petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

77 slot

rtp55 548Jutaan kata 903350Orang-orang telah membaca serialisasi

《77 slot》

Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor******

Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor
Anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan mengkonfirmasi soal honor sebagai penyelenggara pemilu di Kantor Kelurahan Batu Piring, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Ragil Darmawan.
Balangan (ANTARA) - Sebanyak 126 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan pembayaran honor mereka sebagai petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPU RI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin,” kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad di Balangan, Jumat.

Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024.

Menurut Ahmad, tujuan para anggota KPPS datang ke Kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan alasan honor belum dibayarkan.

“Kami  menyesalkan adanya kejadian ini, padahal sudah mati-matian lebih dari 24 jam tidak berhenti bekerja demi menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024 ini, dan kami tinggal menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Balangan Iptu Faisal Kadapi menegaskan pihaknya berjanji akan terus mengawal dan segera menyelesaikan masalah honor termasuk kewajiban dan hak lain dari petugas KPPS agar terpenuhi.

Faisal menuturkan pihaknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban juga merasakan yang dirasakan para masyarakat dan hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya menyelesaikan masalah itu.

“Kembali saya tegaskan ini bukan cuma nominal uang, tetapi sebuah penghargaan dari negara kepada rekan-rekan KPPS dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Faisal menambahkan pihaknya akan menyampaikan segera perkembangan selanjutnya kepada para KPPS Kelurahan Batu Piring dan berjanji untuk mengawal persoalan tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengaku baru mengetahui informasi yang beredar mengenai masalah honor KPPS Kelurahan Batu Piring pada Kamis malam.

“Sudah kami lakukan cek ulang ke Lurah, PPS dan PPK Paringin Selatan serta keluarga yang memegang uang honor KPPS Batu Piring tersebut, dan saat ini kami berupaya melakukan mediasi dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Polres Balangan,” katanya.

Diketahui, wilayah TPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan terdapat 18 TPS dengan jumlah tujuh anggota per KPPS ditambah satu ketua.

Pewarta: Imam Hanafi/Ragil
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian PUPR ganti rugi lahan Pemkot Pekanbaru terdampak jalan tol******

Kementerian PUPR ganti rugi lahan Pemkot Pekanbaru terdampak jalan tol
Sekdakot Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengungkapkan aset Pemkot Pekanbaru terdampak pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Jambi akan diganti rugi Kementerian PUPR. ANTARA/HO-Pemkot Pekanbaru/am.
Ganti rugi dari Kementerian PUPR bukan berupa uang, tapi mereka membelikan tanah di sebelah nursery yang nilainya setara,
Pekanbaru, (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memproses ganti rugi sejumlah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Provinsi Riau yang terdampak pembangunan ruas Jalan Tol Pekanbaru-Jambi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi, di Pekanbaru, Senin, menyampaikan bahwa ganti rugi aset itu bukan tukar guling. Namun ganti rugi diganti dengan bidang tanah yang nilainya setara dengan bidang tanah pemkot yang terdampak. "Ganti rugi dari Kementerian PUPR bukan berupa uang, tapi mereka membelikan tanah di sebelah nursery (lahan penghijauan) yang nilainya setara," katanya pula. Dia mengatakan lagi, proses ganti rugi aset itu berupa sejumlah aset pemkot di Kecamatan Rumbai terdampak. Selain itu untuk fasilitas sosial dan umum di sana juga dibahas. Begitu juga terkait jalan lingkungan yang terbentur tol dicari jalur alternatifnya. Sedangkan untuk lampu jalan juga bakal diganti. Selanjutnya turap yang terdampak saat pembangunan upper pass maupun under pass. Apabila turap aset pemerintah kota dihancurkan tentu bakal diganti. "Kalau turap, misalnya ada 'upper pass' tapi turap tidak rusak, ya tidak diganti," ujarnya lagi. Penetapan lokasi Tol Pekanbaru-Jambi ini sudah dilakukan sejak tahun 2023. Ruas jalan tol yang ada di Kota Pekanbaru panjangnya mencapai 13,5 kilometer. "Pemerintah sudah melakukan pendataan dan total ada 900 persil bidang tanah yang terdampak pembangunan ruas jalan tol ini," katanya pula. Kemudian proses appraisal atau penilaian sudah dilakukan terhadap bidang tanah yang terdampak pembangunan ruas jalan tol ini. Mereka juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek ini.Baca juga: Kementerian PUPR dorong pemerintah daerah segera selesaikan jalan tol
Baca juga: Lalu lintas harian di JTTS meningkat 15 persen pada Oktober 2023

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok******

Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di Jakarta, Selasa (20/2/20240. ANTARA/Yashinta Difa
Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

"Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Presiden untuk mengisi dua posisi itu, Ari meminta wartawan menunggu dan menyaksikan langsung Rabu besok. “Kita tunggu besok ya," ujar Ari.

