyaKita harus menaati peraturan undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022," tegasnya.

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono menambahkan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan MinyaKita melalui media sosial dengan harga melebihi HET, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan perizinan berusaha di bidang perdagangan.

Pencabutan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Pasal 23 Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

"Kementerian Perdagangan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan HET. Sedangkan terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui media sosial akan dilakukan pemblokiran akun dengan berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika," pungkas Veri.

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

Zomato Resmi Tutup di Indonesia******

Aplikasi restorandan pesan antar makananZomato berhenti beroperasi di Indonesia.

Dengan begitu, konsumen RI tidak bisa lagi mendapatkan review tempat makan enak melalui aplikasi tersebut.

Perusahaan asal India mengucapkan salam perpisahan resmi dengan pengguna Indonesia melalui situs resminya. Pesan perpisahan itu juga muncul di halaman muka aplikasi Zomato.

Pengguna di Indonesia sejatinya masih bisa mengunduh aplikasi Zomato melalui Play Store atau App Store. Namun, hanya ada pesan perpisahan dan pengguna di Indonesia tidak bisa lagi mendapatkan referensi restoran Tanah Air.

Meski begitu, layanan Zomato masih tersedia di India dan Uni Emirat Arab (UEA). Di lain sisi, Zomato tidak memberikan keterangan resmi alasan menutup layanan di Indonesia.

Zomato yang sudah eksis sejak 2010 biasanya menjadi referensi tempat makan bagi para penggunanya, termasuk di Indonesia. Ada pilihan restoran hingga warung kaki lima favorit yang bisa dijadikan referensi.

Selain itu, Zomato juga memberikan detail terkait menu dan harga di beberapa tempat makan. Perusahaan India itu juga menyediakan layanan pengiriman jarak jauh.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

Pembeli Meikarta Mengaku Dipaksa Beli Unit Mahal Atau Uang Hilang******

Korban Meikarta mengaku pengembang apartementersebut memaksa pembeli relokasi ke unit yang sudah dibeli ke yang lebih mahal hingga Rp670 juta.

Kalau tidak mau, mereka mengancam duit yang sudah disetorkan akan hangus. Hal itu diungkap Muhammad, salah satu korban yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

Karena masalah itu, ia, Ketua PKPKM Aep Mulyana, dan belasan korban lain pada Jumat (10/2) mengadu ke DPR RI.

"Alasannya dia (Meikarta) adalah tidak ada unit yang sama. Ikutin harga dia, hangus kalau tidak mau. Saya pertama kali beli itu harganya Rp250 juta, harga relokasi sekitar Rp430 juta. Saya sudah bayar Rp300 juta. Sebelum dipanggil relokasi saya sudah bayar sekitar Rp60 juta," sambung Muhammad.

Saat ingin melakukan pelunasan, Muhammad malah mendapatkan kabar unit relokasi pertama seharga Rp430 juta dijual oleh pengembang. Akhirnya ia dipaksa untuk relokasi kedua dengan harga unit lebih mahal lagi, mencapai Rp670 juta.

Ia sempat meminta untuk menarik uang yang sudah masuk sebesar Rp300 juta dan memulai ulang pencicilan unit baru seharga Rp670 juta tersebut. Namun, pihak Meikarta menolak atau mengancam uang Muhammad tersebut hangus.

"Saya masukkan (Rp300 juta), ternyata relokasi kedua pun unitnya gak jadi-jadi. Harganya naik jadi Rp670 juta. Gak ada lagi unit yang sama. Jadi saya dua kali relokasi," jelasnya.

Muhammad sempat menolak relokasi kedua tersebut dan meminta uangnya kembali alias refund. Namun, marketing Meikarta menegaskan bahwa ia harus menjalani relokasi kedua baru bisa mendapatkan refund.

"Saya setujui lah ambil jalan tengah, kompromi. Ternyata pas saya sudah relokasi kedua, gak bisa refund. Alhamdulillah saya ketemu teman-teman komunitas (PKPKM), saya gabung. Jadi saya memang agak beda sendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Muhammad pun terus memperjuangkan haknya dengan mendatangi kantor pengembang Meikarta. Namun, ia tidak bisa bertemu langsung pimpinan atau petinggi Meikarta.