Adapun selain pelantikan dua menteri, menurut Ari, juga akan ada pengucapan sumpah/janji anggota Komisi Kejaksaan di hadapan Presiden yang juga diselenggarakan di Istana Negara.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri Agraria dan tata Ruang Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:margo123

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
situs judi gacor hari ini
bocoran slot riki
pokerace99
judi slot online yang gampang menang
apk slot terpercaya
erek erek kadal 2d
slot crot
erek paku
pinjaman online 50 juta langsung cair
Daftar isi semua bab
Bab 1 hoki188
Bab 2 omi88bet
Bab 3 qq8288
Bab 4 trik cara menang main slot online
Bab 5 pinjol resmi ojk bunga rendah tenor panjang
Bab 6 voucher matahari mall
Bab 7 pinjol finmas
Bab 8 judi gacor hari ini
Bab 9 cara pasang togel biar jp terus
Bab 10 slot inter
Bab 11 cara dapat uang dari shopee
Bab 12 pengajuan pinjaman online
Bab 13 demoslot89
Bab 14 cara dapat uang instan dari internet
Bab 15 rtp merdeka777
Bab 16 cara menang main slot pragmatic zeus
Bab 17 geo138
Bab 18 ceria777
Bab 19 garuda999 pro
Bab 20 gacor77
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4912bab
takutBacaan TerkaitMore+

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

erek erek 1000 mimpi 4d
Palestina desak pelaksanaan Solusi Dua Negara
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh. ANTARA/Anadolu/aa.
Ankara (ANTARA) - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, Minggu, mendesak agar kesepakatan dapat tercapai "sesegera mungkin" antara kelompok perjuangan Palestina dengan Israel dan menekankan Solusi Dua Negara dapat segera dilaksanakan.

Shtayyeh saat berbicara dalam Konferensi Keamanan Munich di Jerman mengatakan: "Semua mata kita berfokus pada penderitaan rakyat Palestina baik di Gaza maupun Tepi Barat".

PM Palestina menilai pembicaraan mengenai solusi dua negara perlu beralih menjadi penerapan.

Dia menambahkan gencatan senjata perlu segera dilakukan dan lebih lanjut untuk memungkinkan bantuan internasional masuk ke Gaza.

Shtayyeh menekankan Palestina ingin melihat pembebasan semua sandera dan ingin mencapai kesepakatan. "...dibuat sesegera mungkin karena setiap hari yang tertunda, artinya lebih banyak pembunuhan, itu berarti lebih banyak penderitaan dan lebih banyak bencana bagi masyarakat," tegas Shtayyeh.

"Kita tidak boleh membiarkan lingkaran kekerasan terulang kembali," tegas Shtayyeh.

Konferensi Keamanan Munich berakhir pada Minggu dengan pidato para pemimpin dan pembicaraan tingkat tinggi mengenai tantangan keamanan di seluruh dunia, terutama mengenai perang di Ukraina dan serangan Israel ke Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Baca juga: G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

sebuah surga

maripinjam
Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di Jakarta, Selasa (20/2/20240. ANTARA/Yashinta Difa
Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

"Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Presiden untuk mengisi dua posisi itu, Ari meminta wartawan menunggu dan menyaksikan langsung Rabu besok. “Kita tunggu besok ya," ujar Ari.

Adapun selain pelantikan dua menteri, menurut Ari, juga akan ada pengucapan sumpah/janji anggota Komisi Kejaksaan di hadapan Presiden yang juga diselenggarakan di Istana Negara.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri Agraria dan tata Ruang Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang Penelan Langit

selot212
Banjir Kapuas Hulu rendam jalan nasional menuju perbatasan RI-Malaysia
Banjir merendam akses jalan nasional di Labian Iraang Kecamatan Batang Lupar dan Lauk Rugun Kecamatan Embaloh Hulu, perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ANTARA/HO-BPBD Kapuas Hulu/Teofilusianto Timotius/am.
Pihak desa dan kecamatan belum ada laporan resmi kepada kami, terutama terkait kondisi dan dampak banjir. Tapi kami terus monitor
Kapuas Hulu (ANTARA) - Bencana banjir kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), yang kali ini merendam akses jalan nasional pada dua titik menuju perbatasan Indonesia-Malaysia, sehingga kendaraan tidak bisa melintas, terutama di Desa Labian Iraang, Kecamatan Batang Lupar.

"Belum ada laporan resmi ke kami, tapi informasi yang kami terima banjir terjadi di Lauk Rugun, Kecamatan Embaloh Hulu, dan di Labian Iraang, Kecamatan Batang Lupar," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu Yanto Susanto, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.

Selain itu, lanjutnya, banjir juga terjadi di Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, dan di beberapa desa di Kecamatan Boyan Tanjung.

"Pihak desa dan kecamatan belum ada laporan resmi kepada kami, terutama terkait kondisi dan dampak banjir. Tapi kami terus monitor," ucapnya.

Yanto berharap kepala desa dan camat untuk segera menyampaikan laporan ke BPBD agar diketahui kondisi perkembangan bencana alam tersebut.

Baca juga: Disdikbud Kapuas Hulu liburkan 109 sekolah akibat banjir
 
Banjir merendam akses jalan nasional di Labian Iraang Kecamatan Batang Lupar dan Lauk Rugun Kecamatan Embaloh Hulu, perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ANTARA/HO-BPBD Kapuas Hulu. ANTARA/HO-BPBD Kapuas Hulu/Teofilusianto Timotius/am.


"Laporan dari desa dan kecamatan itu nantinya sebagai dasar untuk mengambil langkah dan disampaikan kepada pimpinan. Jadi sangat penting data dari desa dan camat," kata Yanto.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terkait bencana alam, karena intensitas curah hujan beberapa hari terakhir cukup tinggi, yang mengakibatkan sejumlah sungai meluap.

Di sisi lain, Camat Batang Lupar Aleksius Bulin mengatakan banjir masih menggenangi ruas jalan nasional dan sejumlah pemukim penduduk. "Banjir masih, tapi untuk data menunggu kepala desa," katanya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Camat Embaloh Hulu, Silvesterrommy mengatakan banjir di Lauk Rugun merendam akses jalan nasional sejak Senin pagi pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

"Untuk saat ini sudah berangsur surut dan sudah bisa dilalui," katanya.

Baca juga: Banjir di Kapuas Hulu makin meluas, warga terdampak capai 50.240 orang
Baca juga: BPBD: Dua rumah rusak dan 30.169 warga Kapuas Hulu terdampak banjir
 

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Novel Qin Feng dan Lin Xue

cicilan barang
DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI
Ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku telah memperkuat layanan kesehatan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk Pemilu 2024. 

"Ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Dukungan Kesehatan Terintegrasi Dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pihaknya telah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS yakni dimulai sejak menyaring calon anggota dengan melakukan skrining kesehatan terhadap 137.355 peserta. 

Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) kepada kader kesehatan, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), Satpol PP dan petugas KPPS Pemilu 2024 sebanyak 4.000 orang dan 1.000 orang dilatih oleh Puskesmas Kebayoran Lama.

"Pelatihan ini juga menjadikan mereka sebagai 'first aid responder' (pemberi pertolongan pertama) bila terjadi kegawatdaruratan di TPS (tempat pemungutan suara) tempat mereka bertugas,” ujar Ani.

Baca juga: Pemilu lanjutan di 18 TPS Jakarta Utara digelar Sabtu

Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan anjuran promosi kesehatan lainnya kepada anggota KPPS di TPS.

"Posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi juga dibuka, terdiri dari 44 Posko Statis di tingkat kecamatan dan 267 Posko Mobile di tingkat kelurahan," ungkap Ani.

Kegiatan itu berlangsung selama masa pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada 14-16 Februari 2024.

“Kami melalui petugas kesehatan lingkungan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada petugas KPPS,” kata Ani.

Sosialisasi, kata Ani, dilakukan di 529 TPS dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, menyantap makanan maksimal empat jam setelah disajikan dan memastikan makanan layak konsumsi.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

"Kemudian sosialisasi lingkungan TPS yang aman dan sehat, seperti lokasi teduh dengan sirkulasi udara baik, jauh dari tempat pembuangan sampah dan jauh dari lalu lintas kendaraan," kata dia.

Data pasien
Ani mengungkapkan, pihaknya juga melakukan pendataan pasien, baik petugas KPPS maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas lainnya.

"Intinya masyarakat yang terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO). Data tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui https://dfo.kemkes.go.id/," kata dia.

Ani mengatakan, hingga 15 Februari 2024, penyakit terbanyak yang dialami petugas adalah penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung dan sakit kepala.

Sebagai perbandingan, kata dia, berdasarkan data dari paparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019, penyakit terbanyak didominasi oleh penyakit kronis, seperti hipertensi atau diabetes.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan tersebut, hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat," ujar Ani.