Sampai pada akhirnya Muhammad disodorkan persyaratan refundyang harus ditandatangani di atas materai, tapi Meikarta hanya bersedia mengembalikan 10 persen dari uang yang sudah masuk. Namun, ia tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut.

Setelah audiensi, Ketua PKPKM Aep Mulyana menegaskan apa yang dialami Muhammad adalah sebuah kezaliman Meikarta. Namun, ia masih berharap itikad baik pengembang.

"Pak Muhammad minta refundcuma dikembalikan 10 persen. Itu kalau tidak disebut zalim, ya apa? Maknanya apa? Dari uang (sekitar) Rp400 juta cuma dikembalikan Rp40 juta setelah menunggu sekian lama," jelas Aep.

Aep juga menyinggung tuntutan Rp56 miliar dari pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) kepada 18 konsumen Meikarta. Ia mengatakan konsumen hanya menuntut haknya.

"Sebetulnya tidak logis. Kami ini bukan koruptor masa dituntut Rp56 miliar dan seluruh aset kami harus disita dulu sebagai jaminan," tandasnya.

CNNIndonesia sudah mencoba menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk minta tanggapan atas pengakuan pembeli itu. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

PT MSU juga pernah dimintai keterangan soal gugatan perdata terhadap 18 orang konsumennya dengan tuntutan senilai Rp56 miliar. Dalam sidang perdana di PN Jakarta Barat pada 24 Januari lalu, PT MSU lagi-lagi irit bicara soal polemik Meikarta.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya.No comment,nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.com di lingkungan PN Jakbar kala itu.

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******

Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.

Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.

Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.

Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.

Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).

Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.

wadah pemikir perkotaan

Sandi Kaji Tiket Borobudur Turis RI Rp150 Ribu******

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka-bukaan soal tarif baru masuk kawasanCandi Borobudur.

Ia mengatakan tarif baru untuk masuk kawasan Candi Borobudur akan dibagi menjadi dua. Yang akan sedang dikaji pemerintah; untuk wisatawan dalam negeri, tarif yang dikenakan sebesar Rp100 ribu sampai dengan Rp150 ribu.

Sementara untuk wisatawan mancanegara, tarif yang dikenakan Rp500 ribu.

Terkait dengan hal finalisasi penetapan tarif, kata dia, bakal dirampungkan oleh PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.

Sandi pun telah mendapat restu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan serta bakal melapor kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin jika PT TWC sudah siap untuk menerapkan tarif itu.

"Jadi, jika ini akan dimulai, TWC nanti yang akan implementasikannya dan menindaklanjuti," katanya.

Terkait dengan kapan tiket dengan tarif baru, Sandi menyerahkan ke PT TWC, termasuk kesiapan para pemandu wisata.

Ia mengatakan wisata Candi Borobudur telah diujicobakan kepada sekitar ratusan peserta ASEAN Travel Forum (ATF) 2023 dan telah berjalan lancar.

Saat uji coba, para peserta ATF 2023 mendapatkan pengalaman untuk paket edukasi dan konservasi. Adapun paketnya meliputi sandal upanat yg sesuai dengan relief Borobudur untuk menahan degradasi dari batu batuan candi dan juga paket Informasi (pemandu wisata).

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

IHSG Menguat Tipis ke 6.940 Meski Enam Sektor Lesu******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.940 pada Rabu (8/2). Indeks saham menguat tipis 4,82 poin atau plus 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.701 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.310 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 239 saham menguat, 280 terkoreksi, dan 208 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB menguat 0,35 persen di level Rp15.095 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak hijau. Indeks S&P 500 menguat di 1,29 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun melemah 1,90 persen. Termasuk indeks NYSE Composite minus 0,79 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas merah. Indeks Nikkei 225 di Jepang yang tercatat minus di 0,29 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah di 0,02 persen. Hanya indeks Kospi di Korea Selatan ikut menguat 1,30 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak merah. Indeks DAX di Jerman melemah 0,16 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis dengan persentase 0,07 persen. Berbanding terbalik, indeks FTSE 100 di Inggris justru plus 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]