Ani menyebut, berdasarkan data Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, terdapat 17 TPS terkena dampak banjir, sehingga pencoblosan direncanakan kembali pada Sabtu, 24 Februari 2024.

“Kita akan siagakan dan perkuat layanan kesehatan bagi anggota KPPS di 17 TPS ini,” katanya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Musim semi Xianxia

mpo45
Unjuk rasa di depan Bawaslu RI sebabkan kemacetan di Jalan MH Thamrin
Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan massa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebabkan kemacetan parah di Jalan M. H. Thamrin, Senin (19/2/2024) sekira pukul 15.35 WIB. ANTARA/Risky Syukur
Sebagian massa yang tergabung dalam aksi tersebut nampak duduk di sepanjang trotoar dan sebagian lagi berdiri di depan kantor Bawaslu RI
Jakarta (ANTARA) - Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 300 orang di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebabkan kemacetan  di Jalan M. H. Thamrin, Senin.

Pantauan di lokasi hingga pukul 15.35 WIB, kemacetan terjadi dari depan gerai minuman sampai di depan Kantor Bawaslu RI.

Sebagian massa yang tergabung dalam aksi tersebut nampak duduk di sepanjang trotoar dan sebagian lagi berdiri di depan kantor Bawaslu RI serta sebagian lagi berada di dalam dua unit mobil komando yang bertuliskan 'Suara Rakyat'.

Sementara itu sejumlah petugas polisi terlihat membuat pagar betis antara lalu lintas dengan massa. Sebagian petugas lain mengatur lalu lintas kendaraan dan mobilitas warga yang tengah melintas.

Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 300 orang di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Senin (19/2/2024). ANTARA/Risky Syukur
Pada spanduk yang dibawa oleh massa aksi, tertulis 'Mendukung KPU-Bawaslu menjalankan tugas dengan independen dan profesional'.

"Kita mengawal jalannya proses demokrasi. Kita juga mendukung KPU-Bawaslu untuk menjalankan proses pemilihan. Kita juga berterimakasih kepada TNI-Polri yang sudah mengawal aksi kita kali ini," kata seorang orator dari atas mobil komando, Senin.

Diketahui aksi tersebut terjadi bersamaan dengan aksi yang dilakukan Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin.

"Sebanyak 1.978 personel disiapkan untuk melayani dan mengamankan apabila ada aksi," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi di Jakarta, Senin.Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud telah mengeluarkan 'Petisi Brawijaya' di Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan (Jaksel). Usai mengeluarkan petisi itu, mereka mengatakan akan melakukan demo di Patung Kuda hingga Bawaslu, Jakarta Pusat (Jakpus), hari ini.

Tak hanya menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Gerakan Keadilan Rakyat, Tolak Pemilu 2024”, massa juga akan melakukan long march ke gedung Bawaslu. Jumlah massa aksi diperkirakan sebanyak 200 hingga 300 orang.

Terkait aksi tersebut, Susatyo mengatakan pihaknya belum melakukan rekayasa lalu lintas terkait demo tersebut. Kebijakan lalu lintas bersifat situasional.

Susatyo juga mengimbau agar massa yang mengikuti aksi tersebut dapat tertib dan damai hingga aksi berakhir. Selain itu, ia juga mengimbau kepada para pengendara agar berhati-hati saat melintas di sekitar wilayah aksi.
Baca juga: KADIN DKI berharap pemimpin periode berikut bisa jaga perekonomian
Baca juga: DKI sepekan, pemilu lanjutan hingga stok beras jelang Ramadhan aman
Baca juga: Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Sial dan beruntung

mod prediksi togel
Kepala BPPD Sidoarjo enggan berkomentar usai diperiksa KPK
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, jumat (16/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jumat.

Ari selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 17.42 WIB langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa memberikan komentar kepada wartawan.

Selain Ari, pada hari ini penyidik KPK juga turut memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali serta tiga saksi lainnya, yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan, dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja informasi yang didalami pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Baca juga: Ahmad Muhdlor: Temuan KPK jadi pembelajaran untuk Sidoarjo
Baca juga: Kepala BPPD Sidoarjo penuhi panggilan penyidik KPK

Sebelumnya, KPK pada tanggal 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut lantas dipelajari oleh tim KPK, kemudian pada hari Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT ini diamankan uang tunai sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari ASN tersebut.

Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW kepada ASN di beberapa kesempatan. Ada larangan untuk tidak membahas potongan tersebut melalui alat komunikasi, di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan mencapai 10—30 persen sesuai dengan besaran insentif yang mereka terima.

Penyerahan uang tersebut secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari ASN sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW.  Bukti awal ini akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